DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, dan ditambah 5 angka yaitu angka 30, 31, 32, 33, dan 34, Ketentuan BAB II diubah, Ketentuan Bagian Pertama BAB II diubah, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Bagian Kedua BAB II diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Setelah Bagian Kedua BAB II, ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah , Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan huruf h, dan huruf o Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf p, 13. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (la), Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah , Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan dalam Pasal 22 diubah , Di antara Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 32A dan 32B

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri, maka koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Bangkalan perlu diberdayakan bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat

(3)huruf d Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati bertugas menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; BUPATI BANGKALAN, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENBANGKALAN NOMOR~ TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR11 TAHUN2019 TENTANGPEMBERDAYAANKOPERASIDANUSAHAMIKRO BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten Bangkalan.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktifmilik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
6.Dunia Usaha adalah Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, dan ditambah 5 angka yaitu angka 30, 31, 32, 33, dan 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 63), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR 11 TAHUN2019 TENTANG PEMBERDAYAANKOPERASIDANUSAHAMIKRO. MENETAPKAN MEMUTUSKAN: DENGANPERSETUJUANBERSAMA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 63);
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8.Jati diri koperasi adalah ciri dan ukuran lembaga yang menamakan diri koperasi. Jati diri koperasi meliputi definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi.
9.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan koperasi.
10.Akta Pendirian Koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh Para Pendiri Koperasi yang didalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi.
11.Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimilikikoperasi.
12.Kinerja Koperasi adalah keragaan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh koperasi pada satu periode tertentu.
13.Rapat Anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
14.Pemeringkatan Koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja suatu koperasi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian berdasarkan jati diri koperasi.
15.Hasil Pemeringkatan Koperasi adalah hasil penilaian pemeringkatan dengan kualifikasi sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas, dan tidak berkualitas.
16.Hibah adalah pemberian uang dan atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha. 1 7. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan dan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
18.Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau depisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.
19.Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
20.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui pen eta pan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya.
21.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan usaha mikro melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro.
22.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha mikro.
23.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman terhadap koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
24.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, dan usaha mikro, kecil,dan menengah dengan usaha besar dengan pola kegiatan Commodity Development, Peningkatan Kapasitas, Promosi Produk dan Perkuatan Permodalan.
25.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita- cita dan tujuan koperasi.
2.Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
26.Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Bangkalan merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip- prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi;
27.Unit Pengelola Dana Bergulir selanjutnya disebut UPDB adalah unit pelaksana teknis pada dinas koperasi dan Usaha Mikro Daerah.
28.Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
29.Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi dan usaha mikro.
30.Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi teknis terkait dan/ atau Tenaga Pendamping dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, dan usaha mikro.
31.Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izm dari pihak berwenang atas penyelanggaraan kegiatan usaha.
32.Tenaga Pendamping adalah Tenaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembagan bisnis koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bangkalan yang ditempatkan di Kecamatan.
33.Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
34.Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia. { 1) Bentuk Koperasi antara lain adalah koperasi primer dan koperasi skunder;

(2)Bentuk Usaha Mikroantara lain adalah:
1. a.berdasarkan kriteria modal usaha, Usaha Mikro rnerniliki modal usaha sarnpai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

BAB II

LANDASAN,ASAS,PRINSIPDANTUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 3

6.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2)Koperasidan Usaha Mikroberasaskan:
1. a.koperasi berasaskan kekeluargaan; -dan
2. b.usaha mikro berasaskan:
  1. 1.kekeluargaan;
  2. 2.demokrasi ekonomi;
  3. 3.kebersamaan;
  4. 4.efisiensi berkeadilan;
  5. 5.berkelanjutan;
  6. 6.berwawasan lingkungan;
  7. 7.kemandirian;
  8. 8.keseimbangan kemajuan; -dan
  9. 9.kesatuan ekonomi daerah

Pasal 2

4.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi -sebagai berikut:
3.Ketentuan Bagian Pertama BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikrodi daerah:

a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, -dan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang berkualitas yang berbasis potensi daerah dan/ atau lokal dan menumbuhkan kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat dengan berorentasi pada pasar global dan mempunyai demokrasi yang kuat;
c.mampu bersikap profesional dan adil dalam mewujudkan koperasi dan usaha mikro;
d.menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan dengan perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan melalui penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu yang berbasis masyarakat;
e.etika usaha yang mencerminkan kerja yang memiliki daya saing dan daya kerjasama secara sehat serta kuat;
f.meningkatkan transparansi informasi clan kepedulian sosial koperasi dan usaha mikro.

Pasal 4

8.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Setelah Bagian Kedua BAB II, ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketigasehingga berbunyi sebagai berikut:

b.berdasarkan hasil penjualan tahunan, Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan · paling banyak Rp 2.000.000.00.0,..,.{rluarniliar rupiah). ( 1) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan mau pun Dewan Koperasi Indonesia Daerah/lembaga lainnya.

(2)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 6

10.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut: Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah:

a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha mikro;
b.meningkatkan produktifitas, daya saing, daya kerjasama, serta pangsa pasar koperasi dan usaha mikro;
c.meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro dalam pengembangan serta pembangunan ekonomi kerakyatan yang . bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam yang produktif, mandiri, maju dan berkelanjutan;
d.mengentaskan rakyat dari kemiskinan, menurunkan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah;
e.mewujudkan struktur perekonomian daerah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan penyederhanaan perizinan melalui pengembangan penzman satu pintu, untuk menumbuhkembangkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkeadilan; dan
f.meningkatkan transparansi informasi dan kepedulian sosial koperasi dan usaha mikro.

Pasal 5

9.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Dalam hal pemberdayaan dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 12

13.Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

a.bimbingan teknis dan penyuluhan;
b.pendidikan dan pelatihan;
c.perlindungan hukum;
d.advokasi;
e.pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
f.fasilitasi penguatan permodalan;
g.fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
h.fasilitasi pemasaran dan distribusi;
i.fasilitasi kerjasama;
j.fasilitasi teknologi informasi;
k.fasilitasi NPWP;
1. 1.fasilitasi ijin usaha;
m.pembebasan biaya perijinan;
n.fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
o.klinik bisnis dan pembinaan manajemen strategis;
p.fasiltiasi jaminan produk halal.

Pasal 9

12.Ketentuan huruf h, dan huruf o Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf p, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Dalam hal pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaksananya adalah Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

11.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: ( 1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha mikro.

(2)Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan untuk terjaminnya kelangsungan hidup koperasi dan usaha mikro dalam kemitraan dengan usaha menengah dan/ atau besar.
(3)Setiap usaha menengah dan/ atau besar yang berada, berpusat dan/atau beraktivitas di wilayah daerah wajib menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 17

15.Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: ( 1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh fasilitas pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Terkait. (la) Bagi Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan pemberdayaan perkuatan permodalan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan;

(2)Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (la) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…