DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Azas, tujuan dan ruang lingkup; 3. Perencanaan dan strategi; 4. Perlindungan petani; 5. Pemberdayaan petani; 6. Pembiayaan; 7. Pengawasan; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Sanksi Adiministratif; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan pidana; 12. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga di wilayah Kabupaten Bangkalan, pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan;
b.bahwa petani merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sehingga perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan melalui upaya pendayagunaan potensi petani guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap orang;
c.bahwa selama ini perlindungan dan pemberdayaan petani belum optimal serta belum ada peraturan daerah yang mengatur secara komperhensip, sistematis dan holistik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor;
7.Peraturan Menteri Pertanian 40/Permentan/SR.230/7 /2015 tentang Asuransi Pertanian; Nomor Fasilitasi
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan Menetapkan BUPATI BANGKALAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Organisiasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat (OPD) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
5.Perlindungan Petani adalah segala upaya yang sistematis dan terencana serta berkelanjutan untuk membantu Petani dalarn menghadapi perrnasalahan kesulitan rnernperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya yang sisternatis, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemarnpuan Petani dalam menghasilkan produk pertanian yang lebih baik melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendarnpingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7.Petani adalah warga daerah, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanarnan pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9.Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia yang dikonsumsi manusia sebagai makanan pokok.
10.Tanaman Holtikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/ atau bahan estetika.
11.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan,Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
12.Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai hasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13.Komoditas Pertanian adalah hasil dari U saha Tani yang dapat diolah, diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.
14.Komoditas unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
15.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang.
16.Pelaku U saha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah. 1 7. Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
19.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
20.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21.Asosiasi Petani Komoditas adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/ atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
22.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
24.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong-royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
1. 1.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; J. desentralisasi;
k.tanggung jawab;
1. 1.keragaman; dan
m.sosial dan budaya Pasal 3 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diselenggarakan dengan tujuan:
a.melindungi kawasan dan lahan pertanian secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan;
d.meningkatkan kemampuan kelembagaan petani;
e.melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani;
f.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
g.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
h.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
1. 1.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
j.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

a.perencanaan
b.pengembangan;
c.pemanfaatan;
d.pembinaan;
e.pengendalian;
f.pengawasan; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN STRATEGI

Pasal 5

( 1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya;
2. b.alam dan lingkungan;
3. c.rencana tata ruang wilayah;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkat pertumbuhan ekonomi;
6. f.jumlah petani;
7. g.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
8. h.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang intregal dari:
1. a.Dokumen Rencana Pembangunan Nasional;
2. b.Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi;Dan
3. c.Dokumen Rencana Pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang- kurangnya memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 7

( 1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.

(2)Strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.prasarana dan sarana prod uksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian;
3. c.harga komoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
7. g.asuransi pertanian.
8. h.bantuan dan subsidi
(3)Strategi Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.pengu tamaan hasil pertanian dari daerah un tuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
8. h.penguatan kelembagaan petani di daerah.
  1. 1.penghargaan petani Pasal 8
(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disesuaikan dengan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Bupati melalui Dinas terkait melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari:
1. a.Tingkat Desa;
2. b.Tingkat Kecamatan; dan
3. c.Tingkat Kabupaten.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dalam :
1. a.J angka Pendek;
2. b.Jangka Menengah; Dan
3. c.Jangka Panjang.

Pasal 10

( 1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat Kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan Komoditas tingkat kecamatan.

(2)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kecamatan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan tingkat kelurahan/ desa.
(3)Rencana Perlindungan Petani tingkat Kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/ desa menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada: a petani penggarap tanaman yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
1. b.petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya pada lahan paling luas 2 (dua) hektare.
2. c.petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 13

(1)Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…