DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pelaksanaan Pelindungan, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Desa, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Layanan Terpadu Satu Atap, Hak dan Kewajiban, Pelaksana Penempatan, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka memperoleh pekerjaan, keamanan, layanan, dan pemenuhan hak sebelum dan setelah bekerja;
b.bahwa penyelenggaraan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja perlu dilakukan perbaikan secara sistematis dan terpadu antara pemerintah, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat;
c.bahwa Daerah Kabupaten Bangkalan berwenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; BUPATI BANGKALAN, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA PELINDUNGAN PEKERJA MlGRAN INDONESIA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR .3 TAHUN 2025 TENT ANG BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR Mengingat Menimbang SALINAN MEMUTUSKAN: DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN

2.Undang-Undan.g Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaera h Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.UndangUnda ng Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindurigan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678); Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
5.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bangkalan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangkalan.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
8.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
9.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10.Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRANINDONESIA. 3 Menetapkan

11.Anak Pekerja Migran Indonesia adalah anak kandung atau anak angkat Pekerja Migran Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12.Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
13.Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
14.Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural adalah Pekerja MigranIndonesia yang berasal dari Daerah yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.
15.Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalarn aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
16.Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
17.Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
18.Lembaga pelatihan kerja adalah lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya bekerja pada negara tujuan penempatan di luar negeri.
19.Debarkasi ad alab tempat kedatangan Pekerja Migra:n Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas. 4
20.Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara yang layak untuk menampung Pekerja Migran Indonesia Bermasalah atau Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain.
21.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22.Badan Penyelenggara .Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
23.Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi,
24.Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
25.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
26.Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
27.Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/ atau Perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia. 5

(1)Kriteria Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
1. a.Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
2. b.Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
3. c.Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
(2)Pekerja Migran Indonesia yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh

Pasal 4

a.menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja;
b.menja.min ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
c.memperkuat kelembagaan penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

KRITERIAPEKERJA MIGRANINDONESIA Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, P3MI, dan masyarakat dalarn penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. . Pasal 2

28.Setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi berbadan hukum rnaupun yang bukan berbadan hukum.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan . 6 Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

a.menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
b.membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
c.melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi;
d.mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
e.memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah;
f.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/ atau swasta yang terakreditasi;
g.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;

Pasal 5

b.pe1ajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
c.warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
d.penanam modal;
e.aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
f.warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
g.warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Pelaporan hasil evaluasi terhadap P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan secara periodik dan berjenjang kepada kepala Perangkat Daerah Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membuat basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang terintegrasi dengan instansi terkait lainnya.
(2)Data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan data riil Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Daerah, paling sedikit rneliputi:
1. a.nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
2. b.nomor paspor;
3. c.tanggal keberangkatan;
4. d.tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
5. e.tanggal kepulangan; dan
6. f.data Pemberi Kerja.

BAB III

TUGASDANTANGGUNGJAWAB

Pasal 7

(1)Sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara daring atau luring oleh Dinas.
(2)Pemerintah Daerah wajib menjamin informasi dan permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 6

h.melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
1. 1.menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
j.mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
k.dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat Daerah. ( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan.

(2)Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah menjamin ketercukupan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, serta ketersediaan program dan modul pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah mela.kukan pelindungan sebelum Bekerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia serta kepada Pekerja Migran Indnesoa dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
(2)Pelindungan sebelum dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

( 1) Tugas mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan untuk menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia dan pemenuhan hakhaknya.

(2)Pelaksanaan tugas mengurus kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dann fungsi di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 9

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(1)Reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi antar pemangku kepentingan.
(2)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.perueahaan;
2. b.perguruan tinggi; dan
3. c.kelompok masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah menyusun program reintegrasi sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 13

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
1. a.sarana dan prasarana;
2. b.kurikulum;
3. c.instruktur; dan
4. d.pelaksanaan pelatihan kerja.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…