DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 31 Tahun 2022

Nomor: 31
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan. meliputi: ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi masing masing struktur/jabatan; UPT; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengisian jabatan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2 0 1 6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan, sehingga perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan; 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2 0 1 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN !.. . - 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 N o m o r 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1 8 1 ) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 / D , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN - 3 BUPATI BANGKALAN TENTANG KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, URAIAN TU GAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten Bangkalan ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Sekretaris adalah Sekretaris Kabupaten Bangkalan.
5.Dinas Petemakan yang selanjutnya disebut Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

( 1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian di bidang Peternakan.

(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 3

( 1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi: 1 . Subbagian Umum dan Kepegawaian;
1. 2.Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Petemakan: Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. -- -- -- --- ---------------------------------- - 4
d.Kepala Bidang Kesehatan Hewan: Sub koordinator; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e.Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
f.Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
g.UPT; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, angka 1 , dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) selain huruf g terdiri dari Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan tugas pembantuan.
(2)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis di bidang Peternakan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Peternakan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Peternakan;
4. d.pelaksanaan administrasi Dinas di bi dang Peternakan; dan - 5
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

( 1 ) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
2. b.pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. e.pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
6. f.pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
7. g.pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
8. h.pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
  1. 1.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas bidang; j . pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. k.pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  1. 1.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

( 1 ) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf b angka 1 , mempunyai tugas:

a.melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c.melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; - 6
d.melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e.melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
f.melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan ke bersihan;
g.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU;
h.melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
1. 1.melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Daerah;
j.melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
k.melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
1. 1.melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
m.melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
n.melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian;
o.Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
p.Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
q.melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
r.melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 7

( 1 ) Bidang Pembibitan, Pakan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan. - 7

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Pembibitan, Pakan dan Produksi Peternakan, mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Pembibitan, Pakan dan Produksi Peternakan;
2. b.pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan ternak;
3. c.pengawasan benih ternak, pakan dan hijauan pakan ternak;
4. d.pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak;
5. e.pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
6. f.penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah lain;
7. g.pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
8. h.pelaksanaan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan;
  1. 1.pelaksanaan pengembangan kawasan perbibitan dan budidaya peternakan;
9. j.pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi pengolahan pakan ternak;
10. k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

( 1 ) Bidang Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) h u r u f d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang Kesehatan hewan;

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Kesehatan Hewan;
2. b.penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam kabupaten;
3. c.pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas kabupaten;
4. d.penerapan persyaratan teknis zona/kompartemen bebas penyakit; sertifikasi - 8
5. e.rekomendasi penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan di kabupaten;
6. f.pengawasan obat hewan; g.pengawasan peredaran obat hewan ditingkat distributor;
7. h.rekomendasi penerbitan izin usaha distributor obat hewan;
  1. 1.pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan; J . pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait dalam penolakan, penanggulangan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
8. k.pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan dan pembinaan hasilnya;
  1. 1.Penyedia dan pendistribusi semen beku;
9. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. b.pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan;
3. c.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan tindak karantina lalu lintas produk hewan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
4. d.sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
5. e.pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
6. f.pelaksanaan pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit pengolahan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan; - 9
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

( 1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf f, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
2. b.rekomendasi penerbitan izin usaha peternakan;
3. c.pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan/ investasi usaha dalam rangka pengembangan, pelayanan peternak, kemitraan, pengolahan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
4. d.pembinaan dan penyebarluasan informasi dan promosi komoditas unggulan peternakan;
5. e.pelaksanaan dan pemantauan harga pasar komoditi peternakan dan pengembangan agribisnis pengembangan pasar tataniaga prod uk peternakan; pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh;
6. g.Pelaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak;
7. h.Pelaksanakan pembinaan hewan dan pengawasan f. peternakan;
8. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)huruf g, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. - 1 0 B AB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAB IV

UPT Pasal 1 1 Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

Pasal 12

( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) selain huruf h, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang- undangan.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
(6)Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(7)Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat yang berwenang.
(8)Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021