DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan yang memuat perubahan pada angka 12, angka 13, dan angka 19 pasal 1, penambahan 3 (tiga) angka, yakni angka 20, angka 21, dan angka 22 pada pasal 1, penyisipan 2 (dua) pasal yakni pasal 14A dan 14B di antara pasal 14 dan pasal 15, perubahan pasal 19, perubahan pasal 24, penyisipam 6 (enam) pasal yakni pasal 33A, pasal 33B, pasal 33C, pasal 33D, pasal 33E, dan pasal 33F di antara pasal 33 dan pasal 34, penyisipan 1 (satu) pasal yakni pasal 45A di antara pasal 45 dan pasal 46.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. - 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6801); - 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6736);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); - 4
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1067);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1 / E , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 44);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74); - 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 7 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 7 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 44), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 12, angka 1 3 , dan angka 19 Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 20, angka 2 1 , dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
4.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. - 6
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
9.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.
10.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 1 1 . Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. 1 2 . Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan.
13.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama terbentuk dan melaksanakan tugas.
14.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. - 7 1 5 . Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan setiap melakukan kegiatan reses.
16.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan berupa jaminan Kesehatan, jaminan kecekanaan kerja, jeminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bangi Anggota DPRD.
17.Uangjasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
20.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten BangkaJ.an. 2 1 . Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaJ.igus.
22.Hari adalah hari kerja. - 8
2.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

( 1) Kegiatan reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dengan jumlah peserta dalam 1 (satu) kali reses disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan biaya perjalanan dinas.
(3)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14B

( 1 ) Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A.

(2)Fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi sarana prasarana kegaitan reses dalam bentuk penyediaan biaya:
1. a.sewa tempat beserta perlengkapannya; dan
2. b.konsumsi berupa makan dan kudapan.
(3)Pemberian fasilitasi sarana prasarana kegiatan reses sebagaimana pada ayat (2) diberikan untuk setiap kegiatan reses.
(4)Biaya fasilitasi sarana prasarana kegaitan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar satuan harga. - 9

3.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1 ) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1 ) huruf d.

(2)Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan disediakan 1 (satu) pasang tahun.
(3)Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.lencana DPRD;
2. b.tutup kepala berupa peci atau kain kerudung;
3. c.papan nama dada; dan
4. d.atribut dan/ atau kelengkapan lainnya.
(4)Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD berhak mendapatkan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.
(5)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisien, efektif, dan kepatutan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bu pati. khas Daerah dalam 1 ( satu) - 1 0

4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

sebagaimana dan ayat (4)

(4)( 1 ) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(3)Penentuan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh tim penilai independen paling singkat 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kenaikan harga sewa rumah. Besaran tunjangan transportasi dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan peundang undangan.
(5)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jebatan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
(6)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (4) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. - 1 1
(7)Ketentuan lebih lenjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, dan Pasal 33F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

( 1 ) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

(2)Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , rapat DPRD dilaksanakan di luar gedung DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tidak mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Daerah.
(3)Rapat paripurna hanya dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi darurat.
(4)Dalam keadaan darurat, rapat DPRD dapat dilakukan secara daring ( online) sampai dengan kondisi normal.
(5)Keadaan darutat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)terdiri atas:
1. a.bencana alam;
2. b.bencana nonalam;
3. c.bencana sosial; dan/atau
4. d.kejadian luar biasa.
(6)Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti rapat alat kelengkapan di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 1 2
(7)Biaya penyelenggaraan rapat di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan Daerah. kemampuan keuangan

Pasal 33B

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1 ) huruf b.

(2)Kunjungan kerja alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi kunjungan kerja:
1. a.luar daerah; dan
2. b.luar negeri.
(3)Selain kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan kunjungan kerja insidentil.

Pasal 33C

( 1) Dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan pengkajian, penelahaan, dan penyiapan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c.

(2)Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.penyusunan konsepsi rancangan Perda untuk disertakan pada pengajuan Program Pembentukan Perda;
2. b.penyusunan Naskah Akademik atau Keterangan serta draf rancangan Perda;
3. c.pelaksanaan focus group discussion dan public hearing atas rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD;
4. d.pendalaman materi rancangan Perda yang diajukan oleh Bupati;
5. e.kajian atas pelaksanaan Perda dan/atau kebijakan daerah lainnya; dan - 1 3
6. f.evaluasi atas pelaksanaan Perda dan/ atau kebijakan daerah lainnya.
(3)Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi narasumber/pembahas/moderator dalam kegiatan focus group discussion dan public hearing, serta pendalaman materi rancangan Perda se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33D

( 1 ) Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dapat diselenggarakan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1) huruf d.

(2)Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam bentuk:
1. a.bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. b.pelatihan terkait dengan penyusunan produk hukum daerah, rencana kerja dan anggaran, dan/ atau pengelolaan keuangan daerah; dan
3. c.bentuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang DPRD.
(3)Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD diselenggarakan un tuk:
1. a.pimpinan dan anggota DPRD; dan
2. b.pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD.
(4)Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diselenggarakan di luar negeri sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui mekanisme perencanaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah. - 1 4
(5)Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 33E

( 1) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1 ) huruf e.

(2)Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. c.pemerintah daerah lain;
4. d.perguruan tinggi; dan
5. e.organisasi kemasyarakatan.
(3)Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
2. b.Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD.
(4)Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerinta.han dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33F
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kegiatan program lain sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat ( 1 ) huruf f sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - 1 5
(2)Program lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , berupa kegiatan:
1. a.sosialisasi program pembentukari Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh DPRD Bersama perangkat Daerah terkait;
2. b.sosialisasi perda dilaksanakan oleh perangkat Daerah bersama DPRD; dan
3. c.seminar, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, forum komunikasi, atau kegiatan sejenis lainnya.
(3)Program lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar gedung DPRD serta dilaksanakan secara daring (online) dan/ atau luring (offline).
(4)Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi narasumber / pembahas/ moderator dalam kegiatan seminar, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, forum komunikasi, atau kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

6.Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…