DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.402.577.508.826,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSANGKALAN Dan BUPATI BANGKALAN Dengan Persetujuan Bersama

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74); Pembiayaan Neto Rp 99.477.785.934,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00 99.477.785.934,00 0,00 Rp Rp Rp 2.502.055.294.760,00 Rp (99.477.785.934,00)

b.Belanja Daerah (Defisit)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp 2.402.577.508.826,00 APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.402.577.508.826,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah Pasal 2
1. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. 5.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. 6.Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. 7.Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui se bagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. 8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. 9.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
7. 10.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
8. 11.Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 353.064.954.785,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 74.981.009.756,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.809.684.500,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Em pat Ribu Lima Ratus Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada . ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.368.307.148,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Em pat Puluh Dela pan Rupiah).

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2.402.577.508.826,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang bersum ber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.502.055.294.760,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Dua Milyar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer. Pasa16 ( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.049.512.374.041,00 (Dua Trilyun Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp l.872.907.038.000,00 (Satu Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.176.605.516.041,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Em pat Puluh Satu Rupiah).

Pasal 5

(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 257.905.953.381,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 280.564.847.539,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp l.790.249.961.095,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp l.014.771.256.228,00 (Satu Trilyun Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dela pan Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 596. 943.298.405,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp 176.415.921.462,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.119.485.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Em pat Ratus Dela pan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 9

c.belanja modal gedung dan bangunan.
d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.belanja modal aset lainnya.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf a direncanakan se besar Rp 5. 7 50. 000. 000, 00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.786.089.486,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 116.411.600.412,00 (Seratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 114.012.568.553,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.891.882.198,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.706.890,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
(1)Anggaran penenmaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang merupakan penerimaan pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 430.240.486.126,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.079.069.426,00 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 421.161.416.700,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 10

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah ten tang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 14

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp (99.4 77. 785.934,00) Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Em pat Rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Em pat Rupiah).

Pasal 13

(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah). Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; UrusanmenurutAPBD3. Lampiran III Rincian Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…