DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah: a. Kebijakan umum b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan ; c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah ; dan d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat ; e. Kerjasama ; f. Monitoring , Pembinaan dan Pengawasan ; dan g. Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki banyak pondok pesantren dan memiliki kekhasan atau karakter terkait penyelenggaran pesantren, sehingga perlu diberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42, Pasal 46 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ten tang Pesantren, mengamanahkan pada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; untuk kualitasmeningkatkana. bahwa DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI BANGKALAN, PERATURANDAERAH KABUPATENBANGKALAN NOMOR -4 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASIPENYELENGGARAANPESANTREN BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR Menimbang ,I (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerin tah Penggan ti Undang-U ndang N omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Perundang-U ndanganPera tu ranPembentukan
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mengingat
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:
1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangkalan.
7.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pesantren fungsi bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Dae rah.
8.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang

Pasal 1

FASILITASITENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
10.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab Keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
11.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
12.Metode sarogan adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang Kiai atau oendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya, serta seorang Kiai atau pendidik mengahadapi santri satu persatu secara bergan tian.
13.Metode bandongan adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah, yaitu dengan dalam pengkajian kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan santri membawa kitab yang sama, kemudian santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.
14.Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/ atau pengasuh Pesantren.
15.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/ atau independen untuk menjaga kekhasan atau Pasal 4

a.Kebijakan umum
b.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
c.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
d.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
e.Kerjasama;
f.Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan; dan
g.Pendanaan.

BAB III

KEBIJAKANUMUM Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

16.Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh pendidikan pesantren dan tidak tinggal di dalam pesantren. 1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan. ( 1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi unsur-unsur, paling sedikit :

a.kiai;
b.santri;
c.pondok atau asrama;
d.masjid/musalla/langgar; dan
e.kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.

(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(3)Kajian kitab kuning atau dirasah lslamiah dengan pola pendidikan mu'allimiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

BAB II

TUJUAN DAN RUANGLINGKUP

Pasal 6

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka.

Pasal 5

keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren. penyelenggara Pesantren;

c.penyelenggaraan sumber daya manusia bagi santri;
d.penyelenggaraan wawasan kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka tunggal ika), pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyebaran ujaran ke bencian dan hoax;
e.penyelenggaraan Pesantren ramah anak;
f.pemberian bantuan biaya operasional Pesantren setiap tahun; dan
g.pemberian bantuan kesejahteraan kepada masyayikh/pengasuh Pesantren setiap tahun;
h.pemberian insentif pada tenaga pendidik dan kependidikan di pondok pesantren; dan
1. 1.Pemberian beasiswa bagi santri, pendidik dan tenaga pendidik.

(3)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pekerjaan um um, dan/ a tau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan sarana dan prasaranaa. penyelenggaraan pendidikan;
1. b.penyelenggaraan sumber daya manusia bagi
(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, an tar a lain:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, an tara lain:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(3)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/ a tau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

FASILITASI PENYELENGGARAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati. ( 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan; dan
5. e.peningkatan kesehatan.
(3)Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.pelatihan dan praktik kerja lapangan;
2. b.penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren;
3. c.pendirian koperasi, lembaga keuangan, usaha mikro, kecil dan menengah;
4. d.pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk pesantren;
5. e.pemberian pinjaman kredit usaha;
6. f.pembimbingan manajemen organisasi, resiko, keuangan, dan kendali mutu;
7. g.pelaksanaan bakti sosial di pesantren dan
8. h.pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi.
(4)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UMKM, dan/ a tau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(5)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa19 kebangsaan di lingkungan pesantren;
1. e.pertukaran peserta didik;
2. f.olimpiade;
3. g.sistem pendidikan; wawasanpenguatankegiatand. pelaksanaan pemutakhiran data pesantren;
4. c.pemberian beasiswa bagi pengelola pesantren, santri dan alumni; danpesantren
(1)Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan:
1. a.Kementerian atau instansi yang bersifat nasional;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
4. d.Pesantren;
5. e.Organisasi kemasyarakatan;
6. f.Perguruan tinggi;
7. g.Lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesehatan;
8. h.dunia usaha;
  1. 1.masyarakat; dan/ atau J. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri atau bersifat internasional.
(3)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berupa:
1. a.sinergitas program dalam rangka penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah; dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
2. b.pelaksanaan pendataan

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKW AH Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati. ( 1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) dilakukan terhadap:
1. a.pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 14

(1)Bupati melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas pen yelenggaraan pesan tren.
(2)Monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 13

BAB VIII MONITORING, PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh Pesantren dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…