DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang memuat perubahan pada pasal 2, penyisipan 1 (satu) ayat di antara ayat (4) dan ayat (5) pasal 6 yakni ayat (4a), perubahan pasal 12, penambahan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) pasal 12, penyisipan 1 (satu) pasal di antara pasal 31 dan pasal 32 yakni pasal 31A, perubahan ayat (6) dan ayat (7) pasal 40, penambahan 1 (satu) ayat pada pasal 40 yakni ayat (8), penambahan 1 (satu) huruf yakni huruf c pada ayat (4) pasal 50, penyisipan 1 (satu) bab di antara BAB IV dan BAB V yakni BAB IVA, penyisipan 1 (satu) pasal baru di antara pasal 68 dan pasal 69 yakni pasal 68A.

Isi peraturan

Pasal 2

( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/ atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama;
(3)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala desa;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/ atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(4)Dalam hal terjadi kekosonganjabatan kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa karena berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dalam perpanjangan jangka waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa kurang 2 (dua) orang. Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelom bang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati

2.Ketentuan Pasal 6 di antara ayat (4) dan ayat (5) di sisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

( 1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.

(2)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan berakhir -6 pada saat Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh Pancasila dan peraturan perundang undangan;
4. d.bisa membaca dan menulis;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua lima tahun) tahun;
6. f.terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum penetapan;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tah un atau lebih.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4a)Untuk menjamin panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan Kepala Desa yang memiliki hubungan keluarga dengan calon kepala desa wajib mengundurkan diri sebagai panitia pemilihan Kepala Desa.
(5)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggungjawab kepada BPD.

3.Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 12 di ubah dan setelah ayat

(2)di tambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Apabila panitia pemilihan Kepala Desa diduga melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten untuk memproses lebih lanjut dan/ atau melakukan peninjauan Kembali terhadap proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. -7

(2)Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , BPD dapat menerima pengaduan dari pihak lain dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3)Apabila panitia pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), maka BPD memberhentikan panitia terse but dan mengangkat panitia pemilihan Kepala Desa yang baru, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan mempertimbangkan tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang telah berjalan.

4.Di antara Pasal 3 1 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 lA, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 1 A ( 1 ) Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) tetapi mendapat penghasilan tetap yang bersumber dari APBN/ APBD, yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)lzin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat dicabut kembali sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 40 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

( 1 ) Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(2)Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(3)Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu kurang dari 2 {dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian. {4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masajabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) lebih dari 5 orang, maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia, dan apabila masih diperlukan maka dilakukan uji kompetensi oleh lembaga yang berkompeten dan independen.
(6)Persyaratan lain sebagai kriteria bagi panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan seleksi tambahan selain kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, dan usia dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh bupati.
(7)Dalam hal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(8)Persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati

6.Ketentuan ayat (4) Pasal 50 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

( 1) Pelaksanaan kampanye dapat dilaksanakan melalui:

a.pertemuan terbatas;
b.tatap muka;
c.dialog;
d.penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e.pemasangan alat peragara di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/ atau
f.kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.

(2)Pelaksanaan kampanye dilarang:
1. a.dilakukan dalam bentuk pawai dan arak arakan;
2. b.mempengaruhi dengan pemberian uang;
3. c.pemasangan foto, Tanda daftar gambar, slogan-slogan, dan lain-lain diluar pemilihan;
4. d.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. e.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
6. f.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/ atau Calon Kepala Desa yang lain;
7. g.menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
8. h.mengganggu ketertiban umum;
  1. 1.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yalain;
9. j.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
10. k.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
  1. 1.membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
11. m.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
12. n.memberikan janji yang bertentangan dengan kewajiban warga desa terhadap Pemerintah, Bangsa, dan Negara.
(3)Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengiku tsertakan :
1. a.Kepala Desa;
2. b.Perangkat Desa; dan
3. c.Anggota BPD.
(4)Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi:
1. a.peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan -10
2. b.penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
3. c.jika terdapat calon yang secara berulang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/ atau huruf b, panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan.
  1. 7.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga BAB IVA berbunyi:
  2. 8.Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 68A, sehingga Pasal 68A berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

A PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

Pasal 68A

( 1 ) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kondisi bencana tersebut.

(2)Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud dalam ayat ( 1 ) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. - 1 1 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan. Ditetapkan di Bangkalan Diundangkan di Bangkalan LEMBARAN DAERA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022 OMOR 3 SERI E . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 216-5/2022. -12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan setempat, diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyarakatkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk menunjuk dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 mengamanatkan untuk melakukan pemilihan Kepala Desa dengan meenerpkan protokol kesehatan. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak yang telah diselenggarakan pada tahun 2 0 2 1 , terdapat beberapa kekurangan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai mestinya; Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka pemerintah daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2 0 1 5 ten tang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Ruang lingkup perubahan dalam peraturan ini antara lain terkait ketentuan pemilihan secara serentak dan bergelombang, persyaratan pembentukan panitia pemilihan, penyimpangan panitia pemilihan, izin tertulis bagi calon kepala desa, ketentuan penilaian terhadap seleksi tambahan, sanksi bagi pelanggaran kampanye, dan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana alam, non alam dan sosial. - 1 3 II. PASAL DEMI PASAL. Pasall Angka 1

Pasal 2

Ayat ( 1 ) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 6

Ayat ( 1 ) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Suami/istri berdasarkan hasil perkawinan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 12

Ayat ( 1) Cukupjelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 3 1 A Ayat ( 1 ) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Angka 5

Pasal 40

Ayat ( 1 ) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas - 1 4 - Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukupjelas Ayat (6) Cukupjelas Ayat (7) Cukupjelas Ayat (8) Cukupjelas Angka6

Pasal 50

Ayat ( 1 ) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas Angka 7 Cukup Jelas Angka 8

Pasal 68A

Ayat ( 1 ) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR B 2 .

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…