DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangli

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneseia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut: a pendapatan Rp1.264.668.588.709,20 b belanja Rp1.292.282.977.582,22 surplus/defisit Rp (27.614.388.873,02) c pembiayaan :

1.penerimaan Rp 40.883.452.335,71
2.pengeluaran Rp 0,00
3.pembiayaan netto Rp 40.883.452.335,71

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai berikut: a selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp106.664.812.216,80 (seratus enam miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah delapan nol sen) dengan rincian sebagai berikut :

1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.371.333.400.926,00
2.realisasi Rp1.264.668.588.709,20 selisih lebih/kurang Rp 106.664.812.216,80 b selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp118.936.233.167,78 (seratus delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1.anggaran belanja setelah perubahan Rp1.411.219.210.750,00
2.realisasi Rp1.292.282.977.582,22 selisih lebih/kurang Rp 118.936.233.167,78 c selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp997.642.511,71) (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah tujuh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
1.anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp 39.885.809.824,00
2.realisasi Rp 40.883.452.335,71 selisih lebih/kurang Rp (997.642.511,71)

Pasal 4

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 40.882.706.881,96
b.penggunaan sisa anggaran lebih sebagai pembiayaan tahun berjalan Rp 40.883.452.335,71
c.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 745.453,75
d.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 13.269.063.462,69 sisa anggaran lebih akhir Rp 13.269.063.462,69

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp1.649.391.830.376,66
b.jumlah kewajiban Rp 170.059.407.954,75
c.ekuitas Rp1.479.332.422.421,91

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.pendapatan operasional Rp1.273.375.732.232,22
b.beban Rp1.200.290.336.566,06
c.surplus/defisit operasional Rp 73.085.395.666,16
d.surplus/defisit non operasional Rp (8.511.776.445,49)
e.surplus/defisit setelah pos luar biasa Rp 0,00
f.surplus/defisit – laporan operasional Rp 64.573.619.220,67

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. a.saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp 40.883.452.335,96
2. b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 183.631.272.982,29
3. c.arus kas dari aktivitas investasi Rp (211.245.661.855,31)
4. d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00
5. e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp (745.454,00)
6. f.saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp 13.269.063.462,69

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp1.417.352.886.340,64
b.surplus/defisit laporan operasional Rp 64.573.619.220,67
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar Rp (2.594.083.139,40)
d.ekuitas akhir Rp1.479.332.422.421,91

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
1. 1.Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. 4.Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : laporan operasional;
d.Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
e.Lampiran V : neraca;
f.Lampiran VI : laporan arus kas;
g.Lampiran VII : catatatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
1. 1.Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;
2. 2.Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022