DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI. PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) merupakan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat yang sebagaian besar modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); www.jdih.banglikab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM www.jdih.banglikab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5.Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat yang sebagaian besar modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bangli (Perseroda).
8.Dewan Komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
9.Komisaris Utama adalah orang yang memimpin Dewan Komisaris.
10.Komisaris adalah Komisaris PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
11.Direksi adalah Direksi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
12.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14.Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
15.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
16.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) merupakan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat yang sebagaian besar modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang merupakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli. www.jdih.banglikab.go.id
(2)PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Merdeka Nomor 27 Bangli sebagai Ibu Kota Kabupaten Bangli dan dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 3

PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) melakukan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 4

Pelaksanaan bentuk badan hukum PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 5

(1)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(2)Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(4)RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(5)RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
(7)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(8)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Pasal 6

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemegang Saham.
(2)Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal/pemegang Saham PT. BPR. Bank Daerah Bangli (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang dalam pelaksanaan kewenangannya dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. BPR. Bank Daerah Bangli (Perseroda). www.jdih.banglikab.go.id
(3)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja PT. BPR. Bank Daerah Bangli (Perseroda);
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang-bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan PT. BPR. Bank Daerah Bangli (Perseroda).

BAB VI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 7

(1)Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sekurang- kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sejumlah anggota Direksi.
(2)Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang Saham dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu tertentu.
(3)Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

Dewan Komisaris untuk pertama kali diangkat oleh Bupati sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 9

(1)PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dipimpin oleh Direksi, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon- calon yang diusulkan pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
(3)Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Direksi untuk pertama kali diangkat oleh Bupati sampai ditetapkannya Direksi baru oleh RUPS.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018