DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 1097

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: 1) kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; 4) perasuransian dan penjaminan; 5) asuransi Usaha Bersama; 6) program penjaminan polis; 7) Usaha Jasa Pembiayaan; 8) kegiatan usaha bulion (bullion); 9) Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; 10) kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; 11) lembaga keuangan mikro; 12) Konglomerasi Keuangan; 13) Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); 14) penerapan Keuangan Berkelanjutan; 15) Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; 16) akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 17) sumber daya manusia; 18) Stabilitas Sistem Keuangan; 19) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan 20) penegakan hukum di sektor keuangan. Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa. . . d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Pasal 2O, Pasal 21, Pasal 23D, Pasal 33, dan Pasal 34

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perattrran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 68a1); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 37201 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OLl tentang Penrbahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52321; 6.Undang-Undang... Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6 REPIIELTK INDONESIA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9621;

7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO2 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2361;
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49631; Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44561 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 9 lO.Undang-Undang...
10.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48671 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a1); 1 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 2, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9571; L2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun zOLl tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 64, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223l,;
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oll tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor L2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539a);
15.Undang-Undang Nomor 4A Tahun 2OL4 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
16.Undang-Undang Nomor I Tahun 2016 tentang Penjaminan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835); L7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58721; Dengan . . . REPUEUK INDONESIA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAICTAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN PENGEMBANGAN DAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1 Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5.Menteri... 2 3 4

5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
7.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, paaar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. I 1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
12.Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

a.penawaran umum dan transaksi efek; b, pengelolaan investasi;
c.emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
d.lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
1. 13.Pasar Uang adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan:
a.kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari l. (satu) tahun;
b.transaksi pinjam meminjam uang; c.transaksi...
c.transaksi derivatif suku bunga; dan
d.transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang, dalam mata uang Rupiah atau valuta asing.
1. 14.Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran banknotes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
2. 15.Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
3. 16.Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
4. 17.Pemsahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
5. 18.Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2Ol4 tentang Perasuransian diundangkan.
6. 19.Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
7. 20.Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan peserta RUA.
8. 21.Direksi Usaha Bersama adalah organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang ini.
9. 22.Dewan Komisaris Usaha Bersama adalah organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Undang-Undang ini, serta memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama.
10. 23.Proposal. . . REPUELIK INDONESIA
11. 23.Proposal Perubahan Bentuk Badan Hukum yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang memuat data dan informasi berkaitan dengan rencana perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama menjadi perseroan terbatas.
12. 24.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. 25.Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. 26.Usaha Jasa Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyelenggara usaha jasa pembiayaan dan penerima pembiayaan yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, bagi hasil, dan/atau kelebihan pembayaran lainnya, dengan atau tanpa adanya agunan.
15. 27.Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi lnformasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
16. 28.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
17. 29.Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu, yaitu penyelenggara infrastruktur pasar keuangan, IJK, emiten atau perusahaan publik, dan/atau kemampuan untuk memengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu tersebut. 3O.Pemegang... RNPUEI.TK INDONESIA
18. 30.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, ora.ng perseorangan, dan latau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
19. 31.Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholdersl yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (ultimate beneftcial ounefl dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
20. 32.Konglomerasi Keuangan adalah LIK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilik an dan I atau pengendalian.
21. 33.Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Financiol Holding Compangl yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
22. 34.Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
23. 35.Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
24. 36.Literasi Keuangan adalah pengetahua.n, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan lmalitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
25. 37.Inklusi...
26. 37.Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesej ahteraan keuangan masyarakat.
27. 38.Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.
28. 39.Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
29. 40.Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat PUSK adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan di sektor keuangan. 4L. Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conductl adalah pengawasan terhadap perilaku PUSK dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, men5rusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Pelindungan Konsumen.
30. 42.Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis termasuk dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh PUSK dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
31. 43.Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat LAPS-SK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara Konsumen dan PUSK di luar pengadilan.
32. 44.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangzln atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. 45.Profesi... SK No 16401,4 A
33. 45.Profesi Sektor Keuangan adalah bidang pekerjaan yang memberikan suatu jasa keprofesian di sektor keuangan yang memerlukan tingkat keahlian dan kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang- undangan.
34. 46.Pelaku Profesi Sektor Keuangan adalah seseorang yang melakukan Profesi Sektor Keuangan.
35. 47.Profesi Penunjang Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri sektor keuangan untuk mendukung efektivitas sektor keuangan.
36. 48.Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu keprofesian terbatas pada suatu industri sektor keuangan.
37. 49.Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi Pelaku Profesi Sektor Keuangan.
38. 50.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. 51.Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.kemanfaatan;
c.kepastian hukum;
d.keterbukaan;
e.akuntabilitas; -t2-
e.akuntabilitas;
f.keadilan;
g.Pelindungan Konsumen;
h.edukasi; dan
i.keterpaduan.

Pasal 3

(1)Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonorni yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. (21 Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
2. b.meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
3. c.meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
4. d.meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
5. e.memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
6. f.meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
7. g.mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
8. h.meningkatkan pembinaan, pengawasa.n, dan Pelindungan Konsumen;
9. i.memperkuat pelindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan; j.memperkuat...
10. j.memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan;
11. k.mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
  1. 1.memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
12. m.meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup dalam Undang-Undang ini mengatur ekosistem sektor keuangan meliputi:

a.kelembagaan;
b.perbankan;
c.Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing;
d.perasuransian dan penjaminan;
e.asuransi Usaha Bersama;
f.program penjaminan polis;
g.Usaha Jasa Pembiayaan;
h.kegiatan usaha bulion (bullionl;
i.Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun;
j.kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan;
k.lembaga keuangan mikro;
l.Konglomerasi Keuangan;
m.ITSK;
n.penerapan Keuangan Berkelanjutan;
o.Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen;
p.akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
q.sumber -t4-
q.sumber daya manusia;
r.Stabilitas Sistem Keuangan;
s.lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan
t.penegakan hukum di sektor keuangan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan kelembagaan otoritas sektor keuangan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

a.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2A16 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58721;
b.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420t. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Lemb"Ba Penjamin Simpanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9631;
c.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OLL tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 1 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); d.Undang-Undang... d IIRESIDEN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49621i dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223t,.

Pasal 6

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58721diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan. 2.Stabilitas... e 1
2.Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
3.Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
4.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang- undang mengenai perbankan syariah.
5.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
6.Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
7.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. 9.Bank... 8 2
9.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
10.Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 1 1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. L2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (21 Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.
(3)Komite Stabilitas Sistem Keuangan beranggotakan:
1. a.Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
2. b.Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
3. c.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
4. d.Ketua. . . FTIESIDEN
5. d.Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota dengan hak suara.
(4)Setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas narna lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas:

a.melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
b.melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
c.melakukan koordinasi penanganan permasalahan Bank Sistemik baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks1097PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (41)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (41)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024