Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perattrran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 68a1); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 37201 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OLl tentang Penrbahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52321; 6.Undang-Undang... Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6 REPIIELTK INDONESIA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9621;
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO2 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2361;
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49631;
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44561 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 9 lO.Undang-Undang...
10.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48671 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a1);
1 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 2, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9571; L2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun zOLl tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 64, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223l,;
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2oll tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor L2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539a);
15.Undang-Undang Nomor 4A Tahun 2OL4 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
16.Undang-Undang Nomor I Tahun 2016 tentang Penjaminan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
L7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58721; Dengan . . . REPUEUK INDONESIA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAICTAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA