DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bangunan Panggung dan Retribusi IMB, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan; 3. Fungsi Bangunan Panggung; 4. Persyaratan Bangunan Panggung; 5. Penyelenggaraan Bangunan Panggung; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Sanksi Administratif; 8. Ketentuan Lain-Lain; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa banyaknya bangunan gedung dan perumahan berdampak pada semakin berkurangnya serapan air di daerah-daerah tertentu, yang akan menimbulkan bahaya banjir dan dampak lingkungan yang lebih besar;
c.bahwa agar keberadaan bangunan panggung sesuai standar teknis bangunan sehingga memberikan jaminan rasa aman, nyaman dan indah perlu dilakukan pengaturan demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Panggung ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ) ; 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN PANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5.Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6.Bangunan Panggung adalah wujud fisik hasil konstruksi berupa gedung atau rumah panggung serta tidak diuruk, tidak menghilangkan fungsi sebagai resapan air pada bagian fungsi bawah bangunan yang mengairi bawah bangunan.
7.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9.Bangunan Gedung tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan gedung/rumah fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan.
10.Klasifikasi bangunan panggung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
11.Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi, dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut; 4
12.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan panggung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13.Permohonan IMB panggung adalah permohonan yang dilakukan pemilik gedung/rumah kepada Bupati untuk mendapatkan IMB panggung.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banjar adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Lingkungan bangunan panggung adalah lingkungan disekitar Bangunan panggung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan Bangunan panggung baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.
16.Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik internasional/nasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan panggung.
17.Penyelenggaraan bangunan panggung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran Bangunan panggung.
18.Penyelenggara bangunan panggung adalah pemilik Gedung/Bangunan panggung, penyedia jasa konstruksi Gedung/Bangunan panggung dan pengguna Gedung/Bangunan panggung.
19.Pemilik bangunan panggung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Gedung/Bangunan panggung.
20.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksana;
21.Koefesien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah Koefesien perbandingan luas lantai dasar bangunan gedung dengan persil/ kavling;
22.Pengguna bangunan panggung adalah pemilik Gedung/Bangunan panggung dan/atau bukan pemilik Gedung/Bangunan panggung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Gedung/Bangunan panggung, yang menggunakan dan/atau mengelola Gedung/Bangunan panggung atau bagian Gedung/Bangunan panggung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
23.Layak fungsi adalah kondisi Bangunan panggung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Gedung/Bangunan panggung yang ditetapkan.
24.Daerah Tangkapan Air yang selanjutnya disingkat DTA atau Catchment Area adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat atau peruntukan tertentu.
25.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan panggung dan upaya penegakan hukum. 5

BAB II

ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan bangunan panggung didasarkan pada asas keseimbangan, keselamatan, keserasian penataan ruang dan lingkungan, serta keindahan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan bangunan panggung untuk:

a.mewujudkan keserasian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan lingkungannya;
b.memelihara daerah-daerah tangkapan air, khususnya pada daerah lahan basah; dan
c.mewujudkan penyelenggaraan bangunan panggungyang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mempunyai keandalan teknis.

BAB III

FUNGSI BANGUNAN PANGGUNG

Pasal 4

(1)Fungsi bangunan panggung untuk menjaga daerah tangkapan air, mencegah banjir dan bahaya yang lebih besar.
(2)Fungsi bangunan panggung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan untuk mempertahankan daerah tangkapan air, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan panggungnya.
(3)Fungsi bangunan panggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
(4)Fungsi bangunan panggung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN PANGGUNG

Pasal 5

(1)Setiap bangunan panggung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan panggung.
(2)Setiap bangunan panggung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan panggung, agar bangunan panggung baik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
(3)Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 6

(1)Semua kegiatan mendirikan bangunan diwilayah lahan basah yang diperuntukan sebagai daerah tangkapan air harus menggunakan pondasi panggung dan sistem penyaluran air hujan dan/atau air limbah yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
(2)Orang, Badan/Lembaga sebelum mendirikan Bangunan panggung di wilayah daerah tangkapan air diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan IMB.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
(4)Penentuan daerah tangkapan air yang harus menggunakan bangunan panggung ditentukan oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Banjar. BagianKetiga Persyaratan Administrasi

Pasal 7

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
1. a.status hak atas tanah, dan/atau pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
2. b.status kepemilikan bangunan panggung;
3. c.menyertakan gambar bangunan lengkap dengan pondasi pangung;
4. d.memenuhi persyaratan administrasi mendirikan bangunan.
(2)Setiap orang dapat memiliki bangunan panggung atau bagian bangunan panggung.

Pasal 8

(1)Status hak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah penguasaan atas tanah sebagai tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, harus dibuktikan dan/atau dilengkapi dengan surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
1. a.sertifikat tanah;
2. b.surat kuasa pemberian hak penggunaan atas tanah oleh Pejabat yang berwenang di bidang Pertanahan.
3. c.surat kavling dari pemerintah daerah, atau Pemerintah;
4. d.fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional;
5. e.surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui lurah setempat;
6. f.surat kohir verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun, dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui lurah setempat; atau
7. g.surat bukti kepemilikan tanah lainnya. 7
(2)Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atas pemilik tanah dan pemilik bangunan panggung.

Pasal 9

(1)Persyaratan teknis pembangunan dan pemanfaatan bangunan panggung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam:
1. a.rencana umum tata ruang kabupaten ;
2. b.rencana detail tata ruang kabupaten ; dan
3. c.rencana tata bangunan dan lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
(2)Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan instansi yang berwenang.
(3)Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya, dapat memperolehnya pada instansi yang berwenang.
(4)Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan Kabupaten, atau dibawah/di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan panggung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap bangunan panggung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang ditentukan.
(2)KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air, permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
(3)Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang diatur dalam rencana tata bangunan dan lingkungan untuk lokasi yang sudah memilikinya, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Setiap bangunan umumnya apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60% (enam puluh persen). 8 BagianKelima Persyaratan Arsitektur Bangunan Panggung

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…