DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan dengan rincian sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan PJU dan PJL; c. Pengadaan/Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan PJL; d. Lokasi dan Bentuk Pelayanan; e. Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan/atau PJL Swadaya; f. Beban Biaya PJU dan PJL; g. Larangan; h. Pengawasan PJU dan PJL; i. Ketentuan Penyidikan; j. Ketentuan Pidana; k. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8) ;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR Dan BUPATI BANJAR 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Banjar.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan PLN maupun sumber Energi Listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Desa dan Kelurahan. memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
11.Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan desa/ kelurahan dan kawasan Permukiman yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13.Penerangan Jalan Umum swadaya dan/ atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU dan/ atau PJL Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/ badan baik dari tahapan 5 perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening dan atau pemeliharaannya dibiayai oleh masyarakat (perorangan/badan) dan / atau Pemerintah Daerah.
14.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
15.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
16.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam Kabupaten.
17.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman yang terkecil.
18.Lingkungan adalah segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan aktivitasnya.
19.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20.Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
21.Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
22.Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pengadaan/pemasangan, pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
23.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- undang untuk melakukan Penyidikan.
24.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
25.Kwh Meter adalah alat penghitung pemakaian energy listrik dan atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PJU DAN PJL

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJL dimaksudkan agar Pelayanan PJU dan PJL yang diberikan memenuhi teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak lain. 6

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan PJU dan PJL adalah :

a.untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya; dan
b.agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

BAB III

PENGADAAN / PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJL

Pasal 4

(1)Pengadaan/pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengadaan/pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Tata cara pengadaan/pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Khusus untuk pemasangan dan pemeliharaan PJL, masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
(2)Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan Daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis terkait.
(3)Tata cara dan persyaratan permohonan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemasangan PJU dan PJL dapat diubah sesuai analisa teknis.
(2)Perubahan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD/ Instansi yang membidangi/menangani PJU dan PJL di Daerah.

Pasal 7

(1)Pemeliharaan PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
(2)PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU dan PJL yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum serta jalan lingkungan. 7
(3)Kelurahan/Desa yang mendapatkan penerangan PJU dan PJL berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi.

Pasal 8

(1)Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi PJU dan PJL berkewajiban menginformasikan PJU dan PJL yang mengalami gangguan, rusak dan atau tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi dengan tembusan kepada Camat.
(2)Perbaikan dan penggantian suku cadang/ komponen PJU dan PJL yang mengalami gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BAB IV

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 9

(1)Lokasi pelayanan PJU meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
(2)Lokasi pelayanan PJL meliputi jalan kelurahan dan / atau jalan desa dan kawasan Permukiman.

Pasal 10

(1)Kelurahan/desa yang dapat dilayani pemasangan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan kelurahan/desa yang sudah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan 220 volt.
(2)Jalan Lingkungan yang belum ada jaringan listrik PLN dapat menggunakan listrik solar cell atau sumber energi listrik lainnya.
(3)Lokasi Pelayanan PJL meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa.
(4)Khusus untuk lokasi perumahan bagi pengembang wajib memberikan pelayanan pemasangan PJL memakai KWH meter setelah mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…