DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 180

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pemerintahan Desa, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Desa; 3. Pemerintahan Desa; 4. Laporan Pambakal; 5. Peraturan Di Desa; 6. Kerja Sama Desa; 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa; 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintahn Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
8.Peraturan Pemerintah Nomor `18 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhetian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604); 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
18.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR Dan BUPATI BANJAR, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banjar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat daerah di Kabupaten Banjar.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Pambakal yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Sekretaris Desa adalah unsur perangkat pemerintah desa di Kabupaten Banjar.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
25.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi:

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.kewenangan lokal berskala Desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.sistem organisasi masyarakat desa; 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
2. b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. c.pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. d.pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. e.pengembangan peran masyarakat Desa.
(2)Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
1. a.pengelolaan tambatan perahu;
2. b.pengelolaan pasar desa;
3. c.pengelolaan tempat pemandian umum;
4. d.pengelolaan jaringan irigasi;
5. e.pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. f.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. g.pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. h.pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. i.pengelolaan embung desa;
10. j.pengelolaan air minum berskala desa; dan
11. k.pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melibatkan desa.
(2)Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sesuai Dengan Situasi, Kondisi, Dan Kebutuhan Lokal.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

(1)Pemerintah Desa terdiri dari Pambakal dan BPD.
(2)Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pambakal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 7

(1)Pambakal mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pambakal mempunyai wewenang :
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
5. e.menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
6. f.membina kehidupan masyarakat desa;
7. g.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
11. k.memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. l.mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
13. m.mewakili desa didalam dan diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
14. n.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
15. o.melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pambakal berhak:
1. a.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
2. b.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
3. c.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
4. d.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pambakal mempunyai kewajiban :
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. c.memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
4. d.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. e.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. f.menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
7. g.mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
8. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 7 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
9. i.melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Desa;
10. j.melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. l.mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. m.membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. n.memberdayakan masyarakat dan Pemerintahan di desa; dan
15. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. p.memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 9

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Pambakal mempunyai kewajiban untuk:

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c.menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
d.menyampaikan laporan pertanggungjawaban aset desa baik yang bergerak maupun tidak bergerak (tanah desa) pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 10

(1)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
3. c.pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks180PDFHirarki

Memuat teks peraturan…