DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang pemekaran kecamatan simpang empat dan pembentukan kecamatan cintapuri darusalam kabupaten banjar. Kecamatan simpang empat dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan simpang empat dan kecamatan cintapuri darussalam. wilayah desa di kecamatan simpang empat setelah pemekaran menajdin 15 (lima belas) desa. sedangkan kecamatan cintapuri darusalam tersdiri dari 11 (sebelas ) desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penguatan keberadaan Kecamatan Cintapuri Darussalam dan menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan kembali Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam Dalam Wilayah Kabupaten Banjar;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
1. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1251);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6); 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM KABUPATEN BANJAR. 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banjar.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7.Pemekaran Kecamatan adalah dari 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan.
8.Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan Baru dalam wilayah Kabupaten Banjar.

BAB II

PEMEKARAN KECAMATAN

Pasal 2

Kecamatan Simpang Empat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu “Kecamatan Simpang Empat” dan “Kecamatan Cintapuri Darussalam”.

Pasal 3

(1)Wilayah Kecamatan Simpang Empat sebelum pemekaran meliputi :
1. a.Nama Ibukota : Simpang Empat ;
2. b.Jumlah Penduduk : 33.770 Jiwa ; dan
3. c.Luas Wilayah : 569,39 Km2.
(2)Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Simpang Empat sebelum pemekaran sebanyak 26 (dua puluh enam) desa terdiri dari :
1. a.Desa Tanah Intan;
2. b.Desa Sungai Langsat;
3. c.Desa Lawiran;
4. d.Desa Lok Cantung;
5. e.Desa Cabi;
6. f.Desa Sungai Tabuk;
7. g.Desa Simpang Empat;
8. h.Desa Sungai Raya;
9. i.Desa Paring Tali;
10. j.Desa Batu Balian;
11. k.Desa Sungkai; 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
12. l.Desa Pasar Lama;
13. m.Desa Sungkai Baru;
14. n.Desa Berkat Mulya;
15. o.Desa Paku;
16. p.Desa Keramat Mina;
17. q.Desa Garis Hanyar;
18. r.Desa Cintapuri;
19. s.Desa Surian Hanyar;
20. t.Desa Benua Anyar;
21. u.Desa Alalak Padang;
22. v.Desa Makmur Karya;
23. w.Desa Simpang Lima;
24. x.Desa Karya Makmur;
25. y.Desa Sindang Jaya; dan
26. z.Desa Sumber Sari.
(3)Batas Wilayah Kecamatan Simpang Empat sebelum pemekaran meliputi :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pengaron dan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit dan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Pasal 4

(1)Wilayah Kecamatan Simpang Empat setelah pemekaran meliputi :
1. a.Nama Ibukota : Simpang Empat;
2. b.Jumlah Penduduk : 23.150 Jiwa; dan
3. c.Luas Wilayah : 141,10 Km2.
(2)Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Simpang Empat setelah pemekaran sebanyak 15 (lima belas) desa terdiri dari :
1. a.Desa Tanah Intan;
2. b.Desa Sungai Langsat;
3. c.Desa Lawiran;
4. d.Desa Lok Cantung;
5. e.Desa Cabi;
6. f.Desa Sungai Tabuk;
7. g.Desa Simpang Empat;
8. h.Desa Sungai Raya;
9. i.Desa Paring Tali;
10. j.Desa Batu Balian; 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
11. k.Desa Sungkai;
12. l.Desa Pasar Lama;
13. m.Desa Sungkai Baru;
14. n.Desa Paku; dan
15. o.Desa Berkat Mulya.
(3)Batas wilayah Kecamatan Simpang Empat setelah pemekaran meliputi :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pengaron dan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 1 (satu) Kecamatan sebagai hasil Pemekaran Kecamatan Simpang Empat yaitu “KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM”.

Pasal 6

(1)Wilayah Kecamatan Cintapuri Darussalam yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
1. a.Nama Ibu Kota : Cintapuri ;
2. b.Jumlah Penduduk : 10.620 Jiwa; dan
3. c.Luas Wilayah : 428,29 Km2.
(2)Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Cintapuri Darussalam yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebanyak 11 (sebelas) desa terdiri dari :
1. a.Desa Keramat Mina;
2. b.Desa Garis Hanyar;
3. c.Desa Cintapuri;
4. d.Desa Surian Hanyar;
5. e.Desa Banua Anyar;
6. f.Desa Alalak Padang;
7. g.Desa Makmur Karya;
8. h.Desa Simpang Lima;
9. i.Desa Karya Makmur;
10. j.Desa Sindang Jaya; dan
11. k.Desa Sumber Sari.
(3)Batas Wilayah Kecamatan Cintapuri Darussalam meliputi :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar; 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
3. c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit dan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 7

Peta dan batas wilayah Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Cintapuri Darussalam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
(2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam wilayah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar . Ditetapkan di Martapura pada tanggal 7 Desember 2016 BUPATI BANJAR, Ttd H.KHALILURRAHMANR Diundangkan di Martapura pada tanggal 7 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (194/2016) 7 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR I. UMUM Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam wilayah Kabupaten Banjar merupakan suatu keputusan yang harus segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam upaya penguatan keberadaan Kecamatan Cintapuri Darussalam dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, serta untuk memberikan Legalitas terhadap Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam, maka perlu untuk menetapkan kembali Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…