DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe A, Inspektorat Daerah Tipe A, Dinas Daerah. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli. yang berjumlah 3 staf ahli. Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan masing-masing organisasi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Bupati adalah Bupati Banjar.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
10.Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
13.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
14.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
15.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
16.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
17.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
18.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
19.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
20.Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
21.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
22.Badan adalah Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
23.Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
24.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
25.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
26.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar.
27.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar.
28.Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banjar.
29.Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Banjar.
30.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
31.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
32.Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
33.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
6. 6.Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
15. 15.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
16. 16.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan Unit Layanan Terpadu Satu Pintu;
18. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Pemuda dan Olah Raga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olah Raga;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
21. 21.Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
22. 22.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
23. 23.Dinas Peternakan dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan bidang Peternakan dan sub urusan bidang Perkebunan;
24. 24.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat pada Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Martapura tipe A;
2. 2.Kecamatan Martapura Barat tipe A;
3. 3.Kecamatan Martapura Timur tipe A;
4. 4.Kecamatan Karang Intan tipe A;
5. 5.Kecamatan Aranio tipe A;
6. 6.Kecamatan Gambut tipe A;
7. 7.Kecamatan Kertak hanyar tipe A;
8. 8.Kecamatan Sungai Tabuk tipe A;
9. 9.Kecamatan Aluh-Aluh tipe A;
10. 10.Kecamatan Beruntung Baru tipe A;
11. 11.Kecamatan Astambul tipe A;
12. 12.Kecamatan Mataraman tipe A;
13. 13.Kecamatan Simpang Empat tipe A; 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
14. 14.Kecamatan Pengaron tipe A;
15. 15.Kecamatan Sambung Makmur tipe A;
16. 16.Kecamatan Sungai Pinang tipe A;
17. 17.Kecamatan Paramasan tipe A;
18. 18.Kecamatan Tatah Makmur tipe A;
19. 19.Kecamatan Telaga Bauntung tipe A;
20. 20.Kecamatan Cinta Puri Darusalam tipe A.

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada unit kerja dibawah Perangkat Daerah Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT dinas daerah di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan.
(2)UPT dinas daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
(3)UPT dinas daerah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 8

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 7 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

BAB III

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…