DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD, bagian umun dan kepegawaian, bagian keuangan, Bagian persidangan dan perundang-undangan, serta kelompok jabatan fungsional. Sekretais DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pelayanan terhadap DPRD di daerah. Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengkoordinasikan menyusun, mengatur, melaksanakan dan mengelola urusan ketatusahaan, dan kepegawaian, perlengkapan rumah tangga serta humas dan protokol. Bagian keuangan bertugas mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, melaksanakan dan mengelola urusan perencanaan dan keuangan. Bagian persidangan dan perundang-undangan bertugas mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, melaksanakan dan mengelola urusan persidangan, risalah, pelaporan perundang-undangan dan dokumentasi serta perpustakaan. Jabatan fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Banjar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
8.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
9.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bagian tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Sekretariat DPRD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dengan Tipe A.
(2)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(3)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.
(4)Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum dan Kepegawaian, yang membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
  3. 3.Sub Bagian Humas dan Protokol. 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
3. c.Bagian Keuangan yang membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Anggaran; dan
  3. 3.Sub Bagian Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan.
4. d.Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, yang membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi & Perpustakaan;
  2. 2.Sub Bagian Persidangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Risalah dan Pelaporan.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas dan fungsi Sekretaris DPRD, yaitu:

a.Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pelayanan terhadap DPRD di daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
b.Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a menyelenggarakan fungsi:
1. 1.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. 2.penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
3. 3.penyelenggaraan fasilitasi dan administrasi rapat-rapat, dokumentasi, pemberitaan dan humas dan protokoler DPRD; dan
4. 4.penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 6

Kepala Bagian membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 7

(1)Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, melaksanakan dan mengelola urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta humas dan protokol. 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
(2)Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
2. b.pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
3. c.pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, mengumpulkan dan menganalisa informasi sebagai bahan dalam penetapan kebijakan DPRD, melakukan pendokumentasian dan penyajian data dan informasi mengenai hasil- hasil kegiatan DPRD, serta melakukan pemberitaan dan peliputan baik melalui media cetak maupun elektronik guna memperjelas kebijakan hasil-hasil kegiatan DPRD serta mendistribusikan bahan- bahan penerbitan dan pengelolaan perpustakaan DPRD;
4. d.pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta kehumasan dan keprotokolan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, melaksanakan dan mengelola urusan perencanaan dan keuangan.
(2)Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan dan penyusunan program kerja, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan pengendalian evaluasi pengolahan data, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan;
2. b.pelaksanaan perbendaharaan dan pembukuan;
3. c.pelaksanaan anggaran dan verifikasi;
4. d.pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
5. e.penyusunan dan verifikasi laporan pertanggungjawaban perencanaan dan keuangan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, mengatur, melaksanakan dan mengelola urusan Persidangan, risalah, pelaporan perundang - undangan dan dokumentasi serta perpustakaan. 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
(2)Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan rapat-rapat dan pembuatan risalah;
2. b.pelaksanaan Risalah dan Pelaporan;
3. c.pelaksanaan urusan Pengkajian Perundang - Undangan
4. d.penyiapan rapat-rapat dan persidangan pimpinan fraksi, komisi, panitia pleno maupun pimpinan DPRD;
5. e.pengelolaan dan pengkajian serta evaluasi pengembangan peraturan perundang-undangan serta produk hukum dan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan hasil persidangan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
(5)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…