DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kerja Sama Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Ruang Lingkup Kerjasama; d. Subyek Dan Objek Kerja Sama; e. Prinsip Kerja Sama; f. Bentuk Kerja Sama; g. Kelembagaan; h. Tata Cara Kerja Sama Daerah; i. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; j. Persetujuan DPRD; k. Hasil Kerja Sama; l. Perselisihan; m. Perubahan Kerja Sama Daerah; n. Berakhirnya Kerja Sama Daerah; o. Ketentuan Peralihan; p. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk menyinergikan potensi daerah, menyerasikan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 );
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Bupati adalah Bupati Banjar.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5.Kepala Daerah Lainnya adalah Gubernur, Bupati, Walikota pada Pemerintah Daerah diluar Pemerintah Kabupaten Banjar.
6.Kepala Daerah lainnya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemerintah Dearah di luar Pemerintah Kabupaten Banjar.
7.Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur atau Bupati dengan Bupati 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ atau antara Bupati dengan Walikota lain.
8.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum.
9.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri adalah kesepakatan antara Bupati dengan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
10.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang menyiapkan naskah perjanjian kerja sama baik kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Badan Hukum adalah perusahaan swasta nasional atau asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri/luar negeri lainnya yang berbadan hukum.
12.Kesepakatan Bersama / Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU adalah upaya menyatukan persepsi antara para pihak yang akan bekerjasama dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
13.Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah APBD Kabupaten Banjar.
16.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah.
(2)Kerja sama bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
2. b.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing- masing dan atau dengan pihak lain; atau
3. c.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :

a.daerah lain;
b.pihak ketiga; dan/atau
c.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

BAB IV

SUBYEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

(1)Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:
1. a.gubernur;
2. b.bupati;
3. c.wali kota;
4. d.pihak ketiga; dan
5. e.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
(2)Objek kerja sama daerah meliputi :
1. a.seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. b.penyediaan pelayanan publik;
3. c.investasi;
4. d.pembangunan jaringan lintas perkotaan; dan
5. e.pengelolaan barang milik daerah.

BAB V

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 5

Setiap kerja sama yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan Nasional dan berpegang pada prinsip :

a.efisiensi;
b.efektifitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.persamaan kedudukan;
h.transparansi;
i.keadilan; dan
j.kepastian hukum.

BAB VI

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

(1)Kerja sama daerah dengan daerah lainnya, kerja sama daerah dengan Pemerintah/ Pemerintah Luar Negeri wajib dituangkan/diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
(2)Kerja sama daerah dengan pihak ketiga terkait dengan investasi atau penanaman modal dituangkan dalam bentuk MoU dan Perjanjian Kerja sama bidang investasi atau penanaman modal.

Pasal 7

Kerja sama daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

Pasal 8

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi;
2. b.kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi yang berbeda;
3. c.kerja sama antar Daerah dan Daerah dari provinsi yang berbeda; dan
4. d.kerja sama antar Daerah dan Daerah dalam satu Daerah provinsi;
(3)Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
(4)Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaannya.
(5)Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
(6)Pemerintah dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Pasal 9

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10

(1)Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. b.kerja sama dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
3. c.kerja sama investasi; dan
4. d.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.jangka waktu kerja sama;
3. c.penyelesaian perselisihan; dan
4. d.sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. 7 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
(3)Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
(4)Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga terkait dengan pengadaan barang / jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…