DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang terdiri dari 2 Pasal, yaitu: 1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf g diubah; 2. Ketentuan Pasal 16 huruf h diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5577 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
4.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/ PRT/ M/ 2009, Nomor 19/ PER/ M/ KOMINFO/ 03/ 2009, Nomor 3/ P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) ; 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar, dan bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olahraga.
  1. 2.Ketentuan Pasal 16 huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Tarif Pajak Hiburan untuk hiburan :
11. a.tontonan film sebesar 20% (dua puluh per seratus);
12. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh per seratus);
13. c.kontes kecantikan sebesar 20% (dua puluh per seratus);
14. d.kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh per seratus);
15. e.pameran sebesar 10% (sepuluh per seratus);
16. f.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
17. g.sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh per seratus);
18. h.permainan bilyar, dan bowling sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
19. i.pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
20. j.permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
21. k.panti pijat sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
22. l.mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh per seratus);
23. m.refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 15% (lima belas per seratus); dan
24. n.pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh per seratus). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura…….. pada tanggal 7 April 2017 BUPATI BANJAR, Ttd H. KHALILLURAHMAN Diundangkan di Martapura pada tanggal 7 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 39 /2017) 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan/ atau Peraturan Bupati/ Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5577 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…