DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, dengan sistematika sebagai berikut: 1. merubah Pasal 1; 2. merubah Pasal 4; 3. merubah Pasal 7; 4. merubah Pasal 10; 5. merubah Pasal 11; 6. merubah Pasal 12; 7. menambah Pasal 12A; 8. merubah Pasal 13; 9. menghapus Pasal 14; 10. menghapus Pasal 15; 11. merubah Pasal 18; 12. merubah Pasal 21; 13. merubah Pasal 28; 14. menambah penjelasan Pasal 29; 15. merubah Pasal 30; 16. merubah Pasal 40; 17. merubah Pasal 43; 18. merubah Pasal 45; 19. merubah Pasal 50A;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan ata penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4.Bupati adalah Bupati Banjar.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Badan Pengawas adalah unsur perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Direksi Perusahaan Daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
8.Direksi adalah unsur perusahaaan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan.
9.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
10.Direktur Keuangan adalah Direktur Keuangan Perusahaan Daerah. 4
11.Direktur Operasional dan Umum adalah Direktur Operasional dan Umum Perusahaan Daerah.
12.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah .
13.Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
14.Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah.
15.Laporan Manajemen adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi neraca, arus kas, dan perhitungan rugi/laba.
16.Kontrak manajemen adalah Perjanjian penyerahan pengelolaan Perusahaan Daerah kepada Direksi dimana direksi menyatakan komitmen kinerjanya untuk melakukan Good corporate government dalam pelaksanaan tugasnya selaku direksi PD. Pasar Bauntung Batuah.
2.Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan :

a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
b.turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pemerintahan di bidang ekonomi;
c.melaksanakan pembangunan di bidang pengelolaan pasar serta di bidang usaha dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d.memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.
e.meningkatkan pendapatan asli daerah.
1. 3.Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat setelah ayat (2) menjadi ayat

(3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, Perusahaan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
1. a.merencanakan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar milik Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. b.melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
3. c.melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
4. d.melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah; dan
5. e.melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain. 5
(2)Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan adanya persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
(3)Sumber pendapatan Perusahaan Daerah antara lain terdiri dari :
1. a.pendapatan dari pemanfaatan fasilitas dan area pasar;
2. b.pendapatan jasa administrasi;
3. c.hasil kerjasama;
4. d.penyertaan modal;
5. e.pendapatan lain yang sah.
(4)Sumber pendapatan dari pemanfaatan fasilitas dan area pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdiri dari:
1. a.jasa pelayanan fasilitas bulanan tempat usaha;
2. b.jasa pelayanan fasilitas harian umum toko;
3. c.jasa pelayanan fasilitas harian umum areal parkir;
4. d.jasa pelayanan fasilitas kebersihan;
5. e.jasa pelayanan fasilitas ketertiban;
6. f.jasa pelayanan fasilitas listrik;
7. g.jasa pelayanan fasilitas air;
8. h.jasa pelayanan fasilitas MCK;
9. i.jasa pelayanan fasilitas parkir dan bongkar muat;
10. j.jasa pelayanan fasilitas ATM centre;
11. k.jasa pelayanan fasilitas reklame;
12. l.jasa pelayanan fasilitas open space;
13. m.jasa pelayanan fasilitas sewa tanah;
14. n.pengelolaan pedagang tidak tetap;
15. o.penjualan hak pemakaian tempat usaha;
16. p.biaya balik nama hak pemakaian tempat usaha;
17. q.unit usaha dan simpan pinjam;
18. r.pendapatan lain-lain yang sah.
(5)Pendapatan Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b terdiri dari :
1. a.surat izin pemakaian tempat usaha;
2. b.pengalihan hak;
3. c.penggunaan fasilitas pasar
4. d.sertifikat hak pemakaian tempat usaha;
5. e.pembuatan kartu pedagang tidak tetap;
6. f.denda;
7. g.pendapatan lain-lain administrasi yang sah.
  1. 4.Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas. 6

5.Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Jumlah Direksi Perusahaan Daerah 3 (tiga) orang.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.direktur utama;
2. b.direktur operasional dan umum;
3. c.direktur keuangan.
(3)Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(1)Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.keahlian;
4. d.integritas;
5. e.kepemimpinan;
6. f.pengalaman;
7. g.jujur; dan
8. h.tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memiliki kemampuan professional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Daerah.
(4)Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
1. a.mempunyai kemampuan dalam menyusun visi, misi perusahaan dan mampu melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan perusahaan daerah;
2. b.mempunyai solusi yang tepat dan inovatif dalam mengatasi segala permasalahan perusahaan daerah dan mempunyai mental yang kuat dan berani mengambil resiko terhadap setiap keputusan yang diambil;
3. c.mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat memberdayakan potensi simber daya manusia yang dimiliki Perusahaan Daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
1. a.mempunyai pengalaman dalam mengelola perusahaan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. b.orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah 7 menjadi direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
3. c.selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintahan Daerah.
(6)memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1).

7.Ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1)Anggota Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
(2)Anggota Direksi harus lulus ujian psikotest, kemampuan dan kepatutan serta kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi.
(3)Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12.
(4)Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah 1 (satu) orang;
2. b.unsur DPRD 1 (satu) orang;
3. c.unsur lain dari kalangan profesional 1 (satu) orang.
(5)Calon anggota Direksi Terpilih yang lulus seleksi diajukan kepada Badan Pengawas untuk diusulkan diangkat menjadi Direksi oleh Bupati.
(6)Sebelum dilantik atau diambil sumpahnya oleh Bupati, calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak manajemen dan fakta integritas.
(7)Sebelum menandatangani kontrak manajemen dan fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan segala fasilitas yang akan diterima oleh calon anggota Direksi.

8.Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir. 8

9.Ketentuan dalam Pasal 14 dihapus.
10.Ketentuan dalam Pasal 15 dihapus.
11.Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
(2)Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, maka salah satu seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
(3)Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang tertua dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
(4)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi yang tertua dalam jabatan, maka Anggota Direksi yang tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
(5)Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dapat dijabat oleh direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.

12.Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
(2)Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur utama.

13.Ketentuan dalam Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Jumlah Badan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

14.Ketentuan dalam Pasal 29 huruf b ditambahkan Penjelasan.
15.Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…