DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan perubahan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu mengubah angka 4 dan angka 18 serta menambah angka 4a, angka 4b, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56; b. Ketentuan Pasal 4 diubah; c. Ketentuan Pasal 5 diubah; d. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 diubah; e. Ketentuan Bagian Ketiga, Paragraf 1 dan Pasal 15 diubah; f. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 16 diubah; g. Ketentuan Pasal 17 diubah; h. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a diubah; i. Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20 A, dan Pasal 20 B; j. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menambah ayat (3); k. Ketentuan Pasal 25 diubah; l. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah; m. Ketentuan Pasal 27 diubah; n. Ketentuan Pasal 28 diubah; o. Ketentuan Pasal 29 ayat 2 (dua) huruf b dihapus dan ayat 3 (tiga) diubah; p. Ketentuan Pasal 31 diubah; q. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan ayat (3); r. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) diubah; s. Ketentuan Pasal 47 diubah; t. Ketentuan Pasal 48 diubah; u. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah dan menambah ayat (4), dan ayat (5); v. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah; w. Ketentuan Pasal 63 ayat (5) diubahp; x. Ketentuan Pasal 65 diubah; y. Ketentuan Pasal 66 diubah; z. Ketentuan Pasal 67 dihapus; aa. Ketentuan diantara Pasal 67 dan Pasal 68 diubah; bb. Ketentuan Pasal 73 diubah; cc. Ketentuan Pasal 84 diubah; dd. Ketentuan Pasal 85 diubah; ee. Ketentuan Pasal 86 diubah; ff. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) diubah; gg. Ketentuan Pasal 93 diubah; hh. Ketentuan Pasal 95 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 62
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
15.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat ;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen ;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran; 64
24.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu mengubah angka 4 dan angka 18 serta menambah angka 4a, angka 4b, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, sehingga berbunyi sebagai berikut : 65

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar; 4a. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar; 4b. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutanya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
52.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
53.Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir;
54.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
55.Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas;
56.Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Banjar.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan UPTD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi kependudukan;
f.memberikan sebagian urusan administrasi kependudukan kepada Desa/Kelurahan berdasarkan prinsip pembantuan;
g.penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh 66 Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Instansi pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagai berikut :
1. a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
6. f.melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
7. g.melakukan pengkajian dan mengembangkan system Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital; dan
9. i.melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
(2)Kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama non muslim adalah dapat memberikan pengantar atau rekomendasi untuk diproses lebih 67 lanjut pada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

4.Ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
(3)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
(4)Dalam KTP-el dimuat pas photo berwenang dari penduduk yangbersangkutan, dengan ketentuan :
1. a.Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
2. b.Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna Biru;
(5)Pas Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berukuran 2x3 cm (dua kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

5.Ketentuan Bagian Ketiga, Paragraf 1 dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang; Penduduk pemilik KK, KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
(2)Dalam hal KK, KTP-el rusak atau hilang Penduduk pemilik KK, KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Pembakal/Lurah setempat paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang. 68

6.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pembatalan KK,dan KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
(2)Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menarik dan mencabut KK dan KTP-el tersebut.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP-el yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setempat.
(2)Dalam hal Kepala Instansi Pelaksana berhalangan tetap, maka Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dapat melegalisasi atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(3)Legalisasi KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk atau pejabat lainnya atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(4)Dalam hal legalisasi fotocopy KK untuk keperluan tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang - undangan sepanjang belum dibentuk UPT Instansi Pelaksana, maka legalisasi KK dapat dilakukan oleh Camat setempat.
(5)Legalisasi fotocopy KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 10 (sepuluh) lembar per pemohon dan berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

8.Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(3)Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), berupa:
1. a.KK dan KTP-el untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
2. b.SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
  1. 9.Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20 A, dan Pasal 20 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

(1)Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia tinggal sementara dilakukan oleh Pembakal/Lurah setempat. 69
(2)Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Camat setempat.
(3)Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Penduduk Warga Negara Indonesia non permanen tidak diberikan dokumen kependudukan selain Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Pasal 20B

(1)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia non permanen yang telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara, apabila pindah antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan wajib melapor ke Desa/Kelurahan melalui Ketua RT setempat paling lambat 7 (tujuh) hari guna diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Camat setempat.
(2)Setiap penduduk Warga Negara Indonesia non permanen telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang kembali ke daerah asalnya wajib melapor kepada Camat untuk menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

10.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menambah ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…