menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8)diubah sebagai berikut : 4
1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dengan menambah angka 105, angka 106, dan angka 107 sehingga berbunyi sebagai berikut:
105.Jasa penanganan sampah adalah biaya atas jasa pelayanan penanganan sampah yang dikenakan terhadap orang/ Badan Hukum untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
106.Jasa Angkutan Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir adalah biaya atas jasa pelayanan angkutan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir yang dikenakan terhadap orang/ Badan Hukum.
107.Jasa Sedot dan Angkutan Limbah adalah biaya atas jasa pelayanan sedot dan angkut limbah yang dikenakan terhadap orang/ Badan Hukum.
2.Pada Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 23 Pebruari 2016 BUPATI BANJAR, ttd H. KHALILURRAHMAN Diundangkan di Martapura pada tanggal 23 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (35 /2015) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berdasarkan kewenangan untuk memungut retribusi daerah, maka diperlukannya adanya inovasi untuk mencari peluang dan terobosan terhadap penetapan obyek-obyek retribusi baru dan menjadi potensi sehingga dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 6 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR TANGGAL Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan ditetapkan sebagai berikut : A. Golongan Komersial :
1.usaha (di luar Kawasan Pasar)
a.usaha kecil (warung/kios) Rp. 7.500,-/bulan ;
b.usaha sedang (rumah makan) Rp.15.000,-/bulan ;
c.usaha besar (restoran) Rp.30.000,-/bulan ;
d.rumah toko (ruko) Rp.15.000,-/bulan ;
e.salon kecantikan Rp.15.000,-/bulan ;
f.bengkel ganti oli dan sejenisnya Rp.20.000,-/bulan ;
2.hotel :
a.hotel melati 1 Rp. 30.000,-/bulan ;
b.hotel melati 2 Rp. 60.000,-/bulan ;
c.hotel melati 3 Rp. 105.000,-/bulan ;
d.hotel berbintang 1 Rp. 120.000,-/bulan ;
e.hotel berbintang 2 Rp. 225.000,-/bulan ;
f.hotel berbintang 3 Rp. 350.000,-/bulan ;
g.hotel berbintang 4 Rp. 400.000,-/bulan ;
h.guest house Rp. 50.000,-/bulan ;
3.industri :
a.industri rumah tangga Rp. 10.000,-/bulan ;
b.industri kecil Rp. 15.000,-/bulan ;
c.industri sedang Rp. 20.000,-/bulan ;
d.industri menengah Rp. 30.000,-/bulan ;
e.industri besar. Rp. 50.000,-/bulan ;
f.gudang 1 kelompok I (G1) Rp. 50.000,-/bulan ;
2.kelompok II (G1I) Rp. 100.000,-/bulan;
4.a. mobil penumpang umum roda empat Rp. 40.000,-/tahun;
b.mobil angkutan umum roda empat Rp. 40.000,-/tahun;
c.mobil angkutan umum roda enam Rp. 60.000,-/tahun; dan atau lebih
d.alat-alat berat Rp.150.000,-/Tahun;
5.Jasa Penanganan sampah Rp. 80.000,-/ Ton;
6.Jasa Angkutan Sampah ke TPA Rp. 100.000,-/ Ton;
7.Jasa Sedot dan Angkutan Limbah Rp. 500.000,-/ Trip 7 B. Golongan Non Komersial :
1.rumah tangga
a.rumah tangga kecil Rp. 2.000,-/bulan ;
b.rumah tangga sedang Rp. 3.000,-/bulan ;
c.rumah tangga menengah Rp. 4.000,-/bulan ;
d.rumah tangga besar Rp. 7.000,-/bulan ;
2.gedung pemerintahan atau organisasi :
a.gedung organisasi Rp. 4.000,-/bulan ;
b.gedung pemerintah :
1.kelompok I (G1) Rp. 30.000,-/bulan ;
2.kelompok II (G2) Rp. 50.000,-/bulan ;
c.gedung swasta
1.kelompok I (G1) Rp. 30.000,-/bulan ;
2.kelompok II(G2) Rp. 50.000,-/bulan ;
3.kendaraan bermotor
a.kendaraan roda 2 (dua) Rp. 5.000,-/tahun ;
b.mobil penumpang roda empat Rp. 15.000,-/tahun ; C. bagi masyarakat yang tidak menggunakan/memakai aliran listrik dikenakan retribusi sebagaimana tarif untuk rumah tangga (huruf B Point 1 ) ; D. bagi perusahaan/industri/toko/kios/bak yang tidak menggunakan listrik dikenakan retribusi sebagaimana tarif usaha, Industri dan toko/warung/kios/bak (huruf A Point 1, 3, dan 4). BUPATI BANJAR, ttd H. KHALILURRAHMAN