DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Kedudukan, Tugas dan Wewenang; c. Sekretariat PPNS; d. Hak dan Kewajiban; e. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian; f. Pelantikan dan Sumpah/Janji; g. Kartu Tanda Pengenal; h. Pelaksanaan Operasional PPNS; i. Kode Etik PPNS; j. Penegakan Kode Etik PPNS; k. Hubungan Kerja PPNS; l. Pengaduan; m. Sanksi; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Pakaian dan Atribut; p. Pembiayaan; q. Ketentuan Peralihan; r. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maka di pandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Ligkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL. JUKNIS/ 16/ VII/ 1991 tentang Mekanisme Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL. JUKNIS/ 17/ VII/ 1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 3 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
6.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 4 penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
10.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
11.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
12.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
14.Penangkapan adalah PPNS tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
15.Penahana adalah kewenangan PPNS dapat dikenakan tindakan penahanan antara lain seperti tindak pidana dalam bidang ordonansi bea, kehutanan.
16.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
17.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18.Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Kedudukan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS dan dapat berkoordinasi 5 dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas :
1. a.Pembina : Bupati
2. b.Pengurus :
  1. 1.Ketua : Sekretaris Daerah 6
  2. 2.Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  3. 3.Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda
  4. 4.Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/sebutan lainnya
  5. 5.Anggota : Asisten Pemerintahan. Asisten Ekonomi, Kesejahteraan dan Pembangunan, PPNS dan Koordinasi dan Pengawas.
(2)Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :
1. a.Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah.
2. b.Sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun :
  1. 1.program pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
  2. 2.jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
  3. 3.bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
  4. 4.pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
  5. 5.klarifikasi pengaduan masyarakat;
  6. 6.rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah;
  7. 7.rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
  8. 8.rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
  9. 9.jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah;
  10. 10.jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya; dan
  11. 11.program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
(3)Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :
1. a.memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
2. b.memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
3. c.melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
4. d.melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
5. e.melakukan pengendalian tugas PPNS;
6. f.melakukan penilaian kinerja PPNS;
7. g.memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
8. h.memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif.
(2)Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban :

a.melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan ;
b.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Koordinator Pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
d.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.penangkapan;
3. 3.penahanan;
4. 4.penggeledahan;
5. 5.pemasukan rumah;
6. 6.penyitaan benda;
7. 7.pemeriksaan surat;
8. 8.pemeriksaan saksi; dan
9. 9.pemeriksaan di tempat kejadian.
e.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing - masing.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.pangkat serendah-rendahnya Penata Muda / Golongan IIIa;
2. b.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
3. c.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
4. d.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
5. e.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kenerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
6. f.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan;
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait. 8

Pasal 10

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), Pengangkatan calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…