DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai berikut: 1. merubah Pasal 1 angka 43; 2. merubah Pasal 1 angka 50; 3. menghapus Pasal 1 angka 51; 4. menghapus Pasal 1 angka 52; 5. menambah Pasal 1 angka 104; 6. merubah Pasal 2 Ayat 2; 7. merubah Pasal 2 Ayat 3; 8. menambah Pasal 2 Ayat 11a; 9. menghapus Pasal 2 Ayat 12 huruf c; 10. menambahkan Pasal 2 Ayat 12 huruf l; 11. merubah Pasal 3 Ayat 3; 12. merubah Pasal 3 Ayat 7; 13. menambah Pasal 3 Ayat 11a; 14. merubah Pasal 4 Ayat 1; 15. merubah Pasal 4 Ayat 2; 16. merubah Pasal 6 Ayat 1; 17. merubah Pasal 6 Ayat 2; 18. menghapus Pasal 9 Ayat 2; 19. merubah Pasal 9 Ayat 3; 20. merubah Pasal 9 Ayat 4; 21. merubah Pasal 9 Ayat 5; 22. merubah Pasal 15; 23. merubah Pasal 16; 24. merubah Pasal 17; 25. merubah Pasal 18; 26. menambah Pasal 51 a; 27. menambah Pasal 51 b; 28. menambah Pasal 51 c; 29. menambah Pasal 51 d; 30. menambah Pasal 74 a; 31. menambah Pasal 72 a; 32. menambah Pasal 72 b; 33. Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 A dan 95 B Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menggratiskan biaya pengurusan dan penerbitan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan melarang adanya pungutan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, perlu dilakukan pencabutan di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
c.bahwa sehubungan adanya penambahan objek Retribusi Jasa Umun berupa retribusi alat pemadam kebakaran dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
21.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera ulang serta syarat- syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5
30.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 6 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 43 diubah, angka 50, angka 51 dan angka 52 dihapus serta di tambah angka 104 sehingga berbunyi sebagai berikut:
43.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melaui Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
50.dihapus
51.dihapus
52.dihapus
104.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah atas pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggungan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.
2.Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan menambahkan Ayat (11a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipunggut retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(3)dihapus (11 a) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di pungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

3.Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (12) di ubah dengan menghapus huruf c dan menambahkan huruf l setelah huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut :

(12)Retribusi sebagaimana tercantum di bawah ini :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.dihapus;
4. d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
9. i.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 7
10. j.Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
11. k.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
12. l.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Adalah merupakan golongan Retribusi Jasa Umum.
  1. 4.Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (7) diubah dan ditambah satu ayat menjadi ayat (11a) sehingga berbunyi sebagai berikut :
(3)Dihapus
(7)Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/ atau pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah.
(11a)Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujiaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.

5.Ketentuan dalam Paragraf 1 Rincian Obyek Retribusi Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

6.Ketentuan dalam Paragraf 3 Obyek Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) dihapus .
7.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dihapus.
8.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(3)Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Puskesmas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan seluruhnya disetor ke kas Daerah.
(5)Pengelolaan Keuangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 8

9.Ketentuan dalam Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dihapus.
10.Ketentuan dalam Bab IV Jenis Retribusi Jasa Umum ditambah satu Bagian menjadi Bagian Keduabelas dan empat Pasal menjadi Pasal 51 a, Pasal 51b, Pasal 51 c dan Pasal 51 d sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran/ alat penanggulangan kebakaran/ alat penyelamat jiwa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif harga hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 51

d Struktur dan besarnya tarif retribusi tertuang dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9

11.Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan uang Paksa.

12.Ketentuan dalam Pasal 74 diubah dengan menambah satu Pasal menjadi Pasal 74 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

a Pada saat terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka Ketentuan mengenai tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13.Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran IV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14.Ketentuan dalam Lampiran diubah dengan menambah satu Lampiran menjadi Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 15.Diantara Bab XV dan Bab XVI Penutup diubah dan disisipkan 1 (satu) Bab dan 2 (dua) pasal, yakni Bab XV A Ketentuan Peralihan, sehingga berbunyi sebagai berikut : KETENTUAN PERALIHAN Pasal 72 A Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diubah dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV

A

Pasal 72

B Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berlaku 1 (satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura.. pada tanggal 24 Juni 2014 BUPATI BANJAR, ttd H. PANGERAN KHAIRUL SALEH Diundangkan di Martapura pada tanggal 24 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 20 /2014 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah kemudian dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Dengan diberikan kewenangan untuk memungut retribusi, maka diperlukannya adanya inovasi untuk mencari peluang dan terobosan terhadap penetapan obyek-obyek retribusi yang memang benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD. Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Ratu Zalecha menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka tarif layanan Rumah Sakit Ratu Zalecha tidak menggunakan tariff dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, tetapi cukup dengan Peraturan Bupati. Oleh karena itu maka tarif layanan Rumah Sakit Ratu Zalecha yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 dicabut dan tidak berlaku lagi. berdasarkan Pasal 79 A dan 95 B Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menggratiskan biaya pengurusan dan penerbitan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan melarang adanya pungutan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, maka tarif dalm Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk Dan Akta Catatan Sipil di dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan tidak berlaku lagi. 12 Selain itu penambahan obyek Retribusi Jasa Umum berupa retribusi alat pemadam kebakaran, dimana retribusi alat pemadam kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggungan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH NIP.19751108.199903.2.005 13 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TANGGAL 24 JUNI 2014 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANJAR

1.Jenis Dry Chemical Powder :

a.Sampai dengan 6 Kg. Rp. 10.000/tb/pemeriksaan/tahun
b.Lebih dari 6 Kg. s/d 12 Kg. Rp. 12.000/tb/pemeriksaan/tahun
c.Lebih dari 12 Kg. s/d 25 Kg. Rp. 13.000/tb/pemeriksaan/tahun
d.Lebih dari 25 Kg. Rp. 15.000/tb/pemeriksaan/tahun
1. 2.Jenis Carbon Dioxida (CO2), Gas dan sejenisnya :
a.Sampai dengan 3 Kg. Rp. 10.000/tb/ pemeriksaan/tahun
b.Lebih dari 3 Kg. s/d 6 Kg. Rp. 12.000/tb/ pemeriksaan/tahun
c.Lebih dari 6 Kg. Rp. 13.000/tb/ pemeriksaan/tahun
1. 3.Jenis Busa dan Superbusa :
a.Sampai dengan 9 Ltr. Rp. 13.000/tb/ pemeriksaan/tahun
b.Lebih dari 9 Ltr. Rp. 15.000/tb/ pemeriksaan/tahun
1. 4.Pemeriksaan Unit Pemadam Jenis Satuan kendaraan ditetapkan sebagai berikut : Mobil Pemadam Kebakaran/ Rp. 50.000/unit/ pemeriksaan/tahun Tangga. A. Pemeriksaan dan Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran menurut jenisnya ditetapkan sebagai berikut :
2. 1.Hydrant Kebakaran Rp. 20.000/titik/pemeriksaan/tahun
3. 2.Spinkler Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun
4. 3.Alarm Kebakaran Rp. 5.000/titik/ pemeriksaan/tahun
5. 4.Hose Reel Rp. 5.000/titik/ pemeriksaan/tahun
6. 5.Smoke Detektor Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun
7. 6.Heat Detektor Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun B. Pemeriksaan Alat Penyelamat Jiwa ditetapkan sebagai berikut :
8. 1.Baju Tahan Panas/Tahan Api :
a.Sampai dengan 10 Stel Rp. 3.000/stel/ pemeriksaan/tahun
b.Lebih dari 10 Stel s/d 15 Stel Rp. 2.500/stel/ pemeriksaan/tahun
c.Lebih dari 15 Stel Rp. 1.500/stel/ pemeriksaan/tahun
1. 2.Helmet Rp. 2.500/buah/ pemeriksaan/tahun
2. 3.Breathing Apparatus (SCBA) Rp. 5.000/buah/ pemeriksaan/tahun
3. 4.Jalur Evakuasi Rp. 50.000/lantai/ pemeriksaan/tahun
4. 5.Tangga Darurat Rp. 10.000/unit/ pemeriksaan/tahun BUPATI BANJAR, ttd 14 H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…