DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Zakat dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Azas dan Tujuan; 3. Organisasi; 4. Pengelolaan Zakat; 5. Pengumpulan Zakat; 6. Manfaat Zakat; 7. Perhitungan Zakat dan Zakat Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Kena Pajak Penghasilan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, maka perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan tuntutan syariat Islam;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Banjar perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang baru tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK. 03/ 2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Fitrah, serta Pendaya Gunaanya Untuk Usaha Produktif;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat;
11.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan, Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
13.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR Dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4.Bupati adalah Bupati Banjar.
5.Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
6.Menteri adalah Menteri Agama
7.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.
8.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
9.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
11.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
12.Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13.Infaq / Shadaqah adalah pemberian seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14.Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain atau badan tanpa mengharapkan balasan.
15.Wasiat adalah pemberian sebagian hak milik seseorang kepada orang lain / badan tertentu dengan melalui pesan bila dia meninggal dunia, maka pesan tersebut harus dilaksanakan. 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
16.Waris adalah pembagian harta peninggalan / pusaka.
17.Kaffarat adalah tebusan atas sesuatu kesalahan tertentu.
18.Amal sosial adalah pemberian yang tidak terikat dengan tujuan kemaslahatan umum.
19.Muzakki adalah seorang muslim/ badan usaha yang dimiliki muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
20.Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
21.Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
22.Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
23.Rikaz adalah peninggalan purbakala berupa dan atau berbahan emas atau perak yang ditemukan oleh seseorang atau badan.
24.Ashnaf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat.

BAB II

MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan zakat di Daerah di laksanakan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan :

a.meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Bupati dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
(2)Sebelum pengusulan Bupati membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten. 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

Pasal 6

(1)BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten yang bertanggung jawab kepada BAZNAZ Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(2)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(3)Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada :
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.instansi vertikal tingkat kabupaten;
3. c.badan usaha milik daerah Kabupaten;
4. d.perusahaan swasta skala kabupaten;
5. e.kecamatan;
6. f.kelurahan/ desa;
7. g.sekolah/ madrasah atau lembaga pendidikan lainya; dan
8. h.mushala, langgar, surau atau nama lainnya.
(2)BAZNAS Kabupaten memberdayakan UPZ dalam melakukan pengumpulan zakat, infaq/ shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah.
(3)Tugas dan fungsi UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, masyarakat dapat membuka perwakilan LAZ di Daerah.
(2)Mekanisme pembukaan perwakilan LAZ di Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Dalam hal pengelolaan zakat belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten dan perwakilan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh tokoh alim ulama, pengurus/ takmir masjid/ musholla sebagai amil zakat.
(2)Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 10

(1)Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
(2)Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten yang harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi yang jelas, berdedikasi tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik. 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
(3)Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(4)Untuk menjadi anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.beragama Islam;
3. c.bertakwa kepada Allah SWT;
4. d.berahlak mulia;
5. e.berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.tidak menjadi anggota partai politik;
8. h.memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
9. i.tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(5)Masa Kerja Kepengurusan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6)Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.habis masa jabatan;
3. c.mengundurkan diri; d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
4. e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
(7)Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, dilakukan apabila:
1. a.menjadi warga negara asing;
2. b.berpindah agama;
3. c.melakukan perbuatan tercela;
4. d.menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
5. e.menjadi anggota partai politik; atau
6. f.dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…