DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun ketentuan yang mengalami perubahan adalah Pasal 1, Pasal 5, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Lampiran I

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan adanya penambahan objek Retribusi Jasa Umun berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dengan di tambah angka 108, sehingga berbunyi sebagai berikut :
108.Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
2.Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.
(2)Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :
1. a.Pelayanan Rawat Jalan dan rawat Inap di Puskesmas;
2. b.Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
3. c.Tindakan rawat Darurat (UGD);
4. d.Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah;
5. e.Pelayanan Persalinan di Colindes;
6. f.Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
7. g.Tindakan Medik;
8. h.Penunjang Medik;
9. i.General Check Up;
10. j.Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
11. k.Pemeriksaan Laboraterium Kesehatan Daerah
12. l.Tindakan USG;
13. m.Tindakan EKG;
14. n.Laboratorium Entomologi;
15. o.Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan habis pakai; 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 5
16. p.Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum; dan
17. q.Jasa Pengujian/Pemeriksaan TTU dan TPM.
  1. 3.Ketentuan dalam paragraf 2, Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

4.Ketentuan dalam Paragraf 3, Pasal 50, Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Prinsif dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Habis Pakai.

Pasal 51

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) permenara pertahun.
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 6

5.Pada Lampiran I diubah, dengan menambah Angka Romawi XI Pemeriksaan Laboraterium Kesehatan Daerah sehingga berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 25 Januari 2018 BUPATI BANJAR, Ttd H. KHALILURRAHMANRUL SALEH Diundangkan di Martapura pada tanggal 25 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 8 /2018) 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34. – 5655 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Sehubungan adanya penambahan objek Retribusi Jasa Umun berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan diberikan kewenangan untuk memungut retribusi, maka diperlukannya adanya inovasi untuk mencari peluang dan terobosan terhadap penetapan obyek-obyek retribusi yang memang benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 8 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 8 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR : 1 TAHUN 2018 TANGGAL : 25 JANUARI 2018 XI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH No. Jenis Pelayanan Tarif (Rp) Bahan (Rp) JasaPelayanan (Rp) JasaSarana (Rp) I KIMIA KESEHATAN A. Kimia Lingkungan

a.Fisika
1. 1.Bau 5.000 500 3.500 1.000
2. 2.Rasa 5.000 500 3.500 1.000
3. 3.Suhu 5.000 500 3.500 1.000
4. 4.Warna 5.000 500 3.500 1.000
5. 5.TDS / ZatPadatTerlarut 25.000 2.500 17.500 5.000
6. 6.Kekeruhan / turbidity 10.000 1.000 7.000 2.000
7. 7.TSS 25.000 2.500 17.000 5.000
b.Kimia
1. 1.Fe / Besi 28.500 2.850 19.950 5.700
2. 2.Mn / Mangan 20.000 2.000 14.000 10.000
3. 3.pH 7.500 750 5.250 15.000
4. 4.CaCO3 / Kesadahan 69.500 6.950 48.650 13.900
5. 5.BOD 49.000 4.900 34.300 9.800
6. 6.COD 49.000 4.900 34.300 9.800
7. 7.NO2 / Nitrit 42.000 4.200 29.400 8.400
8. 8.NO3 / Nitrat 30.000 3.000 21.000 6.000
9. 9.Cl- / Sisa Chlor 27.000 2.700 18.900 5.400
10. 10.Hg / Air Raksa 97.500 10.000 68.200 19.550
11. 11.Cl2 / Chlorine 27.000 2.700 18.900 5.400
12. 12.As / Arsen 65.000 6.500 45.500 13.000
13. 13.Zn / Seng 65.000 6.500 45.500 13.000
14. 14.Cd / Kadmium 75.000 7.500 52.500 15.000
15. 15.H2S / Sulfida 40.000 4.000 28.000 8.000
16. 16.SO4 / Sulfat 35.000 3.500 24.500 7.000
17. 17.NH3-N / Amoniak 25.000 2.500 17.500 5.000
18. 18.N / Nitrogen sebagai N 25.000 2.500 17.500 5.000
19. 19.PO4 / Phospat 80.000 8.000 56.000 16.000
20. 20.Se / Selenium 75.000 7.500 52.500 15.000
21. 21.MinyakLemak 40.000 4.000 28.000 8.000 Kimia Makanan
22. 22.Sakarin 60.000 6.000 42.000 12.000
23. 23.Boraks 60.000 6.000 42.000 12.000
24. 24.Formalin 60.000 6.000 42.000 12.000
25. 25.Rhodamin B 60.000 6.000 42.000 12.000
26. 26.Methanil Yellow 60.000 6.000 42.000 12.000
27. 27.Siklamat 60.000 6.000 42.000 12.000
28. 28.Nitrit 60.000 6.000 42.000 12.000 9 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 9 B. Toksikologi Tarif (Rp) Bahan (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jasa Sarana (Rp)
29. 1.NapzaMetamphetamine 50.000 22.200 20.000 7.800
30. 2.Napza Benzodiazepine 50.000 22.200 20.000 7.800
31. 3.Napza Opiate 50.000 22.200 20.000 7.800
32. 4.NapzaCanabinoieda 50.000 22.200 20.000 7.800
33. 5.Etanol 150.000 82.200 60.000 7.800 II MIKROBIOLOGI A. BidangMikrobiologi
34. 1.Angka Kuman 20.000 2.000 14.000 4.000
35. 2.MPN Coliform 50.000 5.000 35.000 10.000
36. 3.MPN Coli Tinja 25.000 2.500 17.500 5.000
37. 4.Telur Cacing 7.500 750 5.250 1.500
38. 5.E.Coli 40.000 4.000 28.000 8.000
39. 6.Salmonella 40.000 4.000 28.000 8.000
40. 7.Shigella 40.000 4.000 28.000 8.000
41. 8.Vibro Cholera 40.000 4.000 28.000 8.000
42. 9.Stapylococcus 40.000 4.000 28.000 8.000
43. 10.Stretococcus 40.000 4.000 28.000 8.000
44. 11.Jamur / yeast biakan 60.000 28.200 24.000 7.800
45. 12.BTA per slide 40.000 16.200 16.000 7.800
46. 13.P.Gram 30.000 10.200 12.000 7.800 B. Parasitologi
47. 1.Malaria Mikroskopis 25.000 7.200 10.000 7.800
48. 2.MikrofilariaMikroskopis 25.000 7.200 10.000 7.800
49. 3.Jamur 25.000 7.200 10.000 7.800 III IMUNOLOGI / SEROLOGI
50. 1.Widal test 40.000 16.200 16.000 7.800
51. 2.Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag) 50.000 22.200 20.000 7.800
52. 3.Hepatitis B Antibodi (HBs- AB) 50.000 22.200 20.000 7.800
53. 4.HCV 50.000 22.200 20.000 7.800
54. 5.VDRL (Sfilis) 50.000 22.200 20.000 7.800
55. 6.HIV 100.000 52.200 40.000 7.800
56. 7.Rheumatoid Faktor (RAF) 40.000 16.200 16.000 7.800
57. 8.Asto 50.000 22.200 20.000 7.800
58. 9.DHF (IgG, IgM) 150.000 82.200 60.000 7.800 IV PATOLOGI A. Hematologi
59. 1.HematologiAnalizer 60.000 28.200 24.000 7.800
60. 2.Hemoglobin (Hb) 15.000 1.200 6.000 7.800
61. 3.CT (waktupendarahan) 25.000 7.200 10.000 7.800
62. 4.BT (waktupembekuan) 25.000 7.200 10.000 7.800 B. Kimia Klinik
a.Karbohidrat
1. 1.Glukosasewaktu 25.000 7.200 10.000 7.800
2. 2.Glukosapuasa 25.000 7.200 10.000 7.800
3. 3.Glukosa ( 2 jam PP ) 25.000 7.200 10.000 7.800
4. 4.HbA1C 150.000 82.200 60.000 7.800 10 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 10
b.Lemak Tarif (Rp) Bahan (Rp) JasaPelayanan (Rp) JasaSarana (Rp)
1. 1.Kolesterol Total 25.000 7.200 10.000 7.800
2. 2.Trigleserida 30.000 10.200 12.000 7.800
3. 3.HDL Cholesterol 30.000 10.200 12.000 7.800
4. 4.LDL Cholesterol 30.000 10.200 12.000 7.800
c.Fungsi Liver
1. 1.Total Protein 25.000 7.200 10.000 7.800
2. 2.Albumin 25.000 7.200 10.000 7.800
3. 3.Globulin 25.000 7.200 10.000 7.800
4. 4.Bilirubin Total 30.000 10.200 12.000 7.800
5. 5.Bilirubin Direk 30.000 10.200 12.000 7.800
6. 6.SGOT / AST 25.000 7.200 10.000 7.800
7. 7.SGPT / ALT 25.000 7.200 10.000 7.800
8. 8.Alkali Phosphatase / AP 25.000 7.200 10.000 7.800
9. 9.Gamma GT / GGT 30.000 10.200 12.000 7.800
d.FungsiGinjal
1. 1.Ureum 25.000 7.200 10.000 7.800
2. 2.Kreatinin 25.000 7.200 10.000 7.800
3. 3.AsamUrat 25.000 7.200 10.000 7.800
e.FungsiJantung
1. 1.GLDH 75.000 37.200 30.000 7.800
2. 2.CK-MB 75.000 37.200 30.000 7.800
3. 3.CK-NAC 75.000 37.200 30.000 7.800
4. 4.CPK / CK 75.000 37.200 30.000 7.800
f.PaparanPestisida
1. 1.Cholinesterase 20.000 2.000 14.000 4.000
g.Pemeriksaan Tanah
1. 1.TelurCacing 7.500 1.500 3.000 3.000
h.Elektrolit
1. 1.Natrium (Na) 50.000 22.200 20.000 7.800
2. 2.Kalium (K) 50.000 22.200 20.000 7.800
3. 3.Clorida (Cl) 50.000 22.200 20.000 7.800
4. 4.CAlsium (Ca) 50.000 22.200 20.000 7.800
5. 5.Magnesium (Mg) 50.000 22.200 20.000 7.800
6. 6.Phospor (P) 50.000 22.200 20.000 7.800
7. 7.Besi (Fe) 50.000 22.200 20.000 7.800
i.Urinalisa
1. 1.Urine Lengkap 35.000 13.200 14.000 7.800 V JASA PELAYANAN
2. 1.Pemerksaan kesehatan untuk pemberian Surat Keterangan Sehat Dokter 7.500 Per Surat Kesehatan
3. 2.Biaya Sampling Darah 10.000 Per satu kali kegiatan
4. 3.Home Service 20.000 Per 1-15 km pertama 11 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 11 VI TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jenis Pelayanan Komponen Biaya Operasional dan UPT (Rp) Jasa CI (Rp)
a.Bimbingan Praktek Laboratorium Kesehatan
1. 1.SMA 7.500 /Mhs/ Mgg 17.000/Mhs/Mgg
2. 2.D.III 15.000 /Mhs/ Mgg 35.000/Mhs/Mgg
3. 3.D.IV 22.500 /Mhs/ Mgg 52.500/Mhs/Mgg
4. 4.S1 22.500 /Mhs/ Mgg 52.500/Mhs/Mgg
5. 5.S2 37.500 /Mhs/ Mgg 87.500/Mhs/Mgg
b.Evaluasi Praktek Laboratorium Kesehatan per kali
1. 1.SMA 9.000 / Mhs 21.000/Narasumber
2. 2.D.III 12.000 / Mhs 28.000/Narasumber
3. 3.D.IV 15.000 / Mhs 35.000/Narasumber
4. 4.S1 15.000 / Mhs 35.000/Narasumber
5. 5.S2 22.500 / Mhs 52.500 Narasumber
c.Penelitian/ Wawancara dalam Tesis, Skripsi, dan Karya Tulis 30.000/ Mahasiswa 50.000 / Mhs BUPATI BANJAR, Ttd H.KHALILURRAHMANR U 12 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 12 LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR : 1 TAHUN 2018 TANGGAL : 25 JANUARI 2018 FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Contoh perhitungan,agar disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah) DESKRIPSI BIAYA JUMLAH HARI BANYAK JUMLAH KET JUMLAH Menara =75 Frekuensi kunjungN MENARA PER TAHUN= 2 Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari Keterangan Misal untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota Dapat dikunjungi 4-5 menara perhari untuk yang sedang 2-3 menara perhari dan untuk yang jauh 1-2 menara perhari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara perhari. Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara =(75x2)/3 = 50 hari 1 Tim terdiri atas 3 orang Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata pertahun untuk seluruh kunjungan menara) Transportasi Rp 250.000 50 Hari 1 tim Rp 12.500.000 Uang Harian Rp 100.000 50 Hari 3 orang Rp 15.000.000 Belanja Bahan Habis Pakai Pertahun Pembelian ATK Rp 6.000.000 1 Thn Rp. 6.000.000 Total Belanja Pertahun Rp. 33.500.000 Rata-rata Pengawasan dan pengendalian atau tarif Retribusi pertahun (Total belanja dibagi jumlah menara) Rp. 446.667 pembulatan Rp 447.000 BUPATI BANJAR, Ttd H. KHALILURRAHMAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011