DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Kepemudaan ini memuat Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran, ; Perencanaan; Penyelenggaraan Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Kerjasama; Prasarana Dan Sarana; Penghargaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan adalah upaya dalam rangka menciptakan pemuda yang agamis, inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m dan huruf s angka 1 (satu) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai wewenang

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan urusan kepemudaan demi kepastian hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 3
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. 13.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. 15.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
17. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banjar. 4
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8.Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan KLP adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.
9.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
10.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan pemuda dalam mengembangkan potensi pemuda dalam keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan.
15.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Banjar.
18.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Data Kepemudaan adalah penyajian informasi jumlah atau angka yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan kepemudaan dan pelayanan kepemudaan. 5
23.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusian yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta Masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

a.menyiapkan sumber daya manusia di Daerah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, inovatif, mandiri dan unggul;
b.membentuk Masyarakat di Daerah yang demokratis dan bertanggung jawab dengan berbasis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan
c.menata Sarana Kepemudaan dan Prasarana Kepemudaan, pembiayaan, pembinaan dan kualitas mutu layanan Kepemudaan di Daerah dengan prioritas mengembangkan dan mengarahkan potensi Pemuda.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam: 6

a.mewujudkan Pemuda Dearah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas Pemuda Daerah, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan terhadap Pemuda pelopor, wirausaha muda dan Pemuda kader Daerah.
(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 7

(1)Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menjadi tanggung jawab Bupati.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis pembangunan Kepemudaan;
3. c.melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. d.mengoordinasikan program Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Kepemudaan;
6. f.menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 7
10. j.memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan skala nasional.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental dan spiritual; dan
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga Masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap Masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda. 8

Pasal 9

(1)Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberikan peluang fasilitas dan bimbingan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Peluang fasilitas dan bimbingan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Kepemudaan yaitu memberikan fasilitas dalam kegiatan penyadaran Pemuda, pemberdayaan Pemuda, dan memberikan bimbingan dalam pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat
f.meningkatkan ketahanan Daerah;
g.melestarikan budaya lokal;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah; dan
i.meningkatkan kerja sama antar organisasi Pemuda.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…