DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) diubah pada Lampiran X.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk ditera dan /atau tera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Pedagangan Nomor : 08/M- DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M- DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988); 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 4
23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tata Ulang Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
24.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/11/2016 tentang Metrologi Legal;
25.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pengesahan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar :
1.Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
2.Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
3.Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1); diubah Lampiran X, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 7 Nopember 2018 BUPATI BANJAR, ttd H. KHALILURRAHMANRUL Diundangkan di Martapura pada tanggal 7 Nopember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 112 /2018) 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 251 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang dan pengawasannya, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan diberikan kewenangan untuk memungut retribusi, maka diperlukan adanya inovasi untuk mencari peluang dan terobosan terhadap penetapan obyek-obyek retribusi yang memang benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 7 LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR : 10 TAHUN 2018 TANGGAL : 7 NOPEMBER 2018 NO URAIAN SATUAN TARIF TERA TARIF TERA ULANG (Rp) (Rp) A BIAYA TERA DAN TERA ULANG 1 UKURAN PANJANG
1. a.Sampai dengan 2 m : Buah 2.500 2.000
2. b.Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m : Buah 6.000 4.000
3. c.Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan Buah 6.000 4.000
4. d.Ukuran Panjang jenis : 1) Salib ukur Buah 8.000 5.000 2) Blok ukur Buah 10.000 10.000 3) Mikrometer Buah 12.000 6.000 4) Jangka sorong Buah 12.000 6.000 5) Alat ukur tinggi orang Buah 10.000 5.000 6) Counter meter Buah 10.000 10.000 7) Rol Tester Buah 50.000 50.000 8) Komparator Buah 50.000 50.000 2 ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)
5. a.Mekanik Buah 62.500 62.500
6. b.Elektronik Buah 125.000 125.000 3 TAKARAN (BASAH/KERING)
7. a.Sampai dengan 2L Buah 1.000 1.000
8. b.Lebih dari 2L sampai 25L Buah 3.000 2.000
9. c.Lebih dari 25L Buah 5.000 5.000 4 TANGKI UKUR
10. a.Bentuk Silinder Tegak: 1) Sampai dengan 500 kL Buah 400.000 400.000 8 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 8 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :
11. a.500 kL pertama Buah 400.000 400.000
12. b.Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL Buah 2.000 2.000
13. c.Selebihnya dari1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL Buah 1.000 1.000
14. d.Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL Buah 100 100
15. e.Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL Buah 50 50
16. f.Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL Buah 30 30
17. b.Bentuk bola dan speroidal: 1) Sampai dengan 500 KL Buah 500.000 500.000 2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:
18. a.500 kL pertama Buah 500.000 500.000
19. b.Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL Buah 3.000 3.000
20. c.Selebihnya dari1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL Buah 2.000 2.000
21. c.Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL Buah 500.000 500.000 2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb:
22. a.10 kL pertama Buah 500.000 500.000
23. b.Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL Buah 2.000 2.000
24. c.Selebihnya dari 50 kL, setiap kL buah Bagian dari kL dihitung satu kL Buah 2.000 2.000 5 TANGKI UKUR GERAK
25. a.Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5kL Buah 100.000 100.000 2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :
26. a.5 kL pertama Buah 100.000 100.000
27. b.Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL Buah 30.000 30.000 9 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 9
28. b.Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL Buah 300.000 300.000 2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :
29. a.50 kL pertama Buah 300.000 300.000
30. b.Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL Buah 3.000 3.000
31. c.Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100kL, setiap kL Buah 2.000 2.000
32. d.Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL Buah 1.500 1.500
33. e.Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL Buah 1.000 1.000
34. f.Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL Buah 700 700
35. g.Selebihnya dari 1.000 L sampai 5.000 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL. Tanki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur Buah 500 500 6 ALAT UKUR DARI GELAS
36. a.Labu Ukur, Buret, Pipet
37. b.Gelas Ukur Buah Buah 20.000 15.000 20.000 15.000 7 BEJANA UKUR
38. a.Sampai dengan 50 L Buah 25.000 25.000
39. b.Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L Buah 50.000 50.000
40. c.Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L Buah 70.000 70.000
41. d.Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L Buah 100.000 100.000
42. e.Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L Buah 20.000 20.000 8 METER TAKSI Buah 20.000 15.000 9 SPEEDO METER Buah 20.000 10.000 10 METER REM Buah 20.000 10.000 11 TACHOMETER Buah 30.000 15.000 10 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 10 12 THERMOMETER Buah 15.000 10.000 13 DENSIMETER Buah 15.000 10.000 14 VISKOMETER Buah 15.000 10.000 15 ALAT UKUR LUAS Buah 10.000 5.000 16 ALAT UKUR SUDUT Buah 10.000 5.000 17 ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter Bahan Bakar Minyak: 1). Meter Induk untuk setiap Media Uji: a) sampai dengan 25 m3/h Buah 100.000 100.000 b) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb:
  1. 1.Sampai dengan 25 m3/h Buah 100.000 100.000
  2. 2.Selebihnya dari 25m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h Buah 4.500 4.500
  3. 3.Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h Buah 2.500 2.500
  4. 4.Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h Buah 1.500 1.500 2). Meter Kerja untuk setiap Media uji: a). Sampai dengan 15 m3/h Buah 80.000 80.000 b). Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb:
  5. 1.15 m3/h pertama Buah 80.000 80.000
  6. 2.Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h Buah 2.500 2.500
  7. 3.Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h Buah 1.500 1.500
  8. 4.Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h Buah 600 600 3) Pompa Ukur Untuk setiap nozzle Buah 90.000 90.000 18 ALAT UKUR GAS
43. a.Meter Induk: 11 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 11 1) Sampai dengan 100 m3/h Buah 60.000 60.000 2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb:
44. a.100 m3/h pertama Buah 60.000 60.000
45. b.Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h Buah 1.000 1.000
46. c.Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap m3/h Buah 500 500
47. d.Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap m3/h Buah 200 200
48. e.Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h Buah 100 100
49. b.Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m3/h Buah 30.000 30.000 2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb: a). 50 m3/h pertama Buah 30.000 30.000 b). Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 200 200 c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 150 150 d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Buah 100 100 e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h Buah 50 50
50. c.Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur) Buah 150.000 150.000
51. d.Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan Buah 30.000 30.000
52. e.Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur Buah 100.000 100.000 19 METER AIR (sampai sini)
53. a.Meter Induk : 1) Sampai dengan 15 m3/h Buah 50.000 50.000 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h Buah 80.000 80.000 3) Lebih dari 100 m3/h Buah 100.000 100.000
54. b.Meter Kerja : 12 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 12 1) Sampai dengan 10 m3/h Buah 6.000 6.000 2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h Buah 10.000 10.000 3) Lebih dari 100 m3/h Buah 15.000 15.000 20 METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR
55. a.Meter Induk : 1) Sampai dengan 15 m3/h Buah 70.000 70.000 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h Buah 100.000 100.000 3) Lebih dari 100 m3/h Buah 130.000 130.000
56. b.Meter Kerja : 1) Sampai dengan 15 m3/h Buah 8.000 8.000 2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h Buah 15.000 15.000 3) Lebih dari 100 m3/h Buah 30.000 30.000 21 PEMBATAS ARUS AIR Buah 5.000 5.000 22 ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA Buah 30.000 30.000 23 METER PROVER
57. a.Sampai dengan 2.000 L Buah 200.000 200.000
58. b.Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L Buah 300.000 300.000
59. c.Lebih dari 10.000 L Buah 400.000 400.000 Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur 100.000 100.000 24 METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji :
60. a.Sampai dengan 10 kg/min Buah 60.000 60.000
61. b.Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : 1) 10 kg/min pertama Buah 60.000 60.000 2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min Buah 500 500 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min Buah 200 200 13 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 13 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min Buah 100 100 5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min Buah 50 50 25 B. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :
  1. 1.Sampai dengan 4 alat pengisi Buah 50.000 50.000
  2. 2.Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi Buah 10.000 10.000 26 METER LISTRIK (Meter KWH)
62. a.Kelas 0,2 atau kurang : 1) 3 (tiga) phasa Buah 55.000 55.000 2) 1 (satu) phasa Buah 17.000 17.000
63. b.Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa Buah 7.000 7.000 2) 1 (satu) phasa Buah 4.200 4.200
64. c.Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa Buah 5.000 5.000 2) 1 (satu) phasa Buah 3.000 3.000 27 Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, huruf b, dan huruf c 28 PEMBATAS ARUS LISTRIK Buah 3.000 3.000 29 STOP WATCH Buah 8.000 8.000 30 METER PARKIR Buah 20.000 20.000 31 ANAK TIMBANGAN
65. a.Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3): 1) Sampai dengan 1 kg set 1.000 1.000 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Buah 1.000 1.000 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Buah 4.000 2.000 4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah 14 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 14 untuk tiap 10 kg atau bagiannya Buah 1.000 1.000
66. b.Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1): 1) Sampai dengan 1 kg Buah 1.500 1.000 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Buah 3.000 1.500 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Buah 7.500 3.500
67. c.Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1): 1) Sampai dengan 1 kg Buah 10.000 5.000 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Buah 15.000 10.000 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Buah 20.000 15.000 32 TIMBANGAN
68. a.Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV): a) Sampai dengan 25 kg Buah 5.000 3.000 b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg Buah 8.000 4.000 c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg Buah 10.000 8.000 d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg Buah 15.000 10.000 e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Buah 20.000 15.000 2) Ketelitian Halus (Kelas II): a) Sampai 1 kg Buah 15.000 15.000 b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg Buah 30.000 25.000 c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg Buah 35.000 30.000 d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg Buah 40.000 40.000 e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Buah 60.000 55.000 3) Ketelitian Khusus (Kelas I) Buah 75.000 75.000
69. b.Lebih dari 3.000 kg 15 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 15 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton Buah 15.000 15.000 2) Ketelitin khusus dan halus, setiap ton Buah 17.000 17.000
70. c.Timbangan Ban Berjalan: 1) Sampai dengan 100 ton/h Buah 250.000 250.000 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Buah 500.000 500.000 3) Lebih dari 500 ton/h Buah 700.000 700.000
71. d.Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing- masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c Buah 50.000 50.000
72. e.Timbangan Jembatan dengan kapasitas : 1.) Lebih kecil dari 20.000 Kg 2.) Dari 20.000 Kg sampai dengan 50.000 Kg 3.) Lebih dari 50.000 Kg Buah Buah Buah 500.000 1.000.000 2.500.000 500.000 1.000.000 2.500.000 33 a. Dead Weight Testing Machine: 1) Sampai dengan 100 kg/cm2 Buah 10.000 10.000 2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 Buah 20.000 20.000 3) Lebih dari 1.000 kg/cm2 Buah 30.000 30.000
73. b.1) Alat ukur tekanan darah Buah 10.000 10.000 2) Manometer Minyak: a) Sampai dengan 100 kg/cm2 Buah 10.000 10.000 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 Buah 20.000 20.000 c) Lebih dari 1000 kg/cm2 25.000 25.000 3) Pressure Calibrator Buah 30.000 30.000 4) Pressure Recorder : a) Sampai dengan 100 kg/cm2 Buah 10.000 10.000 b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 Buah 20.000 20.000 c) Lebih dari 1.000 kg/cm2 Buah 25.000 25.000 16 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 16 34 PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS Buah 20.000 20.000 35 METER KADAR AIR
74. a.Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi Buah 15.000 10.000
75. b.Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi Buah 26.000 13.000
76. c.Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Buah 36.000 18.000 36 Selain UTTP pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2jam Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam Buah 5.000 5.000 B BIAYA PENELITIAN Biaya Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam Jam 5.000 C BIAYA TAMBAHAN
  1. 1.UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :
77. a.Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 4 kg Buah 100% dari tarif yang tercantum point A
78. b.Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas Buah 150% dari tarif yang tercantum point A
79. c.Timbangan elektronik untuk semua kapasitas Buah 200% dari tarif yang tercantum point A
  1. 2.UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut Buah 100% dari tarif yang tercantum point A
  2. 3.UTTP yang ditanam Buah 10% dari tarif yang tercantum point A 17 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 17 BUPATI BANJAR, ttd H. KHALILURRAHMANRU
  3. 4.UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus Buah 25% dari tarif yang tercantum point A
  4. 5.UTTP termasuk Anak Timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat Buah 50% dari tarif yang tercantum point A
  5. 6.UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus Buah 50% dari tarif yang tercantum point A D BIAYA PENGUJIAN BDKT Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Buah 50.000/ jenis E BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL
  6. 1.Biaya pembuatan sertifikat/surat keterangan Lembar 10.000
  7. 2.Biaya pembuatan Tabel
80. a.Sampai dengan 500 Kl Buku 150.000
81. b.Diatas 500 Kl Buku 300.000

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018