DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021, berisi tentang perubahan pada Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 2Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.bnjarkab.go.id/
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 3 3Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.bnjarkab.go.id/
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 4 4Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.bnjarkab.go.id/
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka M e n e n g a h D a e r a h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26.Peraturan Daerah P r o v i n s i K a l i m a n t a n S e l a t a n Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka M e n e n g a h D a e r a h P r o v i n s i K a l i m a n t a n S e l a t a n Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah P r o v i n s i K a l i m a n t a n S e l a t a n Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021. Pasal I Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 5 5Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.bnjarkab.go.id/ Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi :
1. a.Bab I Pendahuluan.
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
3. c.Bab III Gambaran Keuangan Daerah.
4. d.Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah.
5. e.Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
6. f.Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
7. g.Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
8. h.Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. i.Bab IX Penutup.
(2)RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 31 Desember 2018 BUPATI BANJAR, TTD KHALILURRAHMAN Diundangkan di Martapura pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, TTD NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 156 /2018) 6 6Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.bnjarkab.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 - 2021 I. UMUM Berdasarkan Pasal 300 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2016-2021 dalam rangka penilaian terhadap hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 6 | Tahun 2016 - 2021 1.1. Latar Belakang Kabupaten Banjar terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pusat layanan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemajuan Kabupaten Banjar tidak terlepas dari perkembangan lingkungan global, pelaksanaan demokrasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan lingkungan global yang ditandai oleh semakin luasnya investasi dan perdagangan internasional menuntut Kabupaten Banjar berkembang menjadi kabupaten yang mempunyai lingkungan kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas; serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat. Pelaksanaan demokrasi mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banjar menjadi lebih baik, partisipatif, transparan dan akuntabel yang memberikan peluang lebih luas bagi terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak dasar rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kabupaten Banjar yang lebih maju dan modern dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor : 13 TAHUN 2018 Tanggal : 31 DESEMBER 2018 RPJMD Kabupaten Banjar | 7 sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar periode 2016-2021 menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena dokumen Perubahan RPJMD ini akan menjadi acuan dasar bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di sisa masa jabatan bupati dan wakil bupati terpilih. Kabupaten Banjar telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pada bulan Desember 2015 dan telah terpilih H. Khalilurrahman sebagai Bupati dan H. Saidi Mansyur sebagai Wakil Bupati Kabupaten Banjar masa jabatan 2016-2021. Pelaksanaan Pilkada tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyakat dan mempercepat kemajuan Kabupaten Banjar. Rangkaian dari penyelenggaraan Pilkada adalah penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021. Dokumen RPJMD menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dan didukung oleh seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Tahap awal dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah menyusun Rancangan RPJMD dengan menganalisis capaian kinerja pembangunan, merumuskan isu strategis, dan menyusun skenario pembangunan untuk dua tahun tahun mendatang termasuk penyusunan perkiraan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan analisis kerangka ekonomi dan investasi daerah. Rancangan Perubahan RPJMD semakin penting karena berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap kewenangan pemerintah 8 | Tahun 2016 - 2021 kabupaten/kota. Beberapa kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi menjadi kewenangan provinsi maupun nasional. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 juga dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta berbagai kebijakan nasional lainnya yang berkaitan dengan komitmen internasional seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals). 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar ini disusun dengan berpedoman pada Pancasila sebagai landasan ideologis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta beberapa landasan operasional antara lain sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); RPJMD Kabupaten Banjar | 9
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10 | Tahun 2016 - 2021 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka RPJMD Kabupaten Banjar | 11 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); dan
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
21.Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025; (24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032.
23.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13); 12 | Tahun 2016 - 2021 1.3. Hubungan Antar Dokumen Prinsip hirarki perencanaan menjadi acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pemerintah pusat menjadi pedoman bagi perumusan dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku dalam penetapan periode perencanaan. Dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP) menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan dengan jangka menengah dan tahunan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan harus dapat memastikan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi. Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di level pusat seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian serta dokumen perencanaan di level daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar. Hubungan antar dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam proses penganggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut diilustrasikan pada gambar 1.1. RPJMD Kabupaten Banjar | 13 Gambar 1. 1 Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan juga erat kaitannya dengan keselarasan antar jangka waktu perencanaan. Setiap dokumen perencanaan yang disusun harus memastikan adanya sinergi dengan dokumen lain pada skala waktu berbeda. Oleh karena itu, penyusunan dokumen jangka menengah harus memperhatikan pedoman yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka panjang. Pada level yang lebih mikro, dokumen perencanaan tahunan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) mencakup RPJP dan RTRW menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan jangka menengah (5 tahunan), yaitu RPJM, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta dokumen perencanaan sektoral yaitu Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah). Pada level yang lebih operasional, dokumen jangka menengah menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 14 | Tahun 2016 - 2021 1.4. Maksud dan Tujuan Dokumen Perubahan RPJMD menjadi arahan bagi perencanaan lima tahunan di tingkat OPD dan perencanaan tahunan lainnya. Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021dijabarkan sebagai berikut: 1.4.1. Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016- 2021 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya, permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta untuk menyelaraskan antara visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Banjar untuk merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Banjar secara berjenjang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini juga sebagai acuan dalam menilai kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan. 1.4.2. Tujuan Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 15
1.Menyelaraskan visi dan misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan;
2.Menjadi pedoman resmi bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Banjar, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
3.Mengintegrasikan pembangunan pemerintahan di semua sektor dan semua level;
4.Menjadi acuan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
5.Menciptakan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
6.Mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Banjar.
7.Mempertajam indikator ukuran pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. Adapun detil sistematika penulisan dokumen RPJMD ini untuk setiap bab adalah sebagai berikut: 16 | Tahun 2016 - 2021 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar- dasar analisis, gambaran mengenai kondisi daerah yang meliputi geografi dan demografi, serta indikator kerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek dayasaing daerah. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. RPJMD Kabupaten Banjar | 17 Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing- masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. 18 | Tahun 2016 - 2021 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Pada sub-bagian ini disajikan gambaran umum Kabupaten Banjar dilihat dari aspek geografi dan demografi. Kedua aspek tersebut penting untuk disajikan sebagai input perencanaan daerah. Kedua aspek tersebut disampaikan secara sistematis dari karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan aspek demografi. RPJMD Kabupaten Banjar | 19 2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah Karakteristik lokasi dan wilayah dimasukkan dalam aspek geografi. Karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Banjar dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, topografi, klimatologi, hidrologi, dan tutupan lahan. Penyampaian kondisi tersebut dilengkapi analisis terhadap data sekunder serta narasi kualitatif yang relevan. 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banjar adalah 4.668,50 kilo meter persegi (km2) atau sekitar 12,20 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Ibukota Kabupaten Banjar berada di Martapura. Secara administratif, Kabupaten Banjar terdiri dari 19 kecamatan dengan 277 desa/13 kelurahan. Kabupaten Banjar berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya, antara lain: 20 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan • Sebelah Utara : Kabupaten Tapin dan HSS • Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru & Tanah Bambu • Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru • Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016 RPJMD Kabupaten Banjar | 21 Tabel 2. 2 Pembagian wilayah Administratif Kabupaten Banjar Kecamatan Desa Kelurahan Nama Desa/Kelurahan Aluh-Aluh 19 - Aluh Aluh Kecil, Aluh Aluh Kecil Muara, Aluh Aluh Besar, Bakambat, Balimau, Bunipah, Handil Baru, Handil Bujur, Kuin Besar, Kuin Kecil, Labat Muara, Pemurus, Podok, Pulantan, Sei (Sungai Musang, Simpang Warga, Simpang Warga Dalam, Tanipah, Terapu Beruntung Baru 12 - Babirik, Handil Purai, Haur Kuning, Jambu Burung, Jambu Raya, Kampung Baru, Lawahan, Muara Halayung, Pindahan Baru, Ruimpiang, Selat Makmur, Tambak Padi Gambut 12 2 Banyu Hirang, Gambut, Guntung Papuyu, Guntung Ujung, Kayu Bawang, Keladan Baru, Makmur, Malintang, Malintang Baru, Sungai Kupang, Tambak Sirang Baru, Tambak Sirang Darat, Tambak Sirang Laut Kertak Hanyar 10 3 Banua Hanyar, Jaruju Laut, Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar II, Manarap Baru, Manarap Lama, Manarap Tengah, Mandar Sari, Mekar Raya, Mekar Sari, Pandan Sari, Pasar Kemis, Pemangkih Baru, Sungai Lakum, Simpang Empat Tatah Makmur 13 - Layap Baru, Tampang Awang, Tatah Bangkal, Tatah Bangkal Tengah, Tatah Belayung Baru, Tatah Jaruju, Tatah Layap, Tatah Pemangkih Darat, Tatah Pemangkih Laut, Tatah Pemangkih Tengah, Taybah Raya Sungai Tabuk 20 1 Abumbun Jaya, Gudang Hirang, Gudang Tengah, Keliling Benteng Ilir, Lok Baintan, Lok Baintan Dalam, Lokbuntar, Paku Alam, Pejambuan, Pemakuan, Pematang Panjang, Pembantanan, Sungai Bakung, Sungai Bangkal, Sungai Lulut, Sungai Pinang Baru, Sungai Pinang Lama, Sungai Tabuk Keramat, Sungai Tabuk Kota, Sungai Tandipah, Tajau Landung Martapura 19 7 Keraton, Cindai Alus, Sungai Sipai, Tanjung Rema, Tanjung Rema Darat, Jawa, Jawa Laut, Tunggul Irang, Tunggul Irang Ilir, Tunggul Irang Ulu, Murung Keraton, Murung Kenanga, Bincau, Bincau Muara, Indra Sari, Labuan Tabu, Pasayangan Barat, Pasayangan Selatan, Pasayangan Utara, Pesayangan, Tambak Baru, Tambak Baru Ilir, Tambak Baru Ulu, Tungkaran, Sungai Paring Martapura Timur 20 - Akara Bagantung, Akar Baru, Antasan Senor, Antasan Senor Ilir, Dalam Pagar, Dalam Pagar Ulu, Keramat, Keramat Baru, Mekar, Melayu Ilir, Melayu Ulu, Melayu Tengah, Pekauman, Pekauman Dalam, Pekauman Ulu, Pematang Baru, Sungai Kitano, Tambak Anyar, Tambak Anyar Ilir, Tambak Anyar Ulu Martapura Barat 13 - Antasan Sutun, Keliling Benteng Tengah, Keliling Benteng Ulu, Penggalaman, Sungai Batang, Sungai Batang Ilir, Sungai Rangas, Sungai Rangas Hambuku, Sungai Tengah, Sungai Rangas Ulu, Tangkas, Telok Selong, Telok Selong Ulu 22 | Tahun 2016 - 2021 Astambul 22 - Astambul, Astambul Seberang, Banua Anyar I, Banua Anyar II, Danau Salak, Jati, Kalampayan, Kalampayan Ulu, Kaliukan, Kelampaian Ilir, Limamar, Lokgapang, Munggu Raya, Pasar Jati, Pematang Hambawang, Pingaran Ilir, Pingaran Ulu, Sungai Alat, Sungai Tuan Ilir, Sungai Tuan Ulu, Tambak Danau, Tambangan Karang Intan 26 - Abirau, Awang Bangkal Barat, Awang Bangkal Timur, Balau, Biih, Jingah Habang Ilir, Jingah Habang Ulu, Karang Intan, Kiram, Lihung, Loktangga, Mali Mali, Mandi Angin Barat, Mandi Angin Timur, Mandi Kapau Barat, Mandi Kapau Timur, Padang Panjang, Pandak Daun, Pasar Lama, Penyambaran, Pulau Nyiur, Sungai Aalang, Sungai Arfat, Sungai Asam, Sungai Besar, Sungai Landas Aranio 12 - Apuai, Aranio, Artain, Belangian, Benua Riam, Bunglai, Kalaan, Paau, Rantai Balai, Rantai Bujur, Tiwingan Baru, Tiwingan Lama Sungai Pinang 11 - Belimbing Baru, Belimbing Lama, Hakim Makmur, Kahelaan, Kupang Rejo, Pakutik, Rantau Bakula, Rantau Nangka, Sungai Pinang, Sumber Baru, Sumber Harapan Paramasan 4 - Angkipih, Peramasan Atas, Peramasan Bawah, Remo Pengaron 12 - Alimukim, Antaraku, Ati Im, Benteng, Kertak Empat, Lobang Baru, Loktunggul, Lumpangi, Mangkauk, Maniapan, Panyiuran, Pengaron Sambung Makmur 7 - Baliangin, Batang Banyu, Batu Tanam, Gunung Batu, Madurejo, Pasar Baru, Sungai Lurus Mataraman 15 - Baru, Bawahan Pasar, Bawahan Seberang, Bawahan Selan, Gunung Ulin, Lok Tamu, Mangka Lawat, Mataraman, Pasiraman, Pematang Danau, Sungai Jati, Simpang Tiga, Surian, Takuti, Tanah Abang Simpang Empat 26 - Sungai Tabuk, Alalak Padang, Batu Balian, Benua Anyar, Berkat Mulya, Cabi, Cinta Puri, Garis Hanyar, Karya Makmur, Keramat Mina, Lawiran, Lokcantung, Makmur Karya, Paku, Paring Tali, Pasar Lama, Sungai Langsat, Sungai Raya, Simpang Empat, Simpang Lima, Sindang Jaya, Sumber Sari, Sungkai, Sungkai Baru, Surian Hanyar, Tanah Intan Telaga Bauntung 4 - Loktanah, Rampah, Rantau Banjar, Telaga Baru Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 2013-2032 RPJMD Kabupaten Banjar | 23 Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling banyak di Kabupaten Banjar adalah Simpang Empat dan Karang Intan. Kota Martapura sebagai pusat administrasi juga memiliki perpaduan desa/kelurahan yang paling banyak yaitu 26 (dengan 17 desa dan 7 kelurahan). Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit di Kabupaten Banjar adalah Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Paramasan dengan masing-masing berjumlah 4 desa, serta Kecamatan Sambung Makmur dengan jumlah 7 desa. Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Banjar Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 2013-2032 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Secara astronomis lokasi Kabupaten Banjar berada pada 114°30'20" dan 115°35'37" Bujur Timur serta 2°49'55" dan 3°43'38" Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Banjar terletak antara 2°49’55 - 3°43’38 LS dan 114°30’20" - 115°35’37" BT di jalur transportasi antar Provinsi Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Banjar memiliki posisi strategis sebagai lintas ekonomi dan sebagai daerah penyangga bagi wilayah sekitarnya. Selain itu, Kota Martapura berperan sebagai penyangga Kota Banjarmasin dan 24 | Tahun 2016 - 2021 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016 lokasi dekat dengan Bandara, sehingga secara ekonomi sangat menguntungkan bagi perkembangan Kabupaten Banjar. 2.1.1.3. Topografi Wilayah Kabupaten Banjar merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian sebelah utara dan timur. Sementara itu bagian sebelah barat dan selatan merupakan dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa. Wilayah Kabupaten Banjar secara keseluruhan berada pada ketinggian antara 0- 1.878 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk. Ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 persen (%) berada di ketinggian 0–7 mdpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50–300 mdpl, sisanya 9,45% lebih dari 300 mdpl. Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banjar beraneka ragam, tidak sepenuhnya dataran. Perbukitan dan pegunungan di bagian sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa. Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Banjar 2016 RPJMD Kabupaten Banjar | 25 Posisi topografis seperti ini menyebabkan aliran air pada permukaan tanah Kabupaten banjar kurang lancar. Kondisi tersebut menyebabkan 299,93 persen wilayah selalu tergenang dan 0,58% lainnya tergenang secara periodik. 2.1.1.4. Geologi Kondisi tanah di Kabupaten Banjar beraneka ragam, Tekstur tanah halus (77,62%) meliputi tanah liat, berlempung, berpasir, dan berdebu. Tekstur tanah sedang (14,93%) meliputi jenis lempung, berdebu, ilat berpasir. Tekstur kasar (5,39%) meliputi pasir berlampung dan pasir berdebu. Jenis tamah organosol, gleihumus, bahan induk alluvial (28,57%). Tanah alluvial bahan induk lahan alluvial dan fisiografi (3,72%). Tanah komplek podsolik merah kuning dan laterit, bahan induk batuan beku dengan fisiografi dataran (14,29%). Tanah Latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi (24,84%). Tanak komplek podsolik merah kuning, latolos dengan bahan induk endapan dan metamorf (28,57%). 2.1.1.5. Hidrologi Sebagian daerah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati sungai besar yaitu sungai Martapura, sungai Riam Kanan, sungai Riam Kiwa, serta beberapa sungai-sungai kecil. Keadaan hidrografi Kabupaten Banjar sangat dipengaruhi oleh curah hujan, terlebih lagi daerah rawa yang terdiri dari 3 bagian kedalaman, yaitu kedalaman air tanah 90cm (66,45%), kedalaman 60-90 (18,72%), dan kedalaman 30-60 (14,38%). Daerah Aliran Sungai Martapura mempunyai luas 453,88 km2 atau 45.388 hektar, dengan sungai utamanya, yang keluar dari sungai Riam Kanan melewati kota Martapura, sepanjang 36.566 m, serta jika dihitung termasuk anak-anak sungainya mempunyai jumlah panjang 375,91 km, sehingga tingkat kerapatan sungainya 0.828 km/km2. Beda tinggi dari Hulu ke Hilir adalah 8,00 m, sehingga diperoleh gradien sungai sebesar 0.022%. DAS Martapura adalah jenis DAS yang berbentuk paralel 26 | Tahun 2016 - 2021 yang tersusun dari percabangan dua sub-DAS maupun sungai yang cukup besar di bagian hulu, tetapi menyatu di bagian hilirnya. DAS Martapura adalah sub-DAS dari DAS Barito yang merupakan bagian dari WS (Wilayah Sungai) Barito. Daerah hulunya adalah Waduk Riam Kanan. Sungai Martapura atau Sungai Banjar Kecil atau Sungai Kayutangi dan karena banyaknya aktivitas pedagang Cina di hilir sungai pada zaman dahulu maka disebut juga Sungai Cina (China river). Merupakan anak sungai Barito yang muaranya terletak di kota Banjarmasin dan di hulunya terdapat kota Martapura ibukota Kabupaten Banjar. Tabel 2. 4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Banjar 2015 Bulan Curah hujan (mm3) Hari hujan Januari 405,9 23 Februari 433,3 18 Maret 240,8 15 April 613,0 14 Mei 204,5 11 Juni 82,7 9 Juli 5,0 1 Agustus 10,5 2 September 0 0 Oktober 18,0 3 November 46,0 5 Desember 137,9 15 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016 RPJMD Kabupaten Banjar | 27 2.1.1.6. Klimatologi Wilayah Kabupaten Banjar sebagian besar didominasi oleh tipe iklim B, dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000 – 2.500 mm, curah hujan per hari hujan berkiar 9,5 – 18,6 mm/hari hujan dan hari hujan per bulan rata-rata berkisar 12,3 – 15,6 hari/bulan. Tabel 2. 5 Suhu Udara Rata-Rata dan Kelembaban Udara Kabupaten Banjar Tahun 2015 Bulan Suhu Udara rata-rata Kelembaban udara rata-rata (%) Januari 27,3 86,1 Februari 27,2 88,1 Maret 27,5 87,9 April 27,9 89,0 Mei 28,8 85,2 Juni 27,9 83,2 Juli 27,0 82,8 Agustus 26,9 77,6 September 27,7 74,4 Oktober 28,9 71,6 November 29,1 76,9 Desember 28,2 82,7 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016 Tekanan udara berkisar 1.007,3 – 1.014,3 milibar dan kelembaban udara berkisar 48 persen – 100 persen. Suhu udara berkisar dari 20º C – 36,2º C, serta kecepatan angin ratarata 5,5 knot. Persentase penyinaran matahari berkisar dari 21 persen – 89 persen. 28 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 6 Suhu Rata-Rata dan Kelembapan Udara Bulanan Kabupaten Banjar Tahun 2015 Uraian Suhu (°C) Suhu Rata-Rata Bulanan Maksimum 28,9 Minimum 26,9 Rata-rata 27,87 Kelembaban Udara Rata-Rata Maksimum 89 Minimum 71,60 Rata-rata 82,13 Curah Hujan Bulanan 199,78 Penyinaran Matahari 8 Jam 58,05 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016 2.1.1.7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan dilakukan melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan terbangun dan non-terbangun. Kawasan hutan juga dikonversi untuk lokasi transmigrasi dan di beberapa lokasi dilakukan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, jalur transmisi listrik, pembangunan tower telekomunikasi dan sebagainya. Penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Banjar meliputi:
1.Permukiman. Kawasan ini merupakan kawasan permukiman baik perkotaan, perdesaan, perdagangan, industri, dan lain-lain yang memperlihatkan pola alur yang rapat.
2.Kebun. Kawasan ini merupakan seluruh kawasan kebun baik yang sudah ditanami maupun yang belum (masih berupa lahan kosong). Identifikasi dapat diperoleh persebaran perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat). RPJMD Kabupaten Banjar | 29
3.Sawah. Kawasan ini merupakan semua aktifitas pertanian di lahan basah yang dicirikan oleh pola pematang.
4.Sungai. Kawasan ini merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain.
5.Semak/belukar rawa. Kawasan ini merupakan semak/belukar dari bekas hutan di daerah rawa.
6.Rawa. Kawasan ini merupakan kenampakan rawa yang sudah tidak berhutan.
7.Hutan. Kawasan ini merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

a.Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah terkait dengan tinjauan potensi pertanian, perikanan, perindustrian dan pertambangan. Potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Berikut adalah tinjauan berbagai potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut:
b.Potensi Pertanian Sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Banjar. Potensi wilayah pertanian dan perikanan cukup luas sehingga Kabupaten Banjar ditetapkan sebagai lumbung padi Daerah Provinsi kalimantan Selatan. Namun, kontribusi yang besar dari sektor pertanian dan perikanan belum diiringi dengan sektor pengolahan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten Banjar, kontribusi industri dan pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Banjar masih kecil berkisar 5 – 6 persen (termasuk industri besar). Kontribusi sektor pengolahan 30 | Tahun 2016 - 2021 pangan masih sangat kecil untuk perekonomian Kabupaten Banjar. Rata-rata hasil pertanian dijual mentah keluar daerah untuk diolah.
c.Potensi Perikanan Pada Tahun 2015 nilai produksi paling banyak di Kabupaten Banjar terdapat di Kecamatan Karang Intan. Sementara itu, tidak semua kecamatan memiliki produksi perikanan, seperti di Kecamatan Beruntung Baru, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Astambul, Paramasan, Pengaron, Mataraman, dan Talaga Bauntung. Tabel 2. 7 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2015 Kecamatan Produksi (Ton) Nilai Produksi (juta Rp) Aluh-Aluh 24,19 547,41 Beruntung Baru - - Gambut 65,10 1.473,29 Kertak Hanyar - - Tatah Makmur - - Sungai Tabuk 375,23 8.492,41 Martapura 11.352,84 256.943,99 Martapura Timur 56,73 1.284,05 Martapura Barat 8.574,08 194.053,56 Astambul - - Karang Intan 12.757,39 288.732,62 Aranio 7.657,49 173.308,71 Sungai Pinang 24,19 547,41 Paramasan - - Pengaron - - Sambung Makmur 24,19 547,41 Mataraman - - Simpang Empat 121,83 2.757,34 Telaga Bauntung - - Jumlah 41.033,25 928.688,20 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016
d.Perindustrian Letaknya yang strategis di sebelah Utara Kota Banjarmasin dan dikelilingi 7 kabupaten/kota sekitar Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam yang berlimpah, menjadikan Kabupaten Banjar memiliki daya tarik tersendiri sebagai pusat industri di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar memiliki jumlah penduduk RPJMD Kabupaten Banjar | 31 sebanyak 554.443 jiwa pada tahun 2015, (BPS, 2016) direncanakan dijadikan salah satu kota metropolitan. Perusahaan industri di Kabupaten Banjar berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar berjumlah 9 072 buah. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diserap maka jumlah itu terdiri dari 5 industri besar, 13 industri sedang, 229 industri kecil dan 8 825 industri rumahtangga, dengan 24 666 tenaga kerja. Sedangkan kalau dilihat menurut jenis industri maka industri makanan, minuman, dan tembakau berjumlah 2602 buah; industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit berjumlah 491 buah; industri kayu dan hasil barang dari kayu berjumlah 280 buah; industri kertas, barang dari kertas dan percetakan berjumlah 130 buah; industri dasar dari logam berjumlah 406; industri barang logam dan mesin sebanyak 541 buah; industri barang galian bukan logam/kerajinan umum sebanyak 3 390 buah; industri kimia, karet, dan plastik sebanyak 709 buah; dan industri lain sebanyak 523 buah.
e.Pertambangan Kalimantan Selatan dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Pendulangan dan penggosokan intan dapat dijumpai di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Selain intan, Kalimantan Selatan juga dikenal dengan pertambangan batubara, perusahan batubara di Kabupaten Banjar sejumlah 55 perusahaan. Di Kabupaten Banjar juga terdapat endapan kaolin paling banyak di Kalimantan Selatan. 2.1.1.8. Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan informasi pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar, diketahui bahwa terdapat 4 potensi bencana yang biasa terjadi di Kabupaten Banjar yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain:
1. 1.Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan 32 | Tahun 2016 - 2021 Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, dan Kecamatan Sungai Pinang.
2. 2.Kawasan rawan banjir (ROB) terdapat di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, dan Aluh-Aluh.
3. 3.Kawasan rawan kebakaran terdapat di Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Gambut.
4. 4.Kawasang angin puting beliung terdapat di Kecamatan Martapura dan Beruntung Baru. 2.1.1.9. Demografi Penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2015 sebanyak 554.443 jiwa yang terdiri atas 281.714 jiwa penduduk laki-laki dan 272.729 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan sebesar 1,66 persen. Angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1.03. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat penduduk laki-laki sebanyak 103 orang. Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar 2012-2015 Kecamatan Tahun 2012 2013 2014 2015 Aluh-Aluh 28.033 28.507 28.984 24.464 Beruntung Baru 13.504 13.782 13.985 14.185 Gambut 37.775 38.054 38.731 39.414 Kertak Hanyar 41.476 41.447 42.237 43.022 Tatah Makmur 11.297 11.646 11.847 12.052 Sungai Tabuk 59.739 59.540 60.455 61.358 Martapura 106.962 107.476 109.565 111.692 Martapura Timur 29.931 30.449 30.879 31.307 Martapura Barat 17.375 17.732 17.952 18.170 Astambul 33.886 34.618 35.088 35.534 Karang Intan 31.724 32.530 33.028 33.516 Aranio 8.545 8.727 8.899 9.074 Sungai Pinang 15.027 15.638 15.923 16.206 RPJMD Kabupaten Banjar | 33 Paramasan 4.443 4.722 4.859 2.001 Pengaron 16.252 16.788 17.023 17.251 Sambung Makmur 11.057 12.048 12.308 12.567 Mataraman 24.417 24.739 25.071 25.397 Simpang Empat 33.344 34.596 35.221 35.839 Telaga Bauntung 3.210 3.289 3.342 3.394 Jumlah 527.997 536.328 545.397 554.443 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016 Kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar tahun 2015 mencapai 119 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 19 kecamatan sangat beragam. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Martapura dengan kepadatan sebesar 2.657 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Aranio sebesar 8 jiwa/km2. Tabel 2. 9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2015 Kecamatan Persentase Penduduk (%) Kepadatan Penduduk per km2 Aluh-Aluh 5,31 357 Beruntung Baru 2,56 231 Gambut 7,11 305 Kertak Hanyar 7,76 939 Tatah Makmur 2,17 340 Sungai Tabuk 11,07 417 Martapura 20,14 2.657 Martapura Timur 5,65 1.044 Martapura Barat 3,28 122 Astambul 6,41 164 Karang Intan 6,04 156 Aranio 1,64 8 Sungai Pinang 2,92 35 Paramasan 0,90 9 Pengaron 3,11 40 Sambung Makmur 2,27 93 Mataraman 4,58 171 Simpang Empat 6,46 79 Telaga Bauntung 0,61 21 Jumlah 100,00 119 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016 Bila dilihat dari sebaran penduduknya, sebanyak 20,14 persen penduduk Kabupaten Banjar berada di Kecamatan Martapura dan 34 | Tahun 2016 - 2021 hanya 0,61 persen penduduknya berada di Kecamatan Telaga Bauntung. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Sub bab ini mendeskripsikan dan menganalisis aspek kesejahteraan rakyat yang terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga. Berikut ini penjelasan dari masing-masing fokus tersebut. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Sub bab ini membahas tentang kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi tersebut. 2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kemajuan sebuah daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, maka semakin maju daerah tersebut. Selain itu, LPE dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah secara otomatis meningkatkan tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi seluruh masyarakat. Gambar 2. 2 Grafik Persentase Perkembangan laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Banjar Tahun 2012 - 2016 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2013-2017 RPJMD Kabupaten Banjar | 35 LPE Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. LPE yang paling tinggi berada pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,34 persen. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2016, namun peningkatan tersebut masih di bawah tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Banjar belum berjalan secara optimal. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) belum optimal. 2.2.1.2. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto PDRB merupakan salah satu indikator dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral, dan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Berikut ini persentase distribusi PDRB Kabupaten Banjar. 36 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 10 Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan(Hk) Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2012-2016 Ket: *Angka sementar **Angka sangat sementara Persentase distribusi PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan berdasarkan lapangan usaha masih didominasi beberapa sektor yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi. Sementara itu, persentase distribusi PDRB atas harga berlaku lebih baik dibandingkan Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015* 2016** Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 18,66 18,86 18,49 18,65 18,14 18,17 18,42 17,75 18,61 17,75 Pertambangan dan Penggalian 24,33 24,09 22,62 23,06 21,22 22,57 18,22 21,57 16,12 20,5 Industri pengolahan 6,82 6,68 6,7 6,66 6,73 6,61 6,8 6,53 7 6,6 Pengadaan listrik dan Gas 0,07 0,08 0,06 0,09 0,07 0,1 0,1 0,12 0,12 0,12 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21 0,2 0,22 0,21 0,22 0,22 Konstruksi 8,61 9,11 9 9,2 9,29 9,29 9,71 9,43 10,01 9,44 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,69 11,33 12,14 11,78 12,71 12,19 13,28 12,59 13,89 12,95 Transportasi dan Pergudangan 3,96 4,02 4,24 4,14 4,31 4,2 4,4 4,36 4,55 4,52 Penyediaan Akomodasi dan makan Minum 2,73 2,75 2,81 2,84 2,96 2,89 3,03 2,96 3,07 3,02 Informasi dan Komunikasi 3,23 3,27 3,21 3,32 3,32 3,45 3,4 3,59 3,45 3,72 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,97 1,93 2,14 2,08 2,18 2,08 2,23 2,09 2,23 2,09 Real Estate 3,33 3,39 3,32 3,42 3,42 3,44 3,44 3,47 3,48 3,52 Jasa Perusahaan 0,28 0,27 0,3 0,28 0,31 0,29 0,32 0,29 0,34 0,3 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,35 6,19 6,78 6,25 6,83 6,29 7,45 6,56 7,29 6,39 Jasa Pendidikan 4,55 4,57 4,71 4,72 4,86 4,86 5,27 5,07 5,73 5,28 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,84 1,87 1,93 1,95 2,01 1,98 2,18 2,04 2,28 2,11 Jasa Lainnya 1,37 1,38 1,34 1,36 1,43 1,4 1,51 1,41 1,6 1,47 RPJMD Kabupaten Banjar | 37 persentase PDRB atas harga konstan karena banyaknya lapangan usaha mengalami peningkatan pada distribusi PDRB atas harga berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk di Kabupaten Banjar masih belum optimal. Penyebab indikatif kondisi tersebut adalah banyaknya sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan dan stagnan. Tabel 2. 11 Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab.Banjar Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Persen) Lapangan Usaha Tahun 2012 2013 2014 2015* 2016** Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,87 3,45 2,36 1,75 4,94 Pertambangan dan Penggalian 7,98 0,16 2,83 -0,23 -0,48 Industri pengolahan 5,66 4,24 4,27 3,17 5,74 Pengadaan listrik dan Gas 6,87 5,64 19,08 31,27 4,42 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,85 3,90 6,73 7,15 7,70 Konstruksi 6,43 5,62 6,08 5,97 4,81 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,53 8,79 8,73 7,85 7,71 Transportasi dan Pergudangan 7,39 7,57 6,70 8,42 8,41 Penyediaan Akomodasi dan makan Minum 7,92 7,89 7,15 6,74 6,68 Informasi dan Komunikasi 5,66 6,12 9,41 8,49 8,65 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,16 12,88 5,03 5,16 4,75 Real Estate 5,98 5,65 5,48 5,38 6,35 Jasa Perusahaan 6,63 7,75 6,89 7,22 8,33 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,95 5,68 5,66 8,87 2,06 Jasa Pendidikan 3,12 7,92 8,24 8,93 9,05 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7,63 9,11 6,77 7,33 8,22 38 | Tahun 2016 - 2021 Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2012-2016 Persentase pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Capaian pertumbuhan PDRB yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,28 persen. Sementara itu, pertumbuhan yang paling rendah t pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 4,4 persen. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2016, namun peningkatan tersebut belum memadai karena masih di bawah pertumbuhan PDRB tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha belum berjalan optimal. Sebab indikatif dari persoalan ini adalah banyaknya sektor menurut lapangan usaha yang menurun secara signifikan seperti sektor pengadaan listrik dan gas, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. 2.2.1.3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting bagi pembangunan daerah. Indikator ini mengukur sejauhmana tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total APBD, maka semakin rendah ketergantungan keuangan daerah atau mandiri. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi PAD terhadap total APBD, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada sumber pendapatan lain. Sosial Jasa Lainnya 1,61 2,91 8,20 5,84 8,73 Produk Domestik Regional Bruto 6,28 4,6 5,08 4,4 4,7 Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas 6,28 4,6 5,08 4,4 4,7 RPJMD Kabupaten Banjar | 39 Gambar 2. 3 Grafik Rasio PAD terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2012 - 2016 Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (sebelum diPerubahan) Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Dari tahun 2013 hingga 2015, terjadi penurunan kontribusi PAD secara berturut-turut mulai dari 14,39 persen pada tahun 2013 menjadi 13,66 persen pada tahun 2014, dan kemudian turun lagi menjadi 11,52 persen pada tahun 2015. Dilihat dari besaran kontribusi, maka kontribusi PAD yang paling tinggi berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 14,39 persen. Sedangkan kontribusi PAD paling rendah berada pada tahun 2011, yaitu sebesar 10,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total penerimaan APBD masih rendah. Sebab indikatif dari persoalan ini adalah rendahnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Gambaran tentang fokus kesejahteraan sosial terkait dengan indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Berbagai indikator tersebut digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Banjar. Berikut adalah gambaran mengenai capaian beberapa indikator tersebut: 2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH) AMH merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas pendidikan yaitu sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca 40 | Tahun 2016 - 2021 dan menulis terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar memberi kemanfaatan bagi sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dan melanjutkan pembelajaran. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian AMH disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut: Gambar 2. 4 Grafik Angka Melek Huruf Tahun 2012-2016 (%) Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Banjar berusaha meningkatkan pertumbuhan AMH daerahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, usaha tersebut membuahkan hasil karena AMH di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Namun, capaian AMH Kabupaten Banjar masih rendah dibandingkan dengan capaian AMH Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar mengalami masalah rendahnya AMH. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, rendahnya kualitas pendidikan disebabkan beberapa faktor yaitu: rendahnya pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan, rendahnya kualifikasi tenaga pendidik SD dan SMP, rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini (PAUD), kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan non-guru yang membantu kegiatan administratif pendidikan, masih rendahnya pembinaan dinas terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang efektif, dan kurangnya muatan keagamaan di PAUD, integrasi pendidikan agama di sekolah formal belum optimal, kurangnya penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-qur’an, dan kurangnya pemberian insentif bagi guru baca tulis al-quran dan madrasah. RPJMD Kabupaten Banjar | 41 2.2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat digunakan untuk mengukur akses pendidikan. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Manfaat dari RLS adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Capaian RLS di Kabupaten Banjar disajikan dalam grafik sebagai berikut: Gambar 2. 5 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 (tahun) Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016 RLS Kabupaten Banjar mengalami tren fluktuatif. Capaian tersebut masih di bawah capaian RLS Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional. Hingga tahun 2016, capaian RLS hanya mencapai 7,95 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa RLS di Kabupaten Banjar masih rendah. Kondisi tersebut dikuatkan dengan data Dinas Pendidikan bahwa rasio jumlah penduduk usia sekolah terhadap jumlah penduduk mencapai 1:4 (rasio pencapaian mencapai 25 persen jumlah penduduk). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Banjar belum mampu menuntaskan pendidikan dasar Sembilan (9) tahun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan layanan pendidikan belum sepenuhnya diakses penduduk usia sekolah di Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut dikuatkan dengan capaian rasio usia sekolah terhadap jumlah penduduk pada tahun 2018 yang mencapai 1:4 (25 persen dari jumlah penduduk). Sebab dari persoalan tersebut adalah belum 42 | Tahun 2016 - 2021 optimalnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya pembangunan sekolah pada wilayah terpencil, dan transportasi menuju sekolah pada wilayah terpencil belum memadai. Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Fungsi APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Nilai APK dapat lebih dari seratus karena APK tidak memperhitungkan kesesuaian umur peserta didik dengan jenjang sekolah yang diikutinya APK Kabupaten Banjar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu APK pada tingkat sekolah dasar (SD) dan APK pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Capaian APK SD dan APK SMP Kabupaten banjar ditampilkan sebagai berikut: Gambar 2. 6 Grafik Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2012-2016 (%) Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Banjar menginginkan seluruh penduduk usia sekolah 7-15 tahun dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Capaian APK pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Namun, capaian APK SD Kabupaten Banjar masih rendah dibandingkan APK SD Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu, capaian APK SMP Kabupaten Banjar relatif lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Capaian tersebut menggambarkan sebagian lulusan peserta didik dari SD di Kabupaten Banjar tidak seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMP. Kondisi tersebut dapat RPJMD Kabupaten Banjar | 43 disebabkan minat penduduk usia SD untuk melanjutkan sekolah masih rendah karena faktor ekonomi. Mereka lebih memilih masuk dunia kerja dibandingkan melanjutkan sekolah. Salah satu indikator penting lainnya untuk mengukur tingkat pemenuhan akses pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM). APM merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan dalam APM. APM berfungsi untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Capaian APM Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: Gambar 2. 7 Grafik Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Tahun 2012-2016 (%) Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016 Capaian APM SD Kabupaten Banjar sudah baik dan berada di atas rata-rata capaian Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa akses masyarakat Kabupaten Banjar terhadap pelayanan pendidikan SD relatif tinggi. Namun, capaian tersebut berbeda kondisinya dengan pencapaian APM SMP. Capaian APM SMP Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian APM SMP di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Capaian APM SD dan APM SMP menunjukkan hasil yang berbeda. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peserta didik golongan 44 | Tahun 2016 - 2021 usia SMP atau lulusan SD dari Kabupaten Banjar tidak melanjutkan sekolah SMP di Kabupaten Banjar. Hal tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya preferensi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di Kabupaten Banjar. Rendahnya preferensi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan lebih disebabkan oleh lemahnya faktor ekonomi dan tingginya minat lulusan SD untuk mengambil pendidikan pesantren. Pada tahun 2018, Kabupaten Banjar memiliki sejumlah pesantren yang mencapai 626 pesantren. Jumlah pesantren tersebut mencakup beberapa jenis pesantren diantaranya: pesantren mencapai jumlah 53 lembaga, Diniyah TK AlQur’an mencapai 137 lembaga, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI) TK Alqur’an mencapai 361 lembaga, dan TK/TP Al Qur’an Albanjari mencapai 76 lembaga. 2.2.2.3. Usia Harapan Hidup (UHH) UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Tingginya UHH menunjukkan adanya peningkatan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya UHH menunjukkan adanya penurunan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2. 12 Usia Harapan Hidup Tahun 2012-2016 Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Kabupaten Banjar 66.12 66.18 65,32 65,97 66,17 Kabupaten Barito Kuala 62.76 63.04 64,49 64,94 65,14 Provinsi Kalimantan Selatan 64.52 64.82 67,47 67,8 67,92 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016 RPJMD Kabupaten Banjar | 45 UHH Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Capaian tertinggi UHH berada pada tahun 2013 sebesar 66,18 tahun. Namun, angka tersebut masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa UHH Kabupaten Banjar masih rendah. Persoalan tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, meliputi: sistem kewaspadaan dini, surveilans kesehatan dan pengendalian penyakit belum optimal, masih rendahnya pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit menular, masih rendahnya pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit tidak menular (PTM), rendahnya partisipasi masyarakat di bidang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum optimalnya upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, pola makan sehat dan berobat ketika sakit, rendahnya pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu, belum optimalnya integrasi penanganan masalah kematian ibu melahirkan dari hulu sampai ke hilir, belum optimalnya pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), belum optimalnya kesehatan bayi dan balita, belum optimalnya pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita, belum optimalnya pelayananm Pediotric Intensive Care Unit (PICU)/Neonatal Intensif Care (NICU) di RSUD, belum optimalnya penerapan hidup sehat, belum kondusifnya gizi masyarakat, Belum optimalnya Kinerja dan mutu pelayanan kesehatan, dan belum optimalnya kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas. 2.2.2.5. Tingkat Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk merefleksikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Tingginya nilai IKM menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan publik. Capaian IKM Kabupaten Banjar dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 46 | Tahun 2016 - 2021 Gambar 2. 8 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015 (indeks) Sumber: RPJMD Kab. Banjar 2016-2021 (Sebelum diPerubahan) Pada periode 2013 - 2017 IKM Kabupaten Banjar mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012, yakni sebesar 60 persen dari sebelumnya hanya 30 persen pada tahun 2011. Sementara itu, peningkatan yang paling kecil terjadi pada tahun 2015, yaitu hanya 2.06 persen atau menjadi 80 persen dari tahun sebelumnya sebesar 77,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah semakin baik. 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Fokus pada seni budaya dan olahraga merupakan salah aspek yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus ini menggambarkan indikator-indikator seni, budaya, dan olahraga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kondisi perkembangan seni, budaya, dan olahraga di Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut: Tabel 2. 13 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Banjar Tahun 2012-2015 (%) No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1 Persentase jumlah group kesenian aktif per 10.000 37,9 39,2 40,3 41,5 RPJMD Kabupaten Banjar | 47 penduduk 2 Persentase jumlah fasilitas olah raga per 10.000 penduduk 68,2 72,7 78,8 84,8 3 Grup kesenian (jumlah) NA NA NA 220 Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Sebelum Perubahan) Persentase jumlah grup kesenian yang aktif per 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Banjar mencapai 220 kelompok. Kelompok jenis kesenian terbesar adalah kelompok Maulid Habsyi, Penabuh Bedug, dan Rudat. Sementara itu, persentase jumlah fasilitas olahraga per 10.000 penduduk juga mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Banjar masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawacara dengan dinas terkait, kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya pelestarian budaya, kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya, kurangnya pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya, kurangnya ketersediaan data kebudayaan, kurangnya kajian sejarah lokal, belum optimalnya ekspresi budaya, kurangnya even festival budaya yang bernuansa religi, belum optimalnya perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya, belum optimalnya partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, belum optimalnya kajian warisan/cagar budaya, belum optimalnya pelestarian budaya yang berkaitan dengan keagamaan, masih rendahnya manajemen perayaan hari besar keagamaan, dan belum selarasnya pengamalan agama dengan seni dan budaya. 2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada konteks ini, pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang 48 | Tahun 2016 - 2021 peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan aspek pelayanan umum berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini Kabupaten Banjar perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayananan umum. Deskripsi situasi terkini (capaian terkini) dalam dokumen ini menggunakan rujukan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, ukuran capaian disajikan secara umum dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan layanan publik yang mendasar. Pada konteks ini, layanan ini bersifat wajib untuk diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan wajib pelayanan dasar difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik. 2.3.1.1. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan pendidikan merupakan intervensi yang paling efektif dalam RPJMD Kabupaten Banjar | 49 meningkatkan kualitas hidup individu maupun kelompok masyarakat di daerah. Salah satu komponen utama dalam pembangunan sektor pendidikan adalah aspek akses pendidikan. Pada konteks Kabupaten Banjar, akses pendidikan dilihat dari empat aspek, yaitu: harapan lama sekolah (HLS), angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rasio murid-guru. HLS merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan pada anak usia tertentu di masa mendatang. HLS juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sektor pendidikan di berbagai jenjang. Meningkatnya angka HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Pencapaian HLS Kabupaten Banjar disajikan dalam grafik sebagai berikut: Gambar 2. 9 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2016 Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016 HLS di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Banjar. Namun, capaian tersebut masih rendah dibandingkan dengan capaian HLS Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional. Kondisi tersebut menandakan bahwa Kabupaten Banjar mengalami masalah rendahnya lama sekolah yang diharapkan pada anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penyebab dari persoalan tersebut adalah rendahnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), rendahnya kuantitas sekolah PAUD di kecamatan, buruknya fasilitas pendidikan, rendahnya kuantitas sekolah inklusi, dan rendahnya 50 | Tahun 2016 - 2021 pembangunan sekolah inklusi. Perkembangan akses pendidikan dapat pula ditinjau dari perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD merupakan upaya pembinaan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Regulasi tersebut mengamanahkan setiap anak perempuan dan laki-laki mendapat akses pengasuhan PAUD. Capaian perkembangan PAUD di Kabupaten Banjar dapat ditinjau dari jumlah sekolah Penyelenggaraan PAUD. Capaian jumlah sekolah Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut: Tabel 2. 14 Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2018 No Kecamatan Jumlah PAUD 1 Aluh-Aluh 26 2 Gambut 34 3 Kertak Hanyar 32 4 Sungai Tabuk 39 5 Martapura 98 6 Astambul 28 7 Karang Intan 36 8 Aranio 11 9 Sungai Pinang 9 10 Pengaron 9 11 Mataraman 39 12 Simpang Empat 23 13 Beruntung Baru 19 14 Martapura Barat 22 15 Martapura Timur 23 16 Paramasan 0 17 Tatah Makmur 14 18 Sambung Makmur 10 19 Telaga Bauntung 6 20 Cintapuri Darussalam 9 TOTAL 487 Sumber: http://referensi.data.kemdikbud.go.id/ Pada tahun 2018, kuantitas lembaga yang menyelenggarakan PAUD di Kabupaten Banjar mencapai 487 lembaga. Kecamatan Martapura merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penyelenggara PAUD tertinggi di Kabupaten Banjar. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Banjar | 51 Kecamatan Paramasan menjadi wilayah kecamatan yang belum memiliki lembaga penyelenggara PAUD. Pada konteks ini, Kabupaten Banjar mengalami rendahnya jumlah sekolah penyelenggara PAUD. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya kuantitas sekolah PAUD di wilayah kecamatan. Kondisi tersebut harus menjadi salah satu perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banjar agar layanan PAUD dapat terakses merata kepada masyarakat. Akses pendidikan dapat ditinjau dari angka pertisipasi sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) juga ikut diperhitungkan. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian APS ditampilkan dalam grafik berikut ini: Gambar 2. 10 Grafik Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2012-2016 (%) Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016 Capaian APS SD dan APS SMP Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Capaian di Kabupaten Banjar tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kabupaten Barito Kuala, 52 | Tahun 2016 - 2021 Provinsi Kalimantan Selatan, dan nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar mengalami masalah rendahnya angka partisipasi sekolah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya peran dan partisipasi madrasah swasta/pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket dan kurangnya bantuan teknis dan non teknis kepada madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan Kejar Paket. Pemerintah Kabupaten Banjar berkewajiban menyelenggarakan urusan pendidikan dasar. Akses terhadap pendidikan dasar juga dapat digambarkan melalui rasio murid-guru. Indikator rasio murid-guru merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. Manfaat rasio murid-guru adalah untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru, maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Gambar 2. 11 Grafik Rasio Murid-Guru SD Tahun 2012-2016 Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016 Rasio murid-guru SD mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016, capaian rasio murid-guru SD di Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada periode tersebut, rasio murid-guru di Kabupaten Banjar mencapai 1: 12,13 peserta didik. Capaian tersebut belum memenuhi amanat RPJMD Kabupaten Banjar | 53 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang menyebutkan bahwa rasio murid-guru pada jenjang SD adalah minimal 1:20 peserta didik. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan tenaga pengajar di Kabupaten Banjar belum optimal. SD di Kabupaten Banjar mengalami kekurangan tenaga pengajar. Kondisi tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu: banyaknya guru yang memasuki masa pensiun dan saat ini tidak ada kejelasan soal pengangkatan tenaga guru oleh Pemerintah Pusat. Pengangkatan guru honorer dinilai dilematis karena masalah pendanaan yang terbatas. Belum optimalnya perkembangan tenaga pengajar tersebut disebabkan oleh rendahnya kualifikasi tenaga pendidik SD dan kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan non-guru yang membantu kegiatan administratif Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Banjar turut bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pendidikan menengah tingkat pertama. Akses terhadap pendidikan menengah tingkat pertama dapat digambarkan dalam rasio murid-guru. Capaian rasio murid-guru SMP di Kabupaten Banjar dipaparkan sebagai berikut: Gambar 2. 12 Grafik Rasio Murid-Guru SMP Tahun 2012-2016 Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016 Rasio murid-guru SMP mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2016, capaian rasio murid-guru SMP di Kabupaten Banjar masih 54 | Tahun 2016 - 2021 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun tersebut, rasio murid-guru di Kabupaten Banjar mencapai 1:11,57 peserta didik. Capaian tersebut belum memenuhi amanat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang menyebutkan bahwa rasio murid-guru pada jenjang SMP adalah minimal 1:20 peserta didik. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan tenaga pengajar di Kabupaten Banjar belum optimal. SMP di Kabupaten Banjar mengalami kekurangan tenaga pengajar. Kondisi tersebut dapat disebabkan banyaknya guru memasuki masa pensiun dan tidak ada kejelasan soal pengangkatan tenaga guru oleh Pemerintah Pusat. Pengangkatan guru honorer dinilai dilematis karena masalah terbatasnya pendanaan serta kualifikasi tenaga pendidik SMP masih rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, Kabupaten Banjar mengalami dua masalah pokok di bidang akses pendidikan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: rendahnya angka partisipasi penduduk usia sekolah SD dan SMP, dan rendahnya rasio murid- guru SD dan SMP. Pemerintah Kabupaten Banjar membutuhkan usaha yang lebih optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut. 2.3.1.2. Kesehatan Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kondisi riil sektor kesehatan penting untuk dijelaskan agar didapat gambaran proporsional dari dimensi akses pelayanan. Gambaran akses layanan kesehatan di Kabupaten Banjar dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dan ketersediaan sarana kesehatan. Aspek ketersediaan tenaga kesehatan merupakan hal yang paling krusial dalam rangka menghadapi perkembangan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Pada konteks Kabupaten Banjar, ketersediaan tenaga kesehatan dipaparkan dalam tiga macam, RPJMD Kabupaten Banjar | 55 yaitu rasio dokter umum, rasio bidan, dan rasio perawat. Capaian ketersediaan tenaga kesehatan Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut: Gambar 2. 13 Grafik Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk Tahun 2012-2016 Sumber: Profil Kesehatan Banjar 2012-2013, Barito Kuala 2015, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, Profil Kesehatan Indonesia 2012-2016 Rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Banjar mengalami tren penurunan. Capaian rasio dokter di Kabupaten Banjar pada tahun 2016 masih rendah dibandingkan dengan capaian rasio dokter di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan dokter di Kabupaten Banjar masih rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan rendahnya jumlah dokter yang bekerja di rumah sakit puskesmas. Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan adalah ketersediaan tenaga bidan. Tenaga kebidanan sangat vital perannya melayani kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Selain itu, tenaga kebidanan cenderung memiliki frekuensi interaksi yang lebih sering dengan masyarakat. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian rasio bidan disajikan dalam grafik berikut: 56 | Tahun 2016 - 2021 Gambar 2. 14 Grafik Rasio Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2012-2016 Sumber: Profil Kesehatan Banjar 2012-2013, Barito Kuala 2015, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, Profil Kesehatan Indonesia 2012-2016 Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Banjar mengalami tren yang fluktuatif. Capaian rasio bidan Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Barito Kuala. Tren fluktuatif rasio bidan Kabupaten Banjar tersebut mengindikasikan bahwa tenaga bidan yang ditempatkan di puskesmas Kabupaten Banjar masih kurang dan belum merata. Persoalan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya tenaga bidan dan tidak berimbangnya antara ketersediaan tenaga bidan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Ketersediaan tenaga perawat juga memegang peranan penting dalam implementasi pelayanan kesehatan. Perawat berperan membantu unit pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, perawat membantu kinerja dokter dalam melakukan tindakan medis dan memberikan pelayanan administasi kesehatan pada rumah sakit, puskesmas dan unit pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Banjar mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016, capaian rasio perawat terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Banjar masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Kabupaten Banjar mengalami rendahnya tenaga keperawatan yang dimiliki. Persoalan tersebut dapat disebabkan oleh belum RPJMD Kabupaten Banjar | 57 optimalnya redistribusi tenaga medis dan tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta kurangnya kompetensi tenaga perawat dalam pelayanan PICU/NICU di RSUD. Gambar 2. 15 Grafik Rasio Perawat per 100.000 penduduk Tahun 2012- Sumber: Profil Kesehatan Banjar 2012-2013, Barito Kuala 2015, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, Profil Kesehatan Indonesia 2012-2016 Aspek sarana dan prasarana kesehatan termasuk unsur yang penting dalam pembangunan sektor kesehatan. Ketersediaan sarana seperti rumah sakit dan puskesmas turut mempengaruhi kinerja dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, di daerah dengan wilayah yang cukup luas, keberadaan puskesmas menjadi hal yang cukup penting bagi masyarakat. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian ketersediaan sarana kesehatan disajikan dalam tabel berikut: 58 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 15 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2013-2016 2012 2013 2014 2015 2016 RSU Puskes mas Pustu RSU Puskes mas Pustu RSU Puskes mas Pustu RSU Puskes mas Pustu RSU Puskes mas Pustu Kab. Banjar 3 23 70 4 23 70 4 23 70 5 24 na 7 24 na Kab. Barito Koala 1 19 65 1 19 65 1 19 65 3 19 na 1 19 na Prov. Kalimantan Selatan 28 227 580 31 228 582 32 228 582 63 230 na 40 230 na Nasional 2.083 9510 NA 2.228 9655 na 2.406 9731 na 2.488 9754 na 5.112 9767 na Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016 Keterangan: RSU : Rumah sakit umum Pustu : Puskesmas pembantu RPJMD Kabupaten Banjar | 59 Pada periode 2013 - 2016, sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Banjar terus mengalami tren kenaikan. Kondisi yang sama terjadi pada Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami peningkatan jumlah infrastruktur kesehatan. Perkembangan infrastruktur kesehatan Kabupaten Banjar masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi sarana prasarana kesehatan Kabupaten Banjar belum optimal dapat disebabkan beberapa faktor yaitu: rendahnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, belum optimalnya kualitas sarana prasarana kesehatan terkait pelayanan PICU/NICU di RSUD, sarana dan prasarana pelayanan Ponek di RSUD belum sesuai standard klasifikasi rumah sakit, belum optimalnya kinerja dan mutu Instalasi Farmasi, belum optimalnya kinerja dan mutu pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan rendahnya fasilitas sarana pelayanan ibu hamil di Puskesmas dan jaringannya. Pemerintah Kabupaten Banjar juga menyelenggarakan beragam layanan asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Rekomendasi Bantuan Biaya Pengobatan/Pendampingan, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pada tahun 2018, frekuensi penyaluran Layanan BPJS Aktif Satu Hari dalam satu tahun mencapai 211 keluarga. Frekuensi Penyaluran Layanan Jamkesda oleh Dinas Kesehatan dalam satu tahun mencapai 2.545 orang. Frekuensi Penyaluran Layanan Rekomendasi Bantuan Biaya Pengobatan/Pendampingan oleh corporate social responsibility Badan Amil Zakat Nasional (CSR BAZNAS) dalam satu tahun mencapai 18 orang. Sementara itu, frekuensi Penyaluran Layanan KIS Daerah oleh Dinas Kesehtan dalam satu tahun mencapai 49 keluarga. Kondisi kinerja asuransi kesehatan tersebut penting dipertahankan dan diperhatikan agar terjadi keberlanjutan yang lebih baik di Kabupaten Banjar pada masa mendatang. 60 | Tahun 2016 - 2021 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari beberapa aspek yang menggambarkan kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Banjar secara menyeluruh. Pada konteks tersebut, kondisi infrastruktur dilihat dari dua aspek mendasar yaitu ketersediaan dan kualitas.
a.Jalan dan Jembatan Konektivitas antar wilayah di Kabupaten Banjar belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan jalan dan jembatan yang belum memadai. Hal ini diindikasikan dengan masih adanya wilayah-wilayah yang belum terhubung jalur darat. Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan jalan dan jembatan adalah belum optimalnya kualitas jaringan jalan terbangun. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Meskipun persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 73,34 persen pada tahun 2016, namun proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak masih cukup tinggi, yaitu mencapai 23,68 persen pada tahun yang sama. Kondisi jalan rusak tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Mataraman, dan Simpang Empat. Tabel 2. 16 Kondisi Jalan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2016 (%) No. Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak Berat Total
1. 1.Aluh-Aluh 10,7 0 - - - 10,70
2. 2.Beruntung Baru 3,20 - 16, 50 - 19,70
3. 3.Gambut 13,1 0 - - - 13,10
4. 4.Kertak Hanyar 12,6 5 7,00 - 4,70 24,35
5. 5.Tatah Makmur 12,2 5 - 3,80 2,30 18,35
6. 6.Sungai Tabuk 3,80 - 4,32 - 8,12
7. 7.Martapura 53,9 9 7,53 0,10 - 61,62
8. 8.Martapura Timur 7,00 - 7,50 - 14,50
9. 9.Martapura Barat 5,00 12,9 2 - - 17,92 10 . Astambul 58,6 4 3,40 19, 51 - 81,55 11 . Karang Intan 36,5 2 5,50 24, 05 - 66,07 12 . Aranio - - - - - 13 . Sungai Pinang 29,1 0 - - - 29,10 RPJMD Kabupaten Banjar | 61 14 . Paramasan - - - - - 15 . Pengaron 21,7 0 - 13, 00 - 34,70 16 . Sambung Makmur - 7,00 9,00 - 16,00 17 . Mataraman 22,2 5 - 4,30 3,10 29,65 18 . Simpang Empat 15,8 0 12,8 5 14, 80 4,55 48,00 19 . Telaga Bauntung - - - - - Jumlah/Total 305, 70 56,2 0 116 ,88 14, 65 493,43 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2016 Kualitas jaringan jalan juga dapat dilihat dari kondisi prasarana jembatan terbangun. Total panjang jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjar mencapai 72,37% pada tahun 2016. Sementara itu, panjang jembatan dalam kondisi rusak mencapai 13,27%. Jumlah jembatan rusak terbanyak berada di Kecamatan Aluh-aluh sejumlah 26 jembatan rusak, diikuti Kecamatan Sungai Tabuk berjumlah 21 jembatan. Tabel 2. 17 Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 2016 No. Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak Berat Total
10. 1.Aluh-Aluh 30 9 3 26 68
11. 2.Beruntung Baru 17 8 4 18 47
12. 3.Gambut 24 0 0 0 24
13. 4.Kertak Hanyar 28 11 8 6 53
14. 5.Tatah Makmur 12,25 - 3,80 2,30 0
15. 6.Sungai Tabuk 55 6 9 21 91
16. 7.Martapura 39 - - 2 41
17. 8.Martapura Timur 39 - 1 - 40
18. 9.Martapura Barat 30 - 3 - 33 10 . Astambul 57 - 7 - 64 11 . Karang Intan 69 - 7 16 92 12 . Aranio 18 - 3 - 21 13 . Sungai Pinang 22 - 7 4 33 14 . Paramasan 12 7 - 19 15 . Pengaron 61 6 - 67 16 . Sambung Makmur 24 9 1 34 17 . Mataraman 39 - - - 39 18 . Simpang Empat 24 - 5 16 45 19 . Telaga Bauntung 12 - 6 - 18 Jumlah 600 34 85 110 829 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2016 Kualitas jaringan jalan yang masih belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah upaya rehabilitasi jalan dan jembatan yang masih belum 62 | Tahun 2016 - 2021 memadai. Selain itu, konstruksi jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan belum sesuai standar. Belum optimalnya pelaksanaan tanggap darurat jalan dan jembatan serta sarana prasarana kebinamargaan yang belum memadai.
b.Air Bersih dan Air Limbah Akses masyarakat terhadap air bersih belum optimal. Pada tahun 2015, unit pelayanan air minum hanya melayani 51,02% dari keseluruhan kebutuhan. Pelayanan tersebut dilakukan oleh 35 unit pelayanan air minum tingkat kabupaten. Meskipun cakupan pelayanan masih belum maksimal, namun unit-unit tersebut telah mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat seperti rumah tangga, instansi sosial, niaga, industri, dan terminal. RPJMD Kabupaten Banjar | 63 Tabel 2. 18 Jumlah Pelanggan Air Minum Berdasarkan Unit Pelayanan Kabupaten Banjar Tahun 2015 Unit Pelayanan Sosial Umum Sosial Khusus Rumah Tangga Niaga Kecil Niaga Menengah Niaga Besar Industri Kecil Industri Besar Khusus Bandara Terminal Tangki Jumlah Banjarbaru 1 28 42 2443 112 219 21 1 - - - 2866 Banjarbaru 2 7 6 455 27 135 11 - - - - 641 Banjarbaru 3 2 6 236 15 10 4 - - - - 273 Banjarbaru 4 16 18 603 37 366 13 - - - 1 1054 Banjarbaru 5 26 11 351 49 405 4 - - - - 846 Sei Besar 43 32 1072 89 342 12 - - - - 1590 Loktabat 49 39 738 97 486 17 - - 1426 Martapura 1 33 30 542 73 243 18 2 - - - 941 Martapura 2 27 37 684 66 202 10 1 - - - 1027 Gambut 46 18 180 115 246 57 - - - - 662 Sei Tabuk 55 34 1080 61 8 2 - - - - 1240 Astambul 6 17 1088 17 - 1 - - - - 1129 Pengaron 12 12 687 6 - 1 - - - - 718 Simpang Empat 13 14 790 24 5 2 - 4 - - 852 Cempaka 25 12 1340 13 23 1 - - - - 1414 Dalam Pagar 14 5 189 - - - - - - - 208 64 | Tahun 2016 - 2021 Mataraman 11 17 237 17 6 6 - - - - 294 Karang Intan 5 9 212 4 - 2 - - - - 232 Aluh-Aluh 12 7 449 8 2 1 - - - - 479 Tambak Sirang 29 17 609 19 15 - 8 - - - 697 Tatah Makmur 33 12 680 10 35 - 4 - - - 774 Beruntung Baru 13 5 573 4 - - - - - - 595 Sungai Pinang 5 12 266 3 - - - - - - 286 Sungai Ulin 6 5 681 4 16 - - - - - 712 Trikora 1 2 137 2 16 - - - - - 158 Guntung Manggis 3 4 925 8 24 1 - - - - 965 Guntung Payung - - 75 1 3 - - - - - 79 Sambung Makmur - - 190 5 - - - - - - 195 Landasan 65 36 634 216 285 53 1 1 1291 RPJMD Kabupaten Banjar | 65 Ulin Landasan Ulin 2 4 2 873 7 13 1 - - - - 900 Landasan Ulin 3 8 11 48 16 34 - - - - - 117 Liang Anggang 2 2 144 8 34 - - - 190 Kertak Hanyar 2 1 1 441 4 29 1 - - - - 477 Kertak Hanyar 3 3 3 568 9 16 - - - - - 599 Kertak Hanyar 57 33 727 85 271 46 1 - 1220 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2016 66 | Tahun 2016 - 2021 Belum optimalnya akses air bersih masyarakat disebabkan oleh dua faktor, yaitu rendahnya sarana prasarana pelayanan air minum dan belum optimalnya pengelolaan air limbah. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan air minum. Hal tersebut terindikasi dari ketersediaan sarana dan prasarana air minum perpipaan dan non perpipaan yang belum memadai. Pengelolaan air limbah belum optimal. Hal ini terindikasi dari rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah pada skala individual, komunal, kawasan maupun IPLT. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem drainase yang belum optimal baik dalam skala lingkungan maupun kawasan.
c.Bangunan dan Jasa Konstruksi Kualitas bangunan gedung di Kabupaten Banjar belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakoptimalan kualitas konstruksi bangunan gedung yang ada. Persoalan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah sulitnya melakukan standarisasi kualifikasi bangunan karena NSPK (Norma, Standar, Pedoman, Kriteria) bangunan gedung yang belum tersedia. Selain itu, pelaksanaan pengawasan bangunan belum komprehensif dan berkelanjutan. Persoalan lain yang berpengaruh terhadap level kualitas bangunan adalah kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Saat ini, penyelenggaraan urusan tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan oleh minimnya pembinaan terhadap pelaku konstruksi sehingga pemenuhan kualifikasi pada proyek-proyek bangunan gedung belum tercapai dengan baik. Persoalan lain yang juga berpengaruh adalah penyediaan informasi jasa konstruksi yang belum optimal serta pengawasan konstruksi bangunan yang belum menyeluruh. 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dihadapkan pada upaya pemenuhan akses RPJMD Kabupaten Banjar | 67 pemukiman yang layak huni. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemenuhan akses rumah layak huni, penataan pemukiman kumuh serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang memadai. Akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni di Kabupaten Banjar masih belum optimal. Hal ini terindikasi dari masih adanya unit-unit rumah yang termasuk dalam kategori tidak layak huni. 5,57% jumlah rumah terbangun berada dalam kondisi kumuh. Kondisi tersebut disebabkan upaya penyediaan rumah umum, khusus dan susun untuk masyarakat masih belum optimal. Tabel 2. 19 Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Banjar, 2011-2015 Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Rumah Layak Huni - 130.992 133.758 137.385 133.118 Jumlah Keluarga Miskin yang Mampu Mengakses Rumah Layak Huni 0 0 10 931 133.433 Cakupan Rumah Layak Huni - - - - 94,43% Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2012-2016 Belum optimalnya tingkat kelayakhunian di Kabupaten Banjar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah belum optimalnya upaya penataan pemukiman kumuh eksisting. Hal tersebut terindikasi dari ketidakoptimalan penanganan, pencegahan serta penertiban pemukiman kumuh pada tingkat kabupaten. Selain itu, sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masih belum memadai. Kondisi tersebut diindikasikan disebabkan belum optimalnya keterhubungan antar perumahan melalui jalan lingkungan serta upaya proteksi kebakaran di pemukiman yang belum memadai. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah belum memadainya ketersediaan sistem drainase serta air limbah di 68 | Tahun 2016 - 2021 pemukiman. Kondisi jalur hijau yang sudah tersedia di Kabupaten Banjar adalah 28.530 m2. 2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kondisi lingkungan yang aman dan tenteram menjadi jaminan bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Banjar mulai diberlakukan pada tahun 2014 dan telah berjalan dengan baik. Banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemda, seperti Majlis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi dan Sinoman Hadroh, serta keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang mengalami peningkatan. Angka kriminalitas di Kabupaten Banjar menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah maupun aparat keamanan. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian jumlah tindak pidana disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 20 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort Kabupaten Banjar Tahun 2013-2016 Kecamatan 2013 2014 2015 2016 Aluh-Aluh - - - - Beruntung Baru - - - - Gambut 41 58 34 57 Kertak Hanyar 58 58 48 31 Tatah Makmur - - - - Sungai Tabuk 42 31 32 27 Martapura 373 268 175 61 Martapura Timur - 23 15 14 Martapura Barat 23 15 12 13 Astambul 17 19 24 24 Karang Intan 27 30 18 - Aranio 6 10 2 20 Sungai Pinang 6 19 12 9 Paramasan - - - 14 Pengaron 13 6 15 - Sambung Makmur 3 6 3 14 Mataraman 27 33 17 3 RPJMD Kabupaten Banjar | 69 Simpang Empat 21 35 25 24 Telaga Bauntung - - - 24 Jumlah 657 611 432 335 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2013-2015 Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kabupaten Banjar terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu: Kecamatan Martapura, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, dan Sungai Tabuk. Mayoritas kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Banjar adalah kasus peredaran narkoba dan pencurian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat kriminalitas di Kabupaten Banjar. Gambar 2. 16 Grafik Persentase Ketentraman, Ketertiban, dan Kasus Penyakit Masyarakat yang Tertangani di Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015 (%) Sumber: RPJMD Kab. Banjar Tahun 2011-2015 (Sebelum diPerubahan) Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani di Kabupaten Banjar mengalami fluktuasi. Sementara itu, kasus penyakit masyarakat yang tertangani mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2014. Meskipun tingkat penanganan dari kedua permasalahan meningkat, namun belum seluruhnya tertangani masih menyisahkan beberapa kasus yang belum tertangani. Kasus gangguan ketentraman dan ketertiban masih menyisihkan kasus yang belum selesai ditangani yaitu sebesar 9,71 persen dan kasus 70 | Tahun 2016 - 2021 penyakit masyarakat yang belum ditangani sebesar 36 persen. Persoalan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal; pertama, belum optimalnya pelayanan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat karena masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan aparat dan masyarakat tentang hukum dan belum optimalnya cakupan patrol. Kedua, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) karena belum optimalnya pembinaan kelompok masyarakat dan rendahnya pengawasan pelaksanaan Perda. Ketiga, rendahnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban karena masih rendahnya kapasitas SDM pemuda; dan keempat, tingginya persebaran penyakit masyarakat (PEKAT) karena rendahnya kerjasama masyarakat dan aparat dalam menindak penyakit masyarakat. Persoalan lain yang perlu diperhatikan dari pemerintah Kabupaten Banjar yaitu partisipasi politik. Saat ini, partisipasi politik masyarakat belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh fasilitas organisasi sosial politik belum optimal dan belum optimalnya pendidikan politik masyarakat. 2.3.1.6. Sosial Kabupaten Banjar juga memiliki keragaman dalam hal kepemelukan agama masyarakatnya. Agama Islam merupakan agama terbesar yang dipeluk mayoritas penduduk di Kabupaten Banjar. Agama Budha menjadi agama paling minoritas pemeluknya. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian jumlah penduduk menurut agama disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 21 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut Kabupaten Banjar Tahun 2015 (jiwa) Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya Aluh-Aluh 30.214 6 1 1 - - Beruntung Baru 13.203 2 - - - - Gambut 39.203 38 30 12 12 - Kertak 37.947 486 287 18 178 2 RPJMD Kabupaten Banjar | 71 Hanyar Tatah Makmur 10.708 - - - - - Sungai Tabuk 70.100 169 49 19 16 - Martapura 103.366 296 111 27 126 2 Martapura Timur 26.408 2 6 1 - - Martapura Barat 17.084 3 4 - - - Astambul 36.133 11 4 - - - Karang Intan 31.042 20 12 - 3 - Aranio 8.392 5 - - - 2 Sungai Pinang 13.821 77 4 108 - 42 Paramasan 2.353 148 15 1.184 - 857 Pengaron 18.421 11 - 1 - - Sambung Makmur 11.502 3 - - - - Mataraman 24.764 95 38 1 - - Simpang Empat 33.640 74 54 2 - - Telaga Bauntung 3.395 - - - - - Jumlah 531.696 1.446 615 1.374 335 905 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2016 Pada tahun 2015, agama Islam menjadi agama dengan mayoritas pemeluk sebesar 99.13 persen dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Banjar. Agama Kristen Protestan menempati posisi kedua sebagai agama dengan pemeluk terbanyak sebesar 0,23 persen. Sementara itu, agama dengan pemeluk paling sedikit ialah agama Budha yang hanya sebesar 0.06 persen. Gambaran kondisi sosial di Kabupaten Banjar dapat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS 72 | Tahun 2016 - 2021 adalah seseorang atau keluarga yang memiliki kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya. Kondisi tersebut menyebabkan PMKS tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian jumlah PMKS agama disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 22 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banjar per Kecamatan Tahun 2016 (jiwa) Kecamatan PMKS Aluh-Aluh 931 Beruntung Baru 1.729 Gambut 1.076 Kertak Hanyar 1.045 Tatah Makmur 1.710 Sungai Tabuk 3.015 Martapura 467 Martapura Timur 2.369 Martapura Barat 2.447 Astambul 871 Karang Intan 5.186 Aranio 203 Sungai Pinang 794 Paramasan 731 Pengaron 503 Sambung Makmur 589 Mataraman 1.102 Simpang Empat 1.857 Telaga Bauntung 180 Jumlah 26.805 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2017 RPJMD Kabupaten Banjar | 73 Kondisi PMKS di Kabupaten Banjar relatif besar. Mayoritas PMKS di Kabupaten Banjar adalah lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga berumah tidak layak huni. Minoritas PMKS di Kabupaten Banjar adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Besaran angka ini harus tetap diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial, munculnya PMKS di Kabupaten Banjar disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya pembinaan dan penanggulangan masalah sosial, rendahnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi, rendahnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, rendahnya bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial dan lansia rentan sosial, rendahnya fasilitasi program keluarga harapan, rendahnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, rendahnya tingkat pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi satuan tugas, rendahnya penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan), rendahnya identifikasi dan pembinaan anak jalanan (anjal) dan/atau gelandangan pengemis (gepeng), rendahnya verifikasi dan bantuan bagi keluarga tidak mampu, rendahnya koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, masih rendahnya kualitas manajemen lembaga zakat, melum optimalnya kapasitas lembaga zakat, masih rendahnya pengawasan terhadap aparatur daerah, kurangnya pengawasan terhadap aparatur daerah, rendahnya pemberdayaan terhadap pesantren, dan belum optimalnya pembinaan pesantren. Munculnya PMKS di Kabupaten Banjar juga dapat disebabkan adanya bencana. Berdasarkan wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), saat ini Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki sejumlah permasalahan mengantisipasi dan/atau menangani bencana. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: perlu ditingkatkannya kesiapsiagaan terhadap bencana, kurangnya pemahaman masyarakat tanggap bencana, kurangnya kerja sama penyiapan 74 | Tahun 2016 - 2021 logistik, belum optimalnya pencegahan bencana, belum optimalnya ketersediaan bangunan pengendali banjir, belum optimalnya kemampuan kedaruratan, kurangnya koordinasi lembaga tanggap bencana, belum optimalnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik, belum optimalnya rehabilitasi pasca bencana, belum optimalnya rekonstruksi pasca bencana, belum optimalnya perencanaan penanggulangan bencana, belum optimalnya efektifitas perencanaan penanggulangan bencana, belum optimalnya proteksi kebakaran, belum optimalnya ketersediaan dan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan, dan kurangnya ketersediaan dan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala kawasan. 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan wajib non-pelayanan dasar terdiri dari urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, perhubungan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, pangan, statistik, perpustakaan, pertanahan dan administrasi pendudukan. Berikut adalah gambaran umum mengenai urusan wajib non-pelayanan dasar di Kabupaten Banjar: 2.3.2.1. Tenaga Kerja Sektor ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Angkatan kerja yang besar dengan kualitas yang baik mampu menjadi modal yang bagus bagi pembangunan ekonomi daerah. Namun sebaliknya kualitas tenaga kerja yang rendah adalah persoalan penting yang harus dihadapi. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15- 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dalam konteks Kabupaten Banjar, kondisi ketenagakerjaan ditentukan dalam dua indikator, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja. RPJMD Kabupaten Banjar | 75 Gambar 2. 17 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2016 (%) Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2016, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif bekerja dan mencari pekerjaan. TPAK didapat dengan membandingkan angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kabupaten Banjar mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, capaian TPAK Kabupaten Banjar lebih rendah dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Barito Kuala. Capaian tersebut mengindikasikan masih diperlukannya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor ekonomi potensial. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya kapasitas dan kompetensi pencari kerja, kurangnya keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pendidikan vokasi, dan fasilitasi penyediaan lapangan kerja belum optimal. Tingkat kesempatan kerja (TKK) juga menjadi salah satu indikator penting sektor ketenagakerjaan. TKK merupakan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan peluang seseorang dalam angkatan 76 | Tahun 2016 - 2021 kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Gambar 2. 18 Grafik Tingkat kesempatan kerja Tahun 2012-2015 (%) Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2016, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016 TKK Kabupaten Banjar mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, capaian TKK Kabupaten Banjar lebih rendah dibandingkan dengan TKK Kabupaten Barito Kuala. Capaian tersebut mengindikasikan masih diperlukannya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor ekonomi potensial. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: perlindungan dan advokasi kepentingan tenaga kerja belum optimal, fasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial belum optimal, kurangnya kerjasama dengan penyedia lapangan kerja, dan kurangnya Pelaksanaan bursa kerja. 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator berdayanya masyarakat di suatu daerah, Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu dikembangkan sebagai daya ungkit peningkatan pemberdayaan perempuan. Tingkat keberdayaan perempuan di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks RPJMD Kabupaten Banjar | 77 Pemberdayaan Gender (IDG). Gambar 2. 19 Grafik Indeks Pembangunan Gender 2012-2015 (%) Sumber: BPS Pusat 2012-2016 IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian IPG mengalami tren peningkatan. Capaian IPG Kabupaten Banjar sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kabupaten Banjar sudah optimal. Peningkatan IPG tersebut disebabkan adanya pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar juga mempertimbangkan indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. 78 | Tahun 2016 - 2021 Gambar 2. 20 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender 2012-2015 (%) Sumber: BPS Pusat 2012-2015 Capaian IDG Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian IDG Kabupaten Banjar sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya. Namun, nilai IDG Kabupaten Banjar belum mencapai 100 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kabupaten Banjar masih belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya kualitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi, belum optimalnya kapasitas SDM perempuan, belum optimalnya kecakapan hidup perempuan, belum optimalnya pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak, belum optimalnya kelembagaan Kabupaten Layak Anak, dan kurangnya koordinasi antara masyarakat, dunia usaha, dan media. 2.3.2.3. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan urusan wajib dalam pembangunan daerah. Pada umumnya urusan ini dinilai dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) untuk melihat kualitas air, udara, tanah, tutupan lahan dan kesehatan lingkungan masyarakat. RPJMD Kabupaten Banjar | 79 Kenyamanan tinggal di suatu wilayah ditentukan dengan kondisi lingkungan hidup yang mendukung, salah satunya adalah faktor kebersihan suatu daerah menjadi faktor paling penting. Berikut adalah data tentang lingkungan hidup di Kabupaten Banjar. Tabel 2. 23 Penanganan Sampah di Kabupaten Banjar Tahun 2012-2015 No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1 Persentase penanganan sampah 18,3 20,54 25 26,55 2 Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut setiap hari 71,13 64,23 59,45 52,93 Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (sebelum diPerubahan) Kondisi persampahan di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dalam hal penanganannya. Pada periode 2012 - 2015, persentase penanganan sampah di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan sebesar 8,25%. Kondisi persampahan di Kabupaten Banjar sudah cukup tertangani. Peningkatan penanganan sampah juga dibuktikan dengan keberadaan sampah yang belum terangkut semakin berkurang. Total keseluruhan sampah yang belum terangkut di Kabupaten Banjar adalah 266.943 ton per hari, dari total sampah yang dihasilkan 406.018 ton per hari. Pada periode 2012-2015 keberadaan sampah yang belum diangkut menurun sebesar 18,2%. Guna meningkatkan kualitas air, maka diperlukan peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan air. Upaya tersebut harus didukung oleh optimalisasi pemantauan sumber pencemar institusi dan non-institusi, optimalisasi pengelolaan laboratorium lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan air. Kualitas udara dapat ditingkatkan dengan penurunan polusi akibat kebakaran hutan dan lahan. Sinergitas antar berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menjalankan upaya ini. Kualitas tutupan lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) dapat ditingkatkan dengan optimalisasi lahan kritis dan peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada tahun 2018 Kabupaten Banjar memiliki 28530 m2 daerah 80 | Tahun 2016 - 2021 jalur hijau. Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam harus dijalankan untuk melindungi kualitas SDA. Persoalan lingkungan lain yang harus diperhatikan adalah tingginya potensi pencemaran akibat sampah. Permasalahan ini disebabkan oleh volume sampah yang tidak terkelola dengan baik. Intervensi yang harus dilakukan adalah optimalisasi upaya pengurangan volume sampah dan penanganan sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang didukung oleh pengelolaan dan pemeliharaan prasarana TPA dan pengembangan bank sampah. 2.3.2.4. Pangan Ketahanan pangan terkait langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat dan laju inflasi di bidang ekonomi. Ketahanan pangan terdiri dari dimensi ketersediaan pangan utama, distribusi atau akses pangan dan keanekaragaman konsumsi pangan. Ketahanan pangan dinilai dengan indikator makro indeks ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Banjar relatif baik, jika diperbandingkan dengan daerah lain. Faktor yang perlu diperhatikan adalah akses atau distribusi pangan ke berbagai kecamatan atau desa dan keanekaragaman konsumsi pangan. Capaian kondisi ketahanan pangan Kabupaten Banjar dapat ditunjukkan melalui ketersediaan pangan utama sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 81 Tabel 2. 24 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Kabupaten Banjar 2011-2017 No. TAHUN PRODUKSI PADI PRODUKSI BERAS KETERSEDIAAN BERAS JUMLAH PENDUDUK KEBUTUHAN BERAS PERIMBANGAN RASIO (Ton) (Ton) (Ton) ( Jiwa ) (Ton) (Ton) 1 2010 240,478 139,862 135,205 506,839 70,527 64,678 1.92 2 2011 244,806 142,379 137,638 516,663 71,894 65,744 1.91 3 2012 284,829 165,724 160,206 527,997 73,471 86,735 2.18 4 2013 285,755 166,195 160,661 530,893 73,874 86,186 2.17 5 2014 263,942 153,509 148,397 534,699 74,404 72,505 1.99 6 2015 263,941 165,597 160,084 536,371 74,637 83,772 2.14 7 2016 261,269 163,914 158,457 540,582 75,223 80,339 2.11 8 2017 261,269 163,914 158,457 542,204 75,448 80,458 2.10 RATA-RATA 263,286 157,637 152,388 529,531 73,685 77,552 2.07 Ketersediaan pangan utama Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2010 hingga 2017. Data tersebut berbanding terbalik dengan data jumlah penduduk yang semakin naik. Fluktuasi produksi padi dan kurangnya pengembangan diversifikasi pangan non-beras menjadi salah satu faktor penyebab persoalan ini. Intervensi yang harus dijalankan ke depan harus dijalankan dengan peningkatan produksi padi yang didukung oleh pengembangan pangan lokal non-beras. 82 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 25 Ketersediaan Pangan Utama Berdasarkan Nilai Gizi Kabupaten Banjar Tahun 2011-2017 INDIKATOR TAHUN (Satuan) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tersedianya Pangan berdasarkan nilai Gizi Orang per Hari : Ketersediaan Energi K.Kal/Kap/hr *Target Nasional= (2400 K.Kal/Kap/hr) 4,046 3,990 3,735 3,627 3,577 3,667 3,558 Ketersediaan Protein Gr/Kap/hr *Target Nasional = (63 Gr/Kap/hr) 109.97 106.4 101 100.5 98.67 94.58 91.78 Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan (Energi) 1.88 1.86 1.74 1.69 1.66 1.71 1.65 Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan (Protein) 1.93 1.87 1.77 1.76 1.73 1.66 1.61 % Ketersediaan pangan 191% 186% 175% 172% 170% 168% 163% Ketersediaan energi menunjukkan tren yang semakin menurun dari tahun 2011 hingga 2017. Penurunan ini juga terjadi pada ketersediaan protein per hari. Diversifikasi konsumsi pangan harus segera dijalankan untuk mengatasi persoalan ini. Dukungan dari berbagai stakeholders untuk meningkatkan produksi tanaman pangan menjadi alternatif utama yang harus dijalankan secarahberkesinambungan. RPJMD Kabupaten Banjar | 83 2.3.2.5. Perhubungan Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Banjar masih belum optimal. Hal tersebut terindikasi dari ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lambatnya rehabilitasi prasarana perhubungan terbangun. Selain itu, ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas belum memadai. Salah satu indikasinya adalah banyak ruas jalan yang belum memiliki sarana rambu-rambu lalu-lintas yang memadai. Meskipun ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan masih belum optimal, namun penyediaan layanan moda transportasi terus ditingkatkan setiap tahunnya. Jumlah angkutan di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode 2015 - 2016, awalnya hanya ada 292 angkutan di 11 trayek pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 630 angkutan di 15 trayek. Hal ini menunjukkan kemajuan yang positif, diharapkan dengan banyaknya armada angkutan menjadikan masyarakat lebih memilih angkutan umum, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meminimalisir kemacetan. Tabel 2. 26 Nama Trayek dan Jumlah Angkutan di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2016 Trayek 2015 2016 2017 Martapura – Simpang Tiga Liang Anggang 170 215 180 Martapura – Cempaka 2 2 2 Martapura – Riam Kanan 22 50 28 Martapura – Simpang Tiga Mataraman 40 142 33 Martapura – Sungai Tabuk Lok Baintan 11 35 9 Martapura – Kelampayan 3 17 1 Martapura – Pengaron 17 54 22 Martapura – Kahelaan 10 25 7 Martapura – Dalam Pagar - 45 - Martapura – Tungkep 12 3 10 Martapura – Pulau Nyiur 2 15 1 84 | Tahun 2016 - 2021 Martapura – Karang Intan - 2 - Martapura – Galam Rabah - 25 - Martapura – Kalampayan Hilir - 2 - Martapura – Aluh-aluh 3 25 2 Jumlah 292 630 295 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2015-2016 Peningkatan ketersediaan moda transportasi harus diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian berkala. Hal tersebut dilakukan agar moda transportasi yang beroperasi dapat memenuhi standar keselamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kelayakan moda angkutan harus dilakukan secara komprehensif dan berkala. 2.3.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian penduduk merupakan usaha untuk mempengaruhi pola perkembangbiakan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah pada bidang kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perihal kependudukan yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Manfaat dari laju pertumbuhan penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu. Tabel 2. 27 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2010-2016 Kabupaten Banjar 1,68 Kabupaten Barito Koala 1,45 Provinsi Kalimantan Selatan 1,79 Nasional NA Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016 Capaian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjar mencapai 1,68 persen. Capaian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan RPJMD Kabupaten Banjar | 85 Selatan. Capaian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar dapat disebabkan beberapa faktor yaitu belum optimalnya akses pelayanan program Keluarga Berencana (KB), kurangnya jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon), belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga), belum optimalnya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi, dan belum optimalnya kapasitas keluarga melalui kelompok Bina ketahanan dan Kesejahteraan keluarga. 2.3.2.7. Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Banjar turut mengembangkan layanan bidang komunikasi dan informatika. Pada konteks ini, keberadaan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika dinilai sangat penting. Gambaran kondisi komunikasi dan informatika di Kabupaten Banjar dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: sarana dan prasarana seperti radio, TV, media center, fasilitas pelayanan pos dan giro, persentase penduduk yang menggunakan komputer, presentase rumah tangga yang memiliki Telepon seluler (HP), dan presentase rumah tangga yang menggunakan internet. Tabel 2. 28 Jumlah sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2015 No Uraian Jumlah 1 Media center 1 Lokasi 2 Studio Intan TV 1 Lokasi 3 Studio Radio Penyiaran 1 Lokasi Sumber: Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tahun 2016-2021 Sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian seperti media center, studio intan TV, dan Studio Radio Penyiaran sangat penting. Media center digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan informasi dan internet gratis kepada masyarakat. Studio radio digunakan untuk menyiarkan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat baik melalui siaran langsung dan pengembangan radio streaming. Sementara studio TV digunakan untuk menyebarkan informasi melalui Channel Youtube. Ketiga media ini 86 | Tahun 2016 - 2021 dapat digunakan sebagai instrumen dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar. Tabel 2. 29 Fasilitas Pelayanan Pos dan Giro Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2015 (unit) Kecamatan Kantor Pos Kantor Pos Pembantu Rumah Pos Pos Keliling Desa Jumlah Aluh-Aluh 1 - - - 1 Beruntung Baru - - - - - Gambut 1 - - - 1 Kertak Hanyar 1 - - - 1 Tatah Makmur - - - - - Sungai Tabuk 1 - - - 1 Martapura 1 - - - 1 Martapura Timur - - - - - Martapura Barat - - - - - Astambul - - - - - Karang Intan 1 - - - 1 Aranio - - - - - Sungai Pinang - - - - - Paramasan - - - - - Pengaron 1 - - - 1 Sambung Makmur - - - - - Mataraman 1 - - - 1 Simpang Empat 1 - - - 1 Telaga Bauntung - - - - - Jumlah 9 - - - 9 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2015 Perkembangan fasilitas pelayanan pos dan giro di Kabupaten Banjar terbilang cukup minim. Capaian tersebut dinilai belum proporsional dengan jumlah kecamatan dan warga di Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan layanan pos dan giro di Kabupaten Banjar belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena masyarakat Kabupaten Banjar lebih banyak menggunakan handphone. RPJMD Kabupaten Banjar | 87 Salah satu indikator penting urusan komunikasi dan informatika adalah penggunaan komputer. Komputer mengambil peranan penting dalam perkembangan teknologi. Perangkat komputasi mampu menghasilkan produk-produk digital yang semakin berkembang dengan kinerja lebih efisien dan efektif. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian persentase penduduk yang menggunakan komputer ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2. 30 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Komputer Dalam Tiga Bulan Terakhir Tahun 2015-2017 (%) No Wilayah Tahun 2015 2016 2017 1 Kabupaten Banjar 13,52 14.71 13,70 2 Kabupaten Barito Kuala 11,07 14,23 13,22 3 Provinsi Kalimantan Selatan 15,66 17,03 17,97 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017 Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar yang menggunakan komputer mengalami tren yang fluktuatif. Capaian Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar mengalami rendahnya persentase penduduk yang menggunakan komputer. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Salah satu alat yang biasa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh adalah telepon seluler atau handphone. Telepon seluler dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru, mempermudah dalam menyelesaikan suatu perkerjaan, dan hiburan. Saat ini, sebagian besar rumah tangga memiliki telepon seluler. Pada konteks Kabupaten Banjar, kondisi persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler ditampilkan dalam tabel berikut: 88 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 31 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir Tahun 2015-2017 (%) No Uraian Tahun 2015 2016 2017 1 Kabupaten Banjar 60,37 61.06 63.34 2 Kabupaten Barito Kuala 54,40 57,31 54,05 3 Provinsi Kalimantan Selatan 62,74 63,97 65,42 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2017 Kondisi rumah tangga yang memiliki telepon seluler di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Capaian Kabupaten Banjar masih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan penggunaan telepon seluler di Kabupaten Banjar masih rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Saat ini, internet sudah menjadi hal yang umum di lingkungan masyarakat umum. Segala sesuatu dapat diakses melalui internet. Internet telah menjadi media baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Hal tersebut mempengaruhi perubahan budaya masyarakat karena perkembangan pola pikir, dan lingkungan. Media online kini sangat membantu kegiatan individu dan rumah tangga. Pada konteks Kabupaten Banjar, kondisi persentase rumah tangga yang mengakses internet ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2. 32 Persentase anggota Rumah Tangga yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Tahun 2015-2017 No Wilayah Tahun 2015 2016 2017 1 Kabupaten Banjar 23,58 25.02 29.23 2 Kabupaten Barito Kuala 19,17 19,17 21,11 3 Provinsi Kalimantan Selatan 23,35 27,05 31,37 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2017 Perkembangan penggunaan internet di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Capaian Kabupaten Banjar masih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan RPJMD Kabupaten Banjar | 89 Selatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan penggunaan internet di Kabupaten Banjar belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor belum meluasnya jaringan sinyal internet hingga ke daerah pedalaman. Persoalan lain yang tak kalah penting yaitu berkaitan dengan belum optimalnya keterbukaan informasi. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik karena belum optimalnya pengembangan teknologi dan informasi. Selain itu, belum optimalnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik karena belum optimal cakupan pelayanan pembangunan melalui media massa. 2.3.2.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan yang sangat penting berkaitan dengan kualitas pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat bermukim di daerah-daerah pedesaan. Oleh karena itu, perhatian terhadap pembangunan desa dan masyarakatnya sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gambr 2. 21 Grafik Status Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2017 Status desa di Kabupaten Banjar menunjukkan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah desa dengan status cepat berkembang sebanyak 239 desa, diikuti oleh desa lambat berkembang sebanyak 22 desa, dan desa berkembang sebanyak 16 desa. 90 | Tahun 2016 - 2021 Meskipun demikian, persentase desa yang berstatus swasembada masih rendah (lihat grafik 2.24). Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dilihat dari masih rendahnya perencanaan pembangunan desa, masih rendahnya keberdayaan ekonomi masyarakat, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Selain itu, penyebab lain juga terkait dengan masih rendahnya kapasitas aparatur desa yang dapat dilihat dari belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan desa dan belum optimalnya kapasitas pengelolaan aset desa. Gambar 2. 22 Grafik Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Diklat di Banjar Tahun 2011 – 2015 Sumber: RPJMD Kab. Banjar 2016-2021 (sebelum diPerubahan) Pada tahun 2011 hingga 2014 jumlah aparatur desa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 375 aparatur desa dari sebelumnya hanya 110 aparatur desa. Berbeda halnya pada tahun 2015, jumlah aparatur desa yang mengikuti diklat mengalami penurunan yaitu hanya sebanyak 400 aparatur desa dari sebelumnya 420 aparatur desa pada tahun 2014. Penurunan ini tentu saja mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kapasitas aparatur desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat dilihat dari jumlah BUMDes yang di bangun. Saat ini, jumlah BUMDes di Kabupaten Banjar sebanyak 98 unit. BUMDes tersebut dapat dijadikan RPJMD Kabupaten Banjar | 91 instrument untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang responsif terhadap pengembangan BUMDes tersebut agar meningkatkan perekonomian desa. 2.3.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) menjadi kunci bagi pemerataan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Koperasi mampu menjadi lembaga simpan-pinjam yang baik bagi masyarakat untuk menopang usaha kecil dan menengah yang dijalankan. Selain itu, koperasi juga mampu membantu kegiatan produksi dan konsumsi dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga laju inflasi yang besar akibat tingginya harga barang dari luar daerah bisa ditekan. Pada level indikator, persentase koperasi aktif merupakan indikator yang sering digunakan untuk menilai kesehatan koperasi di berbagai daerah. Pada konteks UKM, data tentang jumlah UKM digunakan untuk menilai kesehatan pertumbuhan ekonomi mikro daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang baik pada umumnya diikuti oleh semakin besarnya jumlah usaha masyarakat di berbagai sektor, baik dalam skala mikro, kecil atau menengah. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian jumlah koperasi dan UKM disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 33 Persentase Koperasi Aktif dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 1 Persentase Koperasi aktif 55 58 60,26 61,47 NA 2 Persentase usaha mikro dan kecil NA NA NA 98 98 3 Jumlah KUKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah 4 6 6 8 NA Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2016 92 | Tahun 2016 - 2021 Persentase koperasi aktif dan persentase UKM di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 154 koperasi aktif dengan total keseluruhan SHU mencapai Rp. 9.556.475.353,-. Besarnya total SHU dan jumlah koperasi aktif mengindikasikan bahwa kualitas manajerial dan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan UKM di Kabupaten Banjar sudah optimal. UKM di Kabupaten Banjar didominasi oleh peningkatan usaha kecil. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatan jiwa wirausaha masyarakat di berbagai sektor potensial. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha juga perlu diberikan kepada masyarakat asli Kabupaten Banjar melalui kerjasama yang baik dengan pendatang dan berbagai pihak terkait. Berikut adalah data tentang jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banjar: RPJMD Kabupaten Banjar | 93 Tabel 2. 34 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar Tahun 2017 No NAMA KECAMATAN JUMLAH UMK KLASIFIKASI DAGANG PERTANIAN/ PERIKANAN/ PETERNAKAN INDUSTRI PENGOLAHA N AGRIBISNIS TI FASHION/ RIAS JASA OTOMOTIF LAIN-LAIN KECIL MIKRO KECIL MIKRO KE CI L MIKRO KECI L MIK RO KECI L MIK RO KECI L MIK RO KECI L MIK RO KECI L MIK RO KECI L MIK RO KECIL MIKRO 1 GAMBUT 1.460 25 1.435 18 435 1 826 2 5 1 0 1 0 1 5 1 124 0 33 0 7 2 SUNGAI TABUK 3.000 7 2.993 4 568 1 2.078 0 0 0 0 0 0 1 36 0 16 1 35 0 260 3 ALUH ALUH 4.762 31 4.731 8 93 22 4.566 0 2 0 0 0 0 0 9 1 0 0 36 0 25 4 KARANG INTAN 1.043 9 1.034 7 496 2 329 0 3 0 0 0 0 0 28 0 16 0 16 0 146 5 ASTAMBUL 2.025 2 2.023 2 622 0 1.226 0 1 0 0 0 0 0 23 0 7 0 0 0 144 6 SIMPANG EMPAT 2.304 5 2.299 1 38 1 2.258 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 7 SUNGAI PINANG 1.635 1 1.634 0 75 1 1.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 KERTAK HANYAR 1.018 30 988 21 385 0 346 7 0 0 0 0 0 0 33 2 37 0 42 0 145 9 PENGARON 2.341 3 2.338 3 162 0 2.154 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 13 10 MARTAPURA 2.002 34 1.968 28 1.228 1 39 0 6 0 0 0 0 1 112 2 37 2 67 0 479 11 ARANIO 1.572 10 1.562 0 35 10 1.516 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 12 MATARAMAN 1.625 11 1.614 8 199 2 1.332 0 2 0 0 0 0 1 5 0 4 0 21 0 51 13 BERUNTUNG BARU 2.109 0 2.109 0 114 0 1.970 0 2 0 0 0 0 0 7 0 4 0 1 0 11 14 MARTAPURA BARAT 1.916 18 1.898 6 273 8 1.514 0 0 2 0 0 0 1 9 1 0 0 16 0 86 94 | Tahun 2016 - 2021 15 MARTAPURA TIMUR 1.071 4 1.067 3 658 1 97 0 97 0 0 0 0 0 57 0 16 0 20 0 122 16 SAMBUNG MAKMUR 1.602 15 1.587 0 33 15 1.527 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 17 17 PARAMASAN 1.837 0 1.837 0 37 0 1.790 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 18 TELAGA BAUNTUNG 773 1 772 1 12 0 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 19 TATAH MAKMUR 1.218 2 1.216 0 66 1 1.096 0 1 0 0 0 0 0 12 1 4 0 4 0 33 TOTAL 35.313 208 35.105 110 5.529 66 26.980 10 121 3 0 1 0 5 342 10 271 3 304 0 1.558 RPJMD Kabupaten Banjar | 95 Guna mendukung kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka dua faktor utama yang harus diperhatikan adalah kapasitas manajerial Usaha Mikro dan penguatan kelembagaan koperasi. Kapasitas manajerial usaha mikro dipengaruhi oleh kapasitas manajemen usaha dan keuangan UKM, akses bantuan permodalan UKM, kualitas tenaga pendamping pengembangan UKM, sarana dan prasarana pemasaran UKM. Sementara itu, kualitas kelembagaan koperasi dipengaruhi oleh kapasitas SDM pengelola koperasi, kapasitas manajemen usaha koperasi, kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi dan pengawasan dan penilaian kelembagaan koperasi. 2.3.2.10. Penanaman modal Aspek penanaman modal turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal menjadi pendorong utama bagi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik dari berbagai sektor pembangunan potensial (tambang dan non-tambang). Pada konteks sektor non-tambang, penanaman modal sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan PDRB di sektor pertanian dan turunannya. Nilai investasi menjadi salah satu indikator penanaman modal suatu daerah. Nilai investasi yang besar di berbagai sektor potensial, khususnya di sektor non-tambang dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Nilai investasi dapat dikategorikan menjadi dua (2) macam, yaitu: Penerimaan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penerimaan Modal Asing (PMA). Capaian nilai investasi Kabupaten Banjar ditampilkan dalam tabel berikut: 96 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 35 Realisasi investasi PMDN dan PMA Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 1 Realisasi investasi PMDN (juta rupiah) NA NA 12.808,85 2.606,98 0 Tenaga kerja (ribu) 1.505 NA 5 142 0 2 Realisasi investasi PMA (ribu US$) NA 10.355,20 1.358,14 169.947,10 1.505,8 Tenaga kerja (ribu) NA 1.740 201 331 5 Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2013-2017 Nilai investasi PMDN Kabupaten Banjar mengalami tren penurunan. Nilai PMDN terbesar Kabupaten Banjar terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 12.808,85 juta rupiah. Nilai investasi yang besar juga diikuti dari PMA terbesar terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 169.947,1 ribu US$. Kenaikan realisasi jumlah PMDN dan PMA di Kabupaten Banjar tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan iklim investasi, kerjasama dan promosi investasi menunjukkan kinerja yang signifikan. Guna meningkatkan realisasi nilai investasi, dua faktor utama yang harus diperhatikan adalah kondusifitas iklim dan promosi investasi. Kondusifitas iklim investasi terkait dengan kualitas kelembagaan dan perizinan, sedangkan promosi investasi dipengaruhi oleh koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan kerjasama, promosi dan perizinan. Hingga saat ini terdapat 49 izin pertambangan di Kabupaten Banjar. Pertambangan memang menjadi faktor penyumbang PDRB terbesar di wilayah Kalimantan, namun sudah tidak dapat dijadikan tumpuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. 2.3.2.11. Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Banjar memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan aspek kepemudaan dan olahraga, mengingat saat ini demografi penduduk didominasi oleh pemuda (usia angkatan kerja). Membangun kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya memajukan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Banjar. Kondisi pembangunan sektor RPJMD Kabupaten Banjar | 97 kepemudaan dan olahraga dapat ditinjau dari ketersediaan sarana prasarana olahraga. Tabel 2. 36 Sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Banjar 2012-2015 No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah fasilitas olah raga 36 39 43 47 2 Jumlah kegiatan olahraga 0 0 0 0 3 Jumlah wirausahawan muda 5 6 8 9 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2015 Pada tahun 2015, Kabupaten Banjar memiliki 47 fasilitas olahraga. Capaian tersebut berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Banjar telah bertambah menjadi 126 fasilitas olahraga pada tahun 2018. Beberapa cabang olahraga yang menjadi olahraga unggulan di Kabupaten Banjar diantaranya adalah: judo, volly pasir, karate, panahan, taekwondo, dayung, gulat, silat, renang, dan senam. Jumlah tersebut dinilai masih belum seimbang proporsinya seiring jumlah penduduk Kabupaten Banjar yang semakin bertambah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga Kabupaten Banjar belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan beberapa faktor yaitu: rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga, belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, kurangnya aktivitas fisik massal, belum optimalnya sarana dan prasana olahraga, belum optimalnya kuantitas sarana dan prasarana olahraga, belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, belum optimalnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan belum optimalnya kapasitas pemuda. 2.3.2.12. Statistik Urusan statistik merupakan salah satu urusan yang paling penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banjar. Urusan ini memainkan peran dalam 98 | Tahun 2016 - 2021 penyediaan data bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholders yang berkepentingan. Ketersediaan data yang memadai akan memudahkan para pengambil kebijakan dalam menentukan perkembangan daerah secara benar. Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Banjar sudah berjalan optimal. Saat ini, data mengenai kabupaten dalam angka dan buku PDRB sudah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Meskipun demikian, diperlukan pengembagan urusan statistik secara memadai karena masih ada beberapa data yang tidak dapat diakses seperti data kabupaten dalam angka tahun 2013. 2.3.2.13. Perpustakaan Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib. Penyelenggaraan perpustakaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional yang merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, guna menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian sektor perpustakaan dan persebarannya ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2. 37 Perpustakaan desa/kelurahan per kecamatan di Kabupaten Banjar 2018 Kecamatan Jumlah Martapura Kota 18 Martapura Timur 7 Martapura Barat 8 Mataraman 8 Astambul 5 Karang Intan 8 RPJMD Kabupaten Banjar | 99 Gambut 4 Ketak Hanyar 4 Aluh-aluh 2 Tatah Makmur 1 Sungai tabuk 4 Sungai Pinang 1 Telaga Bauntung 1 Sambung Makmur 1 Simpang Empat 2 Pengaron 1 Aranio 2 Beruntung Baru 2 Peramasan 1 Jumlah perpustakaan (seluruh Kecamatan) 80 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2018 Kecamatan yang memiliki jumlah perpustakaan terbanyak adalah Kota Martapura. Sementara itu, kecamatan yang hanya memiliki satu (1) perpuskaan desa/kelurahan diantaranya: Kecamatan Tatah Makmur, Sungai Pinang, Telaga Bauntung, Sambung Makmur, Pengaron, dan Peramasan. Tabel 2. 38 Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Banjar 2012-2015 No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (jiwa) 7.400 8.250 11.012 12.382 2 Rasio Perpustakaan per satuan penduduk (persen) 0,10 0,10 0,05 0,08 3 Jumlah anggota per tahun (jiwa) 244 250 936 2081 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2015 Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Banjar mengalami tren fluktuatif. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami 100 | Tahun 2016 - 2021 peningkatan sebesar 40,24 persen. Jumlah tersebut turut mempengaruhi peningkatan jumlah anggota perpustakaan sebesar 88,27 persen. Namun, pencapaian Kabupaten Banjar tersebut dinilai belum optimal karena rasio perpustakaan per satuan penduduk mengalami tren penurunan. Pada tahun 2015, rasio perpustakaan per satuan penduduk mencapai 0,08 persen. Capaian Kabupaten Banjar tersebut mengindikasikan perkembangan perpustakaan masih rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat, kurangnya jangkauan pelayanan perpustakaan, dan belum optimalnya kapasitas pengelola perpustakaan. 2.3.2.14. Pertanahan Urusan pertanahan merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Saat ini, banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan bidang pertanahan terutama menyangkut sengketa pertanahan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan maupun memfasilitasi persoalan-persoalan pertanahan. Dalam konteks pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Banjar masih sering muncul kasus sengketa tanah baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Persoalan ini terjadi disebabkan karena belum optimalnya tertib administrasi pertanahan karena belum optimalnya sistem pertanahan, belum optimalnya penataan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pertanahan, belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan, dan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan belum berjalan optimal. 2.3.2.15. Kearsipan Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaran pemerintahan daerah. Tujuan dimunculkan urusan ini sebagai upaya arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman. Oleh karena itu, pemerintah daerah RPJMD Kabupaten Banjar | 101 dituntut untuk memastikan arsip-arsip daerah dapat ditata secara baik. Gambar 2. 23 Grafik Jumlah SKPD yang Arsipnya sudah Tertata di Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015 Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (sebelum Perubahan) Jumlah SKPD yang telah menata arsipnya cenderung stagnan. Pada tahun 2011 hingga 2012, jumlah SKPD yang tertata arsipnya mencapai 26 persen dari jumlah total SKPD (47 SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kearsipan Kabupaten Banjar masih rendah. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah, optimalnya kemampuan identifikasi arsip daerah yang urgent, kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip daerah, belum optimalnya perangkat daerah yang menyusun arsip secara baku, dan belum optimalnya pengelola kearsipan. 2.3.2.16. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan yang sangat penting. Urusan ini berkaitan dengan hak-hak warganegara dalam pemenuhan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan setiap warga negara memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. 102 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 39 Jumlah Penduduk Memiliki KTP Elektronik di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2017 Tahun 2016 Tahun 2017 Jumlah Wajib KTP el (Jiwa) Jumlah Penduduk yang sudah cetak KTP-el (Jiwa) Jumlah Wajib KTP el (Jiwa) Jumlah Penduduk yang sudah cetak KTP-el (Jiwa) 386.307 283.986 397.069 294.586 Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang sudah mencetak KTP sebesar 73.5 persen (283.986 jiwa) meningkat menjadi 74.1 persen (294.586 jiwa) pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang telah mencetak KTP semakin meningkat. Meskipun demikian, hal ini belum dikatakan optimal karena hanya meningkat kurang lebih sebesar 0,6 persen. Tabel 2. 40 Jumlah Penduduk Memiliki KTP Elektronik di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2017 Tahun 2016 Tahun 2017 Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran (Jiwa) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran (Jiwa) 540.582 113.123 543.799 115.448 Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 20,9 persen (113.123 jiwa) meningkat menjadi 21.2 persen (115.448 jiwa) pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran semakin meningkat. Meskipun demikian, hal ini belum dikatakan optimal karena masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, yaitu sekitar 79 persen. Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banjar terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kependudukan belum berjalan optimal karena jangkauan layanan kependudukan belum optimal bagi seluruh masyarakat, masih rendahnya kapasitas araratur pelayanan kependudukan, dan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan belum memadai. RPJMD Kabupaten Banjar | 103 2.3.3. Urusan Pelayanan Pilihan Urusan pilihan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan, kondisi, serta potensi unggulan pada daerah tersebut. Beberapa urusan pilihan dalam dokumen ini adalah: pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Kondisi perkembangan urusan pilihan Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut: 2.3.3.1. Pertanian Kabupaten Banjar memiliki sumber daya alam potensial yang mengarah pada pertanian sebagai sektor strategis pembangunan. Potensi pertanian perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mencapai ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Banjar. Potensi sektor pertanian tersebut meliputi: padi, palawija, tanaman pangan, dan ternak. Gambaran kondisi sektor pertanian dapat ditinjau melalui beberapa indikator, yaitu: produksi dan produktifitas padi, produksi palawija, produksi tanaman pangan, dan cakupan bina kelompok petani. Produksi sektor pertanian bermanfaat untuk menyediakan informasi sektor pertanian yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Adanya capaian produksi padi dan palawija bermanfaat sebagai bahan perencanaan/perumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Selain itu, capaian produksi padi dan palawija dapat dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan sektor pertanian. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian produksi ditampikan dalam tabel berikut: 104 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 41 Produksi Padi (ton) dan Produktifitas Padi (kwintal/hektar) Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Produksi Padi sawah 220.633 253.436 257.555 236.614 235.50 4 Produksi Padi ladang 24.173 31.393 28.200 27.327 25.755 Produktifitas Padi 37,66 39,5 40,48 38,63 38,40 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2011-2016 Perkembangan produksi padi, baik kategori padi ladang maupun padi sawah serta produktifitas padi di Kabupaten Banjar mengalami tren fluktuatif. Tren tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan produksi dan produktifitas padi masih belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan adanya permasalahan aliran dan intensitas keasaman air. Selain itu, budaya petani membakar lahan pertanian ketika memasuki musim panen atau ketika membersihkan lahan dapat memberikan dampak negatif dan kerugian kepada masyarakat. Kabupaten Banjar memiliki potensi produksi palawija. Potensi tersebut adalah tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Capaian produksi palawija Kabupaten Banjar ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2. 42 Produksi Palawija Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015 (ton) Jenis Tanaman 2011 2012 2013 2014 2015 Jagung 894 2.346 1.977 3.225 1.971 Kedelai 134 5 1 269 1.377 Kacang Tanah 5.385 5.526 5.637 5.093 4.662 Kacang Hijau 24 34 72 110 5.545 Ubi Kayu 2.802 3.660 3.049 3.781 5.545 Ubi Jalar 445 365 235 732 1.307 Sumber: Statistik Pembangunan Kabupaten Banjar 2011-2015 RPJMD Kabupaten Banjar | 105 Produksi palawija di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, produksi palawija terbesar adalah kacang hijau dan ubi kayu. Pada tahun 2015, produksi palawija terendah adalah ubi jalar. Capaian tersebut mengindikasikan produksi palawija di Kabupaten Banjar sudah optimal. Produksi pertanian juga terkait dengan faktor luas sawah. Berikut adalah data mengenai luas sawah di Kabupaten Banjar: 106 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 43 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan (HA) NO KECAMATAN IRIGASI TADAH HUJAN RAWA PASANG SURUT RAWA LEBAK TOTAL
1. 1.Aluh-Aluh 7.076 7.076
2. 2.Beruntung Baru 5.507 5.507
3. 3.Gambut 1.645 6.807 8.452
4. 4.Kertak Hanyar 2.931.5 2.931,5
5. 5.Tatah Makmur 2.417 2.417
6. 6.Sungai tabuk 2.096 7.513 9.609
7. 7.Martapura 35 263 599.5 897,5
8. 8.Martapura Timur 110 1.407 1.517
9. 9.Martapura Barat 3.213 2.225 5.438
10. 10.Astambul 1.958 2.819 4.777
11. 11.Karang Intan 78 2.280 194 2.552
12. 12.Aranio 5 5
13. 13.Sungai Pinang 110 110 RPJMD Kabupaten Banjar | 107
14. 14.Paramasan 80 80
15. 15.Pengaron 854 854
16. 16.Sambung Makmur 367 367
17. 17.Mataraman 708 1.113 1.821
18. 18.Simpang Empat 4.925.5 4.925,5
19. 19.Telaga Bauntung 75 140 215 Kabupaten Banjar 5.497 13.445.5 32.251.5 8.357.5 59.551,5 Tabel 2. 44 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan (HA) NO KECAMATAN TEGAL/KEBUN LADANG/HUMA SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN
20. 1.Aluh-Aluh 363 - 148
21. 2.Beruntung Baru 246 - -
22. 3.Gambut 100 - 800
23. 4.Kertak Hanyar - - -
24. 5.Tatah Makmur - - 344 108 | Tahun 2016 - 2021
25. 6.Sungai tabuk 17 - 3.466
26. 7.Martapura 118 22,5 192,25
27. 8.Martapura Timur 92 126 -
28. 9.Martapura Barat 534 - 2.995
29. 10.Astambul 9.000 5 412
30. 11.Karang Intan 8.216 2.218 850
31. 12.Aranio 3.021 1.548 8.820
32. 13.Sungai Pinang 2.600 2.500 2.067
33. 14.Paramasan 1.000 3.500 12.500
34. 15.Pengaron 1.914 1.390 3.146
35. 16.Sambung Makmur 2.575 1.380 1.020
36. 17.Mataraman 2.495 220 -
37. 18.Simpang Empat 196 447 890
38. 19.Telaga Bauntung 581 400 348 KABUPATEN BANJAR 33.068 13.756,5 37.998,25 RPJMD Kabupaten Banjar | 109 Kabupaten Banjar memiliki total luas sawah sebesar 59.551,5 HA. Luas sawah terbesar berada di Kecamatan Sungai Tabuk, sedangkan yang terkecil terdapat di Kecamatan Paramasan. Mayoritas sawah berupa ladang rawa pasang surut. Kabupaten Banjar masih memiliki lahan potensial bukan sawah yang sementara belum digunakan sebesar 37.998,25 HA. Potensi lahan yang masih ada dapat digunakan untuk perluasan lahan sawah atau perkebunan untuk meningkatkan produksi pangan, sehingga ketersediaan pangan utama Kabupaten Banjar dapat tercukupi secara berkelanjutan. Kabupaten Banjar juga memiliki sejumlah potensi pada sektor perkebunan. Potensi tersebut berupa tanaman karet, kelapa dalam, sagu, kelapa sawit, kopi, dan aren. Capaian produksi sektor perkebunan Kabupaten Banjar ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2. 45 Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Banjar (Kwintal) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Karet 133.969,4 135.315 161.085,21 159.257 160.128,5 176.610 Kelapa Dalam 23.720.90 233.431 23.733,7 31.013,5 24.976,4 25.040 Sagu 13.663.40 134.093 25.559,25 4.244.05 25.074,4 21.800 Kelapa Sawit 1.861.60 24.154 na 5.433,6 5.436,7 7.690 Kopi 5.241.20 52.252.0 5.916,8 5.923,10 5.933,0 5.241.2 Aren 3.514.00 36.822.0 3.583,08 2.512,30 3 .591,8 3.400 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2011-2016 Perkembangan sektor perkebunan Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2016, produksi sektor perkebunan terbesar di Kabupaten Banjar adalah produksi karet yang mencapai jumlah 176.610 kwintal. Produksi sektor perkebunan terendah adalah produksi aren yang mencapai jumlah 3.400 kwintal. Adanya tren peningkatan mengindikasikan bahwa perkembangan produksi sektor perkebunan di Kabupaten Banjar sudah optimal. Kabupaten Banjar memiliki sejumlah potensi sektor peternakan. Potensi peternakan merupakan salah satu komoditas perdagangan 110 | Tahun 2016 - 2021 yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Setidaknya terdapat tiga kategori sektor peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Banjar, yaitu: ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Tabel 2. 46 Populasi Ternak di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 JENIS TERNAK POPULASI (EKOR) 2011 2012 2013 2014 2015 Ternak Besar Sapi 17.573 Na 16.228 16.645 16.700 Kerbau 3.955 4.333 3.058 3.225 3.231 Kuda 40 26 21 17 43 Ternak Kecil Kambing 10.716 16.647 10.636 11.092 11.124 Domba 0 0 5 10 11 Ternak Unggas Ayam Ras Petelur 365.737 390.647 393.225 397.086 397.200 Ayam Ras Pedaging 13.450.506 14.660.553 15.285.770 15.499.800 15.499.990 Ayam Buras 13.131.841 16.635.913 918.232 1.097.302 1.047.250 Itik 305.963 330.444 355.140 361.940 350.022 Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar Populasi ternak di Kabupaten Banjar terus dikembangkan. Populasi peternakan terbesar per kategori dan mengalami tren peningkatan adalah populasi sapi, kambing, dan ayam populasi peternakan terendah per kategori dan mengalami tren peningkatan adalah kuda, domba, dan itik. Perkembangan tersebut mengindikasikan perkembangan sektor peternakan sudah optimal. Pembinaan kelompok petani turut menjadi indikator penting pada sektor pertanian. Pembinaan kelompok petani bertujuan agar petani mendapatkan kemudahan dalam produksi dan pemasaran produk. Pada tahun 2011-2015, jumlah kelompok petani dan anggota kelompok mengalami tren fluktuatif. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pembinaan kelompok petani di Kabupaten Banjar belum optimal. Kondisi tersebut dapat RPJMD Kabupaten Banjar | 111 disebabkan oleh perpindahan pekerjaan masyarakat Kabupaten Banjar dari sektor pertanian ke sektor perdagangan. Guna mendukung peningkatan kontribusi sub-sektor peternakan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah jumlah kelahiran dan kematian ternak serta optimalisasi pengembagan sentra-sentra produksi dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tepat guna serta mutu olahan dan jaminan keamanan produk olahan asal ternak. 2.3.3.2. Pariwisata Sektor pariwisata Kabupaten Banjar sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian lainnya. Kabupaten Banjar memiliki kekayaan alam dan budaya beragam yang dapat dikembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Pada konteks Kabupaten Banjar, pengembangan kepariwisataan diarahkan kepada pembenahan potensi dan produk wisata yang bernuansa Islam, budaya dan alam. Salah satu pengembangan kepariwisataan adalah mendatangkan jumlah wisatawan. Tabel 2. 47 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Banjar Tahun 2013-2016 Tahun Mancanegara Domestik Jumlah 2013 2 647 1 703 190 1.705.837 2014 2 329 1 999 655 2.001.984 2015 1 576 1 915 839 1.917.415 2016 1 657 5 190 403 5.192.060 Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2013-2016 Jumlah wisatawan di Kabupaten Banjar secara umum mengalami tren fluktuatif. Pada periode 2013 - 2016 kunjungan wisatawan domestik terbesar terjadi pada tahun 2016, sedangkan kunjungan 112 | Tahun 2016 - 2021 wisatawan mancanegara terbesar terjadi pada tahun 2013. Tren fluktuatif tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Banjar mengalami sejumlah tantangan. Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata baik di sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kedua, rendahnya sinergitas antara pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata swasta dalam bekerja sama dengan investor pariwisata. Ketiga, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pariwisata oleh aparatur pemerintah dalam mempromosikan pariwisata. Kunjungan wisatawan sangat terkait dengan pengembangan destinasi wisata. Semakin banyak destinasi wisata yang dikembangkan dapat meningkatkan julah kunjungan wisatawan. Berikut adalah lima destinasi wisata paling diminati wisatawan di Kabupaten Banjar: Tabel 2. 48 Lima Destinasi Wisata Terbaik di Kabupaten Banjar No. Nama Obyek Wisata Jenis Obyek Wisata 1 Bukit Matang Keladan Kecamatan Aranio Alam 2 Pasar Terapung Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Budaya 3 Danau Tamiyang Kecamatan Karang Intan Alam 4 Wisata Belanja Central Permata & Souvenir Cahaya Bumi Selamat Martapura Buatan 5 Makam Kh. M. Zaini Ghani Sekumpul, Martapura Religi Selain lima obyek wisata utama yang paling diminati, Kabupaten Banjar juga memiliki beberapa jumlah obyek wisata potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Berikut adalah jumlah obyek wisata di Kabupaten Banjar secara detil: RPJMD Kabupaten Banjar | 113 Tabel 2. 49 Nama Obyek Wisata Potensial di Kabupaten Banjar No. Nama Obyek Wisata Jenis Obyek Wisata I Kecamatan Aranio 1 Air Terjun Bagugur (Desa Kalaan, Kec. Aranio) Alam 2 Air Terjun Cemara Kahung (Desa Belangian, Kec. Aranio) Alam 3 Air Terjun Lembah Kahung (Desa Belangian, Kec. Aranio) Alam 4 Air Terjun Mandin Atawang (Desa Belangian, Kec. Aranio) Alam 5 Air Terjun Panayar (Desa Artain, Kec. Aranio) Alam 6 Air Terjun Pantan / Air Terjun Mandin (Desa Rantau Bujur, Kec. Aranio) Alam 7 Air Terjun Malinau (Desa Rantau Bujur, Kec. Aranio) Alam 8 Air Terjun Sungai Mihak (Desa Apuai, Kec. Aranio) Alam 9 Air Terjun Sungai Karuh (Desa Rantau Balai, Kec. Aranio) Alam 10 Air Terjun Minanga (Desa Rantau Balai Kec. Aranio) Alam 11 Bendungan Riam Kanan (Desa Aranio, Kec. Aranio) Alam 12 Bukit Batas (Desa Tiwingan Baru, Kec. Aranio) Alam 13 Bukit Lawangan / Bukit Tiwingan (Desa Tiwingan Lama, Kec.Aranio) Alam 14 Bukit Matang Keladan (Desa Tiwingan Lama, Kec.Aranio) Alam 15 Bukit Atawang Riam Kanan, Kecamatan Aranio Alam 16 Sungai Kambang (Desa Tiwingan Lama, Kec.Aranio) Alam 17 Danau Riam Kanan (Desa Aranio, Kec. Aranio) Alam 18 Gunung Batu Riam Kanan (Desa Aranio, Kec. Aranio) Alam 19 Jembatan Kahung (Desa Belangian, Kec. Aranio) Buatan 20 Pulau Pinus II (Desa Tiwingan Baru, Kec. Aranio) Alam 21 Pulau Sirang (Desa Aranio, Kec. Aranio) Alam 114 | Tahun 2016 - 2021 22 Villa Sungai Luar (Kampung Sungai Luar, Desa Aranio, Kec. Aranio) Alam II Kecamatan Astambul 1 Makam Datu Abdullah (Desa Lok Gabang, Kec. Astambul) Religi 2 Makam Datu Kalampayan / Syekh Muhammad Arsyad Al- Banjari (Desa Kalampayan Tengah, Kec. Astambul) Religi 3 Makam Syekh Zainal Ilmi (Desa Kalampayan Tengah, Kec. Astambul) Religi III Kecamatan Beruntung Baru 1 Danau Biru Tambak Padi (Desa Tambak Padi, Kec. Beruntung Baru) Buatan IV Kecamatan Gambut 1 Tugu 17 Mei (Jl. Ahmad Yani KM 17, Kelurahan Kayu Bawang, Kec. Gambut) Sejarah V Kecamatan Karang Intan 1 Bendungan Karang Intan (Desa Mandikapau Barat, Kec. Karang Intan) Alam 2 Benteng Mandiangin (Desa Mandiangin Timur, Kec. Karang Intan) Sejarah 3 Bukit Palawangan (Desa Awang Bangkal Timur, Kec. Karang Intan) Alam 4 Bukit Pematang Kanas / Bukit Damar Gusang (Desa Kiram, Kec. Karang Intan) Alam 5 Bukit Putra Bulu / Bukit Patra Bulu (Desa Awang Bangkal Timur, Kec. Karang Intan) Alam 6 Bumi Perkemahan Awang Bangkal (Desa Awang Bangkal Barat, Kec. Karang Intan) Alam 7 Kolam Renang Peninggalan Belanda (Desa Mandiangin Timur, Kec. Karang Intan) Sejarah 8 Makam Sultan Sulaiman Saidullah (Desa Lihung, Kec. Karang Intan) Religi 9 Prasasti Gunung Pamaton (Desa Kiram, Kec. Karang Intan) Religi 10 Gunung Mawar (Desa Kiram, Kec. Karang Intan) Alam RPJMD Kabupaten Banjar | 115 11 Kiram Park / Villa Paman Birin (Desa Kiram, Kec. Karang Intan) Buatan 12 Rumah Adat Palimasan Kembar (Desa Lihung, Kec. Karang Intan) Budaya 13 Sungai Hanaru (Desa Mandiangin Timur, Kec. Karang Intan) Alam 14 Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin (Desa Mandiangin Timur, Kec. Karang Intan) Petualang 15 Danau Tamiyang (Desa Mandikapau Barat Kec. Karang Intan Alam VI Kecamatan Kertak Hanyar 1 Pusat Kerajinan Sasirangan (Desa Manarap Lama dan Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar) Budaya 2 Waterboom Pesona Modern (Jl. Ahmad Yani KM 11, Kelurahan Simpang Empat, Kec. Kertak Hanyar) Buatan VII Kecamatan Martapura Barat 1 Makam Datu Abulung (Kampung Lok Buntar, Desa Sungai Batang, Kec. Martapura Barat) Religi 2 Makam Datu Rambut Panjang (Kampung Lok Buntar, Desa Sungai Batang, Kec. Martapura Barat) Religi 3 Mesjid Jami Sungai Batang (Desa Sungai Batang, Kec. Martapura Barat) Religi 4 Pusat Kerajinan Emas dan Perak (Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat) Edukasi 5 Pusat Kerajinan Sulaman Sugul (Desa Sungai Rangas Tengah, Kec. Martapura Barat) Edukasi 6 Rumah Adat Balai Bini (Desa Telok Selong Ulu, Kec. Martapura Barat) Budaya 7 Rumah Adat Bubungan Tinggi (Jl. Martapura Lama No. 28, Desa Telok Selong Ulu, Kec. Martapura Barat) Budaya VIII Kecamatan Martapura Kota 1 Agrowisata Kolam Pemancingan Bincau (Desa Bincau, Kec. Martapura Kota) Kuliner 2 Alun-Alun Ratu Zalecha (Jl. Ahmad Yani KM 39, Kec. Martapura Kota) Edukasi 116 | Tahun 2016 - 2021 3 Makam Guru Sekumpul / Muhammad Zaini Abdul Ghani (Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota) Religi 4 Makam Guru Seman Mulia (Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota) Religi 5 Makam Sultan Adam (Kelurahan Jawa, Kec. Martapura Kota) Religi 6 Monumen Adipura Kencana (Jl. Ahmad Yani, Kec. Martapura Kota) Sejarah 7 Mesjid Agung Al-Karomah (Jl. Ahmad Yani KM 39, Desa Cindai Alus, Kec. Martapura Kota) Religi 8 Pasar Intan Martapura (Jl. Ahmad Yani KM 39, Desa Cindai Alus, Kec. Martapura Kota) Belanja 9 Pondok Pesantren Darussalam (Jl. KH Kasful Anwar, Kelurahan Pasayangan, Kec. Martapura Kota) Edukasi 10 Pusat Kerajinan Batu Permata (Kelurahan Pasayangan dan Desa Tunggul Irang, Kec. Martapura Kota) Edukasi 11 Pusat Kerajinan Sulaman Sugul (Desa Tangkas dan Desa Tambak Baru, Kec. Martapura Kota) Edukasi 12 Rumah Adat Cacak Burung (Desa Pasayangan Utara, Kec. Martapura Kota) Budaya 13 Rumah Adat Gajah Manyusu (Desa Pasayangan Selatan, Kec. Martapura Kota) Budaya 14 Rumah Adat Palimbangan (Kelurahan Pasayangan, Kec. Martapura Kota) Budaya 15 Rumah Adat Tadah Alas (Desa Pasayangan Selatan, Kec. Martapura Kota) Budaya 16 Rumah Batu Adat Banjar (Kelurahan Pasayangan, Kec. Martapura Kota) Budaya 17 Taman Cahaya Bumi Selamat (Jl. Ahmad Yani KM 39, Kec. Martapura Kota) Belanja 18 Penggosokan Intan (Jl. A. Yani, Batas Kota Martapura) Edukasi IX Kecamatan Martapura Timur 1 Makam Syekh Kasyful Anwar (Desa Melayu Ilir, Kec. Martapura Timur) Religi 2 Makam Syekh Salim Ma'ruf (Jl. Kertak Hanyar, Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur) Religi RPJMD Kabupaten Banjar | 117 3 Makam Syekh Sya'rani Arif (Desa Melayu Ilir, Kec. Martapura Timur) Religi 4 Pusat Kerajinan Arguci (Desa Pekauman dan Desa Melayu Ilir, Kec. Martapura Timur) Edukasi 5 Pusat Kerajinan Batu Permata (Desa Pekauman, Desa Melayu Ilir, Desa Tambak Anyar, dan Desa Antasan Senor, Kec. Martapura Timur) Edukasi 6 Pusat Kerajinan Emas dan Perak (Desa Dalam Pagar, Desa Keramat, Desa Keramat Baru, dan Desa Pekauman Ulu, Kec. Martapura Timur) Edukasi 7 Pusat Kerajinan Hadrah dan Tarbang (Kec. Martapura Timur) Edukasi 8 Pusat Kerajinan Manik-Manik (Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur) Edukasi 9 Pusat Kerajinan Sulaman Bordir (Kec. Martapura Timur) Edukasi 10 Pusat Kerajinan Sulaman Sugul (Desa Pekauman Ulu dan Desa Antasan Senor, Kec. Martapura Timur) Edukasi 11 Rumah Adat Gajah Manyusu (Kampung Melayu, Desa Mekar, Kec. Maratapura Timur) Budaya 12 Rumah Adat Palimbangan (Desa Dalam Pagar,Kec. Martapura Timur) Budaya 13 Rumah Adat Tadah Alas (Kampung Melayu, Desa Mekar, Kec. Maratapura Timur) Budaya 14 Pusat Pasar Kuliner Kue Tradisinal (Desa Pakauman Ulu, Kec. Martapura Timur) Kuliner 15 Susur sungai Desa Pakauman, Kec. Martapura Timur Budaya X Kecamatan Paramasan 1 Air Terjun Mandin Mangapan (Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan) Alam 2 Air Terjun Mandin Niwak (Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan) Alam 3 Air Terjun Munggu Lahung (Kampung Munggu Lahung, Desa Paramasan Bawah, Kec. Paramasan) Alam 4 Gunung Ambilatau (Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan) Alam 118 | Tahun 2016 - 2021 XI Kecamatan Pengaron 1 Air Terjun Maniapun (Desa Maniapun, Kec. Pengaron) Alam 2 Benteng Oranje Nassau (Desa Benteng, Kec. Pengaron) Sejarah 3 Danau Biru Pengaron (Desa Mangkauk, Kec. Pengaron) Alam 4 Goa Pengaron (Desa Benteng, Kec. Pengaron) Sejarah 5 Gunung Batu (Kampung Sukaramai, Desa Benteng, Kec. Pengaron) Alam 6 Jembatan Pohon (Kampung Lobang Baru, Desa Benteng, Kec. Pengaron) Budaya XII Kecamatan Sambung Makmur 1 Bukit Janar (Desa Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur) Alam XIII Kecamatan Simpang Empat 1 Danau Biru Parta / Danau Biru 3A (Desa Paring Tali, Kec. Simpang Empat) Buatan XIV Kecamatan Sungai Tabuk 1 Gudang Belanda Indrasari (Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk) Sejarah 2 Pasar Terapung Lok Baintan (Desa Lok Baintan Dalam, Kec. Sungai Tabuk) Budaya 3 Musium Monumen ALRI Divisi IV (Desa Paku Alam Kec. Sungai Tabuk) Sejarah XV Kecamatan Sungai Pinang 1 Mandin Pilung (Desa Kalaan, Kec. Sungai Pinang) Alam Pengembangan destinasi harus diikuti dengan optimalisasi pemasaran dan pengembangan kerjasama antar pelaku pariwisata. Pengembangan destinasi dapat dijalankan dengan pengembangan sarana prasarana, kapasitas SDM pelaku wisata dan berbagai hal lainnya. Pengembangan pemasaran pariwisata harus diarahkan pada penggunaan teknologi komunikasi dan informatika. Diperlukan dukungan, kolaborasi dan kerjasama yang baik antar pelaku dan pegiat pariwisata untuk mendukung RPJMD Kabupaten Banjar | 119 berbagai upaya tersebut. 2.3.3.3. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap kemajuan daerah. Sektor ini masuk dalam salah satu urusan pilihan yang perlu diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah. Indikator dalam melihat kemajuan sektor ini adalah kontribusi dan perkembangan PDRB, nilai ekspor barang/jasa, jumlah pedagang, dan sarana/prasarana perdagangan. Gambar 2. 24 Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2016 Kontribusi PDRB sektor perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun di Kabupaten Banjar. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan atau peranan sektor ini terhadap perekonomian daerah berjalan optimal. Namun, tren positif tersebut bertolak belakang dengan laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Pada periode 2012 - 2015, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB dari sektor perdagangan masih belum memadai. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah menurunnya nilai ekspor perdagangan. 120 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 50 Nilai Ekspor Barang dan Jasa Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah nilai ekspor barang dan jasa USD 480.436.107.4 489.414.074.01 217.893.155.21 383.193.062 264.161.309 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2016 Nilai perdagangan atau nilai ekspor barang dan jasa kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada periode 2012 – 2015, nilai ekspor barang dan jasa yang paling tinggi berada pada tahun 2012, yaitu sebesar 489.414.074.01 USD. Nilai ekspor barang dan jasa yang paling rendah berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 217.893.155.21 USD. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Banjar belum berjalan secara optimal. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah menurunya permintaan atas barang dan jasa. Tabel 2. 51 Jumlah Perusahaan Sektor Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2011- 2015 Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan Jumlah 547 556 576 601 625 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2016 Tabel ini menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang terdaftar dan bergerak di sektor usaha perdagangan berkembang dari tahun ke tahun. Tren perkembangan tersebut harus dipertahankan oleh pemerintah Kabupaten banjar. Banyaknya perusahaan yang RPJMD Kabupaten Banjar | 121 bergerak di sektor perdagangan akan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap kemajuan ekonomi daerah. Tabel 2. 52 Sertifikasi Produk dan Sarana Prasarana Perdagangan Indikator Satua n 2011 2012 2013 2014 2015 Peningkatan Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan Buah 543 1.384 2.309 8.265 7.701 Peningkatan Sarana Perdagangan Jumla h 1 1 1 3 6 Penertiban alat ukur unit takar, timbang dan peralatannya Kali 2 3 3 5 10 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2016 Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan selama lima tahun (2011-2015) cenderung menurun. Penurunan tersebut tentu mempunyai dampak negatif bagi konsumen atau masyarakat karena manfaat dari sertifikasi adalah menjamin keamanan dan mutu dari produk yang dihasilkan. Selain itu, juga berdampak pada daya saing dari produk tersebut. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasaran perdagangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tren peningkatan ini harus dipertahankan karena dengan memadainya sarana perdagangan dapat meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Penertiban sarana dan prasarana perdagangan seperti timbangan, unit takar, dan peralatan lainnya tetap diupayakan. Penertiban ini dilakukan di pasar, SPBU, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengurangi potensi kerugian atau kecurangan yang terjadi pada konsumen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa potensi kecurangan dalam transaksi perdagangan ke depan akan berkurang. Guna meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka diperlukan optimalisasi jangkauan perdagangan untuk pasar lokal, regional, nasionl 122 | Tahun 2016 - 2021 maupun internasional. Upaya ini harus didukung oleh strandarisasi ekspor produk-produk perdagangan, peningkatan kualitas SDM pedagang kecil dan menengah, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan akses permodalan bagi pedagang. Upaya lain yang harus dijalankan adalah stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan optimalisasi keseimbangan koefisien harga barang kebutuhan pokok dan penting. 2.3.3.4. Perindustrian Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap peningkatan ekonomi daerah. Sektor ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat misalnya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah, sektor perindustrian dimasukkan ke dalam aspek pelayanan umum yang berkaitan dengan urusan pilihan. Tabel 2. 53 Distribusi Sektor Industri (Industri Pengelolahan) Terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016 Kabupaten Banjar 6.82 6.70 6.73 6.80 7 Kabupaten Barito Kuala 18.46 18.44 18.16 17.64 17.33 Kotabaru 32.53 32.13 32.15 32.51 34.48 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar 2012-2016 Dalam kurun 5 (lima) tahun, kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sektor ini mempunyai sumbangan terhadap perekonomian daerah yang signifikan. Meskipun demikian, distribusi tersebut masih terbilang kecil dibandingkan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Kotabaru. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sektor industri terhadap PDRB RPJMD Kabupaten Banjar | 123 berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Banjar masih rendah. Tabel 2. 54 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Usaha Industri Kecil dan Menengah Unit 6.502 6.939 7.799 8.741 8.978 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010-2016 Distribusi sektor industri terhadap PDRB yang masih rendah di atas, bertolak belakang dengan pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah yang setiap tahun meningkat di Kabupaten Banjar. Dari tahun 2011 hingga 2016, rata-rata pertumbuhan jumlah usaha industri kecil dan menengah sebesar 8,48 persen. Pertumbuhan tersebut perlu dipertahankan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah secara optimal. Tabel 2. 55 Perbandingan Perusahaan Industri Menurut Kelompok Industri Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 Kelompok Industri 2011 2012 2013 2014 2015 Besar 6 5 5 5 5 Sedang 11 13 13 13 13 Kecil 203 208 211 225 229 Rumah Tangga 6.273 6.706 7.570 8.498 8.825 Jumlah 6.493 6.932 7.799 8.741 9.072 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Perusahaan Industri menurut kelompok industri di Kabupaten Banjar masuk dalam kategori kelompok industri kecil dan kelompok industri rumah tangga yang berkembang setiap tahun. Sementara itu, kelompok industri besar dan kelompok industri mengalami pertumbuhan yang stagnan. Saat ini, kelompok industri yang paling banyak adalah kelompok industri 124 | Tahun 2016 - 2021 rumah tangga diikuti kelompok industri kecil, kelompok industri sedang, dan kelompok industri besar. Tabel 2. 56 Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Mendapat Pembinaan Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapat pembinaan teknologi industri Orang 125 135 165 265 265 Unit Usaha industri kecil dan menengah yang menggunakan teknologi industri Unit 15 20 30 46 52 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2011-2015 Jumlah orang di industri kecil dan menengah di Kabupaten Banjar yang mendapat pembinaan teknologi industri mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga 2014. Namun pada 2015 terjadi stagnasi. Unit usaha industri kecil dan menengah yang menggunakan teknologi industri meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang mendapat pembinaan teknologi industri di industri kecil dan menengah masih belum berjalan optimal. Tabel 2. 57 Perbandingan Serapan Tenaga Kerja Perusahaan Industri Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 Kelompok 2011 2012 2013 2014 2015 Besar 2.648 2.648 2.648 2.648 2.648 Sedang 356 356 356 356 356 Kecil 1.658 1.721 1.754 1.867 1.916 Rumah Tangga 15.139 15.893 17.766 19.179 19.746 Jumlah 19.801 20.618 22.524 24.050 24.666 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2011-2015 Serapan tenaga kerja di perusahan industri besar dan sedang RPJMD Kabupaten Banjar | 125 mengalami stagnan. Sementara itu, serapan tenaga kerja di perusahan industri kecil dan rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari perusahan industri kecil dan rumah tangga lebih besar dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan perusahan industri besar dan sedang. Tabel 2. 58 Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2016 Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Nilai Investasi Industri Kecil Dan Menengah (Rp.000) rupiah 90.394.43 7 95.752.12 2 100.710.79 9 101.190.69 4 108.971.02 2 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010-2016 Pada sisi nilai investasi, industri kecil dan menengah mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, persentase peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung fluktuatif. Sementara itu, rata-rata peningkatan pada periode 2011-2015 mencapai 4,8 persen. Hal ini menunjukkan nilai investasi industri kecil dan menengah mengalami peningkatan, tetapi persentase peningkatanya setiap tahun berjalan fluktuatif. Guna mendukung peningkatan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi daerah, maka faktor yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan sektor usaha industri kecil menengah. Upaya tersebut dapat berjalan jika optimalisasi industri Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut (ILMEASA) dan industri Kimia, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan (AGROKIM) dijalankan dengan baik. 2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Sektor ini harus masuk dalam perencanaan daerah 126 | Tahun 2016 - 2021 karena merupakan salah satu urusan pilihan. Saat ini, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Banjar digabungkan dengan sektor pertanian dan kehutanan, sebagai berikut: Tabel 2. 59 Persentase Distribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%) Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Kabupaten Banjar 18.66 18.49 18.14 18.42 18.61 Kotabaru 19,68 19,55 19,72 19,43 19,06 Kabupaten Barito Kuala 31,41 29,80 28,66 28,45 28,41 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010-2016; PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 Pada periode 2012 - 2016, persentase distribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB berdasarkan lapangan usaha mengalami peningkatan. Meskipun demikian. Peningkatan tersebut masih rendah dibandingkan dengan persentase distribusi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Barito Kuala. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan dan keluaran terhadap PDRB masih rendah. Penyebab indikatif dari persoalan tersebut adalah rendahnya produksi sektor perikanan. Tabel 2. 60 Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Perikanan Budidaya Ton 33.559,13 34.074,03 35.096,25 42.022,05 42.022,05 Perikanan Tangkap Ton 11.457,02 14.321,27 15.446,97 16.300,00 16.300,00 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010-2016 Produksi perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Banjar pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami penurunan dan cenderung stagnan. Produksi perikanan budidaya mengalami perkembangan dari tahun 2011 hingga 2014, tetapi pada tahun RPJMD Kabupaten Banjar | 127 2015 produksi tersebut stagnan. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya terbesar berada pada tahun 2014 mencapai 19,7 persen dengan rata-rata pertumbuhannya selama lima tahun sebesar 6,1 persen. Sementara itu, untuk perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2014, dan kemudian pada tahun 2015 mengalami stagnan. Rata-rata pertumbuhan perikanan tangkap sebesar 9,6 persen dan pertumbuhan yang paling tinggi berada pada tahun 2012 yaitu sebesar 25 persen. Produksi perikanan laut yang mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan produksi perikanan budidaya, tangkap, dan laut belum berjalan optimal di Kabupaten Banjar. Gambar 2. 25 Grafik Produksi Perikanan di Kabupaten Banjar Tahun 2012 - 2015 (Ton) Sumber: Statistik Pembangunan Kabupaten Banjar, 2016 Guna meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah kapasitas produksi dan pemasaran produk perikanan. Produksi dipengaruhi oleh kapasitas SDM petani perikanan, sedangkan kapasitas pemasaran produk perikanan dipengaruhi oleh mutu produk olahan hasil perikanan. 128 | Tahun 2016 - 2021 2.3.4. Urusan Penunjang Gambaran umum mengenai urusan penunjang terkait dengan perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan, pengawasan dan kesekretariatan atau pemerintahan umum. Berikut adalah gambaran umum mengenai berbagai indikator tersebut: 2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang dalam pembangunan daerah. Urusan ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Banjar. Indikator untuk mengukur perencanaan pembangunan adalah tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan Perda, tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan Perda, dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan Perda. Saat ini, dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW sudah tersedia di Kabupaten Banjar. Dokumen tersebut juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar sudah berjalan dengan baik. Namun, yang perlu diperhatikan dari setiap perencanaan pembangunan daerah adalah sejauhmana usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) diakomodir oleh pemerintah daerah. Berikut ini grafik usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD. RPJMD Kabupaten Banjar | 129 Gambar 2. 26 Grafik Porsi Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam RKPD terhadap Total RKPD di Kabupaten Banjar Tahun 2011 – 2015 (%) Pada periode 2011 - 2014 porsi usulan masyarakat mengalami peningkatan yang fluktuatif. Namun, pada tahun 2015, terjadi peningkatan yang sangat signifikan terkait usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD, yaitu sebanyak 93,33 persen dari sebelumnya hanya 26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjar masih belum optimal karena belum terpadunya antar dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan oleh belum efektifitas perencanaan pembangunan daerah karena belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, belum optimalnya konsistensi perencanaan daerah, belum optimalnya koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan belum optimalnya kualitas aparatur perencana. Selain itu, penyebab lain juga terkait dengan belum optimalnya kualitas data, penelitian dan pengembangan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemanfaat data informasi pembangunan, belum optimlanya updating data pembangunan melalui SIPD, dan belum optimalnya penerapan inovasi daerah. 2.3.4.2. Keuangan Urusan keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang sangat penting. Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan sangat 130 | Tahun 2016 - 2021 ditentukan oleh kekuatan finansial pemerintah setempat. Indikator untuk mengukur baik buruknya pengelolaan keuangan daerah adalah Opini Bapan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada lima kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan ketepatan waktu penetapan APB. Tabel 2. 61 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Sumber: IHPS I Tahun 2017; https://banjarkab.go.id/banjar-raih-wtp-lima-kali- berturut-turut/ Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar tahun 2017 mendapatkan opini WTP. Hasil ini menegaskan kembali capaian-capaian yang telah diraih Kabupaten Banjar, sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolahan keuangan daerah di Kabupaten Banjar sudah sangat baik. Dalam mempertahankan capaian tersebut maka perlu adanya peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi kapasitas pengawasan, monitoring dan evaluasi, optimalisasi sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas laporan kinerja SKPD, dan peningkatan legalisasi aset daerah. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya. DOFD menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap RPJMD Kabupaten Banjar | 131 total pendapatan daerah. Semakin tinggi DOFD maka semakin tinggi kemandirian daerah. Sebaliknya, semakin rendah DOFD, maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Tabel 2. 62 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%) Tahun PAD Pendapatan Daerah DOFD 2013 190.828.576.727,93 1.226.495.629.254,93 16 2014 160.159.429.171,31 1.225.440.993.043,31 13 2015 172.554.625.628,46 1.502.410.703.286,46 11 2016 189.854.372.832,05 1.711.541.447.620,05 11 2017 186.897.808.440,74 1.619.101.409.956,74 12 Rata-Rata Pertumbuhan 13 Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Pada periode 2013-2017, nilai DOFD Kabupaten Banjar mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat. Sementara nilai tertinggi DOFD dalam kurun 5 (lima) tahun berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 16 persen. Dilihat dari tingkat rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada angka 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Banjar masih dalam kategori kurang baik karena masih berada di bawah angka 20 persen. Hal ini disebabkan karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah. Persoalan ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya akurasi data Pajak daerah, dan masih kurangnya penyesuaian harga jual tanah sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT). 2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan termasuk ke dalam urusan penunjang. Urusan ini mempunyai peran yang sangat penting bagi peningkatan kapasitas pegawai dalam pelayanan publik. Berikut ini data-data yang terkait dengan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 132 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 63 Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan di Kabupaten Banjar tahun 2015-2017 No Tahun Jenis jabatan Jabatan structural Jabatan Fungsional 1 2015 905 6.875 2 2016 874 6.131 3 2017 884 6.011 4 2018 809 5.838 Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka Tahun 2016,2017,2018; BKD Kab. Banjar Jumlah pegawai menurut jenis jabatan menunjukkan adanya tren menurun pada jumlah jabatan struktural. Sementara jumlah jabatan fungsional juga mengalami penurun. Kondisi disebabkan oleh adanya perampingan struktur organisasi, banyaknya pegawai yang pensiun, dan belum adanya perekrutan pegawai baru. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi terhadap jumlah pegawai tersebut agar tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah. Tabel 2. 64 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan structural di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2016 (Orang) Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 64 111 80 241 20 Jumlah PNS yang mengikuti diklat Penjenjangan struktural 39 52 59 9 51 Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (sebelum Perubahan) Pada periode 2011-2015, jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Jumlah PNS yang paling banyak mengikuti diklat teknis berada pada tahun 2014, yaitu sebesar 201,3 persen (241 orang), sementara yang paling rendah berada pada tahun 2016, yaitu - 91,7 persen atau hanya 20 orang saja yang mengikuti diklat teknis. Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural, mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural sebesar 51 orang RPJMD Kabupaten Banjar | 133 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu hanya 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur daerah belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal; Pertama, belum optimalnya kompetensi aparatur daerah karena belum optimalnya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, belum optimalnya pelaksanaan uji kompetensi, dan belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur. Kedua, masih kurangnya kinerja aparatur daerah disebabkan karena belum optimalnya kualitas kelembagaan. Ketiga, masih kurangnya disiplin pegawai disebabkan karena masih belum optimalnya penerapan punishmant dan reward pegawai. Keempat, masih kurangnya kesejahteraan pegawai karena pelayanan kepegawaian belum optimal. 2.3.4.4. Pengawasan Urusan pengawasan merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan ini untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, juga memastikan tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur daerah. Tabel 2. 65 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) C CC B B (60,97) B (62,62) Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (sebelum diPerubahan); https://banjarkab.go.id/akuntabilitas-kinerja-2017-pemkab-banjar-kembali-raih- predikat-b-di-indonesia/ Capaian AKIP pemerintah Kabupaten Banjar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, predikat AKIP adalah C meningkat menjadi CC pada tahun 2014. Predikat tersebut terus meningkat hingga tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banjar semakin baik. Dalam konteks ini, agar dapat mempertahankan capaian tersebut maka perlu adanya upaya meningkatkan kualitas perencanaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian AKIP. 134 | Tahun 2016 - 2021 Gambar 2. 27 Grafik Persentase PNS yang Mendapatkan Hukuman Disiplin di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (Sebelum Perubahan) Pada periode 2011-2015, persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin mengalami peningkatan yang fluktuatif dan cenderung naik. Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin paling tinggi berada pada tahun 2011, yaitu sebesar 0,16 persen. Sementara itu, persentase PNS yang mendapatkan hukuman yang paling rendah berada pada tahun 2014, yaitu sebesar 0,04 persen. Meningkatnya pelanggaran disiplin PNS menunjukkan bahwa tingkat integritas PNS belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kompetensi aparatur pengawasan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan belum optimal, kegiatan diklat dan pelatihan mandiri untuk aparatur pengawas belum berjalan optimal dan sistem pengawasan belum berjalan optimal. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah dan desa juga belum optimal karena efektifitas dan tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal. Peningkatkan integritas ASN harus memiliki mekanisme yang mampu menopangnya. Beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar diantaranya, pertama, optimalisasi pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan melalui optimalnya fasilitasi penyampaian laporan kekayaan dan pelaporan gratifikasi, pelaksanaan pendampingan bagi Perangkat Daerah untuk menuju Zona Integritas, dan peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan APH. Kedua, memudahkan RPJMD Kabupaten Banjar | 135 mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat dan efektivitas penanganannya. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sistem penanganan pengaduan masyarakat. Dan ketiga, melakukan pengawasan pada daerah-daerah yang jauh. Dengan menjalankan mekanisme-mekanisme di atas, diharapkan integritas aparatur daerah semakin meningkat. 2.3.4.5. Kesekretariatan/Pemerintahan Umum Urusan kesekretariatan terkait pelaksaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Urusan ini merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terutama menyangkut fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi. Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat melalui frekuensi hearing/dialog antara DPRD dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu adanya koordinasi dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama tugas dan fungsi pemerintahan umum atau sekertariat daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu, pertama, peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui peningkatan capaian indikator kinerja kunci baik pada tataran pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. Kedua, optimalisasi kerjasama pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat, optimalisasi kerjasama antara daerah, dan optimalisasi penyelesaian batas wilayah. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing daerah menunjukkan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan 136 | Tahun 2016 - 2021 ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek tersebut dapat dilihat dari beberapa fokus, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim usaha, dan fokus sumber daya manusia. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus kemampuan ekonomi daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik tersendiri (attractiveness) bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi dan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Indikator dari fokus tersebut adalah pengeluran rumah tangga per kapita dan Nilai Tukar Petani (NTP). 2.4.1.1. Pengeluaran Penduduk Per Kapita Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi daerah. Indikator ini termasuk dalam aspek daya saing daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut ini pengeluaran penduduk per kapita di Kabupaten Banjar. Gambar 2. 28 Grafik Pengeluaran Penduduk Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah per tahun) Kabupaten Banjar dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2010- 2016 Sumber: Indikator Sosial Ekonomi 2016 RPJMD Kabupaten Banjar | 137 Pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan rupiah per tahun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.311. Berbeda halnya dengan laju pertumbuhan pengeluaran per kapita mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Laju pertumbuhan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.50 persen dan tahun 2016 menurun menjadi 1,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pengeluaran per kapita masih belum optimal. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah rendahnya pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Banjar. Gambar 2. 29 Grafik Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan, Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah/Tahun) Sumber: Analisis Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 Pengeluaran per kapita Kabupaten Banjar lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2012-2016. Tingginya pengeluran tersebut mengindikasikan bahwa daya beli penduduk Kabupaten Banjar lebih baik daripada Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Banjar semakin baik sebagai dampak dari membaiknya perekonomian daerah. 138 | Tahun 2016 - 2021 Gambar 2. 30 Grafik Persentase Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan (%) Tahun 2011-2014 Sumber: Susenas, 2014 Pengeluaran per kapita ditinjau dari pola konsumsi penduduk, maka pengeluaran untuk makanan lebih tinggi dari non makanan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraan. Sebaliknya, semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin memburuk tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Banjar masih belum baik disebabkan karena pola pengeluaran penduduk untuk makanan masih tinggi. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan per kapita penduduk masih rendah. 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP) NTP merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Saat ini, peran dari sektor pertanian khususnya para petani sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Tingginya nilai tukar petani selain dapat mensejahterakan para petani dan berkontribusi terhadap PDRB daerah. RPJMD Kabupaten Banjar | 139 Tabel 2. 66 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Nilai Tukar Petani 108 109 110 98,47 98,47 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2011-2016 NTP di Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan NTP masih belum berjalan optimal. Selain itu, angka NTP di bawah 100 persen (2014-2015) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pada periode tersebut mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah kemampuan atau daya beli petani menurun. 2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan sarana prasarana yang sangat penting bagi daerah. Infrastruktur memainkan peran penting dalam menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka. Salah satu indikator infrastruktur yang memadai adalah jumlah kecelakaan di jalan raya. Tabel 2. 67 Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Banjar Tahun 2016 Kecamatan Jumlah Kecelakaan Korban Meninggal Luka Berat Luka Aluh-Aluh - - - - Beruntung Baru - - - - Gambut 46 24 4 53 Kertak Hanyar 20 11 3 17 Tatah Makmur - - - - Sungai Tabuk 11 10 3 10 140 | Tahun 2016 - 2021 Martapura 18 7 - 15 MartapuraTimur 9 1 2 14 Martapura Barat 8 1 2 9 Astambul 12 5 2 10 Karang Intan 4 4 1 5 Aranio - - - - Sungai Pinang - - - - Paramasan - - - - Pengaron 1 1 - 1 SambungMakmur - - - - Mataraman 16 10 - 16 Simpang Empat Telaga 20 10 2 18 Bauntung - - - - Total 165 84 19 168 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2016 Pada tahun 2016, jumlah kecelakaan sebanyak 165 kasus. Kecamatan Gambut menempati urutan pertama dalam hal banyaknya kecelakaan, yaitu sebanyak 46 kasus, sementara korbannya sebanyak 81 orang. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Simpang Empat Telaga, Kecamatan Martapura, dan Kecamatan Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas wilayah/infrastruktur belum memadai. 2.4.3. Fokus iklim berinvestasi Investasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian daerah. Tingginya minat para investor untuk menanamkan modal di sebuah daerah ditentukan oleh baik buruknya iklim investasi. Semakin baik iklim investasi, maka semakin tinggi peluang para investor untuk menanamkan modalnya. Sebaliknya, semakin buruk iklim investasi, maka RPJMD Kabupaten Banjar | 141 semakin kecil peluang para investor menanamkan modal. Indikator untuk mengukur iklim investasi adalah tindak kriminalitas atau kejahatan yang dapat dilihat dari jumlah tindak pidana. Tabel 2. 68 Jumlah Tindak Pidana Tahun 2012-2016 Daerah/Wilayah Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Kabupaten Banjar 307 898 920 714 765 Kabupaten Barito Kuala 42 215 324 480 432 Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2012-2016 Pada periode 2012 - 2016 jumlah tindak pidana di Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2014 jumlah tindak pidana sebanyak 920 kasus menurun menjadi 714 pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 terjadi peningkatan tindak pidana sebesar 7,1 persen (765 kasus). Selain itu, tindak pidana tersebut juga lebih tinggi dibandingkan jumlah tindak pidana di Kabuten Barito Kuala. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas atau kejahatan sangat tinggi di Kabupaten Banjar. Tingginya kriminalitas tersebut akan membuat iklim investasi tidak kondusif sehingga berpengaruh terhadap minat para investor untuk menanamkan modal mereka. Persentase desa berstatus swasembada juga dapat digunakan untuk mengukur iklim berinvestasi di daerah. Indikator ini digunakan untuk melihat kesiapan daerah khususnya daerah pedesaan dalam menerima investasi yang masuk ke desa. Capaian desa berstatus swasembada di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 142 | Tahun 2016 - 2021 Gambar 2. 31 Grafik Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (sebelum Perubahan) Persentase desa yang berstatus swasembada terhadap total desa mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada periode 2011 - 2014 terjadi peningkatan desa yang berstatus swasembada dari 1,8 persen menjadi 3,61 persen. Namun, pada tahun 2015, tidak terjadi peningkatan persentase desa yang berstatus swasembada di Kabupaten Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa persentase desa yang berstatus swasembada masih rendah. Penyebab indikatif dari persoalan tersebut adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur di tingkat desa. 2.4.4. Fokus sumber daya manusia Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar menilai keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong sebagai daerah yang sudah maju. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. RPJMD Kabupaten Banjar | 143 Tabel 2. 69 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Banjar Tahun 2013-2016 No Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah penduduk usia < 15 tahun 154026 156615 157782 159260 2 Jumlah penduduk usia > 64 tahun 20144 20498 21780 22706 3 Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2) 174170 177113 179562 181966 4 Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun 362158 368284 374881 381096 Rasio ketergantungan 48,09 48.09 47,9 47.75 Sumber: Statistik Kalimantan Tahun 2013-2016 Rasio ketergantungan Kabupaten Banjar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, rasio ketergantungan sebesar 47.75 persen. Artinya, setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan tidak produktif. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Banjar sudah cukup baik. Secara umum, data atau informasi capaian kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 144 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 2. 70 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Realisasi Kinerja Standar Interpretasi: Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017

(1)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT I Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi 1.1 Tingkat pengangguran terbuka 3,29 3,44 3,11 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat 80 80,12 80,20 1.3 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 11,52 1.4 Opini BPK WTP WTP WTP 1.5 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) 89,1 89,2 89,2 1.6 Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti 6 43,33 100% 1.7 Meningkatnya Nilai Survey 100 100% RPJMD Kabupaten Banjar | 145 Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintaha II Kesejahteraan Sosial 1 Pendidikan 1.1 Angka melek huruf 97,54 1.2 Angka rata-rata lama sekolah 6,96 6,87 7,6 1.2.1 Angka Lama Sekolah SD/MI/SMP/MTs 6,96 1.2.2 Angka Lama Sekolah SMA/MA/SMK 3,01 2.1 Umur harapan hidup 65,32 2.2 Prevelensi balita gizi kurang 4,62 20,46 16,50 2.3 Cakupan desa siaga aktif 263 2.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 65,58 2.5 Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri 12,07 82,80 2.6 Angka laju pertumbuhan 2,60 1,81 1,81 146 | Tahun 2016 - 2021 penduduk B ASPEK PELAYANAN UMUM I Pelayanan urusan wajib terkait palayanan dasar 1 Pendidikan 1.1 Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 65,36 67,80 1.1.1 APK SD/MI/SDLB 67,06 106,10 113,72 1.1.2 APK SLTP/MTs/SMPLB 66,42 77,62 86,40 1.1.3 APK SMU/MA/SMK/PLB 90,21 1.1.4 APM SD/MI/Paket A 67,06 89,41 97,36 1.1.5 APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B 40,33 57,48 62,58 1.1.6 APM SMU/MA/SMK/PLB 100 1.2 Angka Putus Sekolah 1.2.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.22 0,33 0,27 1.2.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.49 0,23 0,34 1.2.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,49 1.3 Angka Kelulusan (AL) 1.3.1 Angka Kelulusan (AL) 99,50 RPJMD Kabupaten Banjar | 147 SD/MI/SDLB 1.3.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 96,96 1.4 Nilai UAN rata-rata 1.4.1 Nilai UAN rata-rata SD/MI/SDLB 6,42 1.4.2 Nilai UAN rata-rata SLTP/MTs/SMPLB 6,41 1.4.3 Nilai UAN rata-rata SMU/MA/SMK/PLB 5,45 1.5 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan dasar 1:23,71 1.6 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan menengah 1:34 1.7 Jumlah sekolah standar nasional SMA/MA/SMK/PLB 5,66 1.8 Perpustakaan Sekolah 457 1.9 Perpustakaan Umum 1 1.10 Perpustakaan Desa 77 1.11 Jumlah Pengunjung perpustakaan pertahun 12.382 1.12 Jumlah anggota per tahun 2.081 148 | Tahun 2016 - 2021 1.13 Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis AlQur’an 91,40 99,54 1.14 Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah 107,5 6,73 2 Kesehatan 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 10,3 9,5 6,9 2.2 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 2,8 2.3 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 110,97 99,33 90,85 2.4 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 88 2.5 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit 86 2.6 Terpeliharanya peralatan alat kesehatan Rumah Sakit 100 2.7 Terlaksananya pelayanan 80,83 RPJMD Kabupaten Banjar | 149 rawat jalan dan rawat inap 2.8 Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar 99,39 2.9 Ketersediaan anggaran obat per kapita di sarana pelayanan kesehatan 12.519 2.10 Persentase pengunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan 69 2.11 Persentase Angka penyakit dan keracunan akibat makanan 0 2.12 Persentase Pemenuhan Tenaga Dokter di Puskesmas Terpencil 100% 2.13 Persentase Pemenuhan Tenaga Strategis di Daerah Terpencil 7 2.14 Tertanggulanginya kasus narkoba, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS melalui penyuluhan 300 150 | Tahun 2016 - 2021 2.15 Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri 100% 2.16 Pemenuhan Standar Operasional prosedur (SOP) 663 624 3 Pekerjaan umum dan penataan ruang 3.1 Pekerjaan umum 3.1.1 Rasio Jaringan Irigasi 11,2 3.1.2 Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih 55,01 3.1.3 Panjang jalan yang terbangun 15,002 3.1.4 Jumlah desa yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 20 3.1.5 Jumlah desa yang telah memiliki jalan aspal 168 3.1.6 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi mantap: Jalan Kabupaten 67,03 67,85 68,85 3.1.7 Persentase Jembatan dalam kondisi baik 82,19 88,01 89,08 3.1.8 Persentase panjang jalan dalam Kondisi mantap: Jalan 71,60 RPJMD Kabupaten Banjar | 151 Desa 3.1.9 Persentase Jembatan dalam kondisi baik :Jembatan Desa 60,07 3.1.10 Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi 80 3.1.11 Persentase pemenuhan air baku untuk air minum/air bersih 100 3.1.12 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi IUJK 100 3.1.13 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan 6 3.1.14 Tersedianya sistem jaringan drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari >30 cm selama 2 Jam dan tidak lebih kurang dari 2 x setahun 46,64 3.1.15 Terbangunnya gedung perkantoran yang representative 106 3.2 Penataan Ruang 152 | Tahun 2016 - 2021 3.2.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 100 % 3.2.2 Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukkannya 100 % 3.2.3 Rasio bangunan ber-IMB (IMB yang diterbitkan) 22,05 3.2.4 Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 96,45 91,91 92,11 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 133.118 97,91 98,6 4.2 Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan 13,45 4.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi 42,78 4.4 Cakupan air minum 61,74 67,19 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat RPJMD Kabupaten Banjar | 153 5.1 Persentase Penegakan PERDA (Perda Ramadhan) terlaksana 76,5 90,73 5.2 Penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari Baik 5.3 Lembaga sosial keagamaan (Majelis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi, sinoman hadrah, dan jumlah TPA) meningkat Kegiatan lembaga terfasilitasi 5.4 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 1,79 5.5 Rata-rata kejadian gangguan etentraman dan ketertiban/tahun/1.000 jumlah penduduk 0,34 5.6 Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani 90,29 81,34 95,81 5.7 Jumlah demonstrasi 2 100% 5.8 Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa 6 5.9 Jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa 37 154 | Tahun 2016 - 2021 5.10 Persentase kasus penyakit masyarakat yang tertangani 64 5.11 Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat 68 5.12 Terbentuknya FKDM/FKUB tingkat kab/kec/desa dan kelurahan 21 15,82 25,68 5.13 Jumlah kejadian masalah tentang perbedaan budaya 0 5.14 Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan 7 79,31 92,76 5.15 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk 0,44 5.16 Jumlah Linmas yang mengikuti Bintek 75 5.17 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 1/21 5.18 Jumlah Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana 26 5.19 Tertanganinya Darurat Bencana Pada Wilayah Bencana 8 5.20 Penanganan Darurat Bencana 100 RPJMD Kabupaten Banjar | 155 Terhadap Daerah Rawan Bencana 5.21 Pemulihan Pasca Bencana 87,5 5.22 Penurunan Jumlah kasus kriminal 79 638 5.23 Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal 13 42 5.24 Persentase Pengurangan Risiko Bencana 50 0,06 5.25 Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi 100 100 5.26 Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan 100% 5.27 Harmonisasi Kerukunan Beragama Baik 5.28 Pengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Terlaksana 6 Sosial 6.1 Jumlah Kelurga Miskin Punya Rumah Layak Huni 133443 6.2 Jumlah PMKS yang Terdata 26.845 156 | Tahun 2016 - 2021 6.3 Jumlah Korban Bencana yang Terbantu 100 6.4 Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani 30 6.5 Penyandang Disabilitas yang mendapat pembinaan 14 6.6 Panti Jompo 60 6.7 Jumlah Jompo Yang Mendapat Pengayoman 60 6.8 Panti Asuhan 415 6.9 Jumlah penyandang PMKS (Narapidana) yang Terbina 30 6.10 Jumlah Korban Narkoba dan PMKS yang Tertangani 90 6.11 Jumlah Keluarga Miskin (PKH) yang terayomi 4.085 6.12 Jumlah Anggota Veteran yang Terayomi 135 6.13 Jumlah Keluarga Miskin yang punya Keterampilan Berusaha (KUBE) 11 6.14 Persentase Kawasan santri yang diberdayakan 0 33,33 6.15 Jumlah dana BAZ yang 0 374.280.000 RPJMD Kabupaten Banjar | 157 tersalurkan 6.16 Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani 65 70 II Pelayanan Urusan Wajib terkait Non Pelayanan Dasar 1 Tenaga Kerja 1.1 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 60 1.2 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 5,46 1.3 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 85,9 1.4 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 6,8 1.5 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 10,04 1.6 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 63,8 1.7 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 57,57 158 | Tahun 2016 - 2021 berbasis kemasyarakatan 1.8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 0 1.9 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Profil Tenaga Kerja Kab. Banjar 2 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 3,66 2.2 Partisipasi perempuan dilembaga swasta 2,33 2.3 Rasio KDRT 0,004 2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM) 70,47 2.5 Rasio siswa perempuan dibanding laki-laki 93,90 142,85% 2.6 Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak 65 100 2.7 Persentase Kelurahan Layak anak 0 7,7 RPJMD Kabupaten Banjar | 159

3.Pangan 3.1 Ketersediaan pangan utama 92,93% 3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita 9.863 278,39 3,48 92 3.591 150,46 3.3 Produksi tanaman pangan (Padi) 235.504 3.4 Laju Pertumbuhan produksi tanaman pangan -1.93 3.5 Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan 4,5 3.6 Penguatan Lembaga Distribusi (LUEP dan LDPM) 8 16 5 Lingkungan Hidup 5.1 Peningkatan Indeks Kualitas Air 48 36 5.2 Peningkatan Indeks Kualitas Udara 99 103 5.3 Adanya sekolah Adiwiyata 30 5.4 Persentase perusahaan yang telah memiliki dokumen AMDAL/dokumen lingkungan 39 5.5 Persentase perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan 18 160 | Tahun 2016 - 2021 limbah (IPAL) 5.6 Persentase perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup dan telah memiliki AMDAL 53,84 5.7 Terciptanya taman keanekaragaman hayati 10 5.8 Motivasi berperilaku ramah lingkungan 20 5.9 Persentase penanganan sampah 26,55 100 100 5.10 Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut perhari 52,93 5.11 Persentase tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 1/org/hari 55,01 5.12 Rasio luasan RTH Publik 1,57 1,57 1,59 RPJMD Kabupaten Banjar | 161 sebesar 20 persen dari luas kawasan perkotaan 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk 99,35% 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran 1,47 69,85% 6.3 Kepemilikan KTP 92,80 91,4 6.4 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 35,98 43,31 100,15% 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 337 7.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 277 7.3 Persentase Posyandu aktif 85 7.4 Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan 48 LSP-BM 7.5 Persentase desa yang telah memenuhi swasembada 75 162 | Tahun 2016 - 2021 pangan 7.6 Terbangunnya Lumbung Pangan Desa 12 7.7 Pelatihan perempuan perdesaan di bidang usaha ekonomi produktif 50 7.8 Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Diklat 400 7.9 Jumlah anggota BPD yang dilatih se Kabupaten Banjar 1000 7.10 Jumlah pertemuan aparatur desa dengan masyarakat 290 7.11 Persentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa 60 55 7.12 Persentase kelengkapan aparat desa 100 7.13 Persentase kelengkapan administrasi desa 100 100% 7.14 Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa 19,7 45,13 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RPJMD Kabupaten Banjar | 163 8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 100 % 100% 8.2 Rasio Akseptor KB 16,58 8.3 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 31,92 37,00 8.4 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 6,50 8.5 Cakupan akseptor aktif 75,39 8.6 Persentase keluarga prasejahtera dibandingkan jumlah total keluarga 36 8.7 Adanya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling remaja/mahasiswa 300 9 Perhubungan 9.1 Rasio ijin trayek 0,0009 9.2 Kepemilikan KIR angkutan umum 10 9.3 Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun 13 164 | Tahun 2016 - 2021 9.4 Jumlah terminal dermaga angkutan sungai yang dibangun 12 9.5 Jumlah Titik kemacetan yang ditangani 4 9.6 Peningkatan rasio volume/kapasitas 0,60 9.7 Peningkatan kecepatan 60 9.8 Pemasangan Ramburambu 175 9.9 Rata-rata kecelakaan Lalu- Lintas yang menyebabkan kematian atau luka parah per-100.000 penduduk per tahun 16,40 9.10 Pengujian kendaraan bermotor 6.420 67,19 62,95 9.11 Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik 66,7 100 9.12 Cakupan layanan internet dan telepon seluler 54,16 80,34 10 Komunikasi dan Informatika 10.1 Terlaksananya pengembangan website Domain dan Sub 100 RPJMD Kabupaten Banjar | 165 Domain di seluruh SKPD 10.2 Terlaksananya Pengembangan Dan pemberdayaan Media Interpersonal Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 15 10.3 Persentase penduduk yang menggunakan internet 60,16 11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 11.1 Persentase koperasi aktif 61,47 62,87 63,9 11.2 Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif 19.368 11.3 Jumlah KUMKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah 8 11.4 Peningkatan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah 8.978 11.5 Peningkatan Jumlah Produk Industri Kecil dan Menengah 465.931.153 11.6 Peningkatan Jumlah Bahan Baku Industri Kecil Dan 245.046.270 166 | Tahun 2016 - 2021 Menengah 11.7 Jumlah IKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah 37 11.8 Unit Usaha industry kecil dan menengah yang menggunakan teknologi industri 52 11.9 Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapat pembinaan teknologi industri 265 11.10 Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil 0,2 0,5 11.11 Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi 0 17,14 11.12 Jumlah nilai ekspor karet 40.824.924,17 52.181.067 11.13 Persentase Desa Berkembang 0,2274 22,74 12 Penanaman Modal 12.1 Rasio daya serap tenaga kerja 6,03 12.1 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 100 % 169,64% RPJMD Kabupaten Banjar | 167 12.3 Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah 108.971.022 12.4 Tercapainya kemitraan antara pengusaha besar, menengah kecil, dan mikro 69,1 12.5 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 89 12.6 Penyelesaian pengaduan masyarakat 100 12.7 lndeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perijinan 98,76 % 12.8 Pertumbuhan investasi(Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN) 89 119,9 143 13 Kepemudaan dan Olah Raga 13.1 Jumlah wirausaha muda 9 13.2 Jumlah pembinaan olahraga 30 13.3 Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional 7,5 168 | Tahun 2016 - 2021 13.4 Jumlah atlet daerah yang dikirim ke event olahraga di luar negeri 1 13.5 Jumlah fasilitas olahraga 47 13.6 Jumlah Jupel 23 13.7 Jumlah kebijakan nasional bidang pemuda yang telah ditindaklanjuti 8 13.8 Jumlah organisasi pemuda 13 13.9 Jumlah kegiatan kepemudaan 14 13.10 Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan 0,49 0,70 13.11 Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga. 50,69 50 14 Statistik 14.1 Ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan 84 15 Kebudayaan 15.1 Jumlah situs budaya 23 15.2 Persentase pengembangan budaya daerah 100 % RPJMD Kabupaten Banjar | 169 15.3 Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayaan 13 15.4 Jumlah grup kesenian aktif 23 15.5 Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan 13 100% 15.6 Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina 77,27 80 15.7 Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi baik 8 8 16 Perpustakaan 16.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 100 % 16.2 Jumlah perpustakaan (umum dan desa) 100 % 16.3 Jumlah anggota pertahun 100 %
17.Kearsipan 17.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 12 28,57 30,19 Layanan Urusan Pilihan 1 Pariwisata 1.1 Kunjungan wisata 1.917.415 1.2 Peningkatan wisatawan lokal 2.447.644 2.027.415 170 | Tahun 2016 - 2021 1.3 Peningkatan wisatawan mancanegara 5,14 -11,89 2 Pertanian 2.1 Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian 20,95 2.2 Bertambahnya jumlah pengelolaan padi yang telah mengunakan teknologi 31 2.3 Meningkatnya produktivitas pertanian (Padi) 38,60 2.4 Jumlah serangan penyakit ternak 0,50 2.5 Peningkatan Produksi Ternak 8,31 2.6 Peningkatan Populasi Ternak 0,3 2.7 Kualitas Hasil Perkebunan (Karet) 55 2.8 Pendapatan rata-rata per tahun petani kebun (karet) 23.280.000 2.9 Tingkat produktivitas kebun 895 2.10 Peningkatan Kualitas Penyuluh yang mengikuti diklat teknis 80 2.11 Peningkatan Kualitas 20 RPJMD Kabupaten Banjar | 171 Penyuluh bersertifikasi 2.12 Jumlah petani sebagai penyuluh swadaya 100 2.13 Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan 251 2.14 Peningkatan kemampuan kelas kelompok 200 2.15 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan pada balai Penyuluhan Kecamatan 20 2.16 Produksi komoditas prioritas padi sawah 248.960 218.855 2.17 Produksi komoditas prioritas padi ladang 34.939 31.532 2.18 Produksi karet 16.317.300 17.627.000 2.19 produktifitas komoditas prioritas padi sawah 39,04 38,95 2.20 produktifitas komoditas prioritas padi ladang 33,5 28,33 2.21 produktifitas karet 930 892 2.22 Persentase Kelompok tani madya 2,9 3,03 2.23 Persentase luasan pertanian 80 81,89 172 | Tahun 2016 - 2021 yang terlayani air Irigasi 2.24 Populasi sapi 16.700 17.627 2.25 Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan 12 35 2.26 Jumlah produksi olahan hasil perikanan 945 715 3 Kehutanan 3.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 335 3.2 Kerusakan Kawasan Hutan 3.013 3.3 Terbinanya ijin pemanfaatan kawasan hutan dan industri hasil hutan 16
4.Energi dan Sumber Daya Mineral 4.1 Persentase rumah tangga pengguna listrik 91,01 4.2 Jumlah Pengembangan Energi Terbarukan 2 4.3 Persentase peningkatan pengelolaan pertambangan dengan tertib 69,93 4.4 Angka Penurunan Kasus Peti 0 RPJMD Kabupaten Banjar | 173 (dalam kawasan pertambangan yang berijin) 4.5 Persentase reklamasi lahan pertambangan 50,23 5 Perdagangan 5.1 Peningkatan Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan 7.701 5.2 Jumlah nilai ekspor barang dan jasa 264.161.309 5.3 Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan 625 5.4 Peningkatan Sarana Perdagangan 6 5.5 Jumlah Distribusi Barang Beredar 5 5.6 Penertiban alat ukur unit takar, timbang, dan peralatannya 10 5.7 Pengawasan Barang Beredar 13 6 Transmigrasi 6.1 Rasio Pendapatan Per Kapita Transmigran Terhadap 0,58 174 | Tahun 2016 - 2021 Pendapatan Per Kapita Kabupaten 7 Kelautan dan Perikanan 7.1 Cakupan bina kelompok nelayan 98 7.2 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 42.022,05 58.000 58.105 7.3 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 16.300 8.228 11.182 7.4 Konsumsi ikan perkapita 47,10 51 51 7.5 Kasus Pelanggaran UU Perikanan 0 Penunjang Urusan 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 100 1.2 Porsi usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD dengan total RKPD 93,33 100% 75% 1.3 Persentase kesesuaian perencanaan dengan peruntukannya 96,45 82,2 91,68 RPJMD Kabupaten Banjar | 175 1.4 Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD 100 100 1.5 Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi 55 54,55 1.6 Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD 65,45 88,23 2 Keuangan 2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP 2.2 Penetapan APBD Tepat Waktu 2.3 Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan 80 WTP WTP 2.4 Rasio belanja modal terhadap APBD 24 2.5 Jumlah pajak dan retribusi daerah 60.671 2.6 Tingkat capaian kinerja rata- rata SKPD pemungu 100 2.7 Terkelolanya Aset Daerah dengan baik 90 176 | Tahun 2016 - 2021 2.8 Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah 96,13 95,51 3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 3.1 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 51 100% 3.2 Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun 87 3.3 Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin 0.09 0.22 0,13 3.4 Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang- undangan 200 3.5 Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan hukum 5 3.6 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 20 3.7 Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD 100 65,57 RPJMD Kabupaten Banjar | 177 3.8 Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi 100 47,99 3.9 Persentase kasus hukum PNS yang ditangani 100 100 3.10 Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan 100 30,28 3.11 Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi 27,8 42,24 5 Pengawasan 5.1 Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat 106 5.2 Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Inspektorat 100 5.3 Terselesaikannya Kasus pengaduan Masyarakat 100 5.4 Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah 80 178 | Tahun 2016 - 2021 5.5 Tingkat Maturitas SPIP 3 3 5.6 Tingkat Kapabilitas APIP 3 3 5.7 Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 80 81,40 5.8 Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundangundangan 41,18 79 5.9 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi 0 100 6 Kesekretariatan 6.1 Persentase SPM yang terpenuhi 61 76,25 6.2 Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja 0 6.3 Ketersediaan Produk Hukum Daerah (PERDA) 20 6.4 Jumlah RAPERDA yang diusulkan 25 6.5 Waktu rata-rata penyelesaian 2 bulan, 3 RPJMD Kabupaten Banjar | 179 RAPERDA minggu 6.6 Rencana aksi HAM 3 6.7 Persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan 100 6.8 Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan Daerah 25 6.9 Jumlah Raperda (inisiatif DPRD) yang diusulkan 25 6.10 Waktu rata-rata pembahasan RAPERDA menjadi PERDA 2,75 6.11 Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA 3 6.12 Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan 80 6.13 Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan 100 70 6.14 Persentase fasilitasi rapat 100 100 180 | Tahun 2016 - 2021 rapat dewan tepat waktu 6.15 Persentase peraturan yang dibuat 88,61 63 C ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Nilai Tukar Petani 98,47 2 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 3,61 RPJMD Kabupaten Banjar | 181 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Analisis kinerja keuangan daerah masa lalu dilakukan dengan menganalisis kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah lima tahun terakhir. Teknik yang digunakan untuk menganalisisnya, yaitu teknik analisis rasio, analisis horisontal, dan analisis vertikal. Analisis rasio yaitu membandingkan satu/kumpulan akun dengan satu/kumpulan akun lain di laporan keuangan untuk menggambarkan keadaan kinerja keuangan suatu daerah. Analisis horizontal yaitu membandingkan satu/kumpulan akun pada periode tertentu dengan satu/kumpulan akun yang sama 182 | Tahun 2016 - 2021 pada periode-periode lain. Sementara analisis vertikal yaitu membandingkan berbagai jenis akun yang terdapat di laporan keuangan pada 1 (satu) periode yang sama. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu dengan melihat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai rumahtangganya. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi DOFD maka semakin tinggi kemandirian daerah. Sebaliknya, semakin rendah DOFD, maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Tabel 3. 1 Persentase Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%) Tahun PAD Pendapatan Daerah DOFD 2013 190.828.576.727,93 1.226.495.629.254,93 16 2014 160.159.429.171,31 1.225.440.993.043,31 13 2015 172.554.625.628,46 1.502.410.703.286,46 11 2016 189.854.372.832,05 1.711.541.447.620,05 11 2017 186.897.808.440,74 1.619.101.409.956,74 12 Rata-Rata Pertumbuhan 13 Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Pada tahun 2013 hingga 2017, besaran nilai DOFD Kabupaten Banjar mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat. Nilai DOFD yang paling tinggi selama 5 (lima) tahun berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 16 persen. Sementara rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjar masih dalam kategori kurang baik karena masih berada di bawah angka 20 persen. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD yang didasarkan pada struktur APBD, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut ini uraian hasil analisis kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banjar. RPJMD Kabupaten Banjar | 183 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan atau dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini penjelasan dari pendapatan daerah sebagai berikut: 184 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%) No Uraian Tahun (Rupiah) Rata-Rata Pertumbuhan (%) Proposisi Rata-Rata Terhadap Total Pendapatan (%) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Pendapatan Asli Daerah 190.828.576.727,93 160.159.429.171,31 172.554.625.628,46 189.854.372.832,05 186.897.808.440,74 0,03 12,55 1.1 Pajak daerah 36.107.513.075,50 50.937.836.669,75 50.709.287.768,00 62.166.292.235,00 66.632.374.970,68 17,60 3,64 1.2 Retribusi daerah 15.652.959.837,00 15.106.815.950,00 10.324.073.066,00 8.659.478.972,00 7.190.396.363,50 -0,17 0,83 1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 56.233.409.269,00 1.909.645.624,00 9.860.693.011,00 6.716.228.407,00 6.787.200.322,00 0,72 1,24 1.4 Lain - lain pendapatan daerah yang sah 82.834.694.546,43 92.205.140.927,56 101.660.571.783,46 112.312.373.218,05 106.287.836.784,56 6,67 6,83 2 Daerah perimbangan 847.987.406.043,00 870.962.840.767,00 1.005.915.412.922,00 1.265.212.875.472,00 1.074.257.384.910,00 7,22 69,49 2.1 Dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak 229.962.561.043,00 220.570.306.767,00 279.409.606.922,00 293.044.452.820,00 142.528.807.467,00 -5,97 16,25 2.2 Dana alokasi umum 590.526.945.000,00 624.196.721.000,00 656.161.364.000,00 722.092.250.000,00 709.407.411.000,00 4,78 45,75 2.3 Dana alokasi khusus 27.497.900.000,00 26.255.820.000,00 70.344.442.000,00 250.076.172.652,00 222.321.166.443,00 101,95 7,48 3 Lain - lain pendapatan daerah yang sah 187.679.646.484,00 194.318.706.105,00 323.940.664.736,00 256.474.199.316,00 357.946.216.606,00 22,25 17,96 3.1 Pendapatan hibah 1.216.416.630,00 1.000.000.000,00 7.531.467.649,00 1.061.432.500,00 46.707.492.111,00 1212,47 0,73 3.2 Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya 90.841.517.854,00 101.189.571.105,00 94.051.292.467,00 86.082.859.816,00 94.584.429.495,00 1,44 6,56 3.3 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 93.321.712.000,00 92.129.135.000,00 218.441.454.620,00 169.329.907.000,00 - 37,78 7,91 3.4 Dana desa - - - - 209.154.295.000,00 2,58 RPJMD Kabupaten Banjar | 185 3.5 Dana insentif daerah - - - - 7.500.000.000,00 0,09 3.6 Bantuan keuangan dan provismsi atau pemerintah daerah lainnya 2.300.000.000,00 - 3.916.450.000,00 - - 70,28 0,09 Total Pendapatan Daerah 1.226.495.629.254,93 1.225.440.993.043,31 1.502.410.703.286,46 1.711.541.447.620,05 1.619.101.409.956,74 7,76 100,00 Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 186 | Tahun 2016 - 2021 Dana perimbangan atau dana transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusun pendapatan daerah di Kabupaten Banjar. Ketergantungan pada dana tersebut terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan besaran proporsi rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 69,49 persen. Komponen kedua penyusun pendapatan daerah berasal dari lain- lain pendapatan daerah yang sah dengan proporsi rata-rata sebesar 17,96 persen. Sementara komponen terakhir penyusun pendapatan daerah berasal dari PAD dengan proporsi rata-rata hanya sebesar 12,55 persen. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Banjar karena terkait dengan kemandirian daerah ke depannya. Jika tidak menangani kondisi tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan bagi pemerintah daerah ke depan.

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Banjar hanya sebesar 0,03 persen dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan ini terjadi karena tren pertumbuhan PAD mengalami penurunan di beberapa komponennya, untuk lebih jelanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3. 1 Grafik Persentase Kontribusi Komponen PAD Terhadap Total PAD Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%) Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Persentase kontribusi komponen PAD terhadap total PAD yang paling tinggi berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata kontibusinya sebesar 55,18 persen. Setelah itu, diikuti oleh pajak daerah sebesar 29,70 persen, hasil pengelolaan RPJMD Kabupaten Banjar | 187 daerah yang dipisahkan sebesar 8,71 persen, dan terakhir retribusi daerah yaitu hanya sebesar 6,41 persen. Sementara dilihat dari sisi pertumbuhan, retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu –17,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi komponen PAD terhadap total PAD masih belum optimal.
b.Dana Perimbangan Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah masih menjadi komponen utama. Selama 5 (lima) tahun, rata-rata pertumbuhan dana perimbangan mencapai 7,22 persen. Dilihat dari sisi pertumbuhannnya setiap tahun cendrung mengalami penurunan yang berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan daerah. Artinya penurunan yang terjadi pada dana perimbangan berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan daerah. Adapun kontribusi komponen dana perimbangan terhadap total dana perimbangan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 3. 2 Grafik Persentase Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Persentase kontribusi komponen dana perimbangan terhadap total dana perimbangan terbesar masih berasal dari DAU dengan rata- rata kontibusinya sebesar 65,93 persen. Setelah itu diikuti oleh dana bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar 23,33 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10,74 persen. Dilihat dari sisi pertumbuhan, DAU dan DAK menunjukkan tren peningkatan, 188 | Tahun 2016 - 2021 sedangkan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Banjar terhadap anggaran pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena alokasi DAU tergantung dari kondisi APBN, apabila kondisi APBN tidak baik maka keadaan keuangan daerah akan terganggu.
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada periode 2013 - 2017 rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22,25 persen. Dilihat dari tren peningkatan per tahun, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan, sementara pendapatan daerah mengalami penurunan. Berikut ini kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total lain-lain pendapatan daerah yang sah. Gambar 3. 3 Grafik Persentase Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yan Sah terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banjar Tahun 2013- 2017 (%) Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total lain-lain pendapatan daerah yang sah paling besar berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, kemudian diikuti oleh bagi hasil provinsi dan pemerintah daerah lain, dan dana hibah. Meskipun dana penyesuaian dan otonomi khusus mempunyai kontribusi yang sangat besar, namun kontribusinya RPJMD Kabupaten Banjar | 189 hanya sampai pada tahun 2016 karena pada tahun 2017 dana tersebut sudah tidak ada. Meskipun demikian, lain-lain pendapatan daerah yang sah terus meningkat karena ada komponen lain yang memberikan kontribusi, yaitu dana desa dan dana insentif daerah yang masing-masing sebesar Rp. 209.154.295.000,00 dan Rp. 7.500.000.000,00. 3.1.1.2. Belanja Daerah Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang ditentukan. Analisa belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017. Kebijakan tersebut digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah ke depan dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Metode untuk menganalisis belanja daerah sangat beragam misalnya analisis efektifitas rencana terhadap realisasi belanja. Namun, analisis tersebut tidak menjadi indikator tunggal dalam melihat kinerja belanja daerah. Telaah secara struktur terhadap komponen belanja daerah sangat diperlukan untuk melihat masing-masing kinerja dari komponen belanja tersebut. Berikut ini hasil analisis belanja daerah: 190 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 3. 3 Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%) No Uraian Tahun (Rupiah) Rata-Rata Pertumbu han (%) Proposisi Rata- Rata Terhadap Total Pendapatan (%) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Belanja Tidak Langsung 597.294.294.839,00 636.866.808.076,00 884.902.317.112,00 960.698.190.732,20 964.432.821.825,17 13,63 54,19 1.1 Belanja pegawai 549.932.142.779,00 583.510.047.276,00 662.608.055.810,00 680.007.926.993,00 629.420.241.102,00 3,71 42,32 1.2 Hibah 9.127.699.200,00 6.413.845.300,00 40.125.264.787,00 11.027.665.877,00 14.405.072.163,00 113,50 1,07 1.3 Bantuan sosial 5.309.472.500,00 7.318.882.000,00 3.661.461.700,00 3.599.603.900,00 4.991.777.860,00 6,21 0,35 1.4 Belanja kepada provinsi/kabupaten/k ota dan pemerintah desa 2.932.524.000,00 2.865.288.000,00 3.000.272.534,08 2.990.106.846,61 5.734.659.459,07 23,47 0,24 1.5 Belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa 29.293.054.000,00 35.651.573.000,00 172.827.942.781,02 263.072.887.115,09 309.881.071.241,00 119,12 10,15 1.6 Belanja tidak terduga 699.402.360,00 1.107.172.500,00 2.679.319.500,00 0,50 - 33,43 0,06 2 Belanja langsung 583.019.580.221,60 691.757.238.208,87 687.703.608.169,29 709.647.663.985,00 681.070.900.347,09 4,31 45,81 2.1 Belanja pegawai 60.675.229.900,00 77.263.486.587,00 79.063.002.282,00 117.743.305.547,00 131.311.674.659,00 22,53 6,20 2.2 Belanja barang dan jasa 220.527.747.404,79 283.028.174.785,39 310.758.950.959,20 295.978.439.977,00 317.524.350.697,80 10,17 19,35 2.3 Belanja modal 301.816.602.916,81 331.465.576.836,48 297.881.654.928,09 295.925.918.461,00 232.234.874.990,29 -5,62 20,26 Total Belanja Daerah 1.180.313.875.060,6 0 1.328.624.046.284,8 7 1.572.605.925.831,3 9 1.670.345.854.717,2 0 1.645.503.722.172,2 6 8,91 100,00 Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 RPJMD Kabupaten Banjar | 191 Pada periode tahun 2013 - 2017 proporsi rata-rata belanja tidak langsung sebesar 54,19 persen dari total belanja. Proporsi terbesar komponen belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu sebesar 42,32 persen, kemudian diikuti belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar 10,15 persen. Sementara realisasi belanja langsung sebesar 45,81 persen dari total belanja daerah. Komponen belanja terbesar adalah belanja modal sebesar 20,26 persen, belanja barang dan jasa 19,35 persen, dan belanja pegawai 6,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja masih mengarah pada belanja operasional pemerintahan dibandingkan dengan prioritas belanja pembangunan seperti, belanja modal. 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah Setiap pelaksanaan APBD sering tidak bisa menghindari adanya realisasi belanja daerah yang melebihi realisasi pendapatan daerah yang secara otomatis akan terjadi defisit. Perlu adanya sebuah kebijakan pembiayaan daerah untuk menutup defisit tersebut. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah sendiri terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu: pertama penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, penerimaan atas investasi permanen, dan pencairan dana cadangan. Kedua adalah pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan cadangan dan penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini gambaran realisasi 192 | Tahun 2016 - 2021 pembiayaan daerah Kabupaten Banjar : RPJMD Kabupaten Banjar | 193 Tabel 3. 4 Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%) No Uraian Tahun (Rupiah) Rata-rata Pertumbuhan (%) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Penerimaan Pembiayaan 315.194.557.791,17 347.574.697.568,04 221.391.644.326,48 140.196.422.331,55 151.187.513.616,40 -13,72 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnnya (SiLPA) 315.194.557.791,17 340.376.281.987,29 200.391.644.326,48 131.196.422.331,55 151.187.513.616,40 -13,11 1.2 Penerimaan atas investasi permanen - 7.198.415.580,75 - - - - 1.3 Pencairan dana cadangan - - 21.000.000.000,00 9.000.000.000,00 - -57,14 2 Pengeluaran Pembiayaan 21.000.000.000,00 44.000.000.000,00 20.000.000.000,00 30.000.000.000,00 10.000.000.000,00 9,58 2.1 Pembentukan cadangan 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 - - - 2.2 Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 21.000.000.000,00 34.000.000.000,00 - 30.000.000.000,00 10.000.000.000,00 -5,51 PEMBIAYAAN NETTO 294.194.557.791,17 303.574.697.568,04 201.391.644.326,48 110.196.422.331,55 141.187.513.616,40 -11,91 Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 340.376.311.985,50 200.391.644.326,48 131.196.422.331,55 151.392.015.234,40 114.785.201.400,00 -21,11 Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 194 | Tahun 2016 - 2021 Pembiayaan daerah di Kabupaten Banjar masih bergantung pada SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan SiLPA mengalami pertumbuhan negatif yaitu -13,11 persen. Hal ini disebabkan karena dalam kurun 5 (lima) tahun terjadi beberapa kali defisit, sehingga membuat penerimaan pembiayaan daerah menurun yang secara otomatif mengurangi SiLPA. SiLPA memiliki peran penting bagi pembiayaan anggaran tahun selanjutnya, terutama jika terjadi defisit realisasi APBD. Namun, dalam melihat kebijakan dan kinerja keuangan daerah, besaran SILPA tersebut patut ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui komponen penyusunnya. 3.1.2. Neraca Daerah Selain kinerja APBD, kinerja keuangan daerah juga dapat dilihat dari kondisi neraca daerah. Neraca daerah merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Sebagai sebuah kinerja keuangan, aset daerah dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalam aset, sekaligus manfaat sosial dan ekonomi terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat yang merupakan hasil dari pembelanjaan daerah di masa lalu. Namun, untuk memenuhi kebutuhan daerah, kadang kondisi keuangan tidak mendukung sepenuhnya, sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengambil hutang. Hutang sebagai sebuah kewajiban daerah, diambil dalam jangka panjang atau jangka pendek. Selain itu, juga dapat melihat ekuitas dana, yaitu selisih antara nilai aset daerah dan kewaajiban. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini analisis perkembangan neraca daerah Kabupaten Banjar tahun 2012- 2016. RPJMD Kabupaten Banjar | 195 Tabel 3. 5 Neraca Komparatif dan Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banjar 2012-2016 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 2015 2016 1 Aset 1.1 Aset Lancar 348.363.522.299,85 411.445.677.587,36 283.293.755.239,80 203.998.135.988,09 218.018.668.390,32 -8,54 1.1.1 Kas 315.005.433.679,53 340.848.226.596,23 200.478.951.421,98 133.177.048.967,05 153.624.651.100,40 -12,80 1.1.2 Piutang 25.302.233.550,00 62.591.398.828,24 73.076.853.184,20 60.306.008.330,04 53.415.375.834,92 33,81 1.1.3 Persediaan 8.055.855.070,32 8.006.052.162,89 9.737.950.633,62 10.515.078.691,00 10.966.141.455,00 8,32 1.2 Investasi Jangka Panjang 248.055.085.178,07 238.037.591.757,58 1.084.634.889.235,74 1.083.169.912.757,86 1.108.021.659.578,19 88,44 1.3 Aset tetap 2.019.957.478.278,94 2.350.355.366.617,87 2.583.595.568.845,25 1.875.586.195.598,21 1.803.852.700.658,50 -1,24 1.4 Dana Cadangan - 10.080.684.940,00 9.897.380.146,00 - -1,82 1.5 Aset Lainnya 11.509.773.959,00 29.201.883.618,00 36.379.979.858,00 74.360.713.666,15 225.058.132.830,32 121,34 Jumlah Aset 262.788.585.971.586,00 3.029.040.519.580,81 3.997.984.878.118,89 3.247.012.338.156,31 3.354.951.161.457,33 -20,58 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 4.593.509.457,50 3.970.675.326,40 3.434.106.954,00 10.919.289.566,33 21.304.944.057,51 71,50 2.2 Kewajiban Jangka Panjang - - Jumlah Kewajiban 4.593.509.457,50 3.970.675.326,40 3.434.106.954,00 27.061.296.254,33 38.464.050.216,51 110,79 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 343.770.021.842,35 407.475.002.260,96 279.859.648.285,80 -6,39 196 | Tahun 2016 - 2021 3.2 Ekuitas Dana Investasi 2.279.522.337.416,01 2.617.594.841.993,45 3.704.610.437.939,09 28,18 3.3 Ekuitas Dana yang Dicadangkan 10.080.684.940,00 0,00 Jumlah Ekuitas Dana 2.623.292.350.258,36 3.025.069.844.254,41 3.994.550.771.164,89 3.219.951.041.901,98 3.316.487.111.240,82 7,74 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana 2.627.885.859.715,86 3.029.040.519.580,81 3.997.984.878.118,89 3.247.021.338.156,31 3.354.951.161.457,33 7,95 Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 RPJMD Kabupaten Banjar | 197 2.4.1.1. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dianalisis dengan menggunakan rasio lancar/current ratio dan rasio quick. Rasio lancar, adalah kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Artinya semakin besar nilai current ratio maka semakin besar likuid, yaitu dengan nilai proporsional berada pada batas 200 persen. Rasio quick yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, di mana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Tabel 3. 6 Analisis Neraca Daerah melalui Rasio Likuiditas Tahun 2012-2016 No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 1 Rasio lancar (Current Ratio) % 7583,82% 10362,11 % 8249,42% 1868,24% 1023,32% 2 Rasio Quick (Quick Ratio) % 7409,53% 10160,48 % 7965,85% 1771,94% 971,85% Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 Pada tahun 2016 setiap Rp. 1,00 atau 100 persen hutang lancar di jamin atau ditanggung oleh Rp. 1023,32 aktiva lancar. Hal ini menunjukkan bahwa current ratio sudah baik karena sesuai dengan prinsip kehati-hatian di mana besaran current ratio yang baik adalah 200 persen. Sementara untuk quick ratio pada tahun 2016 juga menunjukkan hal yang sama, yaitu sudah baik karena setiap hutang lancar 100 persen dijamin oleh aktiva lancar sebesar 971,85 persen. Angka tersebut sudah di atas prinsip kehati- hatian, yaitu minimal 100 persen. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Banjar harus mengantisipasi hutang ke depan karena kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek penurunan dari tahun ke tahun. 198 | Tahun 2016 - 2021 2.4.1.2. Rasio Solvabilitas Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio ini terdiri dari dua hal, yaitu pertama rasio total hutang terhadap total aset yaitu seberapa besar pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin besar nilainya diartikan semakin besar kreditur mendanai pembiayaan daerah. Kedua, rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti tingkat ketergantungan pembiayaan daerah semakin kecil atau pemerintah daerah semakin mandiri. Tabel 3. 7 Analisis Neraca Daerah melalui Rasio Solvabilitas Tahun 2012-2016 No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 1 Rasio Total Hutang terhadap Total Aset 0,00175% 0,13109% 0,08590% 0,83342% 1,14649 % 2 Rasio Total Hutang terhadap Total Modal 0,17510% 0,13126% 0,08597% 0,84043% 1,15978 % Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 Pada tahun 2012 hingga 2016 rasio total hutang terhadap total aset mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Banjar yang dibiayai oleh hutang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari rasio hutang terhadap total modal juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar masih memerlukan hutang sebagai pendanaan mereka. Artinya bahwa tingkat kemandirian pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah masih belum optimal. 2.4.1.3. Rasio Aktivitas Rasio aktivitas digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio ini RPJMD Kabupaten Banjar | 199 menggunakan dua analisis, yaitu pertama, rata-rata umur piutang yang digunakan untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Kedua, rata-rata umur persediaan, yaitu digunakan untuk melihat seberapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Tabel 3. 8 Analisis Neraca Daerah melalui Rasio Aktivitas Tahun 2012-2016 (Hari) No Uraian Tahun Rata- Rata (Hari) 2012 2013 2014 2015 2016 1 Rata-rata umur piutang 1166 1171 1172 956 839 1.061 2 Rata-rata umur persediaan 432 432 356 329 316 373 Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 Rata-rata umur piutang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata umur piutang berada pada angka 1.061 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Banjar belum aman karena semakin cepat waktu pembayaran hutang menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah tidak baik. Begitu juga dengan rata-rata umur persediaan di mana mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan jumlah rata-rata hari sebanyak 373 hari. Jumlah hari tersebut menunjukkan berapa lama dana dalam bentuk persediaan digunakan untuk memberi pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah belum aman karena alokasi anggaran pemerintah untuk pelayanan publik semakin menurun. 200 | Tahun 2016 - 2021 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu ini menganalisis dua hal, yaitu proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan, yaitu sebagai berikut: 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran menguraikan tentang proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang terdiri dari belanja dan pembiayaan pengeluaran, sebagai berikut: Tabel 3. 9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 No Tahun Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp) Persentase (%) 1 2013 610.607.372.679,00 1.201.313.875.060,60 50,83 2 2014 660.773.533.863,00 1.372.624.046.284,87 48,14 3 2015 741.671.058.092,00 1.592.605.925.831,39 46,57 4 2016 797.751.232.540,00 1.700.345.854.717,20 46,92 5 2017 760.731.915.761,00 1.655.503.722.172,26 45,95 Sumber: LRA Kabupaten Banjar 2013-2017 Proporsi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pembiayaan mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung penurunan dari tahun ke tahun. Proporsi yang paling tinggi berada pada tahun 2013 yaitu sebesar 50,83 persen. Meskipun demikian, belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur daerah masih lebih tinggi dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan seperti terdapat pada gambar dibawah ini. RPJMD Kabupaten Banjar | 201 Gambar 3. 4 Persentase Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupten Banjar Tahun 2017 (%) Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Perbandingan persentase belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai di atas menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Banjar masih didominasi oleh belanja pegawai. Artinya bahwa pertumbuhan belanja modal setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan belanja daerah masih belum terlalu berpihak terhadap penyediaan kebutuhan masyarakat. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya melakukan analisis sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran (SiLPA). Adapun analisis pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 202 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 3. 10 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 No Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Realisasi pendapatan daerah 1.226.495.629.254,93 1.225.440.993.043,31 1.502.410.703.286,46 1.711.541.447.620,05 1.619.101.409.956,74 Dikurang realisasi: 2 Belanja daerah 1.180.313.875.060,60 1.328.624.046.284,87 1.572.605.925.831,39 1.670.345.854.717,20 1.645.503.722.172,26 3 Pengeluaran pembiayaan daerah 21.000.000.000,00 44.000.000.000,00 20.000.000.000,00 30.000.000.000,00 10.000.000.000,00 A Defisit rill 25.181.754.194,33 (147.183.053.241,56) (90.195.222.544,93) 11.195.592.902,85 (36.402.312.215,52) Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan 4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya 315.194.557.791,17 340.376.281.987,29 200.391.644.326,48 131.196.422.331,55 151.187.513.616,40 5 Penerimaan atas investasi permanen 7.198.415.580,75 6 Pencairan dana cadangan 21.000.000.000,00 9.000.000.000,00 B Total realisasi penerimaan pembiayaan 340.376.311.985,50 200.391.644.326,48 110.196.421.781,55 142.392.015.234,40 114.785.201.400,88 A-B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 365.558.066.179,83 53.208.591.084,92 20.001.199.236,62 153.587.608.137,25 78.382.889.185,36 Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 RPJMD Kabupaten Banjar | 203 Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2014, 2015, dan 2017 karena pada tahun tersebut terjadi defisit APBD. Penutup defisit ini terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Sementara dilihat dari surplus riil, terjadi surplus pada tahun 2013 dan 2016 sehingga membuat jumlah penerimaan pembiayaan semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut. Selain itu, perlu juga menganalisis lebih dalam lagi terkait dengan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan untuk menghitung kapasitas pendanaan daerah. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut: 204 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 3. 11 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 (%) No Uraian Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2012 2013 2014 2015 2016 1 Saldo kas neraca daerah 315.005.433.679,53 340.848.226.596,23 200.478.951.421,98 133.177.048.967,05 153.624.651.100,40 -12,80 Dikurang 2 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 1.380.842,50 1.709.136,50 69.812.095,50 18.895.114,50 - 1311,83 3 Kegiatan lanjutan - - - - - - Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 315.004.052.837,03 340.846.517.459,73 200.409.139.326,48 133.158.153.852,55 153.624.651.100,40 -12,80 Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 Tabel di atas menunjukkan bahwa sisa lebih riil pembiayaan anggaran tahun berkenaan untuk membiayai pembangunan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -12,80 persen. Artinya bahwa anggaran tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2014 dan 2015. Meskipun pada tahun 2016 terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pendanaan daerah belum optimal. RPJMD Kabupaten Banjar | 205 3.3. Analisis Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangkah menengah daerah. Permendagri No. 86 Tahun 2017 memberikan fleksibilitas pada daerah untuk mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap lebih akurat dalam memproyeksi kerangka pendanaan karena masing-masing objek dan rincian objek APBD mempunyai karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah. Teknik yang digunakan dalam memproyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Banjar yaitu teknik forecasting (peramalan). Teknis peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diminimalisir. Perlu diketahui bahwa peramalan tidak memberikan informasi secara pasti, namun cara ini berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik. Teknik ini secara umum terdiri dari dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode peramalam kuantitatif digunakan untuk meramalkan suatu keadaan dengan menggunakan data historis tanpa menghiraukan pengaruh atau hubungan dengan variabel lainnya. Metode peramalam yang biasa digunakan adalah metode kuantitatif statistik yaitu dengan melihat pola perubahan data dari waktu ke waktu. Sementara teknik peramalam kualitatif adalah teknik yang bersifat subjektif atau berdasarkan intuisi. Teknis ini digunakan ketika terjadi perubahan data secara signifikan. Dengan melihat konteks data keuangan di atas, maka kedua metode tersebut digunakan secara eklektis untuk memproyeksi kerangka pendanaan di Kabupaten Banjar, di mana penggunaannya disesuaikan dengan konteks data atau informasi yang didapatkan. 206 | Tahun 2016 - 2021 Sebelum memproyeksi setiap objek dan rincian objek dalam APBD, pertama yang dibahas adalah strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk 4 (empat) tahun ke depan yang dijadikan sebagai kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kedua, hasil proyeksi terhadap objek APBD yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan diberikan interpretasi pada hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Ketiga adalah menghitung kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Banjar. Penyusunan kerangka pendanaan di atas, tentu saja tidak lepas dari asas-asas pengelolaan keuangan atau dengan kata lain harus memperhatikan berbagai asas tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah terutama dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah ke depan. Adapun asas pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:
a.Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan.
b.Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah.
c.Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah.
d.Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik.
e.Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri. RPJMD Kabupaten Banjar | 207 3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub bab ini menguraikan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai berikut: 3.3.1.1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:
a.PAD merupakan representasi dari kemandirian daerah, sehingga strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD, dan koordinasi lintas instansi. Adapun arah kebijakan dari strategi ini adalah sebagai berikut: 1) Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 2) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. 3) Melakukan evaluasi dan Perubahan secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah. 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD. 5) Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah 6) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan 208 | Tahun 2016 - 2021 pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah. 7) Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi yaitu pengoptimalan potensi daerah melalui investasi. 8) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi 9) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan. 10) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti BUMD, BULD, dan sebagainya. 11) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB.
b.Dana transfer masih menjadi komponen penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten Banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut: 1) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan; 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer 3) Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu RPJMD Kabupaten Banjar | 209 4) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK)
c.Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota lain. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut : 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan. 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian. 3.3.1.2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah Komponen belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung di mana keduanya menjadi penentu keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, sebagai berikut:
a.Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
b.Penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan Renstra OPD maupun perencanaan teknis tahunan seperti RKPD dan Renja OPD.
c.Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berbasis kapasitas riil keuangan daerah sebagai berikut: 210 | Tahun 2016 - 2021
a.Belanja daerah digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran infrastuktur dan peningkatan sumber daya manusia.
b.Belanja daerah dilaksanakan berdasarkan program prioritas dalam setiap OPD
c.Belanja operasi daerah diantaranya adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS
d.Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat, mampu menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan
e.Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. 3.3.1.3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
a.Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun. RPJMD Kabupaten Banjar | 211 3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Proyeksi ini didasarkan pada tren pertumbuhan rata-rata dan proporsi rata-rata komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumya. Selain itu, juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro ke depan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah maupun belanja daerah. Adapun hasil proyeksi APBD Kabupaten Banjar tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut: 212 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 3. 12 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021 (%) No Uraian Tahun Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2018 2019 2020 2021 A Pendapatan Daerah 1.795.107.736.016,88 1.927.829.416.717,01 2.064.864.254.344,80 2.206.826.641.531,21 7,02 1 Pendapatan Asli Daerah 212.060.552.000,48 233.134.674.141,20 256.659.324.232,59 283.062.632.007,92 10,21 1.1 Pajak daerah 78,359,672,965.52 92,150,975,407.45 108,369,547,079.16 127,442,587,365.10 17.60 1.2 Retribusi daerah 7.478.012.218,04 7.777.132.706,76 8.088.218.015,03 8.411.746.735,63 4,0 1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 7.058.688.334,88 7.341.035.868,28 7.634.677.303,01 7.940.064.395,13 4,0 1.4 Lain - lain pendapatan daerah yang sah 119.164.178.482,04 125.865.530.158,71 132.566.881.835,39 139.268.233.512,06 5,2 2 Dana perimbangan 1.266.904.181.754,50 1.351.583.180.998,41 1.436.262.180.242,31 1.520.941.179.486,19 6,1 2.1 Dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak 202.385.138.674,10 192.145.802.564,20 181.906.466.454,30 171.667.130.344,40 -5,5 2.2 Dana alokasi umum 761.179.876.500,00 794.751.522.600,00 828.323.168.700,00 861.894.814.800,00 4,1 2.3 Dana alokasi khusus 303.339.165.880,41 364.685.854.434,20 426.032.542.988,00 487.379.231.541,81 16,0 3 Lain - lain pendapatan daerah yang sah 316.143.002.261,90 343.111.561.577,40 371.942.749.869,90 402.822.830.037,10 8,4 3.1 Pendapatan hibah 38.816.436.816,60 47.920.795.162,80 57.025.153.509,00 66.129.511.855,20 18,0 3.2 Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya 91.063.667.745,30 90.301.578.944,60 89.539.490.143,90 88.777.401.343,20 -0,8 3.3 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 186.262.897.700,00 204.889.187.470,00 225.378.106.217,00 247.915.916.838,70 10,0 3.4 Dana desa - - - - - RPJMD Kabupaten Banjar | 213 3.5 Dana insentif daerah - - - - - 3.6 Bantuan keuangan dan provismsi atau pemerintah daerah lainnya - - - - - B Belanja Daerah 1.863.179.414.131,86 1.987.771.857.813,99 2.159.196.477.948,44 2.292.610.804.572,03 7,1 1 Belanja Tidak Langsung 1.126.271.417.505,44 1.232.082.261.168,28 1.337.893.104.831,16 1.443.703.948.494,00 8,3 1.1 Belanja pegawai 697.737.905.700,90 723.285.313.337,20 748.832.720.973,50 774.380.128.609,80 3,5 1.2 Hibah 20.770.479.416,30 22.287.336.066,60 23.804.192.716,90 25.321.049.367,20 6,6 1.3 Bantuan sosial 3.669.839.378,00 3.234.372.640,00 2.798.905.902,00 2.363.439.164,00 -14,8 1.4 Belanja kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 5.223.297.097,38 5.796.206.073,85 6.369.115.050,33 6.942.024.026,80 9,5 1.5 Belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa 398.724.510.206,56 477.584.245.066,28 556.443.979.926,00 635.303.714.785,69 15,7 1.6 Belanja tidak terduga - - - - - 2 Belanja langsung 736.907.996.626,42 755.689.596.645,71 821.303.373.117,28 848.906.856.078,03 5,3 2.1 Belanja pegawai 147.737.152.338,40 171.634.070.887,10 195.820.570.455,02 204.440.771.652,77 12,7 2.2 Belanja barang dan jasa 347.646.574.298,13 332.870.284.969,11 364.250.152.241,18 372.784.127.987,34 2,7 2.3 Belanja modal 241.524.269.989,90 251.185.240.789,50 261.232.650.421,08 271.681.956.437,92 4,0 Surplus/Defisit (68,071,678,114.98) (59,942,441,096.98) (94,332,223,603.64) (85,784,163,040.82) C Pembiayaan Daerah 149.349.986.225,34 155.323.985.674,35 161.536.945.101,32 167.998.422.905,38 4,0 1 Penerimaan Daerah 159.749.986.225,34 166.139.985.674,35 172.785.585.101,32 179.697.008.505,38 4,0 2 Pengeluaran daerah 10.400.000.000,00 10.816.000.000,00 11.248.640.000,00 11.698.585.600,00 4,0 214 | Tahun 2016 - 2021 Pada periode 2018 - 2021, pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,02 persen. PAD menjadi komponen dalam pendapatan daerah yang rata-rata pertumbuhannya paling tinggi, yaitu sebesar 17,06 persen, kemudian diikuti oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 8,4 persen, dan dana perimbangan sebesar 6,1 persen. Peningkatan PAD yang signifikan di atas diasumsikan terjadi karena dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan di Kabupaten Banjar sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan komponen PAD. Selain itu, adanya pengoptimalan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terutama OPD penghasil PAD menjadi faktor pendorong pertumbuhan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa ke depan tingkat kemandirian Kabupaten Banjar akan lebih baik. Dari sisi belanja daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,1 persen pada periode 2018-2021. Belanja tidak langsung akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,3 persen. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pada periode sebelumnya (2013-2017), yaitu sebesar 14 persen. Sementara belanja langsung diproyeksi akan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 5,3 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pada periode sebelumnya (2013-2017), yaitu hanya sebesar 4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi belanja tidak langsung masih lebih tinggi, namun selisih antara kedua belanja tersebut relatif kecil. Kondisi tersebut sesuai dengan kebijakan dalam RPJMD sebelum diPerubahan, bahwa anggaran daerah akan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Dari sisi pembiayaan daerah juga akan mengalami peningkatan ke depan. Asumsi ini didasarkan pada asumsi makro ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pembiayaan daerah akan mempunyai peran penting karena APBD diproyeksikan akan defisit selama 4 (empat) RPJMD Kabupaten Banjar | 215 tahun mendatang. Substansi penyusunan kerangka pendanaan adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah dan rencana penggunaannya untuk pendanaan program pembangunan jangkah menengah daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut: 216 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 3. 13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021 No Uraian Tahun 2018 2019 2020 2021 1 Pendapatan Daerah 1.795.107.736.016,88 1.927.829.416.717,01 2.064.864.254.344,80 2.206.826.641.531,21 2 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan anggaran 159.749.986.225,34 166.139.985.674,35 172.785.585.101,32 179.697.008.505,38 A Total penerimaan 1.951.492.164.027,16 2.084.040.359.669,94 2.218.730.042.988,55 2.355.758.631.228,64 Dikurang 4 Belanja tidak langsung 1.126.271.417.505,44 1.232.082.261.168,28 1.337.893.104.831,16 1.443.703.948.494,00 5 Belanja pegawai di belanja langsung 147.737.152.338,40 171.634.070.887,10 195.820.570.455,02 204.440.771.652,77 6 Pengeluaran Pembiayaan 10.400.000.000,00 10.816.000.000,00 11.248.640.000,00 11.698.585.600,00 B Total pengeluaran 1.284.408.569.843,84 1.414.532.332.055,38 1.544.962.315.286,18 1.659.843.305.746,77 A-B Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 670.449.152.398,38 679.437.070.335,98 692.687.524.159,94 726.680.344.289,82 Anggaran tersebut merupakan hasil dari alokasi penerimaan daerah untuk belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta belanja prioritas utama yang terdapat pada belanja tidak langsung, belanja pegawai di belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sisa anggaran yang nantinya digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak termasuk dalam belanja tersebut. Adapun penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. RPJMD Kabupaten Banjar | 217 Tabel 3. 14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar No Uraian Proyeksi (Rp) 2018 2019 2020 2021 1 Kapasitas riil kemampuan keuangan 679,437,070,335.98 692,687,524,159.94 726,680,344,289.82 741,904,260,004.63 Dibagi ke 2 Prioritas I 167,933,751,735.00 263,987,140,886.00 309,341,509,563.00 3 Prioritas II 524,753,772,424.94 462,693,203,403.82 432,562,750,441.63 Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Banjar digunakan untuk dua prioritas pembangunan daerah. Prioritas I untuk program pembangunan daerah, yaitu program strategis dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dan program yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti program pada sektor pendidikan dan kesehatan. Prioritas II adalah untuk program perangkat daerah yang mejadi prioritas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari kedua prioritas tersebut, rencana pendanaan untuk prioritas I akan semakin meningkat. 218 | Tahun 2016 - 2021 Analisis ini menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD. Merujuk pada pertimbangan tersebut, maka isu strategis harus dirumuskan secara benar dengan menggunakan metode yang baik, agar semua permasalahan pembangunan yang dihadapi dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Berikut adalah permasalahan pembangunan yang menjadi basis bagi penyusunan isu-isu strategis Kabupaten Banjar: 4.1. Penelaahan RTRW Pada sub bab ini menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar yang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, yaitu sebagai berikut. 4.1.1. Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang Kabupaten Banjar meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem pusat pelayanan terdiri dari penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan, rencana sistem perkotaan, dan rencana RPJMD Kabupaten Banjar | 219 sistem perdesaan. Sementara rencana sistem jaringan prasarana terdiri dari rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, rencana pengembangan sistem jaringan energi kelistrikan, rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Rencana struktur ruang Kabupaten Banjar dapat dilihat pada peta berikut ini: Gambar 4. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Kaupaten Banjar Sumber: RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 4.1.1.1. Rencana Sistem Pusat Pelayanan
a.Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Penetapan Kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan dengan melihat kesesuaian kondisi dan karakteristik kegiatan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjar. Identifikasi Kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mengetahui dan menetukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukan tanah dan ruangnya. 220 | Tahun 2016 - 2021
b.Rencana Sistem Perdesaan Rencana sistem perdesaan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan desa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). PPK merupakan perdesaan yang berhubungan langsung dengan ibukota kecamatan atau perdesaan yang berhubungan atau berorientasi pada perkotaan lain. Sistem pusat pemukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarki, yaitu pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan setiap dusun atau kelompok pemukiman.
c.Rencana Sistem Perkotaan Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Daerah perkotaan merupakan daerah strategis apabila ditinjau dari sisi kegiatan ekonomi dan memiliki infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perkotaan yang direncanakan sebagai pusat pelayanan yang secara umum diarahkan untuk mencapai suatu keseimpangan pertumbuhan dan perkembangan ruang yang terjadi pada sistem kota-kota tersebut. Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Banjar meliputi pusat kegiatan nasional-Provinsi (PKNp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 4.1.1.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana
a.Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi terdiri dari rencana sistem jaringan transportasi darat dan rencana sistem jaringan kereta api. Adapun telaahannya adalah sebagai berikut: 1) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat Jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas, jaringan pelayanan lalu lintas, RPJMD Kabupaten Banjar | 221 jaringan sungai, danau, penyeberangan, dan jaringan kereta api. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: • Jaringan Jalan Peningkatan sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu pendorong kemajuan sebuah daerah. Salah satu sarana dan prasarana transportasi yang memiliki peran penting bagi kemajuan daerah adalah jaringan jalan. Jaringan jalan sebagai bagian utama dalam dalam sistem transportasi perlu dikembangkan untuk mendukung pengelolaan potensi daerah Kabupaten Banjar yang merupakan salah satu simpul strategis di Kalimantan Selatan. Rencana jaringan jalan di Kabupaten Banjar meliputi penentuan fungsi jaringan jalan dan pembangunan serta peningkatan jaringan jalan. • Jaringan Prasarana Lalu Lintas Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas diarahkan untuk pengembangan terminal di Kabupaten Banjar. Terminal dalam sistem transportasi merupakan prasarana yang sangat penting dalam mendukung sistem pengangkutan yaitu memperlancar mobilisasi dari satu titik ke titik yang lain. Rencana pembangunan terminal di Kabupaten Banjar, yaitu terdiri dari terminal penumpang tipe A yang berlokasi di jalan A. Yani Km. 17, Kecamatan Gambut; terminal penumpang tipe C terdapat di pusat pembelanjaan sekumpulan Kecamatan Martapura; Stasiun pengalihan antara BRT (Bus Rapit Transit) yang berlokasi di Perkotaan Martapura dan Perkotaan Gambut – Kertak Hanyar; dan pengembangan dan pembangunan halte bus yang meliputi Perkotaan Martapura dan Perkotaan Kertak Hanyar – Gambut. • Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Rencana jaringan pelayanan lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi angkutan umum melalui perencanaan trayek angkutan umum yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Adapun 222 | Tahun 2016 - 2021 rencana trayek yang akan dibangun terdiri dari Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menghubungkan Kabupaten Banjar – Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur; Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan Banjarmasin – Banjar Baru – Rantau – Kandangan - Barabai - Amuntai - Tanjung; dan Martapura - Pelaihari - Batulicin - Kota Baru; Angkutan Kota, Perkotaan dan Perdesaan menghubungkan : Martapura - Astambul - Kelampayan; Martapura - Aranio; Martapura - Pengaron - Sungai Pinang; Martapura – Sungai Tabuk; Pengembangan sistem angkutan transportasi massal perkotaan berbasis BRT dengan jaringan koridor pelayanan. • Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Pengembangan jaringan sungai, danau, dan penyemberangan dilakukan dengan tujuan, yaitu (1) mengarahkan pengembangan jaringan transportasi sungai untuk pelayanan angkutan (2) meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keamanan, keselamatan, kenyamanan alur pelayaran pada sungai, kanal baik lebar maupun kedalamannya pada saat musim hujan maupun kemarau sehingga layak untuk dilayari sepanjang musim; (3) meningkatkan pengembangan pembangunan dermaga dan pelabuhan penyeberangan terpadu yang terhubung antara moda angkutan sungai dan moda angkutan darat dengan dilengkapi fasilitas pergudangan. Tabel 4. 1 Pengembangan Jaringan Sungai, Danau, dan Penyebrangan di Kabupaten Banjar No Aspek Lokasi 1 Jaringan sungai 1. Sungai Martapura
1. 2.Sungai Riam Kanan
2. 3.Sungai Riam Kiwa 2 Alur pelayaran sungai dan danau Sungai Martapura, melintasi Martapura - Banjarmasin 3 Pelabuhan sungai dan danau
3. 1.Dermaga Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh;
4. 2.Dermaga Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh;
5. 3.Dermaga Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh;
6. 4.Dermaga Depan Kantor Camat di RPJMD Kabupaten Banjar | 223 Kecamatan Aluh-Aluh;
7. 5.Dermaga Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh;
8. 6.Dermaga Kuin Besar di Kecamatan Aluh-Aluh;
9. 7.Dermaga Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh;
10. 8.Dermaga Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh;
11. 9.Dermaga Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh;
12. 10.Dermaga Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk;
13. 11.Dermaga Sungai Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk;
14. 12.Dermaga Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk;
15. 13.Dermaga Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk;
16. 14.Dermaga Riam Kanan di Kecamatan Aranio;
17. 15.Dermaga Belangian di Kecamatan Aranio;
18. 16.Dermaga Murung Kenanga di Kecamatan Martapura;
19. 17.Dermaga Astambul di Kecamatan Astambul;
20. 18.Dermaga Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur 4.1.1.3. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api Pengembangan jaringan kereta api penting bagi kelancaran barang dan orang. Rencana pengembangan jaringan rel kereta api di Kabupaten Banjar, adalah sebagai berikut:
21. 1.Rencana pembangunan jalan kereta api, yaitu jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL yaitu ruas : Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin.
22. 2.Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat Pegunungan Meratus yaitu ruas Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Tabalong-Kabupaten Hulu Sungai Utara-Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan- Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tanah Laut. 224 | Tahun 2016 - 2021
23. 3.Rencana Lokasi pengembangan Stasiun Kereta Api yang terdapat di Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat dan Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut.
a.Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Kelistrikan Pengembangan jaringan kelistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyediaan daya listrik untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan jaringan kelistrikan mencakup pengembangan pusat-pusat pembangkit listrik dan jaringan prasarana listrik. Berikut ini pengembangan sistem jaringan energi kelistrikan di Kabupaten Banjar. Tabel 4. 2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Kelistrikan di Kabupaten Banjar NO Aspek Rincian/lokasi 1 Rencana pusat- pusat pembangkit listrik
1. 1.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. Pangeran Mohammad Noor di Kecamatan Aranio;
2. 2.Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kiwa di Kecamatan Aranio;
3. 3.Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
4. 4.Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 2 Rencana Jaringan Prasarana Listrik
5. 1.Gardu Induk (GI) Mantuil terdapat di Mantuil Kecamatan Gambut;
6. 2.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Mantuil 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Cempaka yaitu yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Mantuil ke Gardu Induk (GI) Cempaka (Kota Banjar Baru);
7. 3.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 (tujuh puluh) Kilo Volt PLTA PM. Noor - Gardu Induk (GI) Cempaka yang menghubungkan PLTA PM. Noor dengan Gardu Induk (GI) Cempaka;
8. 4.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Mantuil – Trisakti (Kota Banjarmasin) yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Mantuil -Gardu Induk (GI) Trisakti (Kota Banjarmasin); dan
9. 5.Jaringan Distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 (dua puluh) Kilo Volt yang menyuplai kebutuhan energi listrik di Kabupaten Banjar RPJMD Kabupaten Banjar | 225
b.Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Sasaran utama dalam pengembangan sistem jaringan telekomunikasi adalah terjangkaunya daerah pelosok yang belum terlayani jaringan telekomunikasi sehingga seluruh penduduk dapat berkomunikasi dan mempermudah akses terhadap informasi. Hal ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat. Pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri dari sistem jaringan kabe dan sistem jaringan nirkabel. Pengembangan sistem jaringan kabel dilakukan untuk menunjang fasilitas telepon, yaitu dengan rencana pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO) Martapura, yaitu teknologi fiber optik yang mampu meningkatkan kualitas suara dan jumlah sambungan. Sementara sistem jaringan nirkabel adalah sistem jaringan telekomunikasi melalui jaringan seluler dan satelit. Pengembangan sistem ini yaitu dengan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang dapat menjangkau wilayah Kabupaten Banjar.
c.Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Rencana jaringan sumberdaya air meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu dengan memperhatikan arah pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai barito.
d.Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air minum, persampahan, air limbah dan drainase; dan cakupan pelayanan air minum, persampahan, air limbah dan drainase. 226 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 4. 3 Hasil Telaah Struktur Ruang No Rencana Struktur Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi Waktu Pelaksanaan Lima Tahun ke- 1 Lima tahun ke- 2 Lima tahun ke- 3 Lima tahun ke - 4

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I Rencana sistem perdesaan 1.1 Desa pusat pelayanan kawasan
1. a.Pusat pelayanan antar desa
2. b.Pusat pelayanan setiap desa
3. c.Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman
4. d.Pusat pelayanan lingkungan Desa Melintang, Desa Lok Baintan, Desa Tiwingan, Desa Belangian, Desa Cindai Alus, Desa Tungkaran II Rencana sistem perkotaan II.1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
5. a.Pusat industri dan perdagangan intan nasional;
6. b.Pusat kegiatan pemerintahan kabupaten;
7. c.Pusat kegiatan jasa pariwisata nasional;
8. d.Pusat kegiatan jasa dan perdagangan nasional;
9. e.Pusat kegiatan keagamaan regional dan nasional; dan
10. f.Pusat kegiatan perumahan dan Martapura RPJMD Kabupaten Banjar | 227 permukiman II.2 Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)
11. a.Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
12. b.Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan;
13. c.Pusat kegiatan pengembangan industri menengah dan pengolahan hasil pertanian;
14. d.Pusat kegiatan perdagangan dan jasa, perbankan intraregional;
15. e.Pusat kegiatan simpul transportasi angkutan umum penumpang (terminal penumpang tipe A);
16. f.Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan; dan
17. g.Pengembangan rumah sakit jiwa
  1. 1.Gambut
  2. 2.Kertak Hanyar
18. a.Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
19. b.Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
20. c.Pusat kegiatan wisata religius; Perkotaan Simpang Empat 228 | Tahun 2016 - 2021
21. d.Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; dan
22. e.Pusat kegiatan pengembangan permukiman dan fasilitas lainnya.
23. a.Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
24. b.Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan;
25. c.Pusat kegiatan pengembangan perdagangan dan jasa;
26. d.Kawasan pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan
27. e.Pusat kegiatan pariwisata alam Perkotaan Sungai Tabuk
28. a.Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
29. b.Pusat kegiatan perdagangan lintas kecamatan;
30. c.Pusat kegiatan jasa pariwisata alam;
31. d.Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala Perkotaan Aluh-Aluh RPJMD Kabupaten Banjar | 229 lokal;
32. e.Pusat kegiatan pendaratan hasil perikanan;
33. f.Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
34. g.Kawasan pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;
35. h.Kawasan pengembangan industri dan pergudangan; dan
36. i.Pusat kegiatan simpul transportasi angkutan sungai dan angkutan laut (pengembangan sektor kepelabuhanan). II.3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
37. a.Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
38. b.Pusat kegiatan perkebunan dan pengolahan perkebunan;
39. c.Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan;
40. d.Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan
41. e.Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala Perkotaan Mataraman 230 | Tahun 2016 - 2021 local
42. a.Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
43. b.Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
44. c.Pusat kegiatan pengembangan permukiman;
45. d.Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
46. e.Pusat kegiatan wisata religius; dan
47. f.Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal. Perkotaan Astambul
48. a.Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;
49. b.Pusat kegiatan pengembangan kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian;
50. c.Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan;
51. d.Pusat kegiatan Perkotaan Kampung Baru RPJMD Kabupaten Banjar | 231 perdagangan dan jasa skala III Rencana jaringan transportasi III.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat Jaringan jalan Jaringan jalan tol terdiri atas ruas :
  1. 1.Banjarmasin - Martapura;
  2. 2.Martapura - Binuang;
  3. 3.Martapura - Batulicin; dan
  4. 4.Pelaihari - Bati Bati - Gambut/Liang Anggang - Sungai Tabuk -Alalak - Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah) Jaringan jalan bebas hambatan (arteri primer) merupakan jaringan jalan lintas Kalimantan yang menghubungkan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin -Jalan Lingkar Selatan (Jalan Gubernur Soebardjo)- Liang Anggang - Bati Bati Jaringan jalan arteri primer terdiri atas ruas :
  5. 1.Ruas Liang Anggang - Martapura;
  6. 2.Ruas Jalan A. Yani (Martapura);
  7. 3.Ruas Martapura -Desa 232 | Tahun 2016 - 2021 Tungkap (Batas Kabupaten Tapin);
  8. 4.Ruas Jalan Lingkar Selatan -Jalan A. Yani Km. 17;
  9. 5.Ruas Jalan Lingkar Utara (Jalan Gubernur Syarkawi)- Sungai Tabuk; dan
  10. 6.Ruas Jalan Martapura lama (Martapura – Sunga Lulut) Jaringan jalan kolektor primer K2 dan K3 terdiri atas ruas :
  11. 1.Ruas Jalan Paramasan;
  12. 2.Ruas Jalan Martapura lama (Martapura – Sungai Lulut).
  13. 3.Ruas Teluk Selong - Dalam Pagar - Melayu Hilir - Kelampayan Tengah - Tambak Danau - Danau Salak;
  14. 4.Ruas Jalan P. M . Noor (Sungai Ulin - Desa Tiwingan Aranio);
  15. 5.Ruas Gambut - Beruntung Baru (Batas Kabupaten Tanah Laut);
  16. 6.Ruas Sungai Tabuk - Gambut; RPJMD Kabupaten Banjar | 233
  17. 7.Ruas Mataraman - Karang Intan - Sungai Ulin;
  18. 8.Ruas Jalan Desa Mandiangin Timur - Bendungan Irigasi Desa Mandi Kapau Karang Intan;
  19. 9.Ruas Jalan Lingkar Selatan (Desa Melintang)- Aluh Aluh;
  20. 10.Ruas Banjarmasin - Kuin Kecil - Aluh Aluh- Sungai Musang.
  21. 11.Ruas Jalan Mahligai - Manarap - Jalan Lingkar Utara (Jalan Gubernur Syarkawi);
  22. 12.Ruas Jalan Pengaron - Karang Intan;
  23. 13.Ruas Jalan Benteng - Pengaron; dan
  24. 14.Ruas Jalan Kuin Kecil - Handil Bujur. Jaringan jalan lokal primer terdiri atas ruas jalan di Kabupaten Banjar yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar ibukota kecamatan dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan dengan desa- 234 | Tahun 2016 - 2021 desa, serta menghubungkan antar desa-desa dalam wilayah Kabupaten Jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara bagian tengah dengan bagian timur - tenggara Kalimantan Selatan terdiri atas ruas :
  25. 1.Ruas Simpang Empat Pengaron - Sungai Loban - Pagatan; dan
  26. 2.Ruas Martapura – Batulicin Rencana pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan lingkar luar kabupaten terdiri atas ruas :
  27. 1.Pembangunan ruas jalan lingkar Kecamatan Simpang Empat -Karang Intan - Cempaka - Banjar Baru - Liang Anggang -Trisakti;
  28. 2.Pembangunan ruas jalan lingkar Mataraman - Sungai Ulin; RPJMD Kabupaten Banjar | 235
  29. 3.Pembangunan ruas jalan Sungai Kitano - Kelampayan;
  30. 4.Pembangunan ruas jalan Kampung Melayu - Kelampayan;
  31. 5.Pembangunan ruas jalan penghubung Martapura - Kawasan Minapolitan
  32. 6.Pembangunan ruas jalan Martapura - Kawasan Perkantoran Baru
  33. 7.Pembangunan ruas jalan Karang Intan - Pengaron;
  34. 8.Peningkatan ruas jalan Astambul - Kelampayan;
  35. 9.Peningkatan ruas jalan Astambul - Bincau;
  36. 10.Peningkatan ruas jalan Martapura Lama – Banjarmasin; dan
  37. 11.Peningkatan ruas jalan Angkipih - Remo – Paramasan Bawah Rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung 236 | Tahun 2016 - 2021 kelancaran arus distribusi dari sentra- sentra produksi sumberdaya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus terdiri atas ruas :
  38. 1.Rencana jalan khusus untuk angkutan hasil tambang mulai dari underpass (Jalan A. Yani Km 71), Desa Simpang Empat, Desa Cintapuri, Desa Banua Anyar, Desa Alalak Padang, Desa Batik sampai pada pelabuhan khusus yang terletak di Sungai Barito;
  39. 2.Daerah pertambangan /daerah perkebunan di Desa Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -underpass pada jalan nasional kurang lebih pada kilometer 71 (tujuh satu) di Desa Lokcantung RPJMD Kabupaten Banjar | 237 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -flyover pada jalan provinsi Margasari - Marabahan Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala arah Jembatan Rumpiang - pelabuhan khusus Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
  40. 3.Daerah pertambangan / daerah perkebunan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar - underpass pada jalan nasional kurang lebih kilometer pada 94 (sembilan empat) di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Tapin - pelabuhan khusus Sungai Puting Kabupaten Tapin Jaringan Prasarana Lalu Lintas
52. a.Terminal Penumpang Tipe A terdapat di 238 | Tahun 2016 - 2021 Jalan A. Yani Km 17, Kecamatan Gambut;
53. b.Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Pusat Perbelanjaan Sekumpul Kecamatan Martapura;
54. c.Stasiun Pengalihan Antara BRT (Bus Rapid Transit) terdapat di Perkotaan Martapura, dan Perkotaan Gambut - Kertak Hanyar; dan
55. d.Pengembangan dan pembangunan halte bus meliputi : perkotaan Martapura; perkotaan Kertak Hanyar – Gambut. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas
56. a.Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menghubungkan Kabupaten Banjar - Kalimantan Tengah- Kalimantan Timur;
57. b.Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) menghubungkan Banjarmasin- Banjarbaru - Martapura - Rantau - Kandangan - RPJMD Kabupaten Banjar | 239 Barabai - AmuntaiTanjung; dan Martapura - Pelaihari - Batulicin - Kota Baru; dan
58. c.Angkutan Kota, Perkotaandan Perdesaan menghubungkan : Martapura -Astambul - Kelampayan; Martapura - Aranio; Martapura - Pengaron-Sungai Pinang; Martapura- Sungai Tabuk.
59. d.Pengembangan sistem angkutan transportasi massal perkotaan berbasis Bus Rapid Transit (BRT) dengan jaringan koridor pelayanan meliputi :
  1. 1.Koridor I (rute pelayanan angkutan Sp. Serapat Alalak – Banjarmasin - Kertak hanyar - Gambut/Terminal Tipe A-Liang Anggang - Bandar Udara Syamsuddin 240 | Tahun 2016 - 2021 Noor);
  2. 2.Koridor II (rute pelayanan angkutan Mataraman- Astambul- Martapura Timur- Martapura/Termin al Tipe C- Banjarbaru- Landasan Ulin- Bandar Udara Syamsuddin Noor);
  3. 3.Koridor III (rute pelayanan angkutan Pleihari- Bati-Bati-Liang Anggang - Gambut/Terminal Tipe A); dan Koridor IV (rute pelayanan angkutan Martapura/Termin al Tipe Cperkantoran/pus at pemerintahan provinsi/jalan Trikora-Liang Anggang- Gambut/Terminal Tipe A). Jaringan Sungai, Danau, Jaringan sungai, terdiri RPJMD Kabupaten Banjar | 241 dan Penyeberangan atas :
60. a.Sungai Martapura;
61. b.Sungai Riam Kanan; dan
62. c.Sungai Riam Kiwa.
63. d.Dermaga Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh;
64. e.Dermaga Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh;
65. f.Dermaga Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh;
66. g.Dermaga Depan Kantor Camat di Kecamatan Aluh-Aluh;
67. h.Dermaga Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh;
68. i.Dermaga Kuin Besar di Kecamatan Aluh- Aluh;
69. j.Dermaga Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh;
70. k.Dermaga Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh;
71. l.Dermaga Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh;
72. m.Dermaga Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk;
73. n.Dermaga Sungai 242 | Tahun 2016 - 2021 Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk;
74. o.Dermaga Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk;
75. p.Dermaga Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk
76. q.Dermaga Riam Kanan di Kecamatan Aranio;
77. r.Dermaga Belangian di Kecamatan Aranio;
78. s.Dermaga Murung Kenanga di Kecamatan Martapura;
79. t.Dermaga Astambul di Kecamatan Astambul;
80. u.Dermaga Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur III.2 Rencana Sistem Jaringan Kereta Api Rencana pembangunan jalan kereta api yaitu jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat Pegunungan Meratus Ruas Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - RPJMD Kabupaten Banjar | 243 Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tanah Laut Rencana Lokasi pengembangan Stasiun Kereta Api Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut IV Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Kelistrikan IV.1 Rencana Pusat- Pusat pembangkit Listrik Penggunaan energi baru dan terbarukan
81. a.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. Pangeran Mohammad Noor di Kecamatan Aranio;
82. b.Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kiwa di Kecamatan Aranio;
83. c.Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
84. d.Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) IV.2 Rencana Jaringan Prasarana Listrik Pengembangan jaringan prasarana listrik
85. a.Mantuil Kecamatan Gambut;
86. b.Cempaka (Kota Banjar Baru);
87. c.Mantuil – Trisakti (Kota Banjarmasin)
88. d.Kabupaten Banjar. 244 | Tahun 2016 - 2021 V Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi V.1 Sistem jaringan kabel Menunjang fasilitas Telepon (Pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO)) Martapura V.2 Sistem jaringan nirkabel Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) Kabupaten Banjar VI Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air VI.1 Wilayah Sungai Wilayah sungai yang terdapat di Kabupaten Banjar adalah WS lintas Provinsi Barito mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Kabupaten Banjar VI.2 Prasarana Sumber Daya Air Pengembangan bendungan untuk penyediaan air baku dan pemeliharaan bendungan
  1. 1.Bendungan PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor, Riam Kanan
  2. 2.Bendung Karang Intan
  3. 3.Bendung Sungkai
  4. 4.Bendung Mandiangi
  5. 5.Bendung Takuti
  6. 6.Rencana Cek Dam Madu Rejo VI.3 Cekungan Air Tanah (CAT) CAT Palangkaraya – Banjarmasin VI.4 Jaringan Irigasi Pengembangan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa (Kewenangan Nasional) Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan Pengembangan Daerah Rawa (Kewenangan Provinsi) Daerah Rawa (DR) Folder Liang, Daerah Rawa (DR) Folder Tambak Hanyar, Daerah Rawa (DR) Antasan Sutun, Daerah Rawa (DR) RPJMD Kabupaten Banjar | 245 Antasan Bawah Ringin, Daerah Rawa (DR) Antasan Kiayi, Daerah Rawa (DR) Antasan Tanipah, Daerah Rawa (DR) Tanggul Martapura Pemeliharaan daerah irigasi:
  7. 1.Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
  8. 2.Pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
  9. 3.Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya. Kabupaten Banjar VI.5 Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih
89. a.Pengembangan prasarana jaringan air baku
90. b.Prasarana air baku untuk air minum yang meliputi:
  1. 1.Saluran Air Baku
  2. 1.Bendungan Riam Kanan
  3. 2.Kabupaten Banjar 246 | Tahun 2016 - 2021 PDAM Intan Banjar
  4. 2.Sungai Martapura
  5. 3.Air tanah
  6. 4.Mata air Pegunungan Meratus
  7. 5.Air Gambut
91. c.Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah
92. d.Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku
93. e.Prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum dan pembangunan rehabilitasi serta operasi pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum VI.6 Sistem Pengendalian
94. a.Pembangunan, rehabilitasi serta operasi
  1. 1.Bendungan Riam Kanan Kecamatan RPJMD Kabupaten Banjar | 247 Banjir dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir
95. b.Normalisasi sungai- sungai Aranio
  1. 2.Kabupaten Banjar VII Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan VII.1 Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan
96. a.Penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan yang terintegrasi dengan TPS (Tempat Penampungan Sementara)
97. b.TPS tersebar pada setiap desa yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasipersampaha
98. c.Pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPS berbasis sistem 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan Sanitary Landfill; Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan 248 | Tahun 2016 - 2021 dan VI.2 Rencana Sistem Jaringan Drainase
99. a.Sistem drainase primer adalah seluruh jaringan sungai;
100. b.Sistem drainase sekunder di sepanjang kolektor primer dan lokal primer
101. c.Wilayah–wilayah yang merupakan daerah genangan perlu disediakan pompa air yang sesuai dengan luasan yang tergenang
  1. 1.Seluruh jaringan sungai;
  2. 2.Desa-desa pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan VI.3 Rencana Sistem Jaringan Air Limbah
102. a.Penggunaan septik tank dan peresapan air dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan
103. b.Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar
104. c.Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas umum.
105. d.Pengembangan pengolahan air limbah Kawasan Perkotaan Martapura, bantaran Sungai Martapura, dan lingkungan perumahan di wilayah Kabupaten Banjar RPJMD Kabupaten Banjar | 249 dengan menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; dan
106. e.Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
107. f.Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Regional
108. g.Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan/lingkungan VI.4 Rencana Sistem Jaringan Air Minum
109. a.Pelayanan air minum dengan menggunakan PDAM Seluruh kecamatan
110. b.Rencana jaringan pipa transmisi, reservoir distribusi, jaringan pipa distribusi dan sambungan pelayanan dan meter air Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan 250 | Tahun 2016 - 2021 Pengaron VI.5 Rencana Jalur Evakuasi Bencana/Mitigasi Bencana
111. a.Jalur utama dari lokasi bencana ke ruang terbuka hijau
112. b.Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara Setiap Kecamatan VI.6 Rencana Proteksi Kebakaran
113. a.Pengembangan sistem proteksi kebakaran Kawasan perkampungan di ibukota kabupaten dan pusat kecamatan VI.7 Rencana Jaringan Jalan Pejalan Kaki Dan Jaringan Jalur Sepeda
114. a.Rencana jaringan jalan pejalan kaki (pedestrian) di Kabupaten Banjar terdiri atas: 1) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki 2) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus; 3) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan inspeksi 4) Rencana penyediaan jalur jalan pejalan kaki akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci sesuai dengan ketentuan Setiap subpusat pelayanan kota, seluruh jaringan irigasi, dan koridor-koridor jalan RPJMD Kabupaten Banjar | 251 yang berlaku.
115. b.Rencana jalur sepeda di Kabupaten Banjar terdiri atas: 1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda 2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda dengan membuat marka jalan di jalur sepeda. VI.8 Rencana Prasarana Lainnya
116. a.Rencana pengembangan kawasan olah raga terpusat berupa Sport Center;
117. b.Rencana pengembangan pasar induk
118. c.Rencana pengembangan rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU)
119. d.Rencana pengembangan infrastruktur dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan pengembangan wilayah Kecamatan Martapura; Kecamatan Gambut; Kecamatan Martapura dan Kecamatan Karang Intan 252 | Tahun 2016 - 2021 4.1.2. Telaah Rencana Pola Ruang Pola ruang di Kabupaten Banjar direncanakan terbagi dalam dua kategori pola ruang, yaitu peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang di Kabupaten Banjar dapat dilihat secara jelas pada peta berikut ini: Gambar 4. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Banjar Sumber: RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 4.1.2.1. Rencana Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung Kabupaten Banjar meliputi: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan Kawasan rawan bencana alam. Penjelasan masing-masing Kawasan lindung dijabarkan sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 253
120. a.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Resapan air. Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luas kurang lebih 42.901 (empat puluh dua ribu sembilan ratus satu) hektar. Sementara itu, Kawasan resapan air meliputi kawasan taman hutan raya, kawasan lindung di Pegunungan Meratus termasuk kawasan lindung geologi sekitar kawasan mata air.
121. b.Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Perlindungan Setempat terdiri dari Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau atau Waduk, Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Ruang Terbuka Hijau; dan Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai. Kawasan Sempadan Pantai berada di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Aluh-Aluh. Kawasan Sempadan Pantai memiliki dua ketentuan sebagai berikut: daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi pantai. Kawasan Sempadan Sungai terdapat pada sepanjang sungai Martapura, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa di Kecamatan Aranio, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Karang Intan, Martapura Timur, Martapura, Martapura Barat, dan Sungai Tabuk. Kawasan Sempadan Sungai mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Kawasan sekitar danau atau waduk terdapat di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio dengan sempadan danau/tangkapan air. Kawasan tersebut 254 | Tahun 2016 - 2021 mencakup daratan sepanjang tepian danau/tangkapan air yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/tangkapan air antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sekitar mata air tersebar di Kabupaten Banjar. Kawasan ini memiliki dua ketentuan khusus yaitu daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai tersebar di seluruh Ibukota Kabupaten dan pusat kecamatan dengan ketentuan: yaitu kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi penghijauan sepanjang pantai dan sungai.
122. c.Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya di Kabupaten Banjar terdiri dari tiga kawasan yaitu: Kawasan Taman Hutan Raya, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron dengan luas kurang lebih 88.394 hektar. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh dengan luas kurang lebih 481 hektar. Sementara itu, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari beberapa Kawasan yaitu: Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam dengan luas kurang lebih 1.704 hektar; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan luas kurang lebih 3.033 hektar di Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan; Kawasan Cagar Budaya Suku Dayak Bukit di Kawasan Pegunungan Meratus; Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong dan Pesayangan; dan Kawasan Keagamaan RPJMD Kabupaten Banjar | 255 yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama maupun tempat ibadah.
123. d.Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Banjar terdiri dari empat kawasan yaitu kawasan rawan tanah longsor; kawasan rawan banjir; kawasan rawan kebakaran; dan kawasan angin puting beliung. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Sungai Pinang. Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura Barat. Kawasan rawan kebakaran terdapat di Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut. Sementara itu, kawasan angin puting beliung di Kecamatan Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, Mataraman, Martapura Barat, Martapura Timur dan Sungai Tabuk. 4.1.2.2. Rencana Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. kawasan budidaya terdiri dari beberapa kawasan, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri dan pergudangan; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya. masing-masing kawasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
124. a.Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri dari tiga kawasan 256 | Tahun 2016 - 2021 yaitu: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi dikonversi. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luasan kurang lebih 23.068 hektar. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luasan kurang lebih 75.798 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Pengaron dengan luasan kurang lebih 1.821 hektar.
125. b.Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari beberapa kawasan yaitu: kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan; dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. kawasan budidaya tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten banjar dengan luas kurang lebih 17.356 hektar. Kawasan budidaya hortikultura ada dua macam, yaitu tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Tanaman sayuran berada di Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura; dan Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron. Sementara itu, tanaman buah-buahan berada di Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sambung Makmur. Kawasan budidaya perkebunan memiliki komoditas utama karet, sawit dan kawasan tanaman perkebunan lainnya yang tersebar di Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, RPJMD Kabupaten Banjar | 257 Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luas kurang lebih 122.859 hektar. Kawasan budidaya peternakan memiliki beberapa komoditas ternak unggulan meliputi: ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan Aneka Ternak (Kelinci, Puyuh dan lainnya). Ternak besar terdiri dari: sapi potong tersebar di Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Astambul dan Karang Intan; Sapi perah di Kecamatan Martapura, Mataraman dan Karang Intan; Kerbau di Kecamatan Karang Intan dan Simpang Empat. Ternak kecil terdiri dari kambing dan domba tersebar di Kecamatan Martapura, Mataraman, Astambul, Pengaron, Sambung Makmur dan Karang Intan. Ternak Unggas terdiri dari: Ayam Bukan Ras (Buras) tersebar di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah; Ayam Ras Pedaging (Broiler) di Kecamatan Martapura, Karang Intan, Mataraman, Astambul, Pengaron dan Sambung Makmur; Ayam Ras Petelur (layer) di Kecamatan Martapura, Karang Intan, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Mataraman, Pengaron, Sungai Tabuk dan Sambung Makmur; dan Itik Pedaging dan Petelur di Kecamatan Aluh-aluh, Gambut, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Sungai Tabuk, Astambul, Kertak Hanyar, dan Karang Intan. Sementara itu, aneka ternak (Kelinci, Puyuh, dan lainnya) di seluruh kecamatan di dalam wilayah Daerah. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kecamatan Tatah Makmur sesuai dengan potensi dan fungsional yang diperuntukan bagi padi di lahan basah dan kering sebesar kurang lebih 15.828 hektar; dan lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian 258 | Tahun 2016 - 2021 pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Intan.
126. c.Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Banjar direncanakan terdiri dari kawasan peruntukan perikanan tangkap; kawasan peruntukan perikanan budidaya; kawasan industri pengolahan hasil perikanan; dan kawasan konservasi sumber daya perikanan. Kawasan budidaya peruntukan perikanan tangkap terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Aluh-Aluh. Kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri beberapa kawasan, yaitu: kawasan peruntukan perikanan kolam, kawasan peruntukan perikanan keramba, kawasan peruntukan perikanan keramba dan jaring apung, dan kawasan peruntukan perikanan tambak, dan kawasan peruntukan perikanan mina padi. kawasan peruntukan perikanan kolam tersebar di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Astambul. Kawasan peruntukan perikanan keramba dan jaring apung tersebar di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Astambul. Kawasan peruntukan perikanan tambak terdapat di Kecamatan Aluh Aluh; dan kawasan peruntukan perikanan mina padi tersebar di Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura, Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Tatah Makmur. Kawasan industri pengolahan hasil perikanan adalah kawasan minapolitan dengan wilayah pengembangannya mencakup RPJMD Kabupaten Banjar | 259 Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Barat seluas kurang lebih 5.091 hektar. Sementara itu, kawasan konservasi sumber daya perikanan adalah kawasan sumber daya perikanan yang berada di seluruh kecamatan dalam wilayah Daerah, yang berpotensi untuk dijaga kelestarian sumber daya perikanannya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
127. d.Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari dua kawasan yaitu: kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara, dan batuan; dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara dan batuan dan batubara terdiri dari beberapa kawasan yaitu: Batubara terdapat di Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Astambul, Paramasan, Mataraman, Sungai Pinang, Sambung Makmur dan Telaga Bauntung; Mineral logam terdapat di Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Sungai Pinang, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Aranio, Astambul dan Paramasan; Mineral Bukan Logam, terdapat di Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Mataraman, Astambul, Pengaron, Aranio dan Sungai Pinang; dan Batuan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Sementara itu, kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Gambut, Astambul, Mataraman, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura, Cintapuri Darussalam dan Simpang Empat.
128. e.Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebesar kurang lebih 1.631 hektar terdiri dari kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan, kawasan peruntukan industri sedang, dan kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan terdiri dari lima macam yaitu: Industri air minum dalam kemasan di Kecamatan Karang Intan, Industri Rubber Sheet Smoked (RSS) di Kecamatan 260 | Tahun 2016 - 2021 Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai Pinang; industri barang dari semen di Kecamatan Astambul; industri lampit rotan di Kecamatan Martapura (Sekumpul); dan industri perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh- aluh. Kawasan peruntukan industri sedang di Kabupaten Banjar terdiri dari dua belas macam yaitu: industri sasirangan di Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut; industri permata/batu mulia di Desa Keramat Kecamatan Pasayangan, Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; industri emas dan perak di Desa Keramat, Desa Melayu, Desa Keramat Baru, Desa Dalam Pagar, Desa Pekauman di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; industri tahu dan tempe di Kecamatan Kota Martapura; Gudang Hirang di Kecamatan Sungai Tabuk; Industri makanan dan minuman di Martapura; Industri batu bata di Kecamatan Sungai Tabuk; Industri bokor/lum di Kecamatan Mataraman, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Sambung Makmur, Simpang Empat dan Karang Intan; Industri percetakan di Kecamatan Martapura; Industri minyak atsiri di Kecamatan Gambut; Industri moulding, meubel, kusen, daun pintu dan jendela di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, dan Martapura; Industri pembungkusan teh di Kecamatan Kertak Hanyar, Martapura; dan Industri jukung di Kecamatan Aluh-Aluh, Sungai Tabuk. Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga terdiri dari sembilan kawasan yaitu: Industri kerajinan airguci di Desa Melayu, Desa Melayu Ilir, Desa Melayu Ulu, Desa Mekar di Kecamatan Martapura Timur; Industri manik di Desa Pekauman, Desa Keramat, Desa Sungai Batang, Desa Sungai Rangas di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; Industri batu aji di Desa Keraton Kecamatan Martapura; Industri sulaman sugul di Desa Pesayangan Kecamatan Martapura, Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura RPJMD Kabupaten Banjar | 261 Barat, Desa Pesayangan Selatan, Desa Pesayangan Barat, Desa Dalam Pagar, Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Timur; Industri makanan dan minuman (agro) di Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Gambut, Aluh- Aluh, Kertak Hanyar, Tatah Makmur dan Sungai Tabuk; Industri barang dari semen di Kecamatan Martapura; Industri kosmetik di Kecamatan Kertak Hanyar; Industri kerajinan dari Rotan di Kecamatan Aluh-Aluh, Tatah Makmur; dan Industri anyaman purun/atap rumbia di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh dan Martapura Timur.
129. f.Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari kawasan peruntukan wisata alam; kawasan peruntukan wisata belanja; dan kawasan peruntukan wisata budaya dan cagar budaya. Kawasan peruntukan wisata alam terdiri dari: Air Terjun Batu Lumut di Desa Maniapun Kecamatan Pengaron; Air Terjun Lembah Kahung di Kecamatan Aranio; Air Terjun Panayar di Kecamatan Aranio; Air Terjun Riam Paku Parasung di Kecamatan Sungai Pinang; Air Terjun Limpahu di Kecamatan Sungai Pinang; Air Terjun Dusun Niwak di Kecamatan Paramasan; Sungai Mandin Perahu Dusun Mendukuan di Kecamatan Paramasan; Arus Alam Sungai Kambang dan Sungai Aranio di Kecamatan Aranio; Kawasan Hutan dan Waduk PLTA Ir. P. M. Noor di Kecamatan Aranio; Pulau Pinus di Kecamatan Aranio; Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam di Kecamatan Aranio dan Gunung Pamaton Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan; Waduk Irigasi dan Kawasan Agrowisata Bincau di Martapura/Kecamatan Karang Intan; Kolam Belanda di Kecamatan Karang Intan; Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Aluh-Aluh; Agro minapolitan di Desa Tungkaran Kecamatan Astambul; Air Terjun dan Goa (terowongan) tambang batubara/Benteng Desa Pengaron Kecamatan Pengaron; dan Wisata alam/Historis Kebun Danau Salak di Kecamatan Astambul dan Mataraman. Kawasan peruntukan pariwisata belanja terdiri dari Pusat 262 | Tahun 2016 - 2021 Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” dan Pasar Wadai Tradisional dan penggosokan Intan Modern di Martapura. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya terdiri dari beberapa Kawasan diantaranya: Rumah Balai Adat di Kecamatan Paramasan; Rumah Tradisional Banjar di Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; Rumah Tradisional Banjar di Pasayangan di Martapura; Kerajinan Air Guci di Kecamatan Martapura Timur; Kerajinan Sasirangan di Kecamatan Gambut; Pasar Terapung di Desa Lok Baintan dan Agrowisata Sungai Madang di Kecamatan Sungai Tabuk; Kawasan Keraton Kesultanan Banjar di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura dan di Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari di Kecamatan Astambul; Makam Syech Abdullah Lok Gabang di Kecamatan Astambul; Makam Syech Abdul Hamid Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat; Makam Keluarga Besar K.H. Badaruddin di Martapura; Makam Guru Sekumpul di Martapura; Makam Aminullah di Martapura; Makam Datu Fatimah dan Abdullah Bugis di Martapura; Makam Datu Panjang di Martapura; Makam Datu Ma’ad bin Ali (Datu Panjang Rambut) di Kecamatan Martapura Barat; Makam K.H. Kasful Anwar di Kecamatan Martapura Timur; Makam Menteri Empat di Kecamatan Sungai Tabuk; Makam Sultan Adam di Martapura; Makam Tamjidillah di Kecamatan Martapura Timur; Makam Sultan Muda Abdurrahman di Martapura; Makam Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur; Makam Sultan Mustainbillah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur; Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karang Intan; Makam Syech Abdul Qodir di Kecamatan Astambul; Makam Sultan Tahlillullah di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura; Makam Sultan Saidillah (Ratu Anom) di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura; Makam Tuan Guru H. Anang Sya’rani di Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur; Makam Datu Bangkala di Desa Cinta Puri Kecamatan Simpang Empat; Masjid Kelampaian di Kecamatan Astambul; Mesjid Datu Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat; Mesjid Al Karomah Martapura di RPJMD Kabupaten Banjar | 263 Martapura; Rumah Banjar Bubungan Tinggi milik Tuan Guru H. Kasyful Anwar di Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur;Prasasti Gunung Pamaton di Kecamatan Karang Intan; Tugu Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Alam Roh) di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk.
130. g.Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Banjar terdiri dari kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan Kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar tersebar di Kecamatan Aluh-aluh, Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Desa Kuin Besar, Desa Kuin Kecil yang luasnya sekitar 21.041 hektar. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman transmigrasi di wilayah Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan AluhAluh, Tatah Makmur, Beruntung Baru, Gambut, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Simpang Empat, Cintapuri Darusalam, Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Tabuk, Sungai Pinang, Paramasan, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, Mataraman dan Telaga Bauntung sebesar kurang lebih 20.811 hektar. 264 | Tahun 2016 - 2021
131. h.Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Banjar terdiri dari kawasan peruntukan pesisir dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan pesisir dikategorikan menjadi dua macam yaitu: zona konservasi dan zona budidaya perikanan. Zona konservasi luasnya kurang lebih 481 hektar yang meliputi konservasi perairan; dan mitigasi bencana. Zona budidaya perikanan seluas kurang lebih 713 (tujuh ratus tiga belas) hektar yang meliputi: Perikanan budidaya air laut; kawasan permukiman desa nelayan; Industri pengolahan hasil perikanan; Pelestarian hutan mangrove; Alur pelayaran meliputi pelayaran nasional dan pelayaran lokal; dan Kawasan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan). Sementara itu, kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Banjar terdiri beberapa lokasi diantaranya: Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1006 di Martapura, Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah, Markas Polisi Resort (Mapolres) di Martapura, dan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah. RPJMD Kabupaten Banjar | 265 Tabel 4. 4 Hasil Telaahan Pola Ruang Kabupaten Banjar No Rencana Pola Ruang Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi Waktu pelaksanaan Lima Tahun ke I Lima Tahun ke II Lima Tahun ke III Lima tahun ke IV I Rencana kawasan lindung I.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan Kawasan resapan air Kawasan taman hutan raya, kawasan lindung di Pegunungan Meratus termasuk kawasan lindung geologi sekitar kawasan mata air. I.2 Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Sempadan Pantai sepanjang tepian pantai di Kecamatan Aluh-Aluh Kawasan Sempadan Sungai sepanjang sungai Martapura, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa di Kecamatan Aranio, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Karang Intan, 266 | Tahun 2016 - 2021 Martapura Timur, Martapura, Martapura Barat, Sungai Tabuk Kawasan Sekitar Danau atau Waduk Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio dengan sempadan danau/tangkapan air Kawasan Sekitar Mata Air tersebar di Kabupaten Banjar Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai di seluruh Ibukota Kabupaten dan pusat kecamatan I.3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan Taman Hutan Raya Taman Hutan Raya Sultan Adam terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron Kawasan Pantai Berhutan Bakau Kecamatan Aluh-Aluh d Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
132. a.Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam; dan
133. b.Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan. RPJMD Kabupaten Banjar | 267
134. c.Kawasan Cagar Budaya Suku Dayak Bukit di Kawasan Pegunungan Meratus;
135. d.Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong;
136. e.Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Pesayangan;
137. f.Kawasan Keagamaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar I.4 Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan tanah longsor Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Sungai Pinang Kawasan rawan banjir ecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura Barat. Kawasan rawan kebakaran Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut. 268 | Tahun 2016 - 2021 Kawasan angin puting beliung Kecamatan Gambut, Aluh- Aluh, Kertak Hanyar, Mataraman, Martapura Barat, Martapura Timur dan Sungai Tabuk. II Kawasan Budidaya II.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan Kawasan hutan produksi tetap Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan Kawasan hutan produksi Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Pengaron II.2 Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan budidaya tanaman pangan seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar Kawasan budidaya hortikultura (tanaman sayuran) Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura RPJMD Kabupaten Banjar | 269 Timur dan Kecamatan Martapura; dan Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron Kawasan budidaya hortikultura (buah- buahan) Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sambung Makmur. Kawasan budidaya perkebunan Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan Kawasan budidaya peternakan: - ternak besar Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, 270 | Tahun 2016 - 2021 Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Astambul dan Karang Intan, Kecamatan Martapura. Kawasan budidaya peternakan: - ternak kecil Kecamatan Martapura, Mataraman, Astambul, Pengaron, Sambung Makmur dan Karang Intan. Kawasan budidaya peternakan: - ternak unggas - aneka ternak seluruh kecamatan di Wilayah Daerah, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Tatah Makmur II.3 Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan budidaya peruntukan perikanan tangkap Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Aluh-Aluh. RPJMD Kabupaten Banjar | 271 Kawasan peruntukan perikanan budidaya Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Aranio, Kecamatan Aluh Aluh, Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Tatah Makmur. Kawasan industri pengolahan hasil perikanan kawasan minapolitan dengan wilayah pengembangannya mencakup Martapura dan Kecamatan Martapura Barat kawasan konservasi sumber daya perikanan seluruh kecamatan dalam wilayah Daerah II.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara dan batuan dan batubara Batubara: Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Astambul, Paramasan, Mataraman, Sungai Pinang, Sambung Makmur dan Telaga Bauntung Mineral logam: di Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Sungai 272 | Tahun 2016 - 2021 Pinang, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Aranio, Astambul dan Paramasan Mineral Bukan Logam: di Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Mataraman, Astambul, Pengaron, Aranio dan Sungai Pinang Batuan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banjar Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi Kecamatan Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Gambut, Astambul, Mataraman, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura, Cintapuri Darussalam dan Simpang Empat. II.5 Kawasan Peruntukan Industri Dan Pergudangan Kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan
138. a.Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kecamatan Karang Intan;
139. b.Industri Rubber Sheet Smoked (RSS) di Kecamatan Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai Pinang;
140. c.Industri Barang dari Semen di Kecamatan Astambul; RPJMD Kabupaten Banjar | 273
141. d.Industri Lampit Rotan di Kecamatan Martapura (Sekumpul); dan
142. e.Industri Perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh-aluh. Kawasan peruntukan industri sedang
143. a.Industri Sasirangan di Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut;
144. b.Industri Permata/Batu Mulia di Desa Keramat Kecamatan Pasayangan, Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
145. c.Industri Emas dan Perak di Desa Keramat, Desa Melayu, Desa Keramat Baru, Desa Dalam Pagar, Desa Pekauman di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
146. d.Industri Tahu dan Tempe di Kecamatan Kota Martapura; Gudang Hirang di Kecamatan Sungai Tabuk; 274 | Tahun 2016 - 2021
147. e.Industri Makanan dan Minuman di Martapura;
148. f.Industri Batu Bata di Kecamatan Sungai Tabuk;
149. g.Industri Bokor/Lum di Kecamatan Mataraman, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Sambung Makmur, Simpang Empat dan Karang Intan;
150. h.Industri Percetakan di Kecamatan Martapura;
151. i.Industri Minyak Atsiri di Kecamatan Gambut;
152. j.Industri Moulding, Meubel, Kusen, Daun Pintu dan Jendela di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, dan Martapura;
153. k.Industri Pembungkusan Teh di Kecamatan Kertak Hanyar, Martapura; l.Industri Jukung di Kecamatan Aluh-Aluh, Sungai Tabuk. Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga
154. a.Industri Kerajinan Airguci di Desa Melayu, Desa Melayu Ilir, Desa Melayu Ulu, Desa Mekar di Kecamatan Martapura Timur;
155. b.Industri Manik di Desa RPJMD Kabupaten Banjar | 275 Pekauman, Desa Keramat, Desa Sungai Batang, Desa Sungai Rangas di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat
156. c.Industri Batu Aji di Desa Keraton Kecamatan Martapura;
157. d.Industri Sulaman Sugul di Desa Pesayangan Kecamatan Martapura, Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Barat, Desa Pesayangan Selatan, Desa Pesayangan Barat, Desa Dalam Pagar, Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Timur;
158. e.Industri Makanan dan Minuman (Agro) di Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, Tatah Makmur dan Sungai Tabuk;
159. f.Industri Barang dari Semen di Kecamatan Martapura;
160. g.Industri Kosmetik di 276 | Tahun 2016 - 2021 Kecamatan Kertak Hanyar;
161. h.Industri Kerajinan dari Rotan di Kecamatan Aluh- Aluh, Tatah Makmur; dan
162. i.Industri Anyaman Purun/Atap Rumbia di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh dan Martapura Timur. II.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan wisata alam
163. a.Air Terjun Batu Lumut di Desa Maniapun Kecamatan Pengaron;
164. b.Air Terjun Lembah Kahung di Kecamatan Aranio;
165. c.Air Terjun Panayar di Kecamatan Aranio;
166. d.Air Terjun Riam Paku Parasung di Kecamatan Sungai Pinang;
167. e.Air Terjun Limpahu di Kecamatan Sungai Pinang;
168. f.Air Terjun Dusun Niwak di Kecamatan Paramasan;
169. g.Sungai Mandin Perahu Dusun Mendukuan di Kecamatan Paramasan;
170. h.Arus Alam Sungai Kambang dan Sungai Aranio di Kecamatan Aranio;
171. i.Kawasan Hutan dan Waduk PLTA Ir. P. M. Noor RPJMD Kabupaten Banjar | 277 di Kecamatan Aranio;
172. j.Pulau Pinus di Kecamatan Aranio;
173. k.Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam di Kecamatan Aranio dan Gunung Pamaton Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan;
174. l.Waduk Irigasi dan Kawasan Agrowisata Bincau di Martapura/Kecamatan Karang Intan;
175. m.Kolam Belanda di Kecamatan Karang Intan;
176. n.Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Aluh-Aluh;
177. o.Agro minapolitan di Desa Tungkaran Kecamatan Astambul;
178. p.Air Terjun dan Goa (terowongan) tambang batubara/Benteng Desa Pengaron Kecamatan Pengaron;
179. q.Wisata alam/Historis Kebun Danau Salak di Kecamatan Astambul dan Mataraman. Kawasan peruntukan pariwisata belanja
180. a.Pusat Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” dan Pasar Wadai 278 | Tahun 2016 - 2021 Tradisional di Martapura;
181. b.Penggosokan Intan Modern di Martapura. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya
182. a.Rumah Balai Adat di Kecamatan Paramasan;
183. b.Rumah Tradisional Banjar di Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
184. c.Rumah Tradisional Banjar di Pasayangan di Martapura;
185. d.Kerajinan Air Guci di Kecamatan Martapura Timur;
186. e.Kerajinan Sasirangan di Kecamatan Gambut;
187. f.Pasar Terapung di Desa Lok Baintan dan Agrowisata Sungai Madang di Kecamatan Sungai Tabuk;
188. g.Kawasan Keraton Kesultanan Banjar di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura dan di Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
189. h.Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari di Kecamatan Astambul;
190. i.Makam Syech Abdullah RPJMD Kabupaten Banjar | 279 Lok Gabang di Kecamatan Astambul;
191. j.Makam Syech Abdul Hamid Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat;
192. k.Makam Keluarga Besar K.H. Badaruddin di Martapura;
193. l.Makam Guru Sekumpul di Martapura;
194. m.Makam Aminullah di Martapura;
195. n.Makam Datu Fatimah dan Abdullah Bugis di Martapura;
196. o.Makam Datu Panjang di Martapura;
197. p.Makam Datu Ma’ad bin Ali (Datu Panjang Rambut) di Kecamatan Martapura Barat;
198. q.Makam K.H. Kasful Anwar di Kecamatan Martapura Timur;
199. r.Makam Menteri Empat di Kecamatan Sungai Tabuk;
200. s.Makam Sultan Adam di Martapura;
201. t.Makam Tamjidillah di Kecamatan Martapura Timur; 280 | Tahun 2016 - 2021
202. u.Makam Sultan Muda Abdurrahman di Martapura;
203. v.Makam Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur;
204. w.Makam Sultan Mustainbillah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur;
205. x.Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karang Intan;
206. y.Makam Syech Abdul Qodir di Kecamatan Astambul;
207. z.Makam Sultan Tahlillullah di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura; aa. Makam Sultan Saidillah (Ratu Anom) di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura; bb. Makam Tuan Guru H. Anang Sya’rani di Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur; cc. Makam Datu Bangkala di Desa Cinta Puri Kecamatan SimpanG Empat; RPJMD Kabupaten Banjar | 281 dd. Masjid Kelampaian di Kecamatan Astambul; ee. Mesjid Datu Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat; ff. Mesjid Al Karomah Martapura di Martapura; gg. Rumah Banjar Bubungan Tinggi milik Tuan Guru H. Kasyful Anwar di Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur; hh. Prasasti Gunung Pamaton di Kecamatan Karang Intan; ii. Tugu Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Alam Roh) di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk. II.8 Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman perkotaan kecamatan Aluh-aluh, Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Desa Kuin Besar, Desa Kuin Kecil Kawasan peruntukan Kecamatan AluhAluh, 282 | Tahun 2016 - 2021 permukiman perdesaan Tatah Makmur, Beruntung Baru, Gambut, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Simpang Empat, Cintapuri Darusalam, Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Tabuk, Sungai Pinang, Paramasan, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, Mataraman dan Telaga Bauntung II.9 Kawasan Peruntukan Lainnya kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
208. a.Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1006 di Martapura;
209. b.Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah;
210. c.Markas Polisi Resort (Mapolres) di Martapura;
211. d.Markas Polisi Sektor (Mapolsek) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah. RPJMD Kabupaten Banjar | 283 4.2. Penelaahan KLHS Pelaksanaan pembangunan di semua daerah, tidak terkecuali Kabupaten Banjar harus memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 15 Ayat 1 pada UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Integrasi pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dijalankan dengan pengintegrasian KLHS ke dalam dokumen RPJMD. Seiring dengan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Banjar, dokumen KLHS juga disesuaikan dengan perubahan tersebut. Pentingnya dokumen KLHS dalam penyusunan awal RPJMD adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Banjar khususnya Rencana Teknokratik dan Visi Misi Bupati yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dokumen KLHS dalam rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 meliputi (a) penyusunan profil kondisi umum daerah dan daya dukung lingkungan, (b) analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta analisisi peran stakeholders dalam perwujudan TPB, (c) analisis isu pembangunan berkelanjutan, (d) proyeksi target pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan, serta perumusan rekomedasi penyempurnaan pencapaian TPB, (e) peningkatan penjaminan kualitas, 284 | Tahun 2016 - 2021 pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD, (f) pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan akhir RPJMD. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan bahwa pemanfaatan dokumen KLHS dalam penyusunan RPJMD dilakukan pada saat penyusunan rancangan awal RPJMD. Pemanfaatan dokumen KLHS dalam penyususnan RPJMD Kabupaten Banjar digunakan untuk mempertajam penyusunan (a) gambaran umum kondisi daerah; (b) identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan; (c) tujuan pembanguan daerah; (d) sasaran strategis daerah. Hasil analisis pembangunan berkelanjutan dilihat dari sisi dimensi meliputi dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi kelembagaan. Adapun persoalan yang dihadapi oleh masing-masing dimensi berdasarkan TBP, adalah sebagai berikut;
(1)dimensi sosial berdasarkan TBP memiliki persoalan terkait ada beberapa target pada tujuannya belum dikaji dan masih banyaknya data-data di Kabupaten Banjar yang belum sepenuhnya mendukung capaian indikator TPB pada dimensi sosial; (2) dimensi ekonomi berdasarkan TBP memiliki persoalan pada tingkat pencapaian tujuannya masih menuai kendala, yaitu belum sepenuhnya data yang dimiliki mendukung capaian TBP pada dimensi ekonomi karena masih terdapat data yang kosong;
(3)dimensi lingkungan berdasarakan TBP memiliki persoalan pada tingkat capaian tujuannya yang belum optimal karena masih sedikit program-program yang mendukungnya; dan (4) dimensi kelembagaan berdasarkan TBP menunjukkan meskipun program- program terkait dimensi tersebut sudah mendukung capaian TBP pada dimensi kelembagaan, namun ada beberapa tujuan yang datanya masih kosong. Perumusan skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan juga dilihat dari sisi dimensi, meliputi; (1) dimensi RPJMD Kabupaten Banjar | 285 sosial menunjukkan bahwa penyediaan pangan Kalimantan Selatan termasuk ke dalam wilayah yang memiliki potensi pangan tinggi dan sangat tinggi. (2) dimensi ekonomi fokus pada isu prioritas yang menjadi program unggulan bupati dan isu prioritas.
(3)dimensi lingkungan fokus pada mempertahanan daya dukung air bersih, perlindungan bencana, dan biodiversitas. (4) dimensi kelembagaan meliputi tiga subdimensi yaitu pelayanan publik, kelembagaan, dan kemitraan. 4.3. Penelaahan RPJPD Penekanan tahapan pembangunan lima tahunan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Tahapan pembangunan Kalimantan Selatan tersebut dijabarkan sebagai berikut: 4.2.1.1. Arah Umum
1. a.Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial-Budaya-Agama Sumberdaya manusia merupakan faktor utama dan dominan dalam pembangunan suatu daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran masyarakat. Kondisi internal dan eksternal dalam pembangunan sumberdaya manusia semakin bertambah kompleks sehingga diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih terarah. Adapun pembangunan diarahkan untuk: 1) Meningkatkan pendidikan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong pemerataan akses pendidikan, penuntasan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, pengembangan pola pikir 286 | Tahun 2016 - 2021 penelitian, peningkatan kualitas manajemen pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan pendidik. 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan disertai distribusi SDM kesehatan yang merata, pengembangan sitem jaminan kesehatan, pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit, penurunan fertilitas dan angka kematian ibu, serta pembudayaan pola hidup sehta masyarakat. 3) Mengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan beragama sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai kebijakan yang mendorong pengembangan dan penguatan kepekaan sosial, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, penguatan wawasan kebangsaan, pengembangan pemasaran pariwisata, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan lansia, peningkatan kualitas pemuda, penanggulanagn bencana alam dan konflik sosial, menumbuhkan rasa cinta tanah air, peningkatan pemahaman dan implementasi agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga kerukunan antar dan intra umat beragama.
2. b.Bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris dengan dukungan transportasi yang kuat. Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan fondasi yang kokoh serta mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara berkeadilan, maka diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 287 1) Meningkatkan efisiensi produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi, peningkatan sistem informasi penanaman modal, penganekaragaman produk industri, pengembangan kerjasama strategis, dan pengembangan riset. 2) Terciptanya sistem distribusi yang efisien berdasarkan untuk perluasan akses terhadap sumber ekonomi, perluasan kesembatan memiliki usaha, pengembangan sistem tata niaga yang kondusif, penciptaan iklim persaingan yang sehat, perlindungan perkembangan UKM, dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi. 3) Terwujudnya struktur ekonomi industrialis yang diiringi oleh perdagangan, jasa, dan transportasi. 4) Terwujudnya pertanian berkelanjutan yang didasarkan pada penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup sumberdaya pertanian, penjaminan bagi perluasan lahan pertanian, penjaminan ketahanan pangan, pengolahan hasil kebun lebih lanjut, pengembangan sentra-sentra agribisnis, dan reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk. 5) Terwujudnya pemanfaatan secara optimal potensi perikanan dan kelautan untuk mendorong penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup sumberdaya ikan, revitalisasi peraturan tentang penangkapan ikan dan budidaya ikan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta diversifikasi produk perikanan dan kelautan bagi industri dan perdagangan. 6) Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa hasil hutan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. 7) Optimalisasi sumberdaya alam untuk mendorong pengembangan agribisnis modern, pengembangan pola kemitraan dan pola produksi, pengembangan 288 | Tahun 2016 - 2021 sumberdaya energy alternatif, dan pengembangan sumberdaya mineral. 8) Berkembanganya pengusaha daerah untuk mendorong pengembangan UMKM dan BUMD yang professional, pengembangan koperasi syariah rakyat, prioritas keikutsertaan pengusaha daerah dalam kegiatan pembanguan dan dalam kepemilikan asset daerah. 9) Tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan untuk mendorong pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi, pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penurunan jumlah penduduk miskin, dan penguatan kemampuan fiskal daerah yang mandiri, serta pengembangan indtitusi forml zakat yang profesinal.
3. c.Bidang Prasarana dan Sarana Secara keseluruhan pembangunan prasarana dan sarana ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui : 1) Terwujudnya transportasi yang berkualitas untuk mendorong pemeliharaan prasarana transportasi secara berkala, pembangunan prasarana transportasi yang efektif dan efisien serta melayani seluruh penjuru wiayah, pengembangan sistem transportasi untuk angkutan hasil pertambangan dan bumi, serta partisipasi swasta dalam pengelolaan dan pemeliharaan transportasi. 2) Penyediaan air minum dengan kebijakan untuk mendorong peningkatan cakupan pelayanan air minum, terpeliharanya sumber air baku, serta pemelihaaran dan peningkatan instalasi pengolahan air minum. 3) Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana listrik untuk mendorong peningkatan kapasitas pelayanan listrik sampai ke pelosok wilayah, partisipasi swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, RPJMD Kabupaten Banjar | 289 pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan lebih ekonomis, serta pengembangan sistem penyediaan dan pemeliharaan yang berkala. 4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan yang merata serta dengan kualitas yang terjaga dan terpelihara. 5) Terwujudnya sarana prasarana kesehatan yang merata, kualitas yang terjaga dan terpelihara, serta peran serta swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan. 6) Terwujudnya pengembangan telematika untuk mendorong peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi dan informasi yang merata ke seluruh wilayah dengan kualitas dan kuantitas yang baik, serta peran serta swasta dalam penyediaannya. 7) Pengembangan perumahan dan permukiman untuk mendorong terwujudnya perumahan dan permukiman yang responsif terhadap perubahan alam, dengan kondisi yang sederhana dan layak pakai yang dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat, serta melibatkan peran swasta. 8) Pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai kebutuhan daerah dan mengikuti perkembangan teknologi, dan pemeliharaan secara berkala,
4. d.Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan yang semakin menuntut perhatian yang besar dalam pengelolaannya. Kekeliruan pengelolaan dimasa lampau bagi Provinsi Kalsel menjadi pelajaran untuk melakukan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup agar memberi manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam 20 tahun ke depan dalam rangka mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk; (1) menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan diarahkan untuk 290 | Tahun 2016 - 2021 terjaminnya ketersediaan sumberdaya berkelanjutan, (2) terwujudnya kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS),
(3)terwujudnya sistem manajemen bencana alam, (4) terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, (5) terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
1. e.Bidang Politik, Pemerintahan, dan Hukum Pembangunan bidang politik, dan hukum diadakan untuk mendorong terwujudnya good local governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berdasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi.
2. f.Bidang Penataan Ruang Kegiatan penataan ruang diarahkan untuk mampu mengarahkan kegiatan yang memerlukan ruang yang serasi, konsisten, dan berkelanjutan dengan tahapan-tahapan per 5 tahunan. 4.4. Penelaahan RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015- 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 terdapat beberapa masalah pokok antara lain:
(1)merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Selanjutnya, secara lebih terperinci RPJMN tahun 2015-2019 telah menguraikan beberapa tantangan utama pembangunan yang meliputi: RPJMD Kabupaten Banjar | 291

1.Peningkatan stabilitas dan keamanan negara, serta pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, dan pemberantasan korupsi
2.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan
3.Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. Tantangan lain yang menjadi permasalahan nasional adalah kondisi lingkungan strategi, yang diuraikan sebagai berikut: 4.3.1. Geo-Ekonomi Aspek geo-ekonomi dalam konteks ini menunjukkan berbagai tantangan sekaligus potensi pemanfaatan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a.Proses pemulihan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung moderat;
b.Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia;
c.Tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang;
d.Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga manufaktur dalam tren meningkat;
e.Hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor meningkat;
f.Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015.
g.Pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok. 4.3.2. Geo – Politik 4.3.2.1. Konstelasi Geo – Politik; Kondisi geografi Indonesia yang terbuka menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran 292 | Tahun 2016 - 2021 narkotika, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk- bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi. 4.3.2.2. Lingkungan Geo – Politik Regional; Dengan pergeseran gravitasi geo-strategi dunia ke Asia Pasifik, kawasan ini menjadi pengendali kunci politik global karena kurang lebih 41 persen penduduk dunia dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Stabilitas dan keamanan kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS). 4.3.2.3. Lingkungan Strategis Nasional. Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demo-krasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnis, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non-diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdi-mensi kekerasan harus dicegah secara serius apabila Indonesia ingin melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. 4.3.3. Bonus Demografi Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat beru- bahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya RPJMD Kabupaten Banjar | 293 suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital). Selain tantangan pembangunan, RPJMN Tahun 2015-2019 memuat visi nasional, yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”. Dalam mewujudkan misi tersebut, terdapat delapan misi dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 meliputi:
a.Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
b.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
c.Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
d.Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
e.Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
f.Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
g.Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
h.Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Sebagai wujud dukungan dan sinkronisasi perencanaan, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar harus sinergis dan selaras mendukung pencapaian visi dan misi nasional. Disamping itu, RPJMN tahun 2015-2019 mengamanatkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banjar antara lain adalah sebagai berikut:
a.Peningkatan kapasitas SDM
b.Peningkatan kapasitas pengawasan
c.Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Strategi tersebut merupakan strategi umum yang diamanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019. Adapun strategi yang akan disusun dalam RPJMD Kabupaten Banjar periode ini 294 | Tahun 2016 - 2021 merupakan strategi yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks Kabupaten Banjar. 4.5. Penelaahan RPJMD Daerah Lain Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya melihat ke depan (vision based) dan ke belakang (problem based), namun harus melihat ke sekitar. Berpijak pada pemikiran tersebut, maka telaah RPJMD Daerah lain di sekitar Kabupaten Banjar harus dilakukan. Berikut adalah beberapa RPJMD kabupaten/ kota lain di sekitar Kabupaten Banjar: 4.4.1. RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021 Kota Banjarmasin memiliki visi pembangunan periode 2016-2021, yaitu Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman). Visi tersebut ditopang oleh delapan misi diantaranya:
1. 1.Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. 2.Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
3. 3.Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
4. 4.Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memerhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta RPJMD Kabupaten Banjar | 295 pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. 5.Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan professional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME.
6. 6.Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan kota Banjarmasin nyaman. Hal ini ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional. Visi dan misi pembangunan Kota Banjarmasin sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan yang dihadapi Kota Banjarmasin. Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan melalui pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan. Adapun isu strategis yang dirumuskan oleh pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:
7. 1.Pembangunan kualitas sumber daya manusia berdaya saing nasional;
8. 2.Pembangunan Kota Banjarmasin berkelanjutan (Sustainability Development);
9. 3.Akselerasi perekonomian Kota Banjarmasin;
10. 4.Peningkatan kualitas penataan ruang Kota Banjarmasin;
11. 5.Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui Reformasi;
12. 6.Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin;
13. 7.Penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
14. 8.Tingginya pertumbuhan penduduk akibat bonus demografi;
15. 9.Perwujudan pembangunan Kota Banjarmasin berbasis teknologi informasi; 296 | Tahun 2016 - 2021
16. 10.Pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Banjarbaru;
17. 11.Masuknya pasar dan retail modern;
18. 12.Perbaikan pengelolaan pariwisata berbasis sungai;
19. 13.Peningkatan sektor perdagangan dan industri;
20. 14.Revitalisasi sungai untuk mengembangkan transportasi sungai dan pariwisata;
21. 15.Rencana struktur wilayah kota;
22. 16.Rencana pola ruang wilayah kota;
23. 17.Penetapan kawasan strategis. Letak wilayah Kota Banjarmasin berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Pembangunan di Kota Banjarmasin dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Kabupaten Banjar. Pada konteks ini, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar dapat saling berkaitan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarmasin yang dapat berkaitan dengan Kabupaten Banjar antara lain: Tabel 4. 5 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021 yang berimplikasi pada Kabupaten Banjar Strategi Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur yang handal dan inklusif dan perbaikan managemen pelayanan angkutan sungai • Peningkatan konektivitas antar wilayah • Peningkatan penataan dan revitalisasi sumber daya air • Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap pengelolaan persampahan,limbah dan limbah B3 • Peningkatan pengendalian dampak lingkungan 4.4.2. RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 Kota Banjarbaru memiliki visi pembangunan periode 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter”. Visi tersebut ditopang oleh delapan misi RPJMD Kabupaten Banjar | 297 diantaranya:
24. 1.Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia;
25. 2.Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas, dan berwawasan lingkungan;
26. 3.Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan;
27. 4.Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi;
28. 5.Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib. Visi dan misi pembangunan Kota Banjarbaru sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunannya. Permasalahan utama yang dihadapi yaitu adalah kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan. Permasalahan utama ini terdiri dari beberapa permasalahan pokok yang menjadi basis bagi penyusunan isu strategis. Berikut ini adalah isu-isu strategis Kota Banjarbaru:
29. 1.Belum meratanya kualitas pendidikan;
30. 2.Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan;
31. 3.Belum meratanya kualitas infrastruktur perkotaan;
32. 4.Masih adanya kawasan kumuh perkotaan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
33. 5.Masih rendahnya kualitas lingkungan;
34. 6.Belum tercapainya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
35. 7.Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah;
36. 8.Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
37. 9.Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
38. 10.Belum optimalnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum; dan 298 | Tahun 2016 - 2021
39. 11.Belum optimalnya penanganan PMKS dan penanganan masyarakat miskin. Letak wilayah Kota Banjarbaru berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Pembangunan di Kota Banjarbaru dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Kabupaten Banjar. Pada konteks ini, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar bisa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarbaru yang dapat berkaitan dengan Kabupaten Banjar antara lain: Tabel 4. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 yang berimplikasi pada Kabupaten Banjar Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah Pengembangan dan peningkatan kapasitas, kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Menjaga kualitas lingkungan sesuai baku mutu lingkungan Menjaga kualitas udara 4.6. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan menjadi basis utama perumusan isu-isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan ini disusun berdasarkan sebab indikatif dari berbagai data capaian kinerja pembangunan Kabupaten Banjar, kesepakatan mengenai Sustainable Development Goals (SDGs), dan kebijakan-kebijakan di level nasional maupun level Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data capaian pembangunan, observasi, FDG dan berbagai metode pengumpulan data lainnya, maka dapat RPJMD Kabupaten Banjar | 299 dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Banjaradalah sebagai berikut: 4.5.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Analisis terhadap capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar menjadi basis utama bagi perumusan isu strategis. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Berikut adalah gambaran permasalahan pembangunan daerah dibidang urusan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut: 4.5.1.1. Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Pendidikan juga mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi yang signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Namun, pada konteks Kabupaten Banjar, pembangunan di bidang pendidikan masih menyisakan berbagai masalah pokok yaitu rendahnya akses pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, dan Kurangnya pengetahuan Baca Tulis Al Qur'an (BTA) peserta didik sejak dini. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 4. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan No. Masalah pokok Masalah Akar masalah
40. 1.Rendahnya akses pendidikan Rendahnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rendahnya kuantitas sekolah PAUD di kecamatan Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan Kurangnya pembangunan sekolah pada wilayah terpencil Transportasi menuju sekolah pada wilayah 300 | Tahun 2016 - 2021 terpencil belum memadai Buruknya fasilitas pendidikan Rendahnya kuantitas sekolah inklusi Rendahnya pembangunan sekolah inklusi Rendahnya peran dan partisipasi madrasah swasta/pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket Kurangnya bantuan teknis dan non teknis kepada madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket
41. 2.Rendahnya kualitas pendidikan Rendahnya pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan Rendahnya kualifikasi tenaga pendidik SD dan SMP Rendahnya kualitas penyelenggaraan PAUD Kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan non- guru yang membantu kegiatan administratif pendidikan Masih rendahnya pembinaan dinas terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum untuk mendukung proses KBM yang efektif Kurangnya muatan keagamaan di PAUD
42. 3.Rendahnya pengetahuan Baca Tulis Al Qur'an peserta didik sejak dini Integrasi pendidikan agama di sekolah formal belum optimal Kurangnya penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al- qur’an Kurangnya pemberian insentif bagi guru baca tulis al-quran dan madrasah 4.5.1.2. Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banjar telah berusaha secara optimal dalam menyelenggarakan pelayanan di sektor kesehatan. Namun, pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjar masih menyisakan beberapa permasalahan, yaitu: tingginya tingkat kesakitan masyarakat, tingginya risiko kematian, dan memburuknya kondisi gizi balita. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini: Tabel 4. 8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan No. Masalah pokok Masalah Akar masalah RPJMD Kabupaten Banjar | 301
43. 1.Tingginya tingkat kesakitan masyarakat Sistem kewaspadaan dini, surveilans kesehatan dan pengendalian penyakit belum optimal Masih rendahnya pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit menular Masih rendahnya pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan PTM Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Belum optimalnya upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, pola makan sehat dan berobat ketika sakit
44. 2.Tingginya risiko kematian Rendahnya pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu Belum optimalnya integrasi penanganan masalah kematian ibu melahirkan dari hulu sampai ke hilir Rendahnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Rendahnya fasilitas sarana pelayanan ibu hamil di Puskesmas dan jaringannya Belum optimalnya pelayanan PONEK Belum optimalnya redistribusi tenaga medis dan tenaga keperawatan di RSUD Sarana dan prasarana pelayanan PONEK di RSUD belum sesuai standard klasifikasi rumah sakit Belum optimalnya kesehatan bayi dan balita Belum optimalnya pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita Belum optimalnya pelayanan PICU/NICU di RSUD Kurangnya kompetensi tenaga perawat dalam pelayanan PICU/NICU di RSUD Belum optimalnya kualitas sarana prasarana kesehatan terkait pelayanan PICU/NICU di RSUD 3 Belum kondusifnya kondisi gizi balita Belum optimalnya penerapan hidup sehat Belum optimalnya gizi masyarakat Belum optimalnya Kinerja dan Belum optimalnya kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas 302 | Tahun 2016 - 2021 mutu pelayanan kesehatan Belum optimalnya kinerja dan mutu instalasi farmasi Belum optimalnya kinerja dan mutu pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 4.5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar. Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyediakan layanan transportasi yang handal terkendala oleh minimnya akses dan kualitas jalan dan jembatan. Persoalan lain adalah belum optimalnya akses lingkungan perumahan layak. Hal tersebut terjadi karena penyediaan air bersih serta layanan pengelolaan air limbah yang belum memadai. Sementara itu, sub-urusan penataan ruang dan bangunan belum terselenggara dengan baik disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan tahapan perencanaan, implementasi dan pengendalian tata ruang serta bangunan. Tabel 4. 9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
45. 1.Belum optimalnya konektivitas jaringan jalan Belum optimalnya keterhubungan wilayah terpencil Belum tersedianya jalan dan jembatan pada wilayah-wilayah terpencil Belum optimalnya kualitas jaringan jalan Belum optimalnya kontstruksi jalan dan jembatan terbangun Upaya rehabilitasi jalan dan jembatan belum optimal Belum optimalnya upaya tanggap darurat jalan dan jembatan Sarana dan prasarana kebinamargaan belum memadai
46. 2.Belum optimalnya akses Belum optimalnya akses air bersih Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perpipaan belum memadai RPJMD Kabupaten Banjar | 303 lingkungan perumahan layak Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan belum memadai Belum optimalnya kualitas pengelolaan pengelolaan air limbah Perlu ditingkatkanya pengelolaan air limbah individual Belum optimalnya pengelolaan air limbah IPLT Sistem drainase belum memadai Belum optimalnya upaya pengembangan sistem drainase skala kawasan
47. 4.Adanya pelanggaran tata ruang Belum optimalnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tata ruang Belum optimalnya kualitas perencanaan tata ruang Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang
48. 5.Belum optimalnya kualitas bangunan Belum otpimalnya kualitas konstruksi bangunan NSPK bangunan gedung belum tersedia Belum optimalnya pengawasan bangunan gedung Belum optimalnya upaya pembinaan konstruksi Kualitas penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten belum memadai Perlu ditingkatkanya pengawasan dan penertiban penyelenggaraan konstruksi 4.5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Masalah utama di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah belum optimalnya akses pemukiman layak huni. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu belum optimalnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman layak huni, serta upaya penataan pemukiman yang belum maksimal. Tabel 4. 10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
49. 1.Belum optimalnya akses Belum optimalnya akses perumahan layak huni Minimnya akses masyarakat terhadap rumah umum, khusus, dan susun 304 | Tahun 2016 - 2021 pemukiman layak huni Belum optimalnya upaya penataan pemukiman kumuh Belum optimalnya upaya penanganan pemukiman kumuh Belum optimalnya upaya pencegahan pemukiman kumuh Belum optimalnya upaya penertiban pemukiman kumuh Keterhubungan antar perumahan melalui jalan lingkungan layak belum memadai Perlu ditingkatkannya ketersediaan jalan lingkungan skala perumahan, pemukiman, perkotaan, dan kawasan strategis Belum optimalnya layanan penerangan jalan lingkungan Upaya proteksi kebakaran di pemukiman belum memadai Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala kawasan Belum optimalnya kualitas pengelolaan pengelolaan air limbah Perlu ditingkatkanya pengelolaan air limbah individual Belum optimalnya pengelolaan air limbah komunal Sistem drainase belum memadai Belum optimalnya upaya pengembangan sistem drainase skala lingkungan 4.5.1.5. Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang sangat penting. Adapun permasalahan pokok dalam urusan tersebut adalah sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Banjar | 305 Tabel 4. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
50. 1.Masih tingginya tingkat kriminalitas Belum optimalnya pelayanan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan aparat tentang hukum Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum Belum optimalnya cakupan patroli Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan perda Belum optimalnya pembinaan kelompok masyarakat Rendahnya pengawasan pelaksanaan Perda Rendahnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masih terbatasnya kapasitas SDM pemuda Tingginya Persebaran Penyakit Masyarakat (PEKAT) Rendahnya kerjasama masyarakat dan aparat dalam menindak penyakit masyarakat 2 Partisipasi politik masyarakat masih belum optimal Partisipasi masyarakat dalam pemilu masih belum optimal Fasilitas organisasi sosial politik masih belum optimal Belum optimlanya pendidikan politik masyarakat 4.5.1.6. Sosial Pembangunan sektor sosial berperan penting dalam memberikan pelayanan dasar bidang sosial agar dapat berjalan secara baik sesuai amanat dari Peratuaran Menteri Sosial (Permensos) Nomor 129/HUK/2008. Pada konteks Kabupaten Banjar, pembangunan sosial masih menyisakan beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial, belum optimalnya pemberdayaan lembaga keagaaman, dan belum optimalnya penanggulangan bencana. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut: 306 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 4. 12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial No Masalah pokok Masalah Akar masalah 1 Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial Belum optimalnya pembinaan dan penanggulangan masalah sosial Rendahnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi Rendahnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Rendahnya bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial dan lansia rentan sosial Rendahnya fasilitasi program keluarga harapan Rendahnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rendahnya tingkat pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi satuan tugas Rendahnya penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan) Rendahnya identifikasi dan pembinaan anak jalanan (anjal) dan/atau gelandangan pengemis (gepeng) Rendahnya verifikasi dan bantuan bagi keluarga tidak mampu Rendahnya koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat Belum optimalnya pemberdayaa n lembaga keagaaman Masih rendahnya kualitas manajemen lembaga zakat Belum optimalnya kapasitas lembaga zakat Masih rendahnya pengawasan terhadapap aparatur daerah Kurangnya pengawasan terhadap aparatur daerah Rendahnya pemberdayaan terhadap pesantren Belum optimalnya pembinaan pesantren 2 Perlu ditingkatkann ya penanggulang an bencana Perlu ditingkatkannya kesiapsiagaan terhadap bencana Kurangnya pemahaman masyarakat tanggap bencana Kurangnya kerja sama penyiapan logistik RPJMD Kabupaten Banjar | 307 Belum optimalnya pencegahan bencana Belum optimalnya ketersediaan bangunan pengendali banjir Belum optimalnya kemampuan kedaruratan Kurangnya koordinasi lembaga tanggap bencana Belum optimalnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik Belum optimalnya rehabilitasi pasca bencana Belum optimalnya rekonstruksi pasca bencana Belum optimalnya perencanaan penanggulangan bencana Belum optimalnya efektifitas perencanaan penanggulangan PB Belum optimalnya proteksi kebakaran Belum optimalnya Ketersediaan dan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan Kurangnya ketersediaan dan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala kawasan 4.5.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan yang bersifat wajib non pelayanan dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, dan perpustakaan. Berikut adalah rincian permasalahan pembangunan di bidang urusan wajib non pelayanan dasar: 308 | Tahun 2016 - 2021 4.5.2.1. Tenaga Kerja Pembangunan sektor ketenagakerjaan berperan penting bagi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Banjar berusaha secara optimal dalam penyelenggaraan layanan di sektor ketenagakerjaan. Namun, pembangunan ketenagakerjaan masih menyisakan beberapa permasalahan pokok, yaitu rendahnya kesempatan kerja/lapangan kerja dan belum kondusifnya hubungan industrial. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal: Tabel 4. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja No Masalah pokok Masalah Akar masalah
51. 1.Rendahnya kesempatan/l apangan kerja Kurangnya kerjasama dengan penyedia lapangan kerja Kurangnya pelaksanaan bursa kerja Fasilitasi penyediaan lapangan kerja belum optimal Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi pencari kerja Kurangnya keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pendidikan vokasi
52. 2.Belum kondusifnya hubungan industrial Perlindungan dan advokasi kepentingan tenaga kerja belum optimal Fasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial belum optimal 4.5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan harus dikembangkan sebagai daya ungkit peningkatan pemberdayaan perempuan. Adapun masalah pokok yang terkait urusan tersebut, yaitu rendahnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Tabel 4. 14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RPJMD Kabupaten Banjar | 309 No. Masalah pokok Masalah Akar masalah
53. 1.Rendahnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Belum optimalnya kualitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi Belum optimalnya kapasitas SDM perempuan Belum optimalnya kecakapan hidup perempuan Belum optimalnya pendampingan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak Belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak Belum optimalnya kelembagaan kabupaten layak anak Kurangnya koordinasi antara masyarakat, dunia usaha, dan media 4.5.2.3. Ketahanan Pangan Masalah pokok yang dihadapi pada urusan wajib non-pelayanan dasar ketahanan pangan adalah rendahnya ketahanan pangan daerah. Masalah pokok ini disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah berikut: Tabel 4. 15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
54. 1.Rendahnya ketahanan pangan daerah Belum optimalnya ketersediaan pangan Belum optimalnya pengelolaan komoditas produksi tanaman pangan Belum optimalnya akses distribusi pangan Belum optimalnya suplai pangan daerah Belum adanya kontrol yang baik untuk menjaga kualitas konsumsi dan keamanan pangan Belum optimalnya pengembangan diversifikasi pangan non- beras Kurangnya sertifikasi layak konsumsi pangan dari dalam daerah 310 | Tahun 2016 - 2021 4.5.2.4. Lingkungan Hidup Masalah pokok yang dihadapi pada urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini: Tabel 4. 16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
55. 1.Semakin menurunnya kualitas air Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan air Belum optimalnya pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi Belum optimalnya pengelolaan laboratorium lingkungan Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan air
56. 2.Semakin menurunnya kualitas udara Semakin tingginya polusi akibat kebakaran hutan dan lahan Kurangnya sinergitas kerjasama antar stakeholders
57. 3.Semakin menurunnya kualitas tutupan hutan dan SDA Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis Kurangnya sinergitas kerjasama antar stakeholders Belum optimalnya pengembangan luas RTH Kurangnya luasan RTH di kawasan perkotaan Belum optimalnya rehabilitasi RTH Belum optimalnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Belum optimalnya perlindungan Sumber Daya Alam Belum optimalnya pembinaan dan penataan lingkungan hidup
58. 4.Tingginya potensi pencemaran akibat sampah Tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik Belum optimalnya upaya pengurangan volume sampah Belum optimalnya upaya penanganan sampah Belum optimalnya upaya pengelolaan B3 dan limbah B3 Belum optimalnya upaya pengelolaan dan pemeliharaan prasarana TPA Belum optimalnya upaya pengembangan bank sampah RPJMD Kabupaten Banjar | 311 4.5.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan yang sangat penting. Masalah pokok yang dihadapi dalam urusan ini adalah masih rendahnya tingkat kepemilikian dokumen kependudukan. Adapun masalah dan akar masalahnya adalah sebagai berikut: Tabel 4. 17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan Kualitas pelayanan kependudukan belum optimal Jangkauan layanan kependudukan bagi seluruh masyarakat masih belum optimal Masih terbatasnya kapasitas aparatur pelayanan kependudukan Sarana dan prasarana pelayanan kependudukan masih belum memadai 4.5.2.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang sangat penting. Masalah pokok yang dihadapi dalam urusan ini adalah masih rendahnya kualitas pembangunan desa. Adapun penyebab dari masalah pokok tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4. 18 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
59. 1.Masih rendahnya kualitas pembangunan desa Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa Masih rendahnya perencanaan pembangunan desa Masih rendahnya keberdayaan ekonomi masyarakat Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Masih rendahnya kapasitas Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan desa 312 | Tahun 2016 - 2021 aparatur desa Belum optimalnya kapasitas pengelolaan aset desa 4.5.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan usaha pemerintah untuk mempengaruhi pola perkembangbiakan penduduk ke arah pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Masalah pokok yang terjadi pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu rendahnya kesehatan reproduksi. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Tabel 4. 19 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana No. Masalah pokok Masalah Akar masalah
60. 1.Rendahnya kesehatan reproduksi Belum optimalnya akses pelayanan KB Kurangnya jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon) Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga) Belum optimalnya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi Belum optimalnya kapasitas keluarga melalui kelompok bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga 4.5.2.8. Komunikasi dan Informatika Urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan yang sangat penting, terutama terkait dengan transportasi pemerintah daerah. Adapun masalah pokok yang dihadapi dalam urusan ini adalah belum optimalnya keterbukaan informasi publik. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal, berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 313 Tabel 4. 20 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
61. 1.Belum optimalnya keterbukaan informasi publik Belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik Belum optimalnya pengembangan teknologi dan informasi Belum optimalnya transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Belum optimalnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik Belum optimal cakupan pelayanan pembangunan melalui media massa 4.5.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pada urusan wajib non-pelayanan dasar koperasi dan UKM, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya omzet/ sisa hasil usaha/ nilai produksi koperasi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini: Tabel 4. 21 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
62. 1.Rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi Belum optimalnya revitalisasi koperasi Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi Kurangnya kapasitas manajemen usaha koperasi Belum optimalnya kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi Kurangnya pengawasan dan penilaian kelembagaan koperasi Rendahnya kapasitas manajerial usaha mikro Rendahnya kapasitas manajemen usaha dan keuangan UKM Kurangnya akses bantuan permodalan UKM Rendahnya kualitas tenaga pendamping pengembangan UKM Kurangnya sarana dan prasarana pemasaran UKM 314 | Tahun 2016 - 2021 4.5.2.10. Penanaman Modal Pada urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya realisasi nilai penanaman modal. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini: Tabel 4. 22 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
63. 1.Rendahnya realisasi nilai investasi Rendahnya kondusifitas iklim investasi Belum optimalnya perbaikan kualitas kelembagaan dan perizinan Belum optimalnya promosi investasi Masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan kerjasama, promosi, dan perizinan 4.5.2.11. Kepemudaan dan Olahraga Membangun kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan aspek kepemudaan dan olahraga, karena demografi penduduk didominasi oleh pemuda (usia angkatan kerja). Namun, Kabupaten Banjar juga memiliki sejumlah permasalahan pokok pada urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga dan belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Tabel 4. 23 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga No. Masalah pokok Masalah Akar masalah
64. 1.Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga Belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan Kurangnya aktivitas fisik massal RPJMD Kabupaten Banjar | 315 olahraga Belum optimalnya Sarana dan Prasana Olahraga Belum optimalnya kuantitas Sarana dan Prasana Olahraga
65. 2.Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Belum optimalnya kapasitas pemuda 4.5.2.12. Statistik Urusan statistik merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masalah pokok yang dihadapi dalam urusan ini adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik. Masalah poko tersebut disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagai berikut: Tabel 4. 24 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
66. 1.Ketersediaan data statistik belum memadai Kemampuan pengumpulan data statistik belum optimal Belum optimalnya pendokumentasian capaian pembangunan daerah Masih rendahya koordinasi antar instansi untuk menyusun data statistik sektoral 4.5.2.13. Kebudayaan Penyelenggaraan urusan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Namun, Kabupaten Banjar memiliki permasalahan pada urusan kebudayaan, yaitu rendahnya perlindungan dan pengembangan seni dan budaya. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 316 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 4. 25 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan No. Masalah pokok Masalah Akar masalah
67. 1.Belum optimalnya pelestarian budaya Penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya masih belum optimal Pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya masih rendah Ketersediaan data kebudayaan masih belum optimal Kajian sejarah lokal belum optimal Belum optimalnya ekspresi budaya Even festival budaya yang bernuansa religi masih rendah Perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya belum optimal Partisipasi/ keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya masih rendah Kajian warisan/cagar budaya masih rendah 2 Belum optimalnya pelestarian budaya yang berkaitan dengan keagamaan Masih rendahnya manajemen perayaan hari besar keagamaan Belum selarasnya pengamalan agama dengan seni dan budaya 4.5.2.14. Perpustakaan Penyelenggaraan perpustakaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Namun, Kabupaten Banjar memiliki permasalahan pokok pada urusan perpustakaan, yaitu rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: Tabel 4. 26 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan No. Masalah pokok Masalah Akar masalah
68. 1.Rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat Jangkauan pelayanan perpustakaan belum optimal Kapasitas pengelola perpustakaan masih terbatas RPJMD Kabupaten Banjar | 317 4.5.2.15. Kearsipan Urusan kearsipan terkait upaya pelestarian, penyelamatan, dan pengembangan pelayanan informasi kearsipan. Permasalahan pokok terkait urusan kearsipan, yaitu masih rendahnya kualitas kearsipan. Permasalahan pokok ini disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut: Tabel 4. 27 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
69. 1.Masih rendahnya kualitas kearsipan Belum optimalnya kualitas layanan kearsipan Belum optimalnya kemampuan identifikasi arsip daerah yang penting Kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip daerah Belum optimalnya pengelola kearsipan 4.5.2.16. Pertanahan Urusan pertanahan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pokok dalam urusan ini adalah masih tingginya sengketa pertanahan. Adapun masalah dan akar masalahnya adalah sebagai berikut: Tabel 4. 28 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
70. 1.Sengketa pertanahan masih tinggi Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan Belum optimalnya sistem pertanahan Belum optimalnya penataan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pertanahan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan belum optimal Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan belum berjalan optimal 318 | Tahun 2016 - 2021 4.5.2.17. Perhubungan Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu belum optimalnya akses dan kualitas transportasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan simpul jaringan perhubungan serta sistem jaringan transportasi yang belum memadai. Persoalan lain yang juga menghambat optimalisasi pelayanan perhubungan adalah belum optimalnya pelayanan keselamatan transportasi. Tabel 4. 29 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
71. 1.Belum Optimalnya akses dan kualitas transportasi Belum optimalnya kualitas pelayanan simpul jaringan perhubungan Belum optimalnya ketersediaan prasarana perhubungan Perlu ditingkatkannya upaya rehabilitasi prasarana perhubungan Perlu ditingkatkanya kualitas pengelolaan dan pengoperasian prasarana perhubungan Perlu ditingkatkannya sistem jaringan transportasi Perlu ditingkatkannya pelayanan trayek angkutan Belum optimalnya pelayanan keselamatan transportasi Perlu ditingkatkannya kelayakan kendaraan bermotor Perlu ditingkatkannya kapasitas pengguna jalan Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan belum memadai 4.5.3. Urusan Pilihan Urusan pilihan pada umumnya berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pembangunan Kabupaten Banjar di bidang urusan pilihan: RPJMD Kabupaten Banjar | 319 4.5.3.1. Pariwisata Pada urusan pilihan pariwisata, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB/ PAD. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini: Tabel 4. 30 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
72. 1.Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB/ PAD Kurangnya kunjungan wisata Kurangnya daya tarik destinasi pariwisata Belum optimalnya keterlibatan stakeholder pariwisata Belum optimalnya pemasaran pariwisata 4.5.3.2. Pertanian Pada urusan pilihan pertanian, masalah pokok yang dihadapi adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini: Tabel 4. 31 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian No . Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
73. 1.Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Rendahnya produksi tanaman pangan, holtikultura, dan komoditas unggulan perkebunan Kurangnya luas tanam/panen tanaman pangan dan hortikultura Kurangnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Rendahnya SDM kelembagaan petani dan penyuluh Rendahnya pelayanan irigasi pertanian Pengembagan sentra-sentra produksi dan penerapan IPTEK tepat guna Peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh pertanian Kurangnya pemasaran produk dan pengolahan Kurangnya kualitas produk olahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura 320 | Tahun 2016 - 2021 hasil pertanian Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pengolahan perkebunan berbasis teknologi Rendahnya mutu olahan dan jaminan keamanan produk olahan asal ternak Kurangnya kapasitas hasil produksi peternakan Rendahnya kelahiran ternak Besarnya angka kematian ternak Belum optimalnya pengembagan sentra-sentra produksi dan penerapan IPTEK tepat guna Kurangnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan tangkap Rendahnya kapasitas petani perikanan Kurangnya kapasitas pemasaran produk perikanan Kurangnya mutu produk olahan hasil perikanan 4.5.3.3. Perdagangan Pada urusan pilihan perdagangan, masalah pokok yang dihadapi adalah menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini: Tabel 4. 32 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
74. 1.Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Belum optimalnya jangkauan perdagangan untuk pasar lokal, regional, nasionl maupun internasional Kurangnya strandarisasi ekspor produk-produk perdagangan Rendahnya kualitas SDM pedagang kecil dan menegah Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan Kurangnya akses permodalan bagi pedagang Belum optimalnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Belum optimalnya keseimbangan koefisien harga barang kebutuhan pokok dan penting RPJMD Kabupaten Banjar | 321 4.5.3.4. Perindustrian Pada urusan pilihan perindustrian, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini: Tabel 4. 33 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
75. 1.Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Rendahnya pertumbuhan sektor usaha industri kecil menengah Belum optimalnya pengembangan sektor industri Logam, Mesin Elektronika, dan Alat Angkut (ILMEASA) Belum optimalnya pengembangan sektor industri Kimia, Hasil Perkebunan, dan Bahan Bangunan (AGROKIM) 4.5.4. Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Banjar. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar dapat berjalan baik. Sistem tata kelola pemerintahan dibentuk oleh urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta keskretariatan. Pelaksanaan urusan penunjang di Kabupaten Banjar masih menyisakan berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut: 4.5.4.1. Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang yang paling penting. Terwujudnya visi misi daerah sangat ditentukan dari seberapa baik pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan mereka. Masalah pokok, masalah, dan akar masalah terkait perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: 322 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 4. 34 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
76. 1.Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Belum efektifitas perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya konsistensi perencanaan daerah Belum optimalnya koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya kualitas aparatur perencana Kualitas data, penelitian, dan pengembangan masih belum optimal Belum optimalnya pemanfaat data informasi pembangunan Belum optimlanya updating data pembangunan melalui SIPD Belum optimalnya penerapan inovasi daerah 4.5.4.2. Keuangan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang sangat penting bagi penyelenggaraan pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang dihadapi terkait urusan ini adalah sebagai berikut: Tabel 4. 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
77. 1.Belum optimalnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah Rendahnya Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Masih rendahnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Rendahnya kepatuhan wajib pajak Belum optimalnya akurasi data pajak daerah Masih kurangnya penyesuaian harga jual tanah sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT) Rendahnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah Belum optimalnya kapasitas pengawasan dan monev Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah Rendahnya kapasitas aparatur RPJMD Kabupaten Banjar | 323 pengelolaan keuangan daerah Masih kurangnya akuntabilitas laporan kinerja OPD Belum optimalnya legalisasi aset daerah 4.5.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan terkait dengan profesionalitas aparatur pemerintah daerah berupa kompetensi, kualifikasi, dan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Banjar. Profresionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan. Namun saat ini masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan profesionalisme ASN. Masalah pokok, masalah, dan akar masalah pada urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan adalah sebagai berikut: Tabel 4. 36 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan No . Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
78. 1.Belum optimalnya profesionalis me aparatur sipil negara Belum optimalnya kompetensi aparatur daerah Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Belum optimalnya pelaksanaan uji kompetensi Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur Masih kurangnya kinerja aparatur daerah Belum optimalnya kualitas kelembagaan Masih kurangnya disiplin pegawai Masih belum optimalnya penerapan punishmant dan reward pegawai Masih kurangnya kesejahteraan pegawai Pelayanan kepegawaian belum optimal 4.5.4.4. Pengawasan Pembangunan daerah tentang urusan pengawasan terkait upaya meningkatkan integritas ASN dan sistem pengendalian internal 324 | Tahun 2016 - 2021 pemerintah daerah. Permasalahan pokok pada urusan ini, yakni sebagai berikut: Tabel 4. 37 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
79. 1.Belum optimalnya integritas aparatur sipil negara Belum optimalnya pencegahan korupsi Belum optimalnya fasilitasi penyampaian laporan kekayaan dan pelaporan gratifikasi Masih kurangnya pendampingan bagi Perangkat Daerah untuk menuju Zona Integritas (ZI) Masih kurangnya koordinasi dan sinergitas dengan APH Kemudahan penyampaian pengaduan masyarakat dan efektivitas penanganannya belum berjalan optimal Sistem penanganan pengaduan masyarakat belum optimal Kompetensi aparatur pengawasan dan penyempurnaan sistem serta prosedur pengawasan belum optimal Aparatur pengawasan dalam kegiatan diklat dan pelatihan mandiri belum berjalan optimal Sistem dan prosedur pengawasan belum berjalan optimal Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah dan desa belum optimal Efektifitas pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan masih belum optimal 4.5.4.5. Kesekretariatan Urusan kesekretariatan terkait pelaksaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan terkait dengan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi maupun permasalahan yang melekat pada kinerja DPRD, yakni sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 325 Tabel 4. 38 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesekretariatan No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
80. 1.Belum optimalnya fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat belum optimal Belum optimalnya frekuensi hearing/dialog antara DPRD dengan masyarakat
81. 2.Masih rendahnya koordinasi dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pengendalian pembangunan daerah belum optimal Masih rendahnya pencapaian indikator kinerja kunci tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Belum optimalnya Kerjasama pembangunan daerah Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah Belum optimalnya kerjasama antara daerah Belum optimalnya fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat 4.7. Isu-Isu Strategis Daerah Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis harus dikelompokkan dan mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada 326 | Tahun 2016 - 2021 capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, RTRW, KLHS, mandat nasional, dan isu global yang relevan. 4.6.1. Isu Internasional Perumusan isu strategis harus mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level daerah, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar. 4.6.1.1. MDGs/SDGs Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan Millenium Development Goals (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:
82. 1.Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
83. 2.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
84. 3.Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
85. 4.Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
86. 5.Mencapai kesetaraan gender, memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
87. 6.Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan; RPJMD Kabupaten Banjar | 327
88. 7.Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
89. 8.Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua;
90. 9.Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
91. 10.Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara- negara;
92. 11.Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
93. 12.Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
94. 13.Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
95. 14.Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
96. 15.Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
97. 16.Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
98. 17.Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Kabupaten Banjar. Oleh 328 | Tahun 2016 - 2021 karena itu, Kabupaten Banjar juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030. 4.6.1.2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan perkembangan internet semakin pesat. Disertai perkembangan teknologi media telekomunikasi yang menciptakan konvergensi media, internet telah meruntuhkan sekat antar masyarakat bahkan dalam level global. Membanjirnya informasi bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah. Bagi Kabupaten Banjar, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun ke depan juga diharapkan dapat peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur listrik dan jaringan. 4.6.1.3. Green Economy Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan risiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan risiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam green economy tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Pembangunan berbasis RPJMD Kabupaten Banjar | 329 ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut, yaitu dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya. 4.6.2. Isu Nasional Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan, yang kemudian disebut sebagai NAWA CITA, yaitu sebagai berikut:
a.Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
b.Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
c.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
d.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
e.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
f.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju da bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
g.Mewujudkn kemandairian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor ekonomi domestik;
h.Melakukan revolusi karakter bangsa;
i.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 330 | Tahun 2016 - 2021 NAWA CITA ini kemudian mempertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2005-2025, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah: Tabel 4. 39 Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025 Sumber: RPJP Nasional 2005-2025. 4.6.3. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan tingkat nasional dan isu-isu strategis di level internasional serta regional, isu strategis pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut: 4.6.3.1. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia (IPM) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari belum optimalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2014, nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 67,63 dengan kategori sedang. Nilai tersebut masih di bawah IPM Nasional (68,9), Provinsi Kalimantan Timur (73,82), Provinsi Kalimantan Tengah (67,77), dan Provinsi Kalimantan Utara (68,64). Penyebab indikatif dari persoalan tersebut adalah masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah. 4.6.3.2. Rendahnya Daya Saing Perekonomian Daerah Isu strategis tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada periode tahun 2012 - 2015 RPJMD Kabupaten Banjar | 331 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu hanya sebesar 3,84 persen. Angka tersebut masih di bawah angka nasional dan secara nasional berada pada peringkat ke 27. Persoalan ini disebabkan karena merosotnya harga komoditas Kalimantan Selatan terutama pada sector pertambangan dan perkebunan. 4.6.3.3. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Rendahnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan yang secara nasional berada pada peringkat ke 22. Persoalan tersebut disebabkan karena pembukaan lahan di sektor pertambangan, meningkatnya pencemaran oleh limbah domestic, dan akibat aktifitas perekonomian lainnya, serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 4.6.3.4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian Dasar Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perekonomian dapat dilihat dari belum tersedianya energi listrik secara memadai, kemacetan, kepadatan penumpang, dan belum adanya pelabuhan yang representatif. Sedangkan, rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dapat dilihat dari air bersih dan jalan yang belum merata. 4.6.3.5. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Daerah Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai LKIP yang masih B++. Selain itu, juga berkaitan dengan penurunannya kemampuan fiskal daerah akibat dari perlambatan perekonomian Kalimantan Selatan. 4.6.4. Isu Strategis Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar mengahadapi beberapa isu strategis di bidang keagamaan, SDM dan sosial, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Isu-isu strategis tersebut disusun berdasarkan permasalahan pembangunan daerah pada berbagai 332 | Tahun 2016 - 2021 urusan pemerintahan. Isu strategis juga disusun berdasarkan isu di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini adalah isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Banjar: 4.6.4.1. Belum Optimalnya Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Masyarakat Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia ditunjukkan dengan memudarnya penerapan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya Banjar sangat berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan sehingga belum optimalnya penerapan nilai-nilai keagamaan menjadi isu strategis yang harus diselesaikan pada periode RPJMD ini. Jika nilai-nilai keagamaan diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat menciptakan situasi kehidupan yang kondusif di seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat. 4.6.4.2. Rendahnya Akses dan Kualitas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki isu strategis di bidang pendidikan yaitu rendahnya akses dan kualitas pendidikan. Semua penduduk usia sekolah belum sepenuhnya memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Akses pendidikan dapat ditinjau dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan rasio murid-guru. Sementara itu, kualitas pendidikan dapat dinilai belum optimalnya pemenuhan keperluan peserta didik, meningkatnya angka melek huruf, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. 4.6.4.3. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki isu strategis kesehatan yaitu rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Apabila derajat kesehatan rendah, maka berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk. Derajat kesehatan masyarakat dapat ditinjau dari meningkatnya angka harapan hidup. RPJMD Kabupaten Banjar | 333 4.6.4.4. Tingginya Angka Pengangguran Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki isu strategis terkait ketenagakerjaan, yaitu tingginya angka pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang dikategorikan dalam angkatan kerja berumur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingginya angka pengangguran dapat ditinjau dari indikator tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat kesempatan kerja. 4.6.4.5. Tingginya Angka PMKS Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki isu strategis sosial, yaitu tingginya angka PMKS. Angka PMKS dapat bertambah seiring dengan munculnya sejumlah kesulitan berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung. Jenis PMKS setidaknya terdiri dari 26 jenis, diantaranya: anak balita telantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan husus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil. 4.6.4.6. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB di berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian sebagai sektor andalan. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan 334 | Tahun 2016 - 2021 masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Banjar. Pada sisi lain, produktivitas tenaga kerja juga menjadi determinan yang perlu diperhatikan, karena semakin besar produktivitas tenaga kerja berdampak positif pada semakin besarnya nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. 4.6.4.7. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas air, udara, tutupan hutan, dan semakin besarnya volume pencemaran sampah, terutama dari sektor perdagangan. Tingginya laju deforestasi akibat alih fungsi lahan dengan metode pembakaran berakibat pada semakin menurunnya kualitas udara dan tutupan hutan. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu menyebabkan semakin besarnya volume pencemaran sampah. 4.6.4.8. Belum Optimalnya Konektivitas Antar Wilayah Pembangunan infrastruktur dasar dihadapkan pada permasalahan utama yaitu belum optimalnya konektivitas antar wilayah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan dan kualitas transportasi. Kondisi ini membatasi keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan yang menyebabkan mobilisasi barang/jasa/orang menjadi terbatas sehingga upaya pembangunan menjadi tidak optimal. 4.6.4.9. Belum Optimalnya Akses Pemukiman Layak Huni Isu strategis ini dibentuk oleh beberapa persoalan. Minimnya akses rumah layak huni serta belum optimalnya ketersediaan utilitas pemukiman menjadi penyebab utama munculnya permasalahan tersebut. Persoalan lain adalah belum optimalnya akses masyarakat terhadap air bersih di kawasan-kawasan tertentu. Selain itu, ketaatan terhadap tata ruang yang belum optimal dan kualitas bangunan yang belum memadai juga cukup berpengaruh terhadap pemenuhan akses pemukiman layak huni. RPJMD Kabupaten Banjar | 335 4.6.4.10. Masih Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari masih rendahnya profesionalisme dan integritas pegawai, masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, belum optimalnya kualitas pembangunan desa, belum optimalnya keterbukaan informasi publik, masih rendahnya kualitas pelayanan publik, dan belum optimalnya kualitas tata kelola keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut harus disikapi secara serius oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Baik buruknya kualitas tata kelola pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan menjadi fondasi atau dasar bagi keberhasilan pelaksanaan urusan wajib pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. 336 | Tahun 2016 - 2021 Pada periode 2016-2021, Kabupaten Banjar berada dalam tahapan pembangunan yang ke-3 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Banjar. Tahapan ke-3 memiliki tema pembangunan yaitu: ”Pemantapan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas menuju agro industri”. Tema tersebut mengharapkan pemerintah daerah maupun masyarakat berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan pembangunan daerah. Pada kondisi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan RPJMD Kabupaten Banjar | 337 guna mengoptimalkan potensi daerah. 5.1. Visi Daerah Visi daerah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai di akhir periode perencanaan jangka menengah daerah. Visi RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANJAR YANG SEJAHTERA DAN BAROKAH” Visi RPJMD Banjar mengandung rumusan kondisi yang diharapkan dapat tercapai dalam periode pembangunan 2016 -
1. 2021.Rumusan kondisi yang diharapkan adalah sejahtera dan barokah. Penjelasan masing-masing kondisi tersebut adalah sebagai berikut: Sejahtera: Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai. Dimensi material merupakan kondisi masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang layak dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju. Komponen dimensi material didukung dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari internal daerah. Dimensi spiritual merupakan salah satu dimensi upaya membangun manusia Banjar seutuhnya. Dimensi spiritual merupakan keadaan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya, pengamalan agama secara konsisten, dan menjaga kerukunan hidup antar dan atau intra umat beragama. Masyarakat yang religius menjadikan nilai-nilai luhur agama sebagai landasan 338 | Tahun 2016 - 2021 moral, etika hidup, pedoman dan pendorong dalam mencapai prestasi-prestasi hidup. Barokah: Kondisi “Barokah” merupakan sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak. Kondisi ini merupakan perwujudan pembangunan Kabupaten Banjar yang komprehensif, yaitu membangun sarana dan prasarana fisik sekaligus membangun manusia Banjar seutuhnya. Perwujudan kondisi tersebut diupayakan sejalan dengan penerapan nilai luhur budaya Banjar di tengah masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Budaya Banjar sebagai payung kebudayaan daerah merupakan alat pemersatu untuk meningkatkan toleransi, kerjasama, dan menjadi sinergi yang serasi untuk mendukung pembangunan. 5.2. Misi Daerah Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar periode 2016-2021. Misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
2. 1.Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
3. 2.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
4. 3.Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; RPJMD Kabupaten Banjar | 339
5. 4.Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
6. 5.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah. 5.3. Tujuan dan Sasaran Visi dan misi menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya dari misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Selain itu, rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 juga mengacu pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 dan indikator makro RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Adapun rumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: Misi 1 (Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama) Sesuai dengan visi Kabupaten Banjar yang ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan barokah, maka akan diwujudkan dengan misi keagamaan ini. Harapannya, dengan meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat terwujud kondisi masyarakat yang barokah. Nilai-nilai keagamaan apabila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu membangun pusat kajian agama dan budaya, mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Suasana keagaman yang telah secara turun temurun dilestarikan di lingkungan Kabupaten Banjar menjadi faktor pendukung 340 | Tahun 2016 - 2021 tercapainya misi keagamaan ini. Kegiatan-kegiatan keagamaan banyak dilaksanakan, mulai dari level masyarakat bahkan OPD daerah yang rutin dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan. Selain itu peringatan hari besar keagamaan juga rutin dilaksanakan, mulai dari haul ulama, hari raya keagamaan, dan lain sebagainya. Harapannya seiring dengan meningkatnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku, sehingga terwujud iklim kehidupan yang damai, sejahtera, dan barokah. Lingkungan kehidupan yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama juga perlu dibiasakan sejak dini, mulai dari tingkat sekolah dasar seharusnya nilai-nilai agama sudah mulai diajarkan. Perlu adanya wadah yang tepat untuk dapat mempermudah masyarakat Kabupaten Banjar dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam keseharian. Misalkan, adanya lembaga keagamaan yang bisa mempermudah masyarakat dalam beramal dan lembaga pesantran yang bisa mewadahi masyarakat belajar ilmu keagamaan. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi keagamaan, maka harus disusun tujuan dan sasaran sebagai panduan lima tahun ke depan. Berikut adalah tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Banjar: RPJMD Kabupaten Banjar | 341 Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi awal Target Capaian Kondisi Akhir2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari- hari Indikator tujuan: Angka kriminalitas 11,16 10,17 9,40 8,44 Pelestarian budaya keagamaan Indikator sasaran: Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan 50% 66,66% 83,33% 83,33% Pemberdayaan lembaga keagamaan Indikator sasaran: Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan 2,92% 10,21% 11,13% Indikator sasaran: Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan NA 40% 50% 60% Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Indikator sasaran: Persentase Penurunan Kasus Ketrentaman dan Ketertiban umum NA 3% 2% 2% 342 | Tahun 2016 - 2021 Misi 2 (Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial) Salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sumber daya manusia (SDM). Faktor SDM dinilai penting karena membutuhkan pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan mutu kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar. Berdasarkan kondisi tersebut, Misi 2 dari Pemerintah Kabupaten Banjar adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Perwujudan misi SDM ini akan memberikan ruang bagi percepatan pembangunan SDM yang berkualitas di Kabupaten Banjar. Misi ini menyentuh beberapa urusan yaitu: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Pendidikan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kualitas SDM. Intervensi pendidikan dilakukan melalui dua aspek yaitu akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dinilai dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Banjar. Pembangunan kesehatan berkontribusi pada kualitas SDM di Kabupaten Banjar. Kesehatan merupakan salah satu sektor layanan dasar yang wajib diberikan Pemerintah Kabupaten Banjar kepada masyarakat. Melalui misi kedua ini, pemerintah Kabupaten Banjar berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang akan ditingkatkan di Kabupaten Banjar. Sektor ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar. Produk dari sektor ini adalah RPJMD Kabupaten Banjar | 343 angkatan kerja. Angkatan kerja yang besar dengan kualitas yang baik merupakan salah satu modal besar bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Banjar di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Banjar juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sektor besar ini ditopang oleh sektor sosial dan penanggulangan bencana. Salah satu sebab pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial adalah kondisi PMKS di Kabupaten Banjar masih relatif besar. Mayoritas penyebab munculnya PMKS di Kabupaten Banjar adalah lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga berumah tidak layak huni. Berdasarkan paparan pentingnya peranan SDM tersebut, maka perwujudan misi terkait SDM di Kabupaten Banjar sangat penting terlaksana dengan baik. Beberapa rumusan tujuan strategis. Beberapa poin tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:
a.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
b.Menurunnya tingkat pengangguran
c.Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial
d.Menurunnya risiko bencana Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan kondisi sasaran yang akan dicapai di Kabupaten Banjar. Sasaran merupakan panduan pembangunan lima tahun daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 344 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 5. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaa n dan kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indikator tujuan: Indeks Pembangunan Manusia 66,87 67,77 66,99 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Indikator sasaran: Indeks Pendidikan 57.71 58.18 58.66 Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat Indikator sasaran: Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk 4.52 4.70 4.87 RPJMD Kabupaten Banjar | 345 Meningkatnya pelestarian budaya Indikator sasaran: Persentase budaya yang dilestarikan 70.73 % 75.61% 75.61 % Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indikator sasaran: Usia Harapan Hidup 66.66 66.80 66.94 Mantapnya ketahanan pangan daerah Indikator sasaran: Indeks Ketahanan Pangan 50.90 % 51.00% 51.10 % 346 | Tahun 2016 - 2021 Meningkatnyake sehatan reproduksi Indikator sasaran: Tingkat Pertumbuhan penduduk Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Indikator sasaran: Indeks kebugaran 0.500 0.600 0.700 Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja Indikator tujuan: Angka Pengangguran 3.08 3.06 3.04 Indikator sasaran: Tingkat kesempatan kerja Membaiknya hubungan industrial Indikator sasaran: Persentase penyelesaian Sengketa Industrial 0.06 0.70 0.80 Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Indikator tujuan: Angka Kemiskinan 2.66 2.50 2.45 RPJMD Kabupaten Banjar | 347 masalah sosial Indikator sasaran: Persentase penurunan PMKS 0.86 1.86 1.64 1.51 2.05 2.33 Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Indikator sasaran: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 77 77,5 77,8 Menurunnya Risiko Bencana Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif Indikator tujuan: Indeks Risiko Bencana 173 170 167 164 161 158 Indikator sasaran: Persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Indikator sasaran: Persentase penanganan RR (rehabilitasi dan rekontruksi) 20% 25% 30% 348 | Tahun 2016 - 2021 Misi 3 (Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan) Kabupaten Banjar memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kondisi geografis Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan dengan kontur tanah yang rata, diikuti oleh kekayaan akan sumber daya air menyebabkan sektor pertanian tumbuh pesat, walaupun masih diperlukan optimalisasi pengelolaan agar mampu mendukung progresivitas laju pertumbuhan ekonomi. Pada sektor pertanian Kabupaten Banjar memiliki potensi yang baik untuk pengembangan tanaman padi, jagung, jeruk, pisang, durian dan kedelai. Pada sektor perkebunan Kabupaten Banjar memiliki potensi yang besar dalam pengembangan budidaya karet, kopi, kelapa dalam, atsiri dan kakao. Beberapa jenis tanaman perkebunan tersebut mampu menjadi komoditas utama jika dikembangkan dengan baik. Standarisasi produk dan kontinuitas produksi menjadi determinan yang perlu ditingkatkan untuk menjaga volume permintaan pasar terhadap produk-produk komoditas pertanian dan perkebunan Kabupaten Banjar. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar yang relatif menurun dari tahun 2012 hingga 2016. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi harus diantisipasi oleh kebijakan preventif, seperti penguatan fondasi perekonomian pada sektor penyumbang PDRB terbesar. Upaya tersebut harus diikuti oleh pengembangan sektor- sektor potensial penopang usaha agribisnis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian yang besar terhadap kelestarian lingkungan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama yang harus ditekankan dalam pembangunan daerah. Potensi masuknya para pedagang dan pelaku industri dari luar RPJMD Kabupaten Banjar | 349 daerah ke Kabupaten Banjar sangat terbuka lebar. Sektor perdagangan masyoritas digerakkan perdagangan di sektor pertanian dalam arti luas dan makanan. Jenis perdagangan yang dijalankan umumnya berupa perdagangan kecil dan menengah. Barang yang dijual dapat berupa bahan makanan kebutuhan pokok, sayur, buah dan berbagai hasil pertanian lainnya. Di perkotaan barang yang dijual pada umumnya berupa peralatan rumah tangga dan perangkat elektronik. Jalur sungai yang membentang di sepanjang Kabupaten Banjar menjadi jalur distribusi utama bagi pergerakan barang dan jasa serta pengembangan sektor pariwisata. Peran moda transportasi air sangat berpengaruh besar bagi perkembangan sektor perdagangan dan pariwisata Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar juga memiliki potensi yang baik dalam pengembangan industri pariwisata. Terdapat destinasi wisata perdagangan pasar terapung dan berbagai destinasi lainnya yang mampu menjadi stimulan bagi pertumbuhan sektor industri dalam daerah. Pada sektor pariwisata, potensi air dan sungai yang melimpah mampu menjadi sumber daya tarik wisata air yang bagus. Diperlukan kerjasama antar berbagai stakeholder untuk mendukung optimalisasi pengembangan potensi wisata air tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah di berbagai sektor potensial tersebut, maka harus disusun tujuan dan sasaran sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan. Berikut adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kabupaten Banjar: 350 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 5. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri Meningkatnya Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan ekonomi 4,66 5,21 6,11 6,32 6,52 Indikator Tujuan Indeks Gini 0,34 0,287 0,34 0,33 0,32 Indikator Tujuan: Laju Inflasi 3,82 3,8 3,8 3,77 3,75 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian 1,10 2,05 2,08 3,01 RPJMD Kabupaten Banjar | 351 ekonomi Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor perikanan 7,68 4,6 4,70 4,80 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Indikator Sasaran: Pertumbuhan omzet koperasi - 19,18% 4% 4% 4% Indikator Sasaran: Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil 5 5,20% 5,20% 5,20% Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan 6,72 7,1 7,50 7,60 Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan 5,92 6,1 6,50 6,50 352 | Tahun 2016 - 2021 Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata 6,10 6,51 6,71 6,74 Meningkatnya nilai invetsasi Indikator Sasaran: Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA) NA 1,00 1,00 1,00 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indikator tujuan: IKLH 68,28 69,7 70,9 72,1 Meningkatnya kualitas air Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Air (IKA) 36 tercem ar Tidak tercem ar 39 41 43 Meningkatnya kualitas udara Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Udara (IKU) 103 Tidak tercem ar Tidak tercem ar 106 108 110 RPJMD Kabupaten Banjar | 353 Meningkatnya kualitas tutupan lahan Indikator Sasaran: Indeks Tutupan Lahan 65,54 65,64 66,54 67,46 354 | Tahun 2016 - 2021 Misi 4 (Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur) Kabupaten Banjar masih menghadapi persoalan mendasar terkait rendahnya akses dan kualitas infrastruktur dasar. Hhal tersebut menjadi salah satu prioritas dalam perwujudan pembangunan berkeadilan di daerah dengan semangat ‘barokah’ ini. Persoalan tersebut mengacu pada belum optimalnya ketersediaan serta kualitas jalan dan jembatan, perhubungan, tata ruang dan bangunan, serta perumahan dan pemukiman. Beberapa wilayah belum terhubung jalur darat dengan baik, sehingga konektivitas antar wilayah menjadi tugas utama demi memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa. Konteks yang sama terjadi pada sektor perhubungan sungai. Rendahnya infrastruktur menyebabkan konektivitas antar wilayah di pinggiran sungai belum terjalin dengan baik. Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan pemukiman juga masih menghadapi persoalan krusial. Rendahnya kelayakhunian mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan papan dasar masyarakat masih problematis. Persoalan ini juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penataan ruang dan bangunan. Oleh karena itu, memberikan akses rumah yang baik, air bersih yang memadai, lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta penataan ruang dan bangunan yang sesuai peraturan perundang-undangan merupakan tugas utama yang harus diselesaikan. Beberapa persoalan di atas melatarbelakangi dirumuskannya misi yang secara ekslusif memprioritaskan infrastruktur dasar sebagai objek utama pembangunan. Perwujudan misi ini yang sekaligus ditopang dengan beberapa tujuan dan indikator tujuan diharapkan mampu mempercepat optimalisai potensi ekonomi, memperbaiki pelayanaan publik di semua wilayah serta pada akhirnya mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. RPJMD Kabupaten Banjar | 355 Tabel 5. 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 4: Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Indikator Tujuan: Rasio Konektivitas NA 73,67% 76,33 % 78,73 % Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi Indikator Sasaran: Rasio Prasarana transportasi NA 61,34% 63,46 % 65,14 % Meningkatnya akses dan kualitas saranatransportasi Indikator Sasaran: Rasio Sarana transportasi NA 85,99% 89,20 % 92,33 % Meningkatnya Kelayakhunian Indikator Tujuan: Rasio Permukiman Layak Huni NA 70,49% 75,19 % 79,00 % Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman Indikator Sasaran: Rasio Rumah Layak Huni NA 97,71% 97,86 % 98,00 % Indikator Sasaran: Rasio Lingkungan Pemukiman yang Nyaman NA 48,41% 53,05 % 57,49 % Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan Indikator Sasaran: Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang NA 56,28% 67,12 % 75,18 % 356 | Tahun 2016 - 2021 Misi 5 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar. Prinsip-prinsip pokok dalam tata kelola pemerintahan seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi sangat diperlukan dalam setiap aktivitas pemerintahan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terbagi dalam dua bagian yaitu, akuntabilitas administratif dan sosial. Akuntabilitas administratif cenderung bersifat internal, yaitu melalui perbaikan kualitas tata kelola keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, sedangkan akuntabilitas sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat sebagai warga negara yang berhak menikmati hasil pembangunan. Dalam prinsip ini, menandakan ada upaya untuk mengawal proses pembangunan hingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sangat penting dalam perbaikkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penerapan prinsip ini sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Perbaikan tata kelola pemerintahan juga dapat ditempuh melalui upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini terkait kondisi aparatur pemerintahan khususnya pemerintah Kabupaten Banjar yang belum menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi secara optimal. Terbukti dari kondisi kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum memadai. Adanya prinsip tersebut, mendorong pula peningkatan profesionalisme aparatur daerah. RPJMD Kabupaten Banjar | 357 Upaya perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus berupaya memperbaiki mekanisme partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Diharapkan ruang partisipasi masyarakat dapat tersedia sampai ditingkat kelurahan atau desa. Pembangunan pedesaan yang baik akan mencerminkan pembangunan daerah yang baik pula, karena keberhasilan pembangunan daerah merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan di desa. Di samping itu, seiring keterbukaan pemerintah daerah, juga berdampak pada terbukanya akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan aduan terkait kinerja pemerintah daerah. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, maka harus disusun tujuan dan sasaran sebagai pedoman pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran misi 5 yang akan dicapai oleh Kabupaten Banjar. 358 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 5. 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Capaian Kondisi Akhir2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan amanah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Indikator tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 66.67 65,00 67,50 70,00 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal Indikator sasaran: Indeks profesionalitas ASN 55 59,49 65,00 70,00 Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah Indikator sasaran: Indeks Kepatuhan NA 88,38 89,25 90,13 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Indikator sasaran: Nilai Sakip 62.62 70,01 72,05 75,30 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Indikator sasaran: Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu 67.39 73% 73% . Meningkatnya kualitas Indikator sasaran: Skor evaluasi 386 416 431 446 RPJMD Kabupaten Banjar | 359 pembangunan desa perkembangan desa Meningkatnya keterbukaan informasi publik Indikator sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) NA 2,3 2,5 2,8 Indikator sasaran: Indeks keterbukaan informasi NA 40 70 100 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indikator sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat NA 81,9 82 82 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah Indikator sasaran: Opini BPK WTP=1 WTP:1 WTP:1 WTP:1 Indikator sasaran: Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 11.36% 10.90 % 11,25 % 11,50 % 11,75% Indikator sasaran: Nilai/skor EKPPD 3.1797 3,18 3,19 3,2 360 | Tahun 2016 - 2021 6.1. Misi 1: Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Dan Suasana Kehidupan Beragama. Nilai-nilai keagamaan berperan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Masyarakat dengan ketaqwaan beragama yang tinggi akan semakin kuat dalam membentengi dirinya dari dekadensi moral yang merusak nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keagamaan, budaya, dan adat merupakan landasan keyakinan serta ajaran moral bagi masyarakat dalam menggerakkan pembangunan daerah, sebagai landasan perilaku yang diwujudkan dalam seluruh sendi-sendi RPJMD Kabupaten Banjar | 361 kehidupan masyarakat. Nilai keagamaan dapat ditempatkan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan. Strategi dan arah kebijakan yang disusun harus dapat mengakomodir tercapainya tujuan, sehingga harus meliputi pengamalan nilai-nilai agama di semua sektor yang ada di Kabupaten Banjar, diantaranya sektor kebudayaan, kelembagaan, keamanan, dan ketertiban. Jika semua sektor tersebut telah terakomodir dengan pengamalan nilai agama, maka kehidupan masyarakat yang sejahtera dan barokah akan tercapai. Strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan adalah: Tabel 6. 1 Visi, Misi, tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Banjar Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah” Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatny a nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Pelestarian budaya keagamaan Meningkatkan ekspresi budaya Peningkatan even festival budaya yang bernuansa religi Perayaan hari besar keagamaan Peningkatan keselarasan pengamalam agama, seni dan budaya Pemberdayaan lembaga keagamaan Meningkatkan manajemen lembaga zakat Peningkatan kapasitas lembaga zakat Integrasi pendidikan agama di sekolah formal Menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-qur’an Pemberian insentif bagi guru baca tulis al-quran dan madrasah Peningkatan kapasitas pendidik Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Meningkatkan kepatuhan terhadap perda Pembinaan kelompok masyarakat Pengawasan pelaksanaan perda Meningkatkan peran serta Pemuda dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan kapasitas pemuda Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan Penguatan masyarakat sipil 362 | Tahun 2016 - 2021 ketertiban Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan Peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum RPJMD Kabupaten Banjar | 363 Tabel 6. 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Banjar Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Pro gram Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD Pemangku Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama Tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Angka Kriminalitas 11,16 10,17 9,40 8,44 Sasaran Pelestarian budaya keagamaan Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan 50% 66,66% 83,33% 83,33% Program Pembangunan Daerah: Program pelestarian nilai budaya lokal Persentase budaya lokal yang terkelola dengan baik 36,36% 45,45% 54,55% 54,55% Dinas Budpar Sasaran Pemberdayaan lembaga keagamaan Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan NA 2,92% 10,21% 11,13% Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan NA 40% 50% 60% 364 | Tahun 2016 - 2021 Program Pembangunan Daerah: Program pembinaan manajemen lembaga keagamaan presentase lembaga zakat yang terbina NA 20,23 23,12 26,01 Setda Sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Persentase Penurunan Kasus Ketrentaman dan Ketertiban umum NA 3% 2% 2% Program Pembangunan Daerah: Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Persentase penurunan kasus kriminal Satpol PP Angka toleransi beragama RPJMD Kabupaten Banjar | 365 6.2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Pada bagian ini dijelaskan terkait strategi dan arah kebijakan untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran misi 2 Kabupaten Banjar. Secara kontekstual, strategi dan arah kebijakan didasarkan pada masalah dan akar masalah yang mempengaruhi terjadinya masalah pokok. Tujuan dan sasaran misi 2 memiliki sejumlah masalah pokok yang harus ditangani pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Masalah pokok pada bidang pendidikan adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat, serta belum optimalnya pelestarian budaya. Masalah pokok pada bidang kesehatan adalah tingginya risiko kematian, tingginya tingkat kesakitan masyarakat, memburuknya gizi balita, rendahnya kesehatan reproduksi, dan rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga. Masalah pokok pada bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kesempatan/lapangan kerja dan memburuknya hubungan industrial. Masalah pokok pada bidang kesejahteraan sosial adalah rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial, rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, dan rendahnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif. Berdasarkan paparan kondisi masalah pokok yang dihadapi, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 366 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 6. 3 Strategi Dan Arah Kebijakan Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial Visi: Terwujudnya masyarakat Banjar yang sejahtera dan barokah Misi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan kuantitas sekolah PAUD di kecamatan Peningkatan kuantitas sekolah penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan pembangunan sekolah pada wilayah terpencil Penyediaan moda transportasi menuju sekolah pada wilayah terpencil Perbaikan fasilitas pendidikan Pemberdayaan madrasah dan pesantren Meningkatkan bantuan teknis dan non teknis kepada madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket Peningkatan tunjangan kesejahteraan guru- guru agama TKA/TPA dan madrasah Diniyah Meningkatkan pelayanan sekolah inklusi Meningkatkan jumlah sekolah inklusi di kecamatan Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik SD dan SMP Meningkatkan ketersediaan tenaga kependidikan non guru SD dan SMP Peningkatan internalisasi nilai agama dalam kegiatan belajar mengajar RPJMD Kabupaten Banjar | 367 Meningkatkan pembinaan dinas terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum untuk mendukung proses KBM yang efektif Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat Meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan Meningkatnya pelestarian budaya Meningkatkan penghargaan/apresi asi terhadap seni dan budaya Peningkatan pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya Peningkatan kajian sejarah lokal Meningkatkan perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya Peningkatan partisipasi/ keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. Peningkatan kajian warisan/cagar budaya Peningkatan ketersediaan data kebudayaan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu Mengintegrasikan penanganan masalah kematian ibu melahirkan dari hulu sampai ke hilir Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Peningkatan fasilitas sarana pelayanan ibu hamil di Puskesmas dan jaringannya Meningkatkan pelayanan PONEK Peningkatan redistribusi tenaga medis dan tenaga keperawatan di RSUD 368 | Tahun 2016 - 2021 Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan Ponek di RSUD sesuai standard klasifikasi rumah sakit Meningkatkan kesehatan bayi dan balita Pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita Meningkatkan pelayanan PICU/NICU di RSUD Peningkatan kompetensi tenaga perawat dalam pelayanan PICU/NICU di RSUD Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan terkait pelayanan PICU/NICU di RSUD Pengembangan sistem kewaspadaan dini, surveilans kesehatan dan pengendalian penyakit Peningkatan pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit menular (PM) Peningkatan pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan PTM Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Meningkatkan upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, pola makan sehat dan berobat ketika sakit Peningkatan penerapan hidup sehat Meningkatkan gizi masyarakat Peningkatan Kinerja dan mutu pelayanan kesehatan Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas Meningkatnya kinerja dan mutu Instalasi Farmasi Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) RPJMD Kabupaten Banjar | 369 Mantapnya ketahanan pangan daerah Peningkatan ketersediaan pangan utama Optimalisasi pengelolaan komoditas produksi tanaman pangan Peningkatan Promosi Ketahanan Pangan Daerah Peningkatan akses pangan Optimalisasi suplai pangan daerah Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan Pengembangan diversifikasi pangan non-beras Pengembangan sertifikasi layak konsumsi pangan dari dalam daerah Meningkatnya kesehatan reproduksi Peningkatan akses pelayanan KB Peningkatan jumlah PUS menggunakan alat kontrasepsi (alkon) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga) Meningkatkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi Meningkatkan kapasitas keluarga melalui kelompok Bina ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Peningkatan Aktivitas Fisik massal Meningkatkan Sarana dan Prasana Olahraga Meningkatkan kuantitas Sarana dan Prasana Olahraga Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja Peningkatan kerjasama dengan penyedia lapangan kerja Pelaksanaan bursa kerja Fasilitasi penyediaan lapangan kerja 370 | Tahun 2016 - 2021 Peningkatan kapasitas dan kompetensi pencari kerja Peningkatan Keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pendidikan vokasi Membaiknya hubungan industrial Perlindungan dan advokasi kepentingan tenaga kerja Fasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial Meningkatkan pembinaan dan penanggulangan masalah sosial Meningkatkan Penanganan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Meningkatkan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Meningkatkan pelayanan Penanganan PMKS Meningkatkan fasilitasi program keluarga harapan Meningkatkan Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma Meningkatkan Pembinaan Anak/Orang yang terlantar Meningkatkan penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan) Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Meningkatkan verifikasi dan bantuan bagi keluarga tidak mampu Meningkatkan penanggulangan bencana Alam Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan kualitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi Meningkatkan kapasitas SDM perempuan Meningkatkan kecakapan hidup perempuan RPJMD Kabupaten Banjar | 371 Meningkatkan pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan kelembagaan Kabupaten layak anak Meningkatkan koordinasi antara masyarakat, dunia usaha, dan media Menurunnya Risiko Bencana Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif Meningkatkan masyarakat yang tangguh bencana. Meningkatkan pencegahan bencana Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana Meningkatkan pemahaman masyarakat tanggap bencana Peningkatan kerjasama penyiapan logistik Meningkatkan kemampuan kedaruratan Peningkatan koordinasi lembaga tanggap bencana Meningkatkan pencegahan bencana Peningkatan ketersediaan bangunan pengendali banjir Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik. Meningkatkan kesiapsiagaan logistik Meningkatkan rehabilitasi pasca bencana Meningkatkan rekonstruksi pasca bencana Meningkatkan perencanaan penanggulangan bencana Meningkatkan efektifitas perencanaan penanggulangan PB 372 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Misi 2 Kode Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Pemangku urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial Tujuan: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia 66,87 67,77 66,99 67.31 67.63 67.95 Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Indeks Pendidikan 57.71 58.18 58.66 Program Pembangunan Daerah: Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun Harapan Lama Sekolah (HLS) 11,76 11,78 11,8 11.85 11.90 11.95 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,28 7,38 7,48 7,58 7,68 7.78 Angka Putus Sekolah SD 0,28% 0.26% 0.25% 0.24% 0.23% Angka Putus Sekolah SMP 0.35% 0.76% 0.68% 0.60% 0.52% Angka kelulusan siswa SD/MI 99.89% 99.90% 99.91% 99.92% 99.93% Angka kelulusan siswa SMP/MTs 99.79% 96.60% 97.73% 98.87% 99.87% Rata-rata nilai UN SD 57.9 59.3 60 60.50 61.0 RPJMD Kabupaten Banjar | 373 Rata-rata nilai UN SMP 55.5 53.16 54 54.3 54.4 Angka Melek Huruf 98% 100% 100% Sasaran: Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk 4.52 4.7 4.87 Program Pembangunan Daerah: Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Persentase pemanfaat layanan perpustakaan Sasaran: Meningkatnya pelestarian budaya Persentase budaya yang dilestarikan 70.73% 75.61% 75.61% Program Pembangunan Daerah: Program Pelestarian Budaya Persentase budaya yang terkelola dengan baik 54.55% 63.64% 63.64% Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup 66.66 66.80 66.94 Program Pembangunan Daerah: Program Penurunan Risiko Kematian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 210.5 187.9 158 137.7 110.4 110.4 Persentase kematian ibu 0.05 0.04 0.03 374 | Tahun 2016 - 2021 melahirkan risiko tinggi di rumah sakit Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup 13.8 13 12.2 11.3 10.7 10.7 Persentase kematian BBLR (bayi Berat Lahir Rendah) (1000 -2500 gr) 0.07 0.05 0.03 Program Pembangunan Daerah: Program Penurunan tingkat kesakitan masyarakat Persentase Pelayanan pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular 85 90 95 Persentase pelayanan dan penanggulanga n penyakit tidak menular 85 90 95 Program Pembangunan Daerah: Program Perbaikan gizi masyarakat Prevalensi stunting 20.56 17 17 Sasaran: Mantapnya ketahanan pangan daerah Indeks Ketahanan Pangan 50.90% 51.00% 51.10% Program Pembangunan Daerah: Program Penguatan ketahanan pangan Tingkat ketersediaan pangan Sasaran: Tingkat 1 1 1 RPJMD Kabupaten Banjar | 375 Meningkatnya kesehatan reproduksi Pertumbuhan penduduk Program Pembangunan Daerah: Program Keluarga Berencana Persentase kelahiran pada usia ideal (20- 40 tahun) 60% 65% 70% Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga Indeks kebugaran 0.5 0.6 0.7 Program Pembangunan Daerah: Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase fasum yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga 60% 80% 100% Tujuan: Menurunnya tingkat pengangguran Angka Pengangguran 3.08 3.06 3.04 Sasaran: Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja Tingkat kesempatan kerja (TKK) 0.01 0.02 0.03 Program Pembangunan Daerah: Program Perluasan Kesempatan Kerja dan perbaikan hubungan industrial Persentase Tenaga kerja yang terserap Pada dunia kerja 5% 5% 5% 376 | Tahun 2016 - 2021 Sasaran: Membaiknya hubungan industrial Persentase Penurunan Sengketa Industrial 6 7 8 Program Pembangunan Daerah: Program Perluasan Kesempatan Kerja dan perbaikan hubungan industrial Angka Sengketa pengusaha- pekerja yang ditangani 12 11 10 Tujuan: Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial Angka Kemiskinan 2.66 2.50 2.45 Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial Persentase penurunan PMKS 0.86 1.86 1.64 1.51 2.05 2.33 Program Pembangunan Daerah: Pemberdayaan PMKS Persentase PMKS terbina 52.17 53.64 67.38 Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) RPJMD Kabupaten Banjar | 377 Program Pembangunan Daerah: Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak Persentase kelompok perempuan yang berdaya ekonomi 50.95% 51% 51.05% Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 70.00% 75.00% 80.00% Tujuan: Menurunnya risiko bencana Indeks Risiko Bencana 173 170 167 164 161 158 Sasaran: Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif Persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha 70% 75% 80% Persentase penanganan RR (rehabilitasi dan rekontruksi) 20% 25% 30% Program Pembangunan Daerah: Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Persentase desa tangguh bencana 378 | Tahun 2016 - 2021 6.3. Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan, namun juga berhubungan dengan kohesivitas sosial dan kelestarian lingkungan. Kabupaten Banjar memiliki potensi yang baik di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Potensi di berbagai sektor tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor agribisnis yang relatif baik. Konsep pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar harus dijalankan dengan mengedepankan pembangunan ekonomi yang mengedepankan inklusifitas pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Semua strate gi dan arah kebijakan yang disusun harus mengakomodasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang berdampak langsung pada penguatan kapasitas masyarakat pada berbagai sektor potensial. Merespon berbagai amanah pembangunan nasional, dokumen SDGs dan isu-isu strategis di tingkat lokal, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan adalah: RPJMD Kabupaten Banjar | 379 Tabel 6. 5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Peningkatan Produksi tanaman pangan, holtikultura dan komoditas unggulan perkebunan Meningkatkan luas tanam/panen tanaman pangan dan hortikultura Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan petani dan penyuluh Meningkatkan pelayanan irigasi pertanian Pengembagan sentra-sentra produksi dan penerapan IPTEK tepat guna Peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh pertanian Meningkatkan pemasaran produk dan pengolahan hasil pertanian Meningkatkan produk olahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura Meningkatkan penanganan pasca panen dan pengolahan perkebunan berbasis teknologi Meningkatkan mutu olahan dan jaminan keamanan produk olahan asal ternak Peningkatan kapasitas produksi hasil peternakan Meningkatkan kelahiran ternak Menekan angka kematian ternak Peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh peternakan Peningkatan kapasitas produksi perikanan budidaya dan tangkap Peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan dalam pemanfaatan dan perlindungan SDA dan SDI Pengembangan daya dukung lahan dan sumberdaya alam pendukung usaha perikanan 380 | Tahun 2016 - 2021 Peningkatan kapasitas pemasaran produk perikanan Meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Revitalisasi Koperasi Peningkatan kapasitas manajemen usaha koperasi Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi Peningkatan daya saing usaha koperasi Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi Penguatan kapasitas manajerial usaha mikro Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan keuangan UKM Peningkatan akses bantuan permodalan UKM Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembangan UKM Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran UKM Memperkuat pasar lokal dan mengembangk an pasar regional,nasion al maupun internasional Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan Peningkatan kualitas SDM pedagang kecil dan menegah Peningkatan standarisasi ekspor produk-produk perdagangan Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Menjaga keseimbangan koefisien harga barang kebutuhan pokok dan penting Meningkakan pertumbuhan sektor usaha industri kecil menengah Pengembangan sektor industri Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut (ILMEASA) Pengembangan sektor industri Kimia, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan (AGROKIM) Pengembangan kawasan industri Meningkatkan kunjungan wisata Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata Meningkatkan keterlibatan stakeholder pariwisata Meningkatkan pemasaran pariwisata Meningkatnya nilai invetsasi Peningkatan kondusifitas iklim investasi Perbaikan kualitas kelembagaan dan perizinan RPJMD Kabupaten Banjar | 381 Optimalisasi promosi investasi Peningkatan sinergi kerjasama promosi dan perizinan investasi Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas air Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan air Meningkatkan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas udara Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Fokus di wilayah perkotaan dan hutan Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan perlindungan SDA Peningkatan luas RTH Penanaman RTH baru dan revitalisasi RTH lama Meningkatkan perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Meningkatkan perlindungan Sumber Daya Alam Meningkatkan pembinaan dan penataan Lingkungan Hidup 382 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 6. 6 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Misi 3 Kode Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2016)Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Pemangku Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah LPE 4,70 4,66 5,21 6,11 6,32 6,52 Gini 0,35 0,2 0,34 0,33 0,32 Laju Inflasi 3,68 3,82 3,8 3,80 3,77 3,75 Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian 5,13% 1,10 2,05 2,08 3,01 Program Pembangunan Daerah: Peningkatan produksi pertanian Pertumbuhan produktivitas (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian) Padi 250.388 'Padi sawah 2,31% Padi Ladang 2,31% Jagung 2,03% Kedelai 1,99% 'Padi Sawah 2,32% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,04% Kedelai 2,00% 'Padi Sawah 2,34% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,08% Kedelai 2,19% Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan Persentase peningkatan produksi karet 15980,81 17419,08 19160,99 21268,69 23608,25 26205,16 Dinas Peternakan dan RPJMD Kabupaten Banjar | 383 Perkebunan Persentase peningkatan produksi hasil ternak 1,5% 1,60% 1,80% 2,00% 2,50% 3,00% Dinas Peternakan dan Perkebunan Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan PDRB sektor perikanan 7,68 4,6 4,70 4,80 Program Pembangunan Daerah: Peningkatan produksi perikanan Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (ton) 58000 >>> 63985 60000 >>> 67525 62500 >>> 70761 Dinas Perikanan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (ton) 10050 10262 10474 Dinas Perikanan Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan omzet koperasi -19,18 4% 4% 4% Program Pembangunan Daerah: Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Persentase koperasi aktif 62,5% 63,5% 64,5% 65,5% 66,5% 67,5% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap Pertumbuhan omzet usaha mikro 5% 5,20% 5,20% 5,20% 384 | Tahun 2016 - 2021 pertumbuhan ekonomi Program Pembangunan Daerah: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM UM Bankable 3.823 4.523 2.595 500 500 500 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan 6,72 7,1 7,50 7,60 Program Pembangunan Daerah: Pengendalian perdagangan dalam negeri Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan 9% 9% 9% 12% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan 5,92 6,1 6,50 6,50 Program Pembangunan Daerah: peningkatan pertumbuhanIndustri Persentase pertumbuhan industri 1% 2% 2% 2% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, Pertumbuhan PDRB sektor 6,10 6,51 6,71 6,74 RPJMD Kabupaten Banjar | 385 perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata Program Pembangunan Daerah: Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 1.918.415 1.919.428 1.920.415 1.921.415 1.922.415 1.923.415 Dinas Budaya dan Pariwisata Sasaran: Meningkatnya nilai investasi Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA) NA 1,00 1,00 1,00 Program Pembangunan Daerah: Peningkatan investasi daerah Pertumbuhan investor 70 30 60 90 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indeks Kualitas Air tercemar Tidak tercemar 39 41 43 Program Pembangunan Daerah: Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Status baku mutu pencemaran air Dinas Lingkungan Hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indeks Kualitas Udara Tidak tercemar Tidak tercemar 106 108 110 Program Pembangunan Daerah: Pengendalian Indeks pencemar SO2 NA Dinas Lingkungan Hidup 386 | Tahun 2016 - 2021 Pencemaran Lingkungan Hidup Indeks pencemar NO2 NA Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indeks Kualitas Tutupan Lahan 65,64 66,54 67,46 Program Pembangunan Daerah: Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase peningkatan luas RTH 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,63 Dinas Lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Banjar | 387 6.4. Misi 4: Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur. Tujuan utama pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar adalah meningkatnya konektivitas antar wilayah serta semakin baiknya akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan telah dirumuskan secara kontekstual agar prioritas tersebut dapat tercapai secara efektif. Selain itu, strategi dan arah kebijakan telah disesuaikan dengan konteks penyebab isu strategis yang secara faktual terjadi di lapangan. Peningkatan konektivitas diwujudkan melalui peningkatan akses serta kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta perhubungan. Belum optimalnya konektivitas dipengaruhi oleh rendahnya ketersediaan jalan dan jembatan. Beberapa wilayah belum terhubung ruas jalan. Terlebih lagi, sebagian ruas jalan dan panjang jembatan yang sudah terbangun belum sesuai standar atau mengalami kerusakan. Pola yang sama terjadi pada sektor perhubungan. Ketersediaan serta kualitas perhubungan darat dan sungai belum memadai. Gejala-gejala tersebut menyebabkan mobilitas orang dan barang antar wilayah belum optimal. Pada sektor perumahan dan pemukiman, persoalan-persoalan muncul mulai dari rendahnya backlog perumahan hingga belum optimalnya kualitas rumah dan lingkungan pemukiman. Oleh karena itu, intervensi diarahkan pada peningkatan kepemilikan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni serta peningkatan PSU lingkungan pemukiman. Intervensi- intervensi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan akar masalah sehingga tingkat kelayakhunian di Kabupaten Banjar dapat dioptimalkan. 388 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 6. 7 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah Misi: Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi Peningkatan jaringan jalan dan jembatan Pembangunan dan perbaikan jaringan Jalan Kabupaten Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan poros desa Peningkatan simpul jaringan perhubungan Meningkatkan keterpenuhan dan kelayakan prasarana perhubungan Meningkatkan pengelolaan dan pengoperasian prasarana perhubungan Meningkatkan ketersediaan fasilitas keselamatan Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi Peningkatan sistem jaringan transportasi Meningkatkan pelayanan trayek angkutan Peningkatan keselamatan transportasi Peningkatan kelayakan kendaraan bermotor Peningkatan kapasitas pengguna transportasi Meningkatnya Kelayakhunian Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman Peningkatan ketersediaan rumah Peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah tidak layak huni (rumah swadaya, rumah formal ) Peningkatan tertib penyelenggaraa n perizinan perumahan Peningkatan Fasilitasi penerbitan perizinan perumahan (rumah umum, rumah khusus, rumah susun) Peningkatan koordinasi RPJMD Kabupaten Banjar | 389 penerbitan dan soosialisasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan Peningkatan akses air bersih Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perpipaan Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah Peningkatan pengelolaan air limbah individual Peningkatan pengelolaan air limbah komunal Peningkatan pengelolaan air limbah kawasan Peningkatan pengelolaan air limbah IPLT Peningkatan pengelolaan persampahan Peningkatan upaya pengurangan volume sampah Peningkatan upaya pengelolaan sampah terintegrasi Peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3 Pengeloaan dan pemeliharaan prasarana TPA Pengembangan bank sampah Peningkatan Luasan RTH Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan RTH publik Pengembangan sistem drainase Pengembangan sistem drainase skala lingkungan Pengembangan sistem drainase skala kawasan 390 | Tahun 2016 - 2021 Peningkatan akses jalan lingkungan Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan skala perumahan, pemukiman, perkotaan dan kawasan strategis Peningkatan Penerangan Jalan Peningkatan penerangan jalan Peningkatan penerangan jalan umum Peningkatan ketersediaan dan pengelolaan RTH Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan RTH publik Peningkatan proteksi kebakaran Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala kawasan Peningkatan infrastruktur di kawasan strategis Peningkatan tata bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Pengendalian dan pencegahan kawasan kumuh Pengendalian dan peningkatan kualitas di kawasan permukiman kumuh Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan Peningkatan ketertiban tata ruang Peningkatan perencanaan tata ruang Peningkatan pengendalian pemanfaatan tata ruang Peningkatan bangunan gedung Penyediaan NSPK bangunan gedung Penyediaan bangunan sesuai standar Peningkatan ketertiban konstruksi Peningkatan pembinaan konstruksi RPJMD Kabupaten Banjar | 391 Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten Peningkatan kualitas pelayanan ijin usaha konstruksi Peningkatan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan konstruksi 392 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 6. 8 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Misi 4 Kode Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Pemangku Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Misi 1 : Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Tujuan: Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Rasio Konektivitas NA 73,67% 76,33% 78,73% Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas transportasi Rasio Prasarana transportasi NA 61,34% 63,46% 65,14% Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Program Pembangunan Daerah: Peningkatan jaringan jalan Cakupan kawasan strategis terhubung jaringan jalan dalam kondisi mantap NA Dinas PUPR Program Pembangunan Daerah: Peningkatan keselamatan transportasi Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi NA Dinas Perhubungan Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas sarana Rasio sarana transportasi NA 85,99% 89,20% 92,33% Dinas Perhubungan RPJMD Kabupaten Banjar | 393 transportasi Program Pembangunan Daerah: Peningkatan sarana angkutan Rasio angkutan umum (darat, laut, SDP) layak terhadap jumlah penduduk 0,000583 0,000611 0,000636 0,000659 Dinas Perhubungan Sasaran: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman Rasio rumah layak huni (40%) NA 97,71% 97,86% 98,00% Dinas Permukiman Rasio lingkungan pemukiman yang nyaman (30%) NA 48,41% 53,05% 57,49% Tujuan Meningktnya kelayakhunian Persentase permukiman layak huni NA 70,49% 75,19% 79,00% Pembangunan Daerah: Peningkatan rumah layak huni Persentase peningkatan rumah layak huni NA Dinas Permukiman Pembangunan Daerah: Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman Rasio lingkungan pemukiman yang nyaman NA Dinas Permukima, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP 394 | Tahun 2016 - 2021 Sasaran: Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan Persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang (30%) NA 56,28% 67,12% 75,18% Dinas PUPR Pembangunan Daerah: Peningkatan ketertiban tata ruang Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang NA Dinas PUPR Pembangunan Daerah: Peningkatan ketertiban bangunan Persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang NA Dinas PUPR RPJMD Kabupaten Banjar | 395 6.5. Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas menjadi penggerak pembangunan di berbagai bidang. Persoalan yang selama ini terjadi di Kabupaten Banjar adalah belum optimalnya peran aparatur pemerintahan untuk menggerakkan pembangunan. Hal ini ditambah dengan persoalan akuntabilitas internal dan eksternal pemerintah daerah. Adanya persoalan tersebut membutuhkan cara yang tepat sekaligus fokus untuk menangani persoalan, sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD dapat terwujud. Upaya tersebut perlu ditopang dengan berbagai strategi dan arah kebijakan yang berkaitan. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk menjalankan Misi 5 adalah sebagai berikut: 396 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 6. 9 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Visi : Terwujudnya Masyarakat Banjar Yang Sejahtera dan Barokah Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal Peningkatan kompetensi ASN Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan uji kompetensi bagi ASN Pengembangan pola karir aparatur Peningkatan kinerja ASN Penilaian prestasi kinerja Pelayanan administrasi kepegawaian Peningkatan disiplin ASN Peningkatan rewarddan punishment bagi ASN Peningkatan kesejahteraan ASN Meningkatkan Pemenuhan hak-hak Kepegawaian ASN Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan APH terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi Fasilitasi penyampaian laporan kekayaan dan pelaporan gratifikasi Pendampingan bagi perangkat daerah untuk menuju zona integritas Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa Peningkatan efektifitas tindaklanjut hasil pengawasan Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan Peningkatan kemudahan penyampaian pengaduan masyarakat Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan Mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam kegiatan diklat, pelatihan mandiri Meningkatnya kualitas pembangunan daerah Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan konsistensi perencanaan Meningkatkan koordinasi dalam proses perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar | 397 pembangunan daerah Meningkatkan kualitas aparatur perencana Meningkatkan kualitas data, penelitian dan pengembangan Meningkatkan pemanfaat data informasi pembangunan Meningkatkan updating data pembangunan melalui SIPD Meningkatkan kualitas data dan Penelitian Meningkatkan penerapan inovasi daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatkan efektifitas perencanaan sumber daya alam Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan perindustrian dan dunia usaha Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya dan pemerintahan Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan sumber daya manusia Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan sosial budaya dan kependudukan Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan pemerintahan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan lingkup urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan pertanahan Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan lingkup urusan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu Peningkatan fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemilu Peningkatan pendidikan politik masyarakat Meningkatnya kualitas Meningkatkan pembinaan bidang Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 398 | Tahun 2016 - 2021 pembangunan desa pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa Peningkatan pembinaan bidang kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat desa Peningkatan pembinaan usaha ekonomi di desa Peningkatan kerjasama kawasan ekonomi perdesaan Meningkatkan pembinaan bidang kemasyarakatan Peningkatan penataan dan perkembangan desa Peningkatan pembinaan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat Peningkatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Meningkatnya keterbukaan informasi public Peningkatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik Peningkatan sarana dan prasarana teknologi, informasi, dan komunikasi Peningkatan transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Peningkatan layanan informasi pembangunan dan pemerintahan Peningkatan penyebarluasan capaian pembangunan melalui berbagai media Peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan Meningkatnya kualitas pelayanan public Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara universal dan inklusif Peningkatan sarana parasaran kependudukan dan pencatatan sipil Peningkatan akses masyarakat terhadap administrasi kependudukan Peningakatan kerjasama dengan pihak ketiga dan instansi klain terkait administrasi kependudukan RPJMD Kabupaten Banjar | 399 Peningkatan kualitas kearsipan dokumen pencatatan sipil Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data kependudukan Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan Peningkatan pelayanan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat Peningkatan pemahaman dan kepatuhan aparat tentang hukum Peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Peningkatan tertib administrasi pertanahan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan Fasilitasi Penanganan sengketa pertanahan Pembuatan sistem informasi pertanahan Sertifikasi Aset Tanah Pemda Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Peningkatan pelayanan rumah sakit Peningkatan tata kelola rumah sakit Peningkatan fasilitas rumah sakit Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Fasilitasi dan koordinasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik Peningkatan Pelayanan PATEN Peningkatan sistem pelayanan perizinan Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah Peningkatan akuntabilitas laporan kinerja SKPD Peningkatan legalisasi aset daerah 400 | Tahun 2016 - 2021 Peningkatan kapasitas keuangan daerah Peningkatan kepatuhan wajib pajak Peningkatan akurasi data Pajak daerah Penyesuaian harga jual tanah sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah berbasis potensi lokal Peningkatan pengendalian pembangunan daerah Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pengambil kebijaka Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas BUMD Peningkatan koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Penyusunan dokumen informasi perekonomian daerah Fasilitasi dan koordinasi lingkup perekonomian Peningkatan kerjasama pembangunan Peningkatan kerjasama antar daerah Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan hari- hari besar nasional Peningkatan penyelesaian batas wilayah Peningkatan fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah Peningkatan Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi dan koordinasi HAM Peningkatan fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat Peningkatan frekuensi hearing/dialog antara DPRD dengan masyarakat RPJMD Kabupaten Banjar | 401 6.6. Tema dan Fokus Pembangunan Penentuan tema/fokus pembangunan tahunan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perncanaan pembangunan daerah. Tema/fokus pembangunan daerah memberikan panduan dan arahan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan pembangunan pada akhir periode lima tahun. Fokus/tema pembangunan tahunan Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: Gambar 6. 1 Tema/ Fokus Pembangunan Per Tahun 6.6.1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Tema pembangunan tahun pertama fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Hal tersebut mengacu pada pemenuhan infrastruktur transportasi, perumahan dan pemukiman, air bersih, telekomunikasi, ketenagalistrikan serta sarana dan prasarana pelayanan publik dasar. Sektor-sektor tersebut harus terus dibenahi. Memberikan perhatian utama pada pemenuhan akses infrastruktur dasar merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik merupakan prasyarat utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas akan berpengaruh signifikan dalam Tema/Fokus Tahun I Tema/Fokus Tahun II Tema/Fokus Tahun III Tema/Fokus Tahun IV Peningkatan kualitas infrastruktur dasar Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengemban gan ekonomi berbasis potensi lokal Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Peningkata n daya tahan sosial- budaya masyarakat Tema/ Fokus Tahun V 402 | Tahun 2016 - 2021 mengembangkan perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar. 6.6.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kohesivitas sosial masyarakat. Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek tersebut berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, karena aspek-aspek dalam penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan instrumentasi dari kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta sosial. Tema pembangunan ke 2 disusun untuk mengatasi persoalan tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dijalankan dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah akan memastikan distribusi pelayanan dasar dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Kabupaten Banjar tanpa ada perbedaan yang berarti, serta dengan mengintervensi pelaksana, pengawas, dan pembuat sistem pelayanan dasar di Kabupaten Banjar. Pelayanan dasar yang semakin membaik sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kontribusi penduduk terhadap agenda dan aktivitas pembangunan. 6.6.3. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Kabupaten Banjar memiliki potensi pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai penggerak ekonomi. Berbagai sektor potensial tersebut harus dikembangkan secara optimal secara berkelanjutan. Tema pembangunan ke 3 disusun untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengembangan sektor pertanian dijalankan dengan peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Upaya ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/ perkebunan dan standarisasi produk pertanian, perkebunan dan peternakan agar dapat terserap pasar. Berbagai upaya tersebut harus diikuti RPJMD Kabupaten Banjar | 403 dengan peningkatan kapasitas produksi UKM dan IKM agar produk pertanian dapat diolah secara optimal, sehingga berimplikasi positif pada peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Sektor lain yang harus diperhatikan adalah peningkatan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Penyederhanaan rantai distribusi dan revitalisasi pasar tradisional menjadi upaya utama yang harus segera dijalankan. Upaya ini tentu harus diikuti oleh peningkatan kapasitas pedagang pasar tradisional. Pengembangan sektor produktif harus menjadi perhatian utama. Peningkatan produktivitas sektor potensial dapat memicu peningkatan kesempatan kerja yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan pengeluaran per kapita masyarakat. 6.6.4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip pokok dalam tata kelola pemerintahan seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi harus menjadi fondasi dalam aktivitas Pemerintah Kabupaten Banjar. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terbagi dalam dua bagian, yaitu, akuntabilitas administratif dan sosial. Akuntabilitas administratif cenderung bersifat internal, yaitu melalui perbaikan kualitas tata kelola keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, sedangkan akuntabilitas sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat sebagai warga negara yang berhak menikmati hasil pembangunan. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sangat penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Penerapan prinsip ini sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Prinsip efektifitas 404 | Tahun 2016 - 2021 dan efisiensi juga harus digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan biaya yang tidak tinggi. Begitu juga dengan prinsip partisipasi, di mana prinsip ini menjadi cerminan bagi pemerintahan yang demokratis karena setiap masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Banjar. 6.6.5. Peningkatan Daya Tahan Sosial-Budaya Masyarakat Fokus pembangunan pada tahun ke-5 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Banjar. Peningkatan ketahanan sosial budaya artinya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi maupun politik dengan tetap memperhatikan kearifan budaya lokal dan nilai-nilai agama. Masyarakat yang memiliki daya tahan sosial berarti mampu mengelola konflik dan mampu mengembangkan kearifan lokal dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Peningkatan daya tahan sosial-budaya masyarakat dapat dijalankan dengan peningkatan pengamalan nilai-nilai agam dan keberdayaan masyarakat Kabupaten Banjar. Upaya ini merupakan cikal bakal dari tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu kunci utama dari keberhasilan sebuah pembangunan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tetapi juga bertindak sebagai subjek atau pelaku pembangunan yang memiliki peran aktif. Daya tahan sosial-budaya yang dilandasi oleh pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. RPJMD Kabupaten Banjar | 405 Tabel 6. 10 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Misi 5 Kode Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Pemangku urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah Tujuan: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 66.67 65.00 67.50 70.00 Sasaran: Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal Indeks profesionalisme ASN 55 59.49 65.00 70.00 Program Pembangunan Daerah: Pelayanan administrasi kepegawaian IKP (Indeks Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian 86% 86.50% 87.00% 87.50% BKD Sasaran: Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah Indeks Kepatuhan NA 88.38 89.35 90.13 Program Pembangunan Daerah: pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM NA 5 % 6 % 6 % Inspektorat 406 | Tahun 2016 - 2021 (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Nilai Sakip 62.62 70.01 % 72.05 % 75.30 % Program Pembangunan Daerah: Peningkatan kinerja pembangunan daerah Persentase capaian indicator RPJMD NA Bapelitbang Sasaran: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu 67.39 73 % 73 % Program Pembangunan Daerah: Pengembangan kelembagaan demokrasi daerah Persentase lembaga politik yang terbina 100% 100% 100% 100% Kesbangpol Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan desa Skor evaluasi perkembangan desa 386 416 431 446 Program Pembangunan Daerah: Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Pemerintahan 127 137 142 147 DPMD RPJMD Kabupaten Banjar | 407 Pembinaan bidang pemerintahan dan keuangan dan aset desa Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik 30% 60 % 80 % 100 % Sasaran: Meningkatnya keterbukaan informasi public Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) skor NA 2.3 2.5 2.8 Indeks Keterbukaan Informasi Publik NA 40 70 100 Program Pembangunan Daerah: Pengembangan komunikasi dan informasi Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE (indeks) NA 2.29 2.35 2.41 Diskominfotik Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE (indeks) NA Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE (indeks) NA Cakupan jumlah informasi yang terpublikasikan NA 92.12 95.54 97.24 Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan public Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) NA 81.9 82 82 Program Pembangunan Daerah: Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP NA Seluruh OPD 408 | Tahun 2016 - 2021 Pengembangan sistem pelayanan publik dan SPP Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah Opini BPK WTP:1 WTP:1 WTP:1 WTP:1 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 11.36 % 10.90% 11.25 % 11.50 % 11.75 % Nilai/skor EKPPD 3.1797 3.18 3.19 3.20 Program Pembangunan Daerah: Pelaporan pertanggungjawaban keuangan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP NA 100 % 100 % 100 % Seluruh OPD Program pembangunan daerah: Peningkatan retribusi dan pajak daerah Jumlah peningkatan pajak daerah NA 66.632. 374.971 66.809.4 62.645 63.611.19 2.647 67.091.192. 647 71.091.192.6 47 Jumlah peningkatan retribusi daerah NA 7.183.3 46.364 3.738.28 7.564 7.583.205 .174 7.877.101.2 74 7.877.101.27 4 Peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah Nilai/skor EKPPD 3.1797 3.1800 3.1900 3.2000 RPJMD Kabupaten Banjar | 409 Berbagai program yang dirumuskan dalam Bab 7 ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya. Berikut kerangka pendanaan dan program perangkat daerah pada masing-masing misi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021: 7.1. Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama. Tujuan pembangunan jangka menengah pada misi keagamaan dijabarkan dalam berbagai sasaran dan strategi. Sasaran dan strategi tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas “Misi 1: Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama” di Kabupaten Banjar antara lain adalah: 410 | Tahun 2016 - 2021

1.Sasaran dan Program Proritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a.Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat • Penegakan Perda Bernuansa Kearifan Lokal • Pembinaan Peran Serta Kepemudaan • Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat • Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) • Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal • Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1. 2.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Kebudayaan
a.Pelestarian budaya keagamaan • Program Pengembangan Nilai Budaya • Program Penunjang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
1. 3.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
a.Pemberdayaan lembaga keagamaan • Program Peningkatan Pengelolaan Lembaga Zakat • Program Pendidikan Non Formal Selama lima tahun ke depan peningkatan pengamalan ajaran keagamaan di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada berbagai program pada tabel berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 411 Tabel 7. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 1 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD Pemangku Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1 19 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat 100% 100% 903. 886. 000 100% 949. 830. 000 100% 1.2 01. 95 0.0 00 100% 1. 02 6. 14 8. 20 0 100% 1. 07 7. 45 5. 00 0 Satpol PP 1 19 Peningkatan Peran serta Kepemudaan Persentase organisasi Pemuda yang dibina NA 30% 1.6 00. 00 0.0 00 40% 1. 80 0. 00 0. 00 0 50% 2. 00 0. 00 0. 00 0 Dinas Pemuda & OR 1 19 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ NA 0,21% 55 0.0 00. 00 0 0,24% 60 0. 00 0. 00 0 0,27% 650 .00 0.0 00 Dinas Pemuda & OR 412 | Tahun 2016 - 2021 1 19 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan 100 orang 450 orang 450 orang 450 orang 18 8.6 03. 84 0 450 orang 50 3. 34 5. 00 0 450 orang 533 .32 9.5 00 Badan Kesbangpol 1 19 Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan masyarakat Kasus terkait isu SARA 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 45 2.1 53. 84 0 0 kasus 73 2. 05 0. 00 0 0 kasus 805 .25 5.0 00 Badan Kesbangpol 1 19 Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase ormas yang terdaftar 12, 17% 10% 15% 15% 16 4.2 10. 10 3 15% 43 2. 00 0. 00 0 15% 432 .00 0.0 00 Badan Kesbangpol 1 19 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba -14,08% 2% 2% 2% 65 7.0 74. 43 7 2% 1. 67 0. 00 0. 00 0 2% 1.8 60. 000 .00 0 Badan Kesbangpol RPJMD Kabupaten Banjar | 413 1 19 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat 100% 100% 100% 100% 1.2 01. 95 0.0 00 100% 1. 02 6. 14 8. 20 0 100% 1.0 77. 455 .00 0 Badan Kesbangpol 1 19 Program Penegakan Perda bernuansa kearifan lokal Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan 100% 100% 18 9.0 00. 00 0 100% 18 9. 00 0. 00 0 100% 189 .00 0.0 00 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan 1 17 Program Pengembangan Nilai Budaya Presentase even budaya yang bernilai religi 50% 2.22 0.00 0.00 0 2.24 2.00 0.00 0 57,14% 2.4 67. 75 5.0 00 64,29 % 2. 51 7. 13 0. 50 0 64,29 % 2. 51 7. 13 0. 50 0 Dinas Budpar 1 17 Program Penunjang Penyelanggaraan Hari-Hari Besar Persentase hari- hari besar dan kegiatan keagamaan yang diperingati 100% 100% 1.9 63. 11 8.6 40 100% 2. 25 7. 58 6. 40 0 100% 2. 59 6. 22 4. 35 0 Setda 414 | Tahun 2016 - 2021 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 1 13 Program Peningkatan pengelolaan lembaga zakat Jumlah ZIS yang terkumpul 485.97 8.246 583.2 00.00 0 92 .3 06 .0 00 641. 520. 000 1 4 4. 6 5 1. 0 0 0 699. 840. 000 1 6 8. 8 4 0. 0 0 0 Setda 1 13 Program Pendidikan Non Formal Persentase sekolah formal yang menyelenggara kan program baca tulis al- quran sesuai standar 66% 66% 66% 70% 56 .0 00 .0 00 75% 5 6. 0 0 0. 0 0 0 80% 5 6. 0 0 0. 0 0 0 Dinas Pendidikan RPJMD Kabupaten Banjar | 415 7.2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan social. Penjabaran misi SDM dalam tujuan pembangunan jangka menengah dituangkan dalam sasaran dan strategi pembangunan. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas pembangunan “Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjar antara lain adalah:
1. 1.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
a.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan • Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) • Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun • Program Pendidikan Non Formal • Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan • Program manajemen pelayanan pendidikan
b.Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat • Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
c.Meningkatnya pelestarian budaya • Program Pengelolaan Keragaman Budaya • Program Pengelolaan Kekayaan Budaya • Program Pengelolaan Informasi Budaya
1. 2.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
a.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat • Program Kesehatan Keluarga • Program upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas 416 | Tahun 2016 - 2021 • Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas/ pustu dan jaringannya • Program Peningkatan Pelayanan PONEK • Program Kesehatan Keluarga • Program Peningkatan Pelayanan PICU/NICU • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular • Program obat dan perbekalan kesehatan • Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan • Program pengendalian penyakit tidak menular • Program Upaya Kesehatan Tradisional • Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin • Program upaya kesehatan masyarakat • Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Program Perbaikan gizi masyarakat • Program standarisasi pelayanan kesehatan
b.Mantapnya ketahanan pangan daerah • Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
c.Meningkatnya kesehatan reproduksi • Program Keluarga Berencana (KB) • Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
d.Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga • Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1. 3.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
a.Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja • Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja • Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
b.Membaiknya hubungan industrial RPJMD Kabupaten Banjar | 417 • Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1. 4.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Kesejahteraan Sosial
a.Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial • Program Penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya • Program Panti Asuhan/Panti Jompo • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Taruma • Program Pembinaan Anak Terlantar • Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
b.Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender • Program Perlindungan Perempuan dan Anak
c.Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif • Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. • Program Tanggap Darurat. • Program Pengendalian Daya Rusak Air • Program Pasca Bencana • Program Perencanaan penanggulangan bencana Selama lima tahun kedepan pembangunan SDM di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada beberapa program yang dijabarkan pada tabel berikut: 418 | Tahun 2016 - 2021 Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 2 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD Pemangk u Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 1 01 Program Pendidikan Anak usia Dini Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini 45% 3.87 9.40 0.33 3 50% 4.267. 340.3 66 65% 4.69 4.07 4.40 2 Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Dinas Pendidika n Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 67,80% 68,50% 69,00% 70,00% 71,00% 1 01 Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun Persentase pencapaian SPM Pendidikan 86,20% 69.9 08.6 94.0 00 88,34% 76.89 9.563. 400 90,07% 84.5 89.5 19.7 40 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 89,41% 89,50% 90,00% 92,00% 93,00% 94,00% RPJMD Kabupaten Banjar | 419 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 100% 102,78 % 102% 101,50 % 101% 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 57,45% 58,69% 65,66% 67,86% 70,06% 70,06% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 77,62% 77,66% 90,02% 92,78% 95,35% 95,35% 1 01 Program Pendidikan Non Formal Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup 60% 70% 14.3 90.8 81.0 50 80% 15.1 10.4 25.1 03 80% 12.1 06.6 04.1 00 90% 13.31 7.264. 510 90% 13.5 59.3 96.5 92 Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar 60% 70% 80% 80% 90% 90% 1 01 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga Persentase guru yang bersertifikasi 60% 60% 60% 4.90 1.19 5.00 60% 5.391. 314.5 00 60% 5.48 9.33 8.40 420 | Tahun 2016 - 2021 kependidikan 0 0 Persentase tenaga kependidikan non guru terlatih 44% 44% 45% 49% 51% 1 01 Manajemen pelayanan pendidikan Persentase sekolah yang terbina 853. 668. 200 939.0 35.02 0 956. 108. 384 - PAUD 85,61% 85,61% 85,61% - SD 76,00% 79,00% 81,00% - SMP 100,00 % 100,00 % 100,00 % 1 01 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Persentase peningkatan jumlah Pengunjung 2,02 772. 661. 000 2,03 849.9 27.10 0 2,05 934. 919. 810 Dinas Perpustak aan dan arsip 1 01 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina 86% 365. 000. 000 90% 372.3 00.00 0 90% 372. 300. 000 Dinas Kebudaya an dan Pariwisata RPJMD Kabupaten Banjar | 421 1 01 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya 47,22% 667. 451. 300 48,65% 698.8 97.00 0 48,65% 698. 897. 000 1 01 Program Pengelolaan Informasi Budaya Persentase ketersediaan data kebudayaan 72,73% 116. 972. 000 74,29% 180.9 24.00 0 74,29% 180. 924. 000 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 1 02 Program Kesehatan Keluarga Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator kesehatan 60,00% 473. 192. 000 62,50% 567.8 31.00 0 65,00% 681. 397. 000 Dinas Kesehatan 1 02 Program upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas Persentase pencapaian indikator SPM di Puskesmas 100% 17.0 65.7 13.0 00 100% 20.47 9.200. 000 100% 24.4 79.2 00.0 00 1 02 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras Persentase Puskesmas dan jaringannya 77,49% 1.35 0.00 0.00 90,22% 4.676. 442.0 90,22% 6.02 6.44 2.00 422 | Tahun 2016 - 2021 puskesmas/ pustu dan jaringannya dengan kondisi baik 0 00 0 1 02 Peningkatan Pelayanan PONEK Persentase pencapaian Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu 75% 10.0 00.0 00 80% 10.00 0.000 85% 12.0 00.0 00 RSUD 1 02 Program Kesehatan Keluarga Cakupan kunjungan neonatal 100% 80.7 90.0 00 100% 96.94 8.000 100% 116. 338. 000 Dinas Kesehatan Cakupan Penanganan Kasus Baru Pneumonia Pada Balita melalui MTBS 75% 246. 546. 000 80% 295.8 54.00 0 85% 35.5 04.0 00 Cakupan imunisasi lengkap 97% 126. 295. 000 98% 138.9 25.00 0 100% 152. 817. 000 1 02 Peningkatan Pelayanan PICU/NICU Persentase pencapaian Indikator Mutu Pelayanan Unit Perawatan Bayi 75% 6.00 0.00 0 80% 6.000. 000 85% 8.00 0.00 0 RSUD 1 02 Program pencegahan dan penanggulangan Angka penemuan Kasus penyakit 1,80% 329. 125. 1,75% 378.4 90.00 1,70% 435. 263. Dinas Kesehatan RPJMD Kabupaten Banjar | 423 penyakit menular menular 000 0 000 1 02 Program obat dan perbekalan kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas 85,00% 145. 350. 000 90,00% 167.1 52.00 0 90,00% 192. 250. 000 Persentase Puskesmas yang Memiliki ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan vaksin 90,00% 3.23 2.61 6.00 0 95,00% 3.555. 874.0 00 100,00 % 3.91 1.46 1.00 0 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 63,00% 145. 350. 000 75,00% 167.1 55.00 0 83,00% 192. 225. 000 1 02 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Persentase pengendalian penyakit berbasis kolaboratif 95,00% 288. 362. 000 95,00% 317.1 98.00 0 95,00% 348. 917. 000 1 02 Program pengendalian penyakit tidak menular Persentase Puskesmas dengan Pandu PTM 45,80% 313. 331. 000 50,00% 375.9 98.00 0 54,16% 451. 197. 000 424 | Tahun 2016 - 2021 Persentese Puskesmas yang menyelenggarak an upaya kesehatan jiwa dan NAPZA 100,00 % 73.9 10.0 00 100,00 % 81.31 0.000 100,00 % 88.6 92.0 00 1 02 Program Upaya Kesehatan Tradisional Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Kesehatan Tradisional 45,00% 42.0 00.0 00 60,00% 48.30 0.000 70,00% 55.5 45.0 00 1 02 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase masyarakat miskin yang dilayani na - 1,0% 75.00 0.000 1,5% 100. 000. 000 1 02 Program upaya kesehatan masyarakat Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standart 60,00% 296. 658. 000 70,00% 355.9 90.00 0 80,00% 427. 188. 000 RPJMD Kabupaten Banjar | 425 Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 55,00% 296. 500. 000 65,00% 326.1 50.00 0 65,00% 375. 075. 000 Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja 50,00% 33.6 00.0 00 60,00% 38.64 0.000 60,00% 44.5 00.0 00 Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga 25,00% 49.0 00.0 00 35,00% 53.90 0.000 50,00% 59.3 00.0 00 Persentase Pelayanan Penanggulangan Masalah Kesehatan 100,00 % 100. 000. 000 100,00 % 125.0 00.00 0 100,00 % 160. 000. 000 Persentase masyarakat yang memperoleh Rujukan 100,00 % 24.2 62.0 00 100,00 % 27.90 0.000 100,00 % 32.0 86.0 00 Persentase pemeriksaan 100,00 % 373. 500. 100,00 % 410.8 50.00 100,00 % 451. 935. 426 | Tahun 2016 - 2021 Laboratorium yang terstandarisasi 000 0 000 1 02 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan 60,00% 549. 275. 000 70,00% 631.6 63.00 0 70,00% 694. 830. 000 1 02 Perbaikan gizi masyarakat Prevalensi status gizi balita kurus (BB/TB) 10,25% 422. 100. 000 10,15% 464.3 10.00 0 10,00% 510. 741. 000 Persentase Status gizi balita: * gizi kurang * gizi buruk 15,2 5,20 15,15 5,10 15 5,0 14,9 4,9 14,9 4,9 1 02 Program standarisasi pelayanan kesehatan Persentase Puskesmas yang terakreditasi 100% 56.3 13.0 00 100% 61.94 4.000 100% 68.1 37.0 00 2 01 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebu nan) Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita 100% 1.16 6.10 0.00 0 100% 1.359. 405.0 00 100% 1.42 0.62 5.25 0 Dinas Ketahana n Pangan RPJMD Kabupaten Banjar | 427 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan utama < 25 Persen < 25 Persen < 25 Persen Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. 91% 92% 93% Kategori/ Skor Keamanan Pangan (SKP) 67% 74% 80% 1 12 Program Keluarga Berencana (KB) Presentase Akseptor KB Aktif 70% 383. 620. 000 72% 459.3 44.00 0 75% 551. 032. 000 Dinas pengendal ian penduduk , KB, pemberda yaan perempua n dan perlindun gan anak persentase PUS dengan Usia Isteri di bawah usia 20 tahun 15% 331. 404. 000 14% 513.6 70.00 0 13,75% 672. 826. 000 1 12 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Persentase Kelompok bina ketahanan yang aktif 50% 110. 000. 000 53% 121.0 00.00 0 55% 133. 100. 000 Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk 80% 98.6 98.0 00 81% 128.3 07.00 0 83% 167. 799. 000 428 | Tahun 2016 - 2021 1 18 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase FASUM yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga massal 60% 1.30 4.71 6.30 0 80% 6.408. 610.0 00 100% 6.40 8.65 0.00 0 Dinas Pemuda dan Olahraga 1 18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik 10% 13.7 02.7 47.6 00 15% 30.89 8.500. 000 20% 30.8 98.5 50.0 00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 1 14 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Persentase Peningkatan peluang kerja baru 5% 363. 619. 920 5% 450.0 00.00 0 5% 550. 000. 000 Dinas Tenaga kerja 1 14 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 1% 750. 000. 000 1% 900.0 00.00 0 1% 1.00 0.00 0.00 0 1 14 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase sengketa industrial yang diselesaikan 6% 385. 000. 000 8% 450.0 00.00 0 10% 550. 000. 000 RPJMD Kabupaten Banjar | 429 Urusan Wajib Dasar social 1 13 Program Penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Persentase PMKS mendapatkan Pelayanan Sosial 22,64 50,49 52,17 500. 000. 000 53,64 650.0 00.00 0 67,38 750. 000. 000 Dinas Sosial 1 13 Program Panti Asuhan/Panti Jompo Persentase anak terlantar dalam panti yang terbina 22,06 25,74 29,41 153. 000. 000 33,09 250.0 00.00 0 36,76 380. 000. 000 1 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Keluarga miskin (PKH) yang mendapatkan bantuan 100 520. 000. 000 100 600.0 00.00 0 100 650. 000. 000 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Taruma Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan pembinaan 21,47 25,05 28,63 250. 000. 000 32,21 300.0 00.00 0 35,79 370. 000. 000 430 | Tahun 2016 - 2021 Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase anak/orang terlantar luar panti yang dibina 21,78 23,59 29,04 140. 000. 000 32,67 170.0 00.00 0 36,30 250. 000. 000 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani 25,97 30,30 34,63 260. 000. 000 38,96 350.0 00.00 0 43,29 430. 000. 000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase pengaduan PMKS yang terfasilitasi pada SLRT 100% 400. 000. 000 100% 540.0 00.00 0 100% 650. 000. 000 Persentase korban terdampak bencana alam yang tertangani 100% 660. 780. 000 100% 675.0 00.00 0 100% 700. 000. 000 Persentase data kemiskinan yang terverifikasi dan 100% 100% 100% 100% 100% RPJMD Kabupaten Banjar | 431 tervalidasi dengan tepat dan akurat Persentase Tertanganinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin 15 13 20 1.60 0.00 0.00 0 25 1.750. 000.0 00 27 1.90 0.00 0.00 0 1 11 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina 15% 346. 965. 000, 00 25% 693.9 30.00 0,00 35% 1.04 0.89 5.00 0,00 Dinas Pengendal ian penduduk , KB, pemberda yaan perempua n dan perlindun gan anak 1 11 Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi 85% 142. 445. 000 85% 250.0 00.00 0 90% 300. 000. 000 Kategori Kabupaten Layak Anak Madya 183. 375. 000 Madya 250.0 00.00 0 Nindya 300. 000. 000 1 19 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Pencegahan dini mitigasi bencana 70% 1.36 3.70 0.00 0 75% 1.461. 107.0 00 80% 1.55 8.51 4.00 0 BPBD 432 | Tahun 2016 - 2021 Korban Bencana Alam 1 19 Pengendalian Daya Rusak Air Luasan Kawasan Banjir yang Terlindungi 0,96 510. 650. 000 1,04 600.0 00.00 0 1,5 750. 000. 000 1 19 Program Tanggap Darurat Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi 100% 1.66 5.50 0.00 0 100% 1.721. 830.0 00 100% 1.89 4.01 3.00 0 1 19 Program Pengendalian Daya Rusak Air Luasan kawasan banjir yang terlindungi 0,96 510. 650. 000 1,04 600.0 00.00 0 1,50 750. 000. 000 1 19 Program Pasca Bencana Persentase rehab rekon pasca bencana. 20% 880. 040. 000 25% 968.0 80.00 0 30% 997. 370. 000 1 19 Program Perencanaan penanggulangan bencana Persentase implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana 4 Dokum en 3.00 0.00 0.00 0 4 Dokum en 3.000. 000.0 00 4 Dokum en 3.00 0.00 0.00 0 RPJMD Kabupaten Banjar | 433 7.3. Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan jangka menengah pada misi ekonomi dijabarkan dalam berbagai sasaran dan strategi pembangunan. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas pembangunan “Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan” di Kabupaten Banjar antara lain adalah:
1. 1.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pertanian, Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan
a.Meningkatnya kontribusi sektor pertanian (dalam arti luas) dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi • Peningkatan ketahanan pangan; • Peningkatan produktivitas pertanian; • Peningkatan penyuluhan pertanian; • Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa; • Penanganan Jaringan Perairan; • Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; 434 | Tahun 2016 - 2021 • Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; • Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; • Peningkatan Kesejahteraan Petani; • Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/ Perkebunan Lapangan; • Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan; • Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan; • Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan; • Pengembangan Budidaya Perikanan; • Pengembangan Perikanan Tangkap; • Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan, Pengendalian dan penegakan hukum Sumberdaya Perikanan; • Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
1. 2.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Koperasi dan UKM, Urusan Pilihan Perdagangan, Urusan Pilihan Perindustrian dan Urusan Pilihan Pariwisata
a.Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi • Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; • Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; RPJMD Kabupaten Banjar | 435 • Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif; • Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah; • Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; • Pengendalian perdagangan dalam negeri; • Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan; • Bina usaha dan pelaku distribusi; • Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; • Peningkatan dan pengembangan ekspor; • Peningkatan pemasaran produk dalam negeri; • Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA; • Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM; • Penataan struktur industri; • Pengembangan destinasi wisata; • Pengembangan kemitraan; • Pengembangan pemasaran pariwisata.
1. 3.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Penanaman Modal
a.Meningkatnya nilai investasi • Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 436 | Tahun 2016 - 2021 • Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
1. 4.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
a.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup • Pengendalian pencemaran lingkungan hidup • Pengendalian kerusakan lingkungan hidup; • Pengembangan Sistem Informasi dan Intrumen Lingkungan Hidup; • Penataan SDA, Lingkungan dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; • Penegakan Hukum Lingkungan; • Pembinaan dan Penaatan di Bidang Lingkungan. Selama lima tahun ke depan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada berbagai program pada tabel berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 437 Tabel 7. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 3 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD Pemangku Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Urusan Pilihan Pertanian Peningkatan ketahanan pangan Pertumbuhan luas tanam (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian) Padi sawah - 12,32% Padi Ladang 6,67% Jagung 87,23% Kedelai - 98,76% Jeruk :- 45,88% Pisang: - 28,62% durian: - 13,07% Padi sawah 2,31% Padi Ladang 2,31% Jagung 2,03% Kedelai 1,99% Jeruk :2,10% Pisang: 2,02% durian: 2,04% 1.09 6.57 3.86 0 Padi Sawah 2,32% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,04% Kedelai 2,00% Jeruk :2,11% Pisang: 2,07% durian: 2,09% 1.20 6.23 1.24 6 Padi Sawah 2,34% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,08% Kedelai 2,19% Jeruk : 2,12% Pisang: 2,08% durian: 2,14% 1.3 26. 854 .37 1 Dinas TPH 438 | Tahun 2016 - 2021 Peningkatan produktivitas pertanian Pertumbuhan produktivitas (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian) Padi Sawah 2,23% Padi Ladang - 15,44% Jagung 21,80% Kedelai - 13,52% Jeruk :0,27% Pisang: 43,48% Durian:- 73,42% Padi Sawah 2,25% Padi Ladang 2,18 Jagung 1,89% Kedelai 2,01% Jeruk :2,00% Pisang: 2,31% Durian: 2,00% 1.52 8.29 2.48 0 Padi Sawah 2,26% Padi Ladang 2,20% Jagung 1,90% Kedelai 2,02% Jeruk :2,24% Pisang: 2,44% Durian: 2,08% 1.68 1.12 1.72 8 Padi Sawah 2,27% Padi Ladang 2,22% Jagung 1,91% Kedelai 2,03% Jeruk :2,47% Pisang: 2,,57% Durian: 2,16% 1.8 49. 233 .90 1 Dinas TPH Peningkatan penyuluhan pertanian * Persentase peningkatan nilai kelas kelompok tani (%) * Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik 42 % 100% 30 % 100% 2.10 3.67 1.66 0 35% 100% 4.01 4.03 8.82 6 40% 100% 2.7 15. 442 .70 9 Dinas TPH RPJMD Kabupaten Banjar | 439 Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa Luasan lahan pertanian yang terlayani air irigasi 81,89% 80% 80% 82% 2.93 5.91 7.00 0 83% 3.00 0.00 0.00 0 83% 3.0 00. 000 .00 0 Dinas PU SDA Penanganan Jaringan Perairan Rasio jaringan irigasi 18,51 18,51 1.23 8.90 0.00 0 18,51 1.25 0.00 0.00 0 18,51 1.2 50. 000 .00 0 Dinas PU SDA Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Persentase peningkatan produktifitas tanaman perkebunan 0,64% 1,17% 1,29% 1,32% 269. 100. 000 1,96% 400. 959. 000 2,45% 597 .42 8.0 00 Dinas Nakbun Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Persentase peningkatan kelahiran ternak 1,37% 1,52% 1,81% 2,62% 230. 272. 000 2,97% 393. 766. 000 3,31% 523 .70 0.0 00 Dinas Nakbun Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Persentase menurunnya angka kematian ternak : - ternak besar - unggas 0,34 7,00 < 0,34% < 6,40% < 0,33% < 6,30% <0,33% <5,70% 372. 729. 000 <0,32% <5,50% 410. 000. 000 <0,32% <5,50% 452 .00 0.0 00 Dinas Nakbun 440 | Tahun 2016 - 2021 Peningkatan Kesejahteraan Petani Presentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan 0,5% 0,86% 0,98% 1,00% 80.0 00.0 00 1,50% 150. 000. 000 2,00% 175 .00 0.0 00 Dinas Nakbun Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/ Perkebunan Lapangan Presentase penyuluh yang bersertifikat 9,60% 20,00% 21,00% 22,00% 532. 000. 000 23,00% 702. 240. 000 24,00% 926 .95 6.0 00 Dinas Nakbun Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan Pertumbuhan produksi olahan hasil pertanian TPH * komoditas olahan * jenis produk olahan NA Komodi tas olahan 33,33% Jenis produk olahan 28,57 % 230. 365. 100 Komodi tas olahan 37,50% Jenis produk olahan 33,33 % 253. 401. 610 Komodi tas olahan 45,55% Jenis produk olahan 41,66 % 278 .74 1.7 71 Dinas TPH Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan Persentase peningkatan produksi karet Sit yang dihasilkan UPPB 0,06% 1,60% 1,80% 2,00% 147. 000. 000 2,50% 220. 500. 000 3,00% 330 .75 0.0 00 Dinas Nakbun RPJMD Kabupaten Banjar | 441 Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan Persentase peningkatan produksi hasil ternak 1,00% 1,28% 1,37% 1,41% 770. 297. 000 1,47% 816. 515. 000 1,51% 849 .17 6.0 00 Dinas Nakbun Urusan Pilihan Perikanan Pengembangan Budidaya Perikanan Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%) 58.105

(2017)50.000 55.000 58000 >>> 63985 600. 189. 750 60000 >>> 67525 750. 237. 000 62500 >>> 70761 937 .79 6.2 50 Dinas Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (ton) 10,182 11.182 11.492 10.050 1.32 0.73 2.00 0 10.262 1.65 0.91 5.00 0 10.474 1.9 81. 098 .00 0 Dinas Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan, Pengendalian dan penegakan hukum Sumberdaya Perikanan Penurunan kasus ilegal fishing Na na na 1 73.9 36.0 00 1 92.4 20.0 00 1 115 .52 5.0 00 Dinas Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Produksi produk olahan hasil perikanan (ton) 715 710 51 720 51 730 52 456. 446. 250 740 53 570. 557. 800 745 54 713 .19 7.2 50 Dinas Perikanan 442 | Tahun 2016 - 2021 Perikanan Angka konsumsi ikan Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Persentase koperasi aktif. 63,9 63,5 64,5 65,5 515. 993. 000 66,5 568. 000. 000 67,5 621 .04 0.0 00 Dinas Koperasi UM Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Persentase koperasi yang sehat 14% 14,00% 20,00% 26,00% 385. 000. 000 32,00% 638. 500. 000 38,00% 714 .75 0.0 00 Dinas Koperasi UM Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Persentase UM terdata yang memiliki IUMK 14,63% 21,93% 26,84% 29,78% 219. 100. 000 32,73% 238. 300. 000 35,67% 258 .88 0.0 00 Dinas Koperasi UM Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah UM Bankable 347 4523 2595 500 UM 296. 400. 000 500 UM 326. 070. 000 500 UM 357 .67 7.0 00 Dinas Koperasi UM RPJMD Kabupaten Banjar | 443 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Perkembangan UM yang bermitra dengan pengusaha besar 10 50 UM 220. 500. 000 60 UM 244. 950. 000 65 UM 270 .92 0.0 00 Dinas Koperasi UM Urusan Pilihan Perdagangan Pengendalian perdagangan dalam negeri Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan 9% 9% 250. 000. 000 9% 262. 500. 000 12% 275 .62 5.0 00 Dinas Perindag Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan 10% 33% 1.51 3.54 2.50 0 40% 1.58 9.21 9.00 0 40% 1.6 68. 680 .00 0 Dinas Perindag Bina usaha dan pelaku usaha/distribusi Persentase pelaku usaha kecil menengah, besar dan PKL 20% 33% 261. 000. 000 35% 274. 050. 000 40% 287 .75 2.0 00 Dinas Perindag 444 | Tahun 2016 - 2021 serta asongan yang dibina Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase pelaku tertib niaga 16% 25% 750. 680. 000 30% 788. 214. 000 30% 827 .62 4.0 00 Dinas Perindag Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet 10% 270. 000. 000 10% 283. 500. 000 12% 297 .67 5.0 00 Dinas Perindag Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri Presentase Produk/Komo diti yang dipasarkan 52.181.06 7 USD 36% 719. 500. 000 36% 755. 475. 000 40% 793 .24 8.0 00 Dinas Perindag Urusan Pilihan Perindustrian Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA 1% 2% 1.97 7.29 2.10 0 2% 2.17 5.02 1.00 0 2% 2.3 92. 523 .00 0 Dinas Perindag RPJMD Kabupaten Banjar | 445 Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM 1% 2% 954. 050. 000 2% 1.00 1.75 2.00 0 2% 1.0 51. 840 .00 0 Dinas Perindag Penataan Struktur Industri Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Indutri 50% 75% 35.7 50.0 00 80% 39.3 25.0 00 85% 43. 257 .50 0 Dinas Perindag Urusan Pilihan Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan 48,08% 75% 1.98 8.29 6.65 0 80,77% 2.02 8.06 2.00 0 80,77% 2.0 28. 062 .00 0 Dinas Budpar Pengembangan Kemitraan Prosentase pelaku pariwisata yang aktif 36,74% 67,05% 1.43 7.50 2.30 0 83,33% 1.52 0.53 0.00 0 83,33% 1.5 20. 530 .00 0 Dinas Budpar Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah inovasi pemasaran pariwisata NA 3 inovasi 2.34 2.17 4.40 0 4 inovasi 2.38 9.01 7.00 0 5 inovasi 2.3 89. 017 .00 0 Dinas Budpar 446 | Tahun 2016 - 2021 Peningkatan jenis paket wisata NA 3 paket 5 paket 5 paket Dinas Budpar Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Penanaman Modal Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Peningkatan realisasi nilai investasi (dalam rupiah) 24004894 05608 1.700.0 00.000. 000,00 1.71 7.00 0.00 0.00 0,00 1.734.1 70.000. 000 419. 128. 760 544.86 7.388 708 .32 7.6 04 Dinas PMPTPS Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Pertumbuhan investor 70 30 investor 291. 896. 000 60 investor 379. 464. 800 90 investor 493 .30 4.2 40 Dinas PMPTPS Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

1.Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan
2.Persentasi Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah NA 25% 15% 827. 311. 000 35% 25% 1.65 4.00 0.00 0 45% 35% 2.0 68. 000 .00 0 Dinas LH RPJMD Kabupaten Banjar | 447 dilakukan Pembinaan dan Pemantauan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar NA 35% 325. 000. 000 50% 650. 000. 000 60% 812 .00 0.0 00 Dinas LH Pengembangan Sistem Informasi dan Intrumen Lingkungan Hidup Persentase Database Informasi Lingkungan yang Valid/update NA 25% 332. 919. 000 28% 665. 000. 000 30% 832 .00 0.0 00 Dinas LH Presentase Perusahaan yang memiliki Dokumen NA 80% 82% 85% Dinas LH 448 | Tahun 2016 - 2021 Lingkungan Program Penataan SDA, Lingkungan dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragam an hayati NA 20% 325. 191. 300 28% 650. 000. 000 30% 812 .00 0.0 00 Dinas LH Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri NA 20% 28% 30% Dinas LH RPJMD Kabupaten Banjar | 449 Penegakan Hukum Lingkungan Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup NA 50% 540. 249. 500 53% 1.08 0.00 0.00 0 55% 1.3 50. 000 .00 0 Dinas LH Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan NA 70% 73% 75% Dinas LH Pembinaan dan Penaatan di Bidang Lingkungan Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan NA 20% 524. 801. 200 40% 1.04 9.00 0.00 0 60% 1.3 12. 000 .00 0 Dinas LH Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata NA 20% 40% 60% Dinas LH 450 | Tahun 2016 - 2021 7.4. Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur. Program-program berkaitan dengan Misi Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur dirumuskan dengan memperhatikan strategi-strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program nantinya diharapkan mampu mencapai tujuan utama sekaligus menyelesaikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan infrastruktur dasar. Adapun beberapa program pembangunan yang dipilih sesuai dengan sasaran pokok adalah sebagai berikut:
1.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a.Meningkatnya Akses dan Kualitas Prasarana Transportasi • Pembangunan Jalan dan Jembatan; • Penanganan Jalan Kabupaten; • Penanganan Jembatan Kabupaten; • Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan Dan Jembatan; • Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; • Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; • Penanganan Jalan Poros Desa; • Penanganan Jembatan Desa.
b.Meningkatnya Akses Lingkungan Perumahan Layak • Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum; • Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Air Baku; • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah; • Penanganan Drainase;
c.Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan • Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang; • Perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang • Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang; • Penataan Bangunan Dan Tata Lingkungan; • Pengendalian dan Pengawasan Bangunan; RPJMD Kabupaten Banjar | 451 • Pengembangan Kawasan Strategis; • Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten; • Penerbitan Ijin Usaha jasa Konstruksi Nasional; • Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi.
1. 2.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Pemukiman
a.Meningkatnya Akses Perumahan Layak • Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan/Peningkatan Rehabilitasi Perumahan; • Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perumahan Dan Permukiman.
b.Meningkatnya Akses Lingkungan Perumahan Layak • Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh; • Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; • Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman; • Penanganan Jalan Lingkungan Permukiman; • Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman; • Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
1. 3.Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.Meningkatnya Akses Lingkungan Perumahan Layak • Peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran; • Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran.
1. 4.Sasaran dan Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan
a.Meningkatnya Akses dan Kualitas Transportasi • Pemenuhan Prasarana Perhubungan; • Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan. • Peningkatan pelayanan angkutan; 452 | Tahun 2016 - 2021 • Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; • Pembinaan keselamatan berlalu lintas; • Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat.
1. 5.Sasaran dan Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
a.Meningkatnya Akses Lingkungan Perumahan Layak. • Pengelolaan Sampah; • Pengelolaan RTH. Selama lima tahun kedepan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada beberapa program yang dijabarkan pada tabel berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 453 Tabel 7. 4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 4 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Pemangku Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Urusan Wajib Pelayaan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun 22,26% 40,35% 1.672 .947. 000 43,97% 1.70 0.00 0.00 0 45,78% 1.70 0.00 0.00 0 Dinas PUPR 4 1 Penanganan Jalan Kabupaten Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap 68,85% 70,13% 14.66 7.856 .640 70,62% 15.0 00.0 00.0 00 70,87% 15.0 00.0 00.0 00 4 1 Penanganan Jembatan Kabupaten Persentase Panjang Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik 89,08% 91,13% 9.970 .835. 784 92,15% 9.95 0.00 0.00 0 92,66% 9.95 0.00 0.00 0 4 1 Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan Dan Jembatan Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date 100% 100% 544.4 00.00 0 100% 215. 000. 000 100% 215. 000. 000 4 1 Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat NA 5,58% 1.502 .580. 000 8,10% 1.50 0.00 0.00 0 9% 1.50 0.00 0.00 0 454 | Tahun 2016 - 2021 4 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase penilaian kemampuan alat berat dalam menunjang kegiatan kebinamargaan NA 1,70% 67.59 5.000 1,82% 70.0 00.0 00 1,90% 73.0 00.0 00 4 2 Penanganan Jalan Poros Desa Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap 70,12% 75,11% 25.27 5.982 .960 75,92% 25.2 50.0 00.0 00 76,33% 25.2 50.0 00.0 00 4 2 Penanganan Jembatan Desa Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik 63,64% 66,84% 5.922 .618. 200 67,85% 5.90 0.00 0.00 0 68,36% 5.90 0.00 0.00 0 4 2 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman 67,19% 71,10% 6.189 .194. 904 78,13% 22.5 00.0 00.0 00 81,77% 15.0 00.0 00.0 00 4 2 Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Air Baku Persentase Ketersediaan/Kapasit as tampung air baku NA 71,4% 175.0 00.00 0 71,6% 175. 000. 000 71,92% 175. 000. 000 4 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah 44,185% 45,57% 4.984 .743. 000 53,57% 15.0 00.0 00.0 00 61,57% 17.7 50.0 00.0 00 4 2 Penanganan Drainase Persentase Peningkatan Luasan Kawasan perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase 16,44% 37,72% 1.657 .500. 000 38,07% 1.70 0.00 0.00 0 39,01% 1.95 0.00 0.00 0 Persentase Pengurangan Genangan 54,72% 60% 898.9 83.35 4 65% 1.00 0.00 0.00 70% 1.20 0.00 0.00 0 RPJMD Kabupaten Banjar | 455 0 4 2 Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Persentase penilaian kesesuaian RUTR terhadap dinamika pembangunan 45% 60% 645.2 37.14 2 70% 677. 603. 000 80% 745. 365. 000 4 2 Perencanaan Rinci Tata Ruang Persentase penyusunan rencana rinci tata ruang 35% 40% 1.061 .625. 000 80% 1.11 4.70 6.25 0 100% 1.10 0.00 0.00 0 4 2 Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 89,5% 92,1% 312.4 81.96 0 92,1% 406. 227. 000 92,2% 446. 850. 000 4 2 Penataan Bangunan Dan Tata Lingkungan Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan 59% 64% 1.316 .334. 000 82% 1.10 0.00 0.00 0 100% 1.10 0.00 0.00 0 4 2 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap Tata Ruang 7% 8,33% 881.7 52.16 0 9,15% 1.19 0.36 5.00 0 10,20% 1.30 9.40 2.00 0 4 2 Pengembangan Kawasan Strategis Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis 74,93% 79,47% 6.127 .185. 920 80,00% 6.20 0.00 0.00 0 80,52% 6.20 0.00 0.00 0 4 2 Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi Yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi 70% 80% 392.9 36.92 0 85% 610. 334. 920 87% 700. 340. 920 456 | Tahun 2016 - 2021 4 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi 85% 90% 259.8 29.08 0 90% 360. 729. 080 90% 411. 899. 080 4 2 Penerbitan Ijin Usaha jasa Konstruksi Nasional Prosentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap 100% 100% 182.9 83.00 0 100% 182. 983. 000 100% 236. 626. 000 4 2 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi Prosentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi 45% 54% 138.7 99.00 0 57% 176. 264. 920 60% 176. 264. 920 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4 2 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan/Peningk atan Rehabilitasi Perumahan Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani NA 93,14% 1.186. 158.85 0 93,58% 2.00 0.00 0.00 0 94,01% 2.00 0.00 0.00 0 Dinas Permukiman 4 2 Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perumahan Dan Permukiman Persentase perizinan yang difasilitasi NA 100% 1.110. 231.72 0 100% 8.96 9.56 1.36 0 100% 9.30 6.03 0.00 0 RPJMD Kabupaten Banjar | 457 4 2 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Persentase kawasan kumuh yang ditangani NA 0,19% 1.124. 665.12 0 1,59% 8.13 5.00 0.00 0 3,00% 8.13 5.00 0.00 0 4 2 Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh NA 20,00% 385.00 0.000 60,00% 8.22 0.00 0.00 0 100,00% 8.22 0.00 0.00 0 4 2 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan NA 100% 261.93 5.000 100% 476. 235. 000 100% 584. 935. 000 4 2 Penanganan Jalan Lingkungan Permukiman Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang 68,07% 83,27% 5.330. 180.00 0 91,63% 5.30 0.00 0.00 0 100% 5.30 0.00 0.00 0 4 2 Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman Persentase jalan lingkungan yang terlayani penerangan NA 12,00% 609.25 0.000 17,07% 700. 000. 000 21,95% 800. 000. 000 4 2 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum NA 81,5% 14.135 .400.0 00 83,0% 15.4 95.1 00.0 00 85,0% 16.8 05.1 00.0 00 44 22 Peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran Persentase bangunan gedung fasilitas publik milik pemerintah yang aparnya dalam kondisi baik NA 54,3% 572.80 0.000 65,2% 601. 440. 000 69,6% 631. 512. 000 Satpol PP 458 | Tahun 2016 - 2021 Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani NA 70,0% 73,0% 75,0% 4 2 Pencegahan dini bahaya kebakaran Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya NA 18,0% 167.44 5.850 35,3% 175. 818. 000 52,9% 184. 609. 000 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan 4 1 Pemenuhan Prasarana Perhubungan Persentase Ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik 54,55% 70% 230.85 0.000 75% 350. 000. 000 80% 450.0 00.00 0 Dinas Perhubungan 4 1 Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan Persentase angkutan umum yang masuk terminal 73,00% 83,95% 312.38 5.000 87,60% 450. 000. 000 91,25% 550.0 00.00 0 4 1 Program Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Persentase Ketersediaan rambu yang layak 53% 70% 944.90 0.000 75% 1.40 0.00 0.00 0 80% 1.800 .000. 000 4 1 Peningkatan pelayanan angkutan Persentase angkutan umum yang beroperasi 73,75% 80% 307.71 0.000 85% 450. 000. 000 90% 550.0 00.00 0 4 1 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Persentase kendaraan wajib uji yang lolos PKB 71,94% 94,96% 727.46 0.000 97,60% 2.00 0.00 0.00 0 100% 2.500 .000. 000 RPJMD Kabupaten Banjar | 459 4 1 Pembinaan keselamatan berlalu lintas Persentase ketaatan berlalu-lintas 80,56% 83,00% 671.11 0.000 85,00% 800. 000. 000 87,00% 900.0 00.00 0 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 4 2 Pengelolaan Sampah Persentase Pengurangan Sampah NA 20% 15.953 .060.6 00 22% 31.90 6.000 .000 24% 39.8 82.5 30.3 00 Dinas Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Sampah NA 80% 75% 74% Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 NA 30% 40% 50% Persentase sampah yang terkelola di TPA NA 100% 100% 100% 4 2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan NA 2% 3.338. 502.20 0 3,5% 6.677 .000. 000 5% 8.34 6.00 0.00 0 460 | Tahun 2016 - 2021 7.5. Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah. Tujuan pembangunan jangka menengah pada misi tata kelola pemerintahan dijabarkan dalam berbagai sasaran dan strategi pembangunan. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas pembangunan “Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baikpengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan” di Kabupaten Banjar antara lain adalah:
1. 1.Urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan
a.Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalu program: • Peningkatan pelayanan BLUD • Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit • Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru‑paru/rumah sakit mata • Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit • Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. 2.Urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
a.Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program: • Pemeliharan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal • Penegakan peraturan daerah • Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
b.Sasaran meningkatnya partisipasi politik masyarakat dicapai melalui program: • Pendidikan politik masyarakat
1. 3.Urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan RPJMD Kabupaten Banjar | 461
a.Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program: • Penyelesaian permasalahan pertanahan • Penatausahaan pertanahan • Pengaturan bidang pertanahan
1. 4.Urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
a.Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalu program: • Pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil • Pelayanan dan penataan administrasi pendaftaran penduduk • Pengelolaan informasi administrasi kependudukan • Pengelolaan pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan
1. 5.Urusan wajib non-pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa
a.Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan desa dicapai melalui program: • Pembinaan bidang kewilayahan desa • Pembinaan bidang kemasyarakatan desa
1. 6.Urusan wajib non-pelayanan dasar komunikasi dan informatika
a.Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalu program: • Pengembangan teknologi, komunikasi dan informasi
1. 7.Urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal
a.Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalu program: • Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
1. 8.Urusan wajib non-pelayanan dasar statistik
a.Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program: • Pengembangan data/informasi/statistik daerah
1. 9.Urusan wajib non-pelayanan dasar persandian
a.Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program: 462 | Tahun 2016 - 2021 • Pengamanan informasi
1. 10.Urusan wajib non-pelayanan dasar kearsipan
a.Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program: • Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah • Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan • Perbaikan sistem administrasi kearsipan • Peningkatan kualitas pelayanan informasi
1. 11.Menunjang urusan pemerintahan perencanaan
a.Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai melalui program: • Perencanaan pembangunan daerah • Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah • Pengembangan data perencanaan pembangunan daerah • Perencanaan pembangunan ekonomi • Perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya dan pemerintahan • Perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
1. 12.Penunjang urusan pemerintahan keuangan
a.Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dicapai melalui program: • Penatausahaan keuangan daerah • Penyusunan anggaran keuangan daerah • Penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan aset daerah • Peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah • Pemutakhiran data BPHTB • Sinkronisasi data pendapatan daerah
1. 13.Penunjang urusan pemerintahan pengawasan
a.Sasaran meningkatnya integritas aparatur sipil negara dicapai melalui program: • Penanganan pengaduan masyarakat RPJMD Kabupaten Banjar | 463 • Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas • Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
1. 14.Penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan
a.Sasaran meningkatnya sumberdaya aparatur daerah yang profesional dan handal • Penataan aparatur daerah • Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur • Pengembangan aparatur • Pembinaan aparatur • Peningkatan disiplin aparatur • Peningkatan kesejahteraan aparatur
1. 15.Penunjang urusan penelitian dan pengembangan
a.Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai melalui program: • Penelitian dan pengembangan daerah
1. 16.Penunjang urusan pemerintahan umum/sekretariat
a.Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah dicapai melalui program: • Penunjang penyelanggaraan pemerintah dan pembangunan • Koordinasi dan fasilitasi perekonomian dan invesatasi daerah • Penunjang Penyelanggaraan Hari-Hari Besar • Kerjasama pembangunan • Penegasan batas daerah • Penataan peraturan perundang-undangan • Peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah • Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
b.Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program: • Pengadaan barang dan jasa 464 | Tahun 2016 - 2021
c.Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program: • Penunjang penyelanggaraan pemerintah dan pembangunan • Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pembinaan kelembagaan Selama lima tahun ke depan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada program-program pada tabel berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 465 Tabel 7. 5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 5 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Pemangku Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 1 02 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Pelayanan BLUD yang terpenuhi 80 % 78,0 00,0 00,0 00 82 % 80, 000 ,00 0,0 00 84 % 80,00 0,000 ,000 Rumah Sakit 1 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru‑Paru/Rumah Sakit Mata Persentase sarana dan prasarana rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru‑Paru/Ru mah Sakit Mata dalam 81 % 2,00 0,00 0,00 0 82 % 2,5 00, 000 ,00 0 82 % 3,000 ,000, 000 466 | Tahun 2016 - 2021 kondisi baik 1 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Cakupan pemeliharaan alat kesehatan, sarana dan prasarana berdasarkan jenis pelayanan Rumah sakit 100 % 8,15 0,00 0,00 0 100 % 8,4 50, 000 ,00 0 100 % 9,500 ,000, 000 1 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase SDM pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi 80 % 1,00 0,00 0,00 0 81 % 1,0 00, 000 ,00 0 82 % 1,000 ,000, 000 1 02 Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Persentase capaian indikator SPM Rumah Sakit 81 % 810, 000, 000 82 % 560 ,00 0,0 00 83 % 560,0 00,00 0 Akreditasi Rumah sakit Paripur na Paripur na Paripur na Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1 19 Pemeliharaan ketentraman dan Tingkat penyelesaian 95 % 398, 758, 100 % 418 ,69 5,0 100 % 439,6 30,00 Satuan Polisi Pamong RPJMD Kabupaten Banjar | 467 ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal pelanggaran K3 000 00 0 Praja 1 19 Penegakan peraturan daerah Persentase perda yang ditegakkan 95 % 339, 815, 000 98 % 356 ,80 5,0 00 100 % 374,6 46,00 0 1 19 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rasio jumlah satuan linmas per RT 1:1 Rasio 984, 426, 000 1:2 Rasio 1,0 33, 647 ,00 0 1:2 Rasio 1,085 ,329, 000 1 19 Pendidikan politik masyarakat Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan 73 % 390, 215, 200 73 % 2,3 73, 000 ,00 0 73 % 450,0 00,00 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada provinsi 73 % 73 % 73 % Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Pertanahan 468 | Tahun 2016 - 2021 1 09 Penyelesaian permasalahan pertanahan Persentase konflik tanah yang difasilitasi 100 % 545, 000, 000 100 % 550 ,00 0,0 00 100 % 550,0 00,00 0 Dinas Pertanahan 1 09 Penatausahaan pertanahan Persentase aset tanah pemkab yang tersertifikasi 17.69 % 737, 700, 000 19.82 % 950 ,00 0,0 00 21.94 % 975,0 00,00 0 1 09 Pengaturan bidang pertanahan Raperda 100 % 100, 000, 000 Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 10 Pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 -18 th 70 & 684, 815, 680 75 % 787 ,53 8,0 00 80 % 866,2 91,00 0 Dinas Kependuduk an & Catatan Sipil Persentase perkawinan penduduk yang didata 1 % 1 % 1 % Persentase perceraian penduduk yang 1 % 1 % 1 % RPJMD Kabupaten Banjar | 469 didata Cakupan penerbitan akte kematian 30 % 35 % 40 % Persentase dokumen/arsip pencatatan sipil yang dikelola 50 % 60 % 65 % 1 10 Pelayanan dan penataan administrasi pendaftaran penduduk Cakupan Kepemilikan KTP-el 97 % 419, 178, 800 98 % 544 ,93 2,5 00 98 % 570,1 00,00 0 Cakupan kepemilikan KK 98 % 98 % 98 % Cakupan Kepemilikan KIA 5 % 9 % 18 % Persentase pendataan penduduk pindah dating 3% 3% 3% 470 | Tahun 2016 - 2021 1 10 Pengelolaan informasi administrasi kependudukan Persentase database kependudukan dengan data SIAK Pelayanan 75 % 1,08 4,81 5,00 0 77 % 1,1 93, 300 ,00 0 79 % 757,0 46,00 0 1 10 Pengelolaan pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna 44 % 312, 652, 000 72 % 406 ,50 0,0 00 100 % 447,1 50,00 0 Persentase inovasi yg dilaksanakan 80 % 85 % 90 % Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 22 Pembinaan bidang kewilayahan desa Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kewilayahan 104 830, 973, 250 109 914 ,07 0,5 75 114 1,005 ,477, 632 Dinas Pemberdaya an Masyarakat RPJMD Kabupaten Banjar | 471 1 22 Pembinaan bidang kemasyarakatan desa Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kemasyarakata n 175 1,39 0,17 9,50 0 180 1,5 29, 197 ,45 0 185 1,682 ,117, 195 dan Desa Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informasi 1 25 Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE 2.57 5,66 9,35 0,00 0 2.86 10, 000 ,00 0,0 00 3.00 6,000 ,000, 000 Dinas komunikasi, informasi, statistik, dan statistic; Setiap SKPD Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE 2.15 2.39 2.79 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal 1 16 Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi Indeks Kepuasan Masyaraka (untuk SKPD terkait) 82.0 646, 863, 400 82.1 840 ,92 2,4 20 82.2 1,093 ,199, 146 Dinas Penanaman Modal dana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Statistik 472 | Tahun 2016 - 2021 1 23 Pengembangan data/informasi/sta tistik daerah Persentase kelengkapan data statistik sektoral 33 % 600, 000, 000 66 % 780 ,00 0,0 00 100 % 1,014 ,000, 000 Dinas komunikasi, informasi, statistik, dan statistik; Setiap perangkat daerah Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Persandian Pengamanan informasi Pemeringkatan level keamanan informasi 272 350, 000, 000 315 367 ,50 0,0 00 374 385,8 75,00 0 Dinas komunikasi, informasi, statistik, dan statistik Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Kearsipan 1 24 15 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase capaian kinerja perbaikan sistem adminstrasi kearsipan 100 % 83,2 75,0 00 100 % 91, 602 ,50 0 100 % 100,7 62,75 0 Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan; Setiap SKPD RPJMD Kabupaten Banjar | 473 1 24 18 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Respon layanan Informasi kearsipan 10 menit 7 menit 5 menit 1 24 16 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 100 % 468, 050, 000 100 % 514 ,85 5,0 00 100 % 566,3 40,50 0 Persentase unit Pengelola kearsipan yang menyusun arsip secara baku 100 % 100 % 100 % 1 24 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Cakupan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 66 % 47,5 00,0 00 83 % 52, 250 ,00 0 100 % 57,47 5,000 Peunjang Urusan Pemerintahan: Perencanaan Pembangunan 474 | Tahun 2016 - 2021 1 06 15 Pengembangan data perencanaan pembangunan daerah Persentase elemen data pembangunan yang termutakhir 50 % 1,08 3,00 0,00 0 50 % 1,1 15, 000 ,00 0 50 % 1,170 ,750, 000 Bapelitbang Presentase jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan 50 % 70 % 70 % 1 06 20 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ASN Bappelitbang yang mampu mengerjakan tupoksi 50 % 750, 000, 000 55 % 750 ,00 0,0 00 55 % 787,5 00,00 0 1 06 21 Perencanaan pembangunan daerah Persentase ketepatan waktu perencanaan 100 % 2,32 1,86 6,70 0 100 % 2,3 21, 866 ,70 0 100 % 2,437 ,960, 000 1 06 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Nilai rata-rata sakip SKPD lingkup 71.78 % 1,48 1,20 9,20 0 76.13 % 1,4 81, 209 ,20
1. 79.38 % 155,5 26,00 0 RPJMD Kabupaten Banjar | 475 ekonomi 0 1 06 23 Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia 65 % 3,28 0,00 0,00 0 67 % 3,5 80, 000 ,00 0 69 % 3,759 ,000, 000 1 06 24 Perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 70 % 2,30 0,00 0,00 0 72 % 1,9 00, 000 ,00 0 74 % 1,995 ,000, 000 Penunjang Urusan Pemerintahan: Keuangan 1 20 Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu 100 % 3,39 7,29 0,00 0 100 % 3,9 06, 883 ,50 0 100 % 4,688 ,260, 200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 20 Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang 100 % 3,36 1,88 7,70 0 100 % 3,8 66, 170 ,85 5 100 % 4,639 ,405, 026 476 | Tahun 2016 - 2021 Tepat Waktu 1 20 Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah Persentase Penyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik 100 % 1,44 4,40 0,00 0 100 % 1,6 61, 060 ,00 0 100 % 1,993 ,272, 000 Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 100 % 100 % 100 % 1 20 Peningkatan kepatuhan membayar pajak Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah 90 % 696, 277, 000 92 % 825 ,00 0,0 00 95 % 1,000 ,000, 000 Badan Pendapatan Daerah 1 20 Pemutakhiran data BPHTB Persentase capaian penerimaan BPHTB 100 % 431, 958, 800 100 % 515 ,00 0,0 00 100 % 615,0 00,00 0 RPJMD Kabupaten Banjar | 477 1 20 Sinkronisasi data pendapatan daerah Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron 80 % 564, 465, 100 80 % 670 ,00 0,0 00 85 % 800,0 00,00 0 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan: Pengawasan 1 20 20 Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan kebijakan KDH Tingkat Maturitas SPIP Level 3 2,87 6,50 0,00 0 Level 3 3,1 64, 150 ,00 0 Level 3 3,322 ,357, 000 Inspektorat 1 20 21 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Tingkat kapabilitas APIP Level 3 502, 050, 000 Level 3 552 ,25 5,0 00 Level 3 579,8 67,00 0 1 20 24 Penanganan pengaduan Persentase pengaduan 80 % 213, 750, 80 % 235 ,12 80 % 246,8 81,00 478 | Tahun 2016 - 2021 masyarakat masyarakat yang terselesaikan 000 5,0 00 0 Penunjang Urusan Pemerintahan: Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1 21 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur SKPD Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan 31 % 3,59 3,97 7,50 0 32 % 8,2 18, 982 ,00 0 33 % 8,629 ,931, 000 Badan Kepegawaian Daerah Penataan aparatur daerah Persentase distribusi ASN sesuai kompetensi 82.96 % 1,23 9,05 6,70 0 85.05 3,8 00, 000 ,00 0 90 % 4,000 ,000, 000 1 21 Pengembangan aparatur Persentasi jabatan yang sesuai komptensi 76.50 % 656, 042, 000 83 % 1,2 00, 000 ,00 0 90 % 1,250 ,000, 000 1 21 Pembinaan Aparatur Nilai SKP 88 % 252, 294, 800 89 % 400 ,00 0,0 90 % 420,0 00,00 0 RPJMD Kabupaten Banjar | 479 00 1 21 Peningkatan disiplin aparatur Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin 99.25 % 267, 013, 400 99.40 % 515 ,00 0,0 00 99.55 % 540,7 50,00 0 1 21 Peningkatan kesejahteraan aparatur Persentase terfasilitasinya kesejahteraan ASN 100 % 292, 320, 000 100 % 454 ,00 0,0 00 100 % 476,0 00,00 0 Penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan 1 20 Penelitian dan pengembangan daerah Persentase hasil litbang yang ditindaklanjuti 50 % 2,25 0,00 0,00 0 60 % 2,0 00, 000 ,00 0 60 % 2,100 ,000, 000 Badan Persentase usulan inovasi yang diterapkan 50 % 70 % 80 % Penunjang Urusan Pemerintahan: Umum/Sekretariat 480 | Tahun 2016 - 2021 1 20 Penunjang Penyelanggaraan Pemerintah dan Pembangunan Rata-rata IKM Kecamatan 82 518, 751, 400 83 596 ,56 4,0 00 84 686,0 48,70 0 Sekertariat Daerah Persentase keterisian data IKK 100 % 249, 826, 800 100 % 287 ,30 0,8 00 100 % 351,8 47,00 0 1 20 Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian dan Invesatasi Daerah Persentase BUMD yang sehat 100 % 222, 066, 200 100 % 298 ,66 6,2 00 100 % 328,6 66,20 0 Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana 100 % 100 % 100 % 1 20 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pembinaan Kelembagaan Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi 100 % 1,40 7,84 9,20 0 100 % 1,6 89, 419 ,20 0 100 % 2,027 ,303, 000 RPJMD Kabupaten Banjar | 481 birokrasi 1 20 15 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Legislasi (Persentase Raperda yang disetujui) 100 % 23,5 19,4 75,0 00 100 % 24, 695 ,44 8,0 00 100 % 25,93 0,221 ,000 Sekretariat DPRD Anggaran (Persentase penyelesaian Dokumen Anggaran tepat waktu (KUA PPAS, APBD dan PAPBD) 100 % 100 % 100 % Pengawasan (persentase Pembahasan pertanggungja waaban tepat waktu (LKPJ dan LKD) 100 % 100 % 100 % 1 20 16 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala Persentase pelayanan keprotokolan 90 % 1,00 8,77 1,20 95 % 1,0 59, 209 ,76 99 % 1,112 ,170, 248 Sekretariat Daerah 482 | Tahun 2016 - 2021 daerah/wakil kepala daerah dan kehumasan atas kegiatan pemerintah daerah 0 0 Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH 100 % 3,45 1,98 6,00 0 100 % 3,9 96, 453 ,20 0 100 % 4,635 ,220, 800 Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/K etua DPRD 100 % 939, 440, 000 100 % 1,1 27, 328 ,00 0 100 % 1,352 ,793, 600 1 20 26 Penataan peraturan perundang- undangan Persentase peraturan yang disahkan 100 % 410, 497, 800 100 % 533 ,71 7,2 00 100 % 693,7 41,30 0 Persentase dokumen 100 % 355, 120, 100 % 660 ,00 0,0 100 % 825,0 00,00 RPJMD Kabupaten Banjar | 483 peraturan perundang- undangan yang dipublikasikan 000 00 0 Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani 100 % 369, 180, 000 100 % 461 ,47 5,0 00 100 % 576,8 43,75 0 1 20 27 Penegasan batas wilayah Persentase permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan 42.25 % 407, 002, 000 52.25 % 513 ,63 2,7 00 62.25 % 621,4 44,30 0 Penunjang Penyelanggaraan Hari-Hari Besar Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati 100 % 607, 723, 000 100 % 698 ,88 1,4 50 100 % 803,7 13,66 8 1 20 31 Pengadaan barang dan jasa Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang dilaksanakan Dengan Tuntas 90 % 1,54 5,27 1,30 0 91 % 1,7 58, 519 ,00 0 92 % 2,093 ,775, 650 Bagian Pengadaan Barang dan (ULP) 484 | Tahun 2016 - 2021 A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a.Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
b.Kesejahteraan sosial B. Aspek Pelayanan Umum
a.Pelayanan Urusan Wajib
b.Pelayanan Urusan Pilihan
c.Pelayanan urusan penunjang C. Aspek Daya Saing Daerah RPJMD Kabupaten Banjar | 485 8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar Indikator Kondisi Awal Capaian Kinerja Kondisi AKhir2017 2018 2019 2020 2021 Angka Kriminalitas 11,16 10,17 9,40 8,44 Indeks Pendidikan 56,93 57,71 58,18 58,66 Usia Harapan Hidup (UHH) 66,38 66,66 66,80 66,94 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,11 3,08 3,06 3,04 Persentase penurunan Angka Kemiskinan 2,96 2,66 2,50 2,45 Indeks Resiko Bencana 176,4

(2015)164 161 158 Laju pertumbuhan ekonomi 4,66 6,11 6,32 6,52 Indeks Gini 0,35 0,34 0,33 0,32 Laju Inflasi 3,82 3,80 3,77 3,75 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 68,28 69,7 70,9 72,1 Rasio konektivitas NA 76,24% 78,90% 81,31% Rasio pemukiman layak huni NA 70,45% 75,12% 78,72% Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 64,61 65,00 67,50 70,00 Pertumbuhan Penduduk 1,55 1,5 1,5 1,5 8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan 486 | Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Banjar yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Banjar | 487 Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 1 Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan 50% . . 66,66% 83,33% 83,33% 1.1 Persentase even budaya yang bernilai religi 50% . . 57,14% 64,29% 64,29% 1.2 Persentase hari-hari besar dan kegiatan keagamaan yang diperingati 100% . . 100% 100% 100% 2 Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan 374.281.000
(2017)2,92% 10,21% 11,13% 2.1 Jumlah ZIS yang terkumpul 485.978.246 . . 583.200.000 641.520.000 699.840.000 3 Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan NA . . 40,00% 50,00% 60,00% 3.1 Persentase sekolah formal yang menyelenggarakan program baca tulis al-quran sesuai standar 2015 = 60% 2016 = 66% 2017 = 66% 66% 66% 70% 75% 80% 4 Persentase Penurunan Kasus Ketrentaman dan Ketertiban umum NA . . 3% 2% 2% 4.1 Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan 100 . 100% 100% 100% 488 | Tahun 2016 - 2021 4.2 Persentase organisasi pemuda yang dibina NA . . 30% 40% 50% 4.3 Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ NA . . 0,21% 0,24% 0,27% 4.4 Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan 100 orang
(2017)450 orang 450 orang 450 Orang 450 orang 450 orang 4.5 Kasus terkait isu SARA 0 kasus
(2015)0 kasus 0 kasus 0 Kasus 0 kasus 0 kasus 4.6 Persentase ormas yang terdaftar 12.17%
(2017)15% 15% 15% 15% 15% 4.7 Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba (2015: 213 kasus, 2016: 243 kasus), (2017: 201 kasus) -14,08% (penurunan 2015-2016) 2% 2% 2% 2% 2% 4.8 Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Indeks Pendidikan 56,93 57,71 58,18 58,66 5.1 Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini 2016 = 25% 2017 = 27,5% 2018 = … 45% 50% 65% 5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 60,92% 67,80% 68,50% 69,00% 70,00% 71,00% 5.3 Persentase capaian SPM Pendidikan 2016 = ...% 2017 = 84,75.% 2018 = … 86,20% 88,34% 90,07% RPJMD Kabupaten Banjar | 489 5.4 Angka Partisipasi Murni (APM) : . . . . . - SD/MI 89,01% 89,50% 90,00% 92,00% 93,00% 94,00% - SMP/MTs 56,55% 58,69% 65,66% 67,86% 70,06% 70,06% 5.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD/MI 100% 102,78% 102% 101,50% 101% 100% - SMP/MTs 76,50% 77,66% 90,02% 92,78% 95,35% 95,35% 5.6 * Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar * Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup 55% 70% 80% 80% 90% 90% 5.7 Persentase guru yang bersertifikasi 48% 60% 60% 60% 60% 60% 5.8 Persentase tenaga kependidikan non guru terlatih (tidak tercantum pada IKK) 40% 44% 44% 45% 49% 51% 5.9 Persentase sekolah yang terbina (tidak tercantum pada IKK) - PAUD 84,00% . . 85,61% 85,61% 85,61% - SD 75,30% . . 76,00% 79,00% 81,00% - SMP 98,00% . . 100,00% 100,00% 100,00% 6 Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk NA 4,52% 4,70% 4,87% 6.1 Persentase peningkatan jumlah pengunjung 6,73% 2,02 2,03 2,05 7 Persentase budaya yang dilestarikan 65,85% 70,73% 75,61% 75,61% 490 | Tahun 2016 - 2021 7.1 Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina 80,00% 86,00% 90,00% 90,00% 7.2 Persentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya 42,42% 47,22% 48,65% 48,65% 7.3 Persentase ketersediaan data kebudayaan 66,67% 72,73% 74,29% 74,29% 8 Usia Harapan Hidup (UHH) 66,38 66,66 66,80 66,94 8.1 Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator kesehatan NA 60,00% 62,50% 65,00% 8.2 Persentase pencapaian indikator SPM di Puskesmas NA 100% 100% 100% 8.3 Persentase Puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik NA 77,49% 90,22% 90,22% 8.4 Persentase pencapaian Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu NA 75% 80% 85% 8.5 Cakupan kunjungan neonatal NA 100% 100% 100% 8.6 Cakupan Penanganan Kasus Baru Pneumonia Pada Balita melalui MTBS NA 75% 80% 85% 8.7 Cakupan imunisasi lengkap NA 97% 98% 100% 8.8 Persentase pencapaian Indikator Mutu Pelayanan Unit Perawatan Bayi NA 75% 80% 85% 8.9 Angka penemuan Kasus penyakit menular NA 1,80% 1,75% 1,70% 8.10 Persentase penggunaan obat tradisional di Puskesmas NA 85,00% 90,00% 90,00% 8.11 Persentase Puskesmas yang NA 90,00% 95,00% 100,00% RPJMD Kabupaten Banjar | 491 Memiliki ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan vaksin 8.12 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar NA 63,00% 75,00% 83,00% 8.13 Persentase pengendalian penyakit berbasis kolaboratif NA 95,00% 95,00% 95,00% 8.14 Persentase Puskesmas dengan Pandu PTM NA 45,80% 50,00% 54,16% 8.15 Persentese Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA NA 100,00% 100,00% 100,00% 8.16 Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Kesehatan Tradisional NA 45,00% 60,00% 70,00% 8.17 Persentase masyarakat miskin yang dilayani NA na 1,0% 1,5% 8.18 Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standart NA 60,00% 70,00% 80,00% 8.19 Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) NA 55,00% 65,00% 65,00% 8.20 Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja NA 50,00% 60,00% 60,00% 8.21 Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga NA 25,00% 35,00% 50,00% 8.22 Persentase Pelayanan NA 100,00% 100,00% 100,00% 492 | Tahun 2016 - 2021 Penanggulangan Masalah Kesehatan 8.23 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Rujukan NA 100,00% 100,00% 100,00% 8.24 Persentase pemeriksaan Laboratorium yang terstandarisasi NA 100,00% 100,00% 100,00% 8.25 Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan NA 60,00% 70,00% 70,00% 8.26 Prevalensi status gizi balita kurus (BB/TB) NA 10,25% 10,15% 10,00% 8.27 Persentase Status gizi balita : * gizi kurang * gizi buruk NA 15,2 5,20 15,15 5,10 15 5,0 14,9 4,9 14,9 4,9 8.28 Persentase puskesmas yang terakreditasi NA 100% 100% 100% 9 Indeks Ketahanan Pangan NA . . 50,90% 51,00% 51,10% 9.1 Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita 171% 100% 110% 115% 9.2 Stabilitas harga dan pasokan pangan utama 9,17% < 25% < 15% < 10% 9.3 Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. 89,1 91,3 91,9 92,5 9.4 Kategori/ Skor Keamanan Pangan (SKP) 41,67% 73% 74% 80% 10 Tingkat pertumbuhan penduduk 1,55 (2015) . . 1,00 1,00 1,00 RPJMD Kabupaten Banjar | 493 10.1 Persentase akseptor KB aktif 69,17% . . 70% 72% 75% 10.2 Persentase PUS dengan Usia Isteri di bawah usia 20 tahun 23,81% . . 15% 14% 13,75% 10.3 Persentase Kelompok bina ketahanan yang aktif 47,30% . . 50% 53% 55% 10.4 Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk 66,20% . . 80% 81% 83% 11 Indeks kebugaran NA 0,5 0,6 0,7 11.1 Persentase fasum yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga massal NA 60% 80% 100% 11.2 Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik NA 10% 15% 20% 12 Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan NA 0,01 0,02 0,03 12.1 Persentase peningkatan peluang kerja baru 1,5% (2017) 5% 5% 5% 12.2 Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 0,30% 1% 1% 1% 13 Persentase Penurunan Sengketa Industrial NA 6 7 8 13.1 Persentase sengketa industrial yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 14 Persentase penurunan PMKS 1,86 1,51 2,05 2,33 14.1 Persentase PMKS mendapatkan Pelayanan Sosial 20,00 22,64 50,49 52,17 53,64 67,38 14.2 Persentase anak terlantar dalam panti yang terbina 0,00 22,06 25,74 29,41 33,09 36,76 494 | Tahun 2016 - 2021 14.3 Persentase Keluarga miskin (PKH) yang mendapatkan bantuan 80,00 100 100 100 100 100 14.4 Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan pembinaan 10,00 21,47 25,05 28,63 32,21 35,79 14.5 Persentase anak/orang terlantar luar panti yang dibina 10,00 21,78 23,59 29,04 32,67 36,30 14.6 Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani 15,00 25,97 30,30 34,63 38,96 43,29 14.7 Persentase pengaduan PMKS yang terfasilitasi pada SLRT 0 100% 100% 100% 100% 100% 14.8 Persentase korban terdampak bencana alam yang tertangani 80,00 100% 100% 100% 100% 100% 14.9 Persentase data kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi dengan tepat dan akurat 50,00 100% 100% 100% 100% 14.10 Persentase Tertanganinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin 0,00 15 13 20 25 27 15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 72,68 (2015) . . . . . 15.1 Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina 10% . . 15% 25% 35% 15.2 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi 81% . . 85% 85% 90% 15.3 Kategori kabupaten layak anak NA . . Madya Madya Nindya RPJMD Kabupaten Banjar | 495 16 Persentase peningkatan pemahaman & kemampuan tentang kebencanaan daerah rawan bencana >>> Persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha NA . . 70,0% 75,0% 80,0% 16.1 Pencegahan dini mitigasi bencana. NA . . 70% 75% 80% 16.2 Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi. 100 . . 100% 100% 100% 16.3 Luasan kawasan banjir yang terlindungi NA 0,96 1,04 1,50 17 Persentase penanganan RR (rehabilitasi dan rekontruksi) NA . . 20% 25% 30% 17.1 Persentase rehab rekon pasca bencana. NA . . 20% 25% 30% 17.2 Persentase implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana NA . . 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 18 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian (1,10) . . 2,05 2,08 3,01 496 | Tahun 2016 - 2021 18.1 Pertumbuhan luas tanam (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian) Padi sawah - 12,32% Padi Ladang 6,67% Jagung 87,23% Kedelai - 98,76% Jeruk :- 45,88% Pisang: - 28,62% durian: - 13,07% Padi sawah 2,31% Padi Ladang 2,31% Jagung 2,03% Kedelai 1,99% Jeruk :2,10% Pisang: 2,02% durian:2,04% Padi Sawah 2,32% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,04% Kedelai 2,00% Jeruk :2,11% Pisang: 2,07% durian:2,09% Padi Sawah 2,34% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,08% Kedelai 2,19% Jeruk : 2,12% Pisang: 2,08% durian:2,14% 18.2 Pertumbuhan produktivitas (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian) Padi Sawah 2,23% Padi Ladang - 15,44% Jagung 21,80% Kedelai - 13,52% Jeruk :0,27% Pisang: 43,48% Durian:- 73,42% Padi Sawah 2,25% Padi Ladang 2,18 Jagung 1,89% Kedelai 2,01% Jeruk :2,00% Pisang: 2,31% Durian:2,00% Padi Sawah 2,26% Padi Ladang 2,20% Jagung 1,90% Kedelai 2,02% Jeruk :2,24% Pisang: 2,44% Durian:2,08% Padi Sawah 2,27% Padi Ladang 2,22% Jagung 1,91% Kedelai 2,03% Jeruk :2,47% Pisang: 2,,57% Durian:2,16% RPJMD Kabupaten Banjar | 497 18.3 Persentase peningkatan nilai kelas kelompok tani (%) Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik 42 % 100% 30 % 100% 35% 100% 40% 100% 18.4 Luasan lahan pertanian yang terlayani air irigasi NA 80% 80% 82% 83% 83% 18.5 Rasio jaringan irigasi NA . . 18,51 18,51 18,51 18.6 Persentase peningkatan produktifitas tanaman perkebunan 0,64% 1,29% 1,32% 1,47% 1,96% 2,45% 18.7 Persentase peningkatan kelahiran ternak 1,37% 1,81% 2,23% 2,62% 2,97% 3,31% 18.8 Persentase menurunnya angka kematian ternak : ternak besar unggas 0,34 7,00 < 0,34% < 6,40% < 0,33% < 6,30% <0,33% <5,70% <0,32% <5,50% <0,32% <5,50% 18.9 Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan 0,50% 0,86% 0,98% 1,00% 1,50% 2,00% 18.10 Persentase penyuluh yang bersertifikat 9,60% 20,00% 21,00% 22% 23% 24% 18.11 Pertumbuhan produksi olahan hasil pertanian TPH : * komoditas olahan * jenis produk olahan NA Komoditas olahan 33,33% Jenis produk olahan 28,57 % Komoditas olahan 37,50% Jenis produk olahan 33,33 % Komoditas olahan 45,55% Jenis produk olahan 41,66 % 18.12 Persentase peningkatan produksi karet Sit yang 0,06% 1,60% 1,80% 2,0% 2,5% 3,0% 498 | Tahun 2016 - 2021 dihasilkan UPPB 18.13 Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil ternak 1,00% 1,28% 1,37% 1,41% 1,47% 1,51% 19 Pertumbuhan PDRB sektor perikanan 7,68 4,6 4,7 4,8 19.1 Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (ton) 58.105 (2017) 50.000 55.000 63.985 67.525 70.761 19.2 Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (ton) 10,182 11.182 11.492 10.050 10.262 10.474 19.3 Penurunan kasus ilegal fishing baru na na 1 1 1 19.4 Produksi olahan hasil perikanan (ton) Angka konsumsi ikan 690 710 51 720 51 730 52 740 53 745 54 20 Pertumbuhan omzet koperasi -19,18% 4 4 4 20.1 Persentase koperasi aktif. 49% 63,50% 64,50% 65,50% 66,50% 67,50% 20.2 Persentase koperasi yang sehat 14% (2017) 26% 32% 38% 21 Pertumbuhan omzet usaha mikro 5 5,2 5,2 5,2 21.1 Persentase UM terdata yang memiliki IUMK 14,63% 21,93% 26,84% 29,78% 32,73% 35,67% 21.2 UM Bankable. 347 (2015) 4.523 2.595 500 500 500 21.3 Perkembangan UM yang bermitra dengan pengusaha besar 10 (2017) 50 60 65 22 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan 6,72 7,10 7,50 7,60 RPJMD Kabupaten Banjar | 499 22.1 Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan 9% 9% 9% 12% 22.2 Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan 10% 33% 40% 40% 22.3 Persentase pelaku usaha kecil menengah, besar dan PKL serta asongan yang dibina 20% 33% 35% 40% 22.4 Persentase pelaku tertib niaga 16% . . 25% 30% 30% 22.5 Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet 499877690,3 5 USD 504447929, 32 USD 509018168, 29 USD 10% 10% 12% 22.6 Persentasi produk/komoditi yang dipasarkan 8% . . 36% 36% 40% 23 Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan 5,92 6,10 6,50 6,50 23.1 Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA 1% 2% 2% 2% 23.2 Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM 1% 2% 2% 2% 23.3 Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Indutri 50% 75% 80% 85% 24 Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata 6,10 . . 6,51 6,71 6,74 24.1 Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan. 48,08% . . 75,0% 80,8% 80,8% 24.2 Persentase pelaku pariwisata yang aktif 36,74% . . 67,05% 83,33% 83,33% 24.3 Jumlah inovasi pemasaran NA . . 3 4 5 500 | Tahun 2016 - 2021 pariwisata 24.4 Peningkatan jenis paket wisata yang dikembangkan NA . . 3 5 5 25 Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA) NA . . 1 1 1 25.1 Peningkatan realiasasi nilai investasi (dalam rupiah) 2.400.489.40 5.608,00 1.700.000.000. 000 1.717.000.000. 000 1.734.170.000. 000 25.2 Pertumbuhan investor 70 30 60 90 26 Indeks kualitas air (IKA) 36 tercemar tidak tercemar 39,00 41,00 43,00 26.1 1. Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan

2.Persentasi Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan NA 25% 15% 35% 25% 45% 35% 27 indeks kualitas udara 103 tidak tercemar tidak tercemar 106 108 110 28 indeks kualitas tutupan lahan 65,54 65,64 66,54 67,46 28.1 Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar NA 35% 50% 60% 28.2 Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update NA 25% 28% 30% 28.3 Presentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan NA 80% 82% 85% RPJMD Kabupaten Banjar | 501 28.4 Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati NA 20% 28% 30% 28.5 Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri NA 20% 28% 30% 28.6 Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup NA 50% 53% 55% 28.7 Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan NA 70% 73% 75% 28.8 Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan NA 20% 40% 60% 28.9 Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata NA 20% 40% 60% 30 Rasio prasarana transportasi NA . . 63,16% 65,28% 66,95% 30.1 Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun NA 40,35% 43,97% 45,78% 30.2 Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap NA 70,13% 70,62% 70,87% 30.3 Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik NA 91,13% 92,15% 92,66% 502 | Tahun 2016 - 2021 30.4 Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date NA 100% 100% 100% 30.5 Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat NA 5,58% 8,10% 9% 30.6 Persentase penilaian kemampuan alat berat dalam menunjang kegiatan kebinamargaan NA 1,70% 1,82% 1,90% 30.7 Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap NA 75,11% 75,92% 76,33% 30.8 Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik NA 66,84% 67,85% 68,36% 30.9 Persentase Ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik NA 80% 85% 90% 30.10 Persentase angkutan umum yang masuk terminal NA 83,95% 87,60% 91,25% 30.11 Persentase Ketersediaan rambu yang layak NA 80% 85% 90% 31 Rasio sarana transportasi NA 89,32% 92,53% 95,67% 31.1 Persentase angkutan umum yang beroperasi NA 90% 95% 100% 31.2 Persentase Kendaaran wajib uji yang lolos PKB NA 94,96% 97,60% 100% 31.3 Persentase ketaatan berlalu- lintas NA 83,00% 85,00% 87,00% RPJMD Kabupaten Banjar | 503 32 Rasio rumah layak huni NA 97,71% 97,86% 98,00% 32.1 Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani NA 93,14% 93,58% 94,01% 32.2 Persentase perizinan yang difasilitasi NA 100% 100% 100% 32.3 Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan NA 100% 100% 100% 33 Rasio lingkungan pemukiman yang nyaman NA 48,26% 52,79% 56,56% 33.1 Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman NA 71,10% 78,13% 81,77% 33.2 Persentase Ketersediaan/Kapasitas tampung air baku NA 71,4% 71,6% 71,92% 33.3 Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah NA 45,57% 53,57% 61,57% 33.4 Persentase Pengurangan Sampah NA 20,0% 22,0% 24,0% 33.5 Persentase Penanganan Sampah NA 80% 75% 74% 33.6 Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 NA 30% 40% 50% 33.7 Persentase sampah yang terkelola di TPA NA 100% 100% 100% 33.8 Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan NA 2,00% 3,50% 5,00% 33.9 Persentase Peningkatan Luasan Kawasan perkotaan yang terlayani sistem jaringan NA 37,72% 38,07% 39,01% 504 | Tahun 2016 - 2021 drainase 33.10 Persentase Pengurangan genangan NA 60% 65% 70% 33.11 Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang NA 83,27% 91,63% 100% 33.12 Persentase jalan lingkungan yang terlayani penerangan NA 12,00% 17,07% 21,95% 33.13 Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum NA 81,5% 83,0% 85,0% 33.14 Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya NA . . 18,0% 35,3% 52,9% 33.15 Persentase bangunan gedung fasilitas publik milik pemerintah yang aparnya dalam kondisi baik NA . . 54,3% 65,2% 69,6% 33.16 Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani NA . . 70,0% 73,0% 75,0% 33.17 Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis NA 79,47% 80,00% 80,52% 33.18 Persentase kawasan kumuh yang ditangani NA 0,19% 1,59% 3,00% 33.19 Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh NA 11,11% 44,44% 44,44% 34 Persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang NA 56,28% 67,12% 75,18% RPJMD Kabupaten Banjar | 505 34.1 Persentase penilaian kesesuaian RUTR terhadap dinamika pembangunan NA 60% 70% 80% 34.2 Persentase penyusunan rencana rinci tata ruang NA 40% 80% 100% 34.3 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang NA 55% 57,50% 92,1% 92,1% 92,2% 34.4 Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan NA 64% 82% 100% 34.5 Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap Tata Ruang NA 8,33% 9,15% 10,20% 34.6 Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi NA 80% 85% 87% 34.7 Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi NA 90% 90% 90% 34.8 Prosentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap NA 100% 100% 100% 34.9 Prosentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi NA 54% 57% 60% 35 Indeks profesionalisme ASN NA . . 59,49 65,00 70,00 506 | Tahun 2016 - 2021 35.1 Persentase Distribusi ASN Sesuai kompetensi NA . . 82,96 85,05 90,00 35.2 Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan NA 29% 30% 31% 32% 33% 35.3 Persentasi jabatan sesuai kompetensi NA . 49,5 76,50 83,00 90,00 35.4 Nilai SKP 86% 86% 87% 88% 89% 90% 35.5 IKP ( Indek Kepuasan Penguna) administrasi kepegawaian NA . 86,50% 87,00% 87,50% 88,00% 35.6 Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin NA . 99,10% 99,25% 99,40% 99,55% 35.7 Terfasilitasinya kesejahteraan ASN NA . 100% 100% 100% 100% 36 Indeks kepatuhan NA 88,38 89,25 90,13 36.1 Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) NA 5% 6% 6% 36.2 Tingkat maturitas SPIP 3 3 Level 3 Level 3 Level 36.3 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti 81,40% 80% 80% 80% 36.4 Tingkat kapabilitas APIP 3 3 Level 3 Level 3 Level 37 Nilai Sakip 62,62 . . 70,01 72,05 75,30 37.1 Persentase ketepatan waktu perencanaan Persentase capaian indikator 100% 100% 100% 100% RPJMD Kabupaten Banjar | 507 RPJMD 37.2 Persentase ASN Bappelitbang yang mampu mengerjakan tupoksi NA 50% 55% 55% 37.3 Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan NA 50% 70% 70% 37.4 Persentase elemen data pembangunan termutakhirkan NA 50% 50% 50% 37.5 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti NA 50% 60% 60% 37.6 Persentase usulan inovasi yang diterapkan NA 50% 70% 80% 37.7 Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian 71,78% 76,13% 79,38% 37.8 Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia 65% 67% 69% 37.9 Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 70% 72% 74% 38 Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu NA . . 73% 73% . 38.1 Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden 70,14% (Pileg : 74.41% & Pilpres : 65.87%) 73% 73% 73% 38.2 Persentase partisipasi 61,89% 73% 73% 73% 508 | Tahun 2016 - 2021 masyarakat dalam pilkada provinsi 39 Skor evaluasi perkembangan desa 386 . . 416 431 446 39.1 Skor Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Pemerintahan NA . . 137 142 147 39.2 Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik 45,13% . . 60% 80% 100% 39.3 Skor Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kewilayahan NA 104 109 114 39.4 Skor Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kemasyarakatan NA . . 175 180 185 40 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) NA 2,3 2,5 2,8 40.1 Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE (indeks) NA 2,29 2,35 2,41 40.2 Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE (indeks) NA 2,57 2,86 3,00 40.3 Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE (indeks) NA 2,15 2,39 2,79 40.4 Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tepat waktu 76,51% 90% 91% 92% 41 Indeks Keterbukaan Informasi Publik NA 40 >>> 70 >>> 100 >>> 41.1 Cakupan jumlah informasi yang terpublikasikan NA 92,12% 95,54% 97,24% 41.2 Persentase kelengkapan data statistik sektoral NA 33% 66% 100% RPJMD Kabupaten Banjar | 509 41.3 Peningkatan level keamanan Informasi NA 272 315 374 41.4 Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 100 100% 100% 100% 41.5 Persentase unit Pengelola kearsipan yang menyusun arsip secara baku 100 100,0% 100,0% 100% 41.6 Cakupan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 100 100% 100% 100% 41.7 Persentase Capaian Kinerja perbaikan sistem adminstrasi kearsipan NA 66% 83% 100% 41.8 Respon layanan Informasi kearsipan NA 10 Menit 7 Menit 5 Menit 42 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) NA 81,9 82 82 42.1 Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 -18 th 62 62% 63% 70% 75% 80% 42.2 Persentase perkawinan penduduk yang didata NA - 1% 1% 1% 1% 42.3 Persentase perceraian penduduk yang didata NA - 1% 1% 1% 1% 42.4 Cakupan penerbitan akte kematian NA 20% 25% 30% 35% 40% 42.5 Persentase dokumen/arsip pencatatan sipil yang dikelola NA 30% 40% 50% 60% 65% 42.6 Cakupan Kepemilikan KTP-el NA 95% 96% 97% 98% 98% 510 | Tahun 2016 - 2021 42.7 Cakupan kepemilikan KK NA 97% 97% 98% 98% 98% 42.8 Cakupan Kepemilikan KIA NA − − 5% 9% 18% 42.9 Persentase pendataan penduduk pindah datang NA − 3% 3% 3% 3% 42.10 Persentase database kependudukan dengan data SIAK Pelayanan NA - 70% 75% 77% 79% 42.11 Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna NA NA 20% 44% 72% 100% 42.12 Persentase inovasi yg dilaksanakan NA NA NA 80% 85% 90% 42.13 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 NA 95% 100% 100% 42.14 Persentase perda yang ditegakkan NA 95% 98% 100% 42.15 Rasio jumlah satuan linmas per RT NA 1:1 Rasio 1:2 Rasio 1:2 Rasio 42.16 Persentase konflik tanah yang difasilitasi NA 100% 100% 100% 42.17 Persentase aset tanah pemkab yang tersertifikasi NA 17,69 19,82 21,94 42.18 Raperda NA 100% 42.19 Persentase Pelayanan BLUD yang terpenuhi NA 80% 82% 84% 42.20 Persentase capaian indikator SPM Rumah Sakit NA 81% 82% 83% 42.21 Akreditasi Rumah sakit NA Paripurna Paripurna Paripurna 42.22 Persentase sarana dan prasarana umah Sakit/Rumah NA 81% 82% 82% RPJMD Kabupaten Banjar | 511 Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dalam kondisi baik 42.23 Cakupan pemeliharaan alat kesehatan, sarana dan prasarana berdasarkan jenis pelayanan Rumah sakit NA 100% 100% 100% 42.24 Persentase SDM pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi NA 80% 81% 82% 42.25 IKM pelayanan perijinan 80,34 82,0% 82,1% 82,2% 42.26 Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi 85,71 100% 100% 100% 42.27 Rata-rata IKM Kecamatan 76,83% 82 83 84 43 Opini BPK WTP =1 1 1 1 43.1 Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu 89,14% 100% 100% 100% 43.2 Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 43.3 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP 100% 100% 100% 100% 43.4 Persentase Penyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik 100% 100% 100% 100% 43.5 Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset 100% 100% 100% 100% 512 | Tahun 2016 - 2021 Daerah 44 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 11,36%

(2017)11,25% 11,50% 11,75% 44.1 Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah NA . . 90% 92% 95% 44.2 Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 100% . . 100% 100% 100% 44.3 Persentase capaian penerimaan BPHTB 100% . . 100% 100% 100% 44.4 Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah NA . . 100% 100% 100% 44.5 Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron NA . . 80% 80% 85% 45 Nilai/Skor EKPPD 3,1797 3,1800 3,1900 3,2000 45.1 Persentase keterisian data IKK 100% 100% 100% 100% 45.2 Persentase BUMD yang sehat 100% 100% 100% 100% 45.3 Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana 100% 100% 100% 100% 45.4 Persentase kerjasama pemerintah daerah dengan pihak terkait yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 45.5 Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati 100% 100% 100% 100% 45.6 Persentase Permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan 25,53% 42,25% 52,25% 62,25% 45.7 Persentase Peraturan Yang 100% 100% 100% 100% RPJMD Kabupaten Banjar | 513 Disahkan 45.8 Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan 100% 100% 100% 100% 45.9 Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani 100% 100% 100% 100% 45.10 Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH 100% 100% 100% 100% 45.11 Persentase pelayanan keprotokolan dan kehumasan atas kegiatan pemerintah daerah 90% 90% 95% 99% 45.12 Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/Ketua DPRD 100% 100% 100% 100% 45.13 Legislasi ( Persentase Raperda yang disetujui) NA 100% 100% 100% 45.14 Anggaran (Persentase penyelesaian Dokumen Anggaran tepat waktu (KUA PPAS, APBD dan PAPBD) 100% 100% 100% 100% 45.15 Pengawasan (persentase pembahasan pertanggungjawaaban tepat waktu (LKPJ dan LKD) 100% 100% 100% 100% 514 | Tahun 2016 - 2021 Pada tahapan substantif, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diturunkan ke beberapa tujuan dan sasaran. Pada tahapan yang lebih operasional, beberapa tujuan dan sasaran diterjemahkan ke beberapa strategi dan arah kebijakan yang kemudian ditetapkan secara formal menjadi program- program prioritas. Dalam rangka memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ini merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD. Substansi dalam dokumen Perubahan RPJMD akan menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun pertama bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada periode selanjutnya. Rencana pembangunan pada RPJMD Periode 2016- 2021 diupayakan secara optimal untuk memenuhi target. Perubnahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi setiap kepala perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD dan pedoman untuk menyusun Renja-PD. Dalam rangka memastikan sinergi antar dokumen perencanaan, RPJMD Kabupaten Banjar | 515 hendaknya RPJMD ini dilaksanakan dengan memenuhi beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, dunia usaha serta masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen ini;
2.Perubahan Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD;
3.Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar wajib menyusun Renstra-PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD ini. Dokumen ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja- PD);
4.Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten Banjar harus memastikan konsistensi antara dokumen Perubahan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja;
5.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke Renstra-PD. BUPATI BANJAR, TTD KHALILURRAHMAN