DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan Dan Zat Adiktif Lainnya, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Larangan; 4. Upaya Pencegahan; 5. Pengaturan; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol, alkohol dan obat-obatan dan zat adiktif lainnya sehingga dapat menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah ;
b.bahwa dalam upaya mencegah dan mengurangi beredarnya minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan dan zat adiktif lainnya, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang Mejadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4.Bupati adalah Bupati Banjar.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. 4
6.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara menyampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
7.Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
8.Minuman oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman dan atau obat-obatan medis dengan alkohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
9.Obat oplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
10.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentaraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah.
11.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.
12.Apotik adalah tempat menjual dan/ atau tempat membuat atau meramu obat.
13.Toko obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
14.Penyelenggara adalah orang/badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan hiburan atau keramaian umum
15.Keramaian umum seperti pertunjukan musik, pertunjukan seni, pemutaran film dan lain-lain, termasuk kegiatan acara perkawinan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di masyarakat; 5
b.untuk menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;
c.mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh dampak negatif dari penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
d.memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat.
e.melarang minuman beralkohol di daerah; dan
f.membatasi dan mengatur peredaran alkohol di daerah.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan, mempromosikan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam hukum daerah.
(2)Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan, membuka apotik atau toko obat tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam wilayah hukum daerah.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

a.menyalahgunakan alkohol/obat-obatan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
b.menghirup dan /atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
c.membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan; dan
d.menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, minuman oplosan, tempat penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 6

Setiap adanya keramaian umum, maka kepada Penyelenggara atau Panitia penyelenggara wajib mencegah adanya kegiatan penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

Setiap Pimpinan SKPD dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib: 6

a.Mengawasi agar tempat lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;
b.ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
c.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan alkohol, obat- obatan dan zat adiktif;
d.bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
e.segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif.

Pasal 8

Setiap Penyelenggara keramaian atau hiburan wajib:

a.mengawasi agar tempat keramaian dan hiburan yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;
b.ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;
c.bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
d.segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif.

Pasal 9

Setiap Pemilik Usaha wajib:

a.Mengawasi agar tempat usaha yang dikelolaanya tidak terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;
b.ikut melaksanakan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
c.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan alkohol, obat- obatan dan zat adiktif;
d.bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif.

BAB V

PENGATURAN

Pasal 10

(1)Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai ijin.
(2)Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 7
(3)Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan direhabilitasi.
(4)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan pihak terkait.
(5)Segala biaya yang timbul dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…