DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan dan Usaha Pembinaan; 3. Pembinaan Gelandangan dan Pengemis; 4. Partisipasi Masyarakat; 5. Ketentuan Larangan; 6. Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana; 8. Ketentuan Lain-Lain; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa gelandangan dan pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
14.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention 3 on The Right of Child);
15.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang Mejadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3.Bupati adalah Bupati Banjar. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
6.Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
8.Pejabat adalah pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan pemantauan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9.Instansi terkait adalah Unsur Polisi Republik Indonesia, Unsur Pengadilan Negeri, Unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang mempunyai hubungan tugas pokok dan fungsi dengan masalah gelandangan, pengemis dan prostitusi.
10.Penanggulangan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha- usaha preventif, represif, rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis.
11.Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan soial baik materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga sistem mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
12.Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13.Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
14.Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun lingkungan sosialnya.
15.Tempat umum adalah tempat atau area yang diperuntukkan untuk umum kecuali tempat ibadah.
16.Tempat ibadah adalah tempat atau area yang digunakan untuk kegiatan ibadah/ keagamaan.
17.Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
18.Taman adalah suatu tempat yang dibuat dan dikelola untuk pertamanan.
19.Pengguna jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalanan umum untuk lalu lintas orang atau kendaraan.
20.Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. 5
21.Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
22.Usaha pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup gelandangan, pengemis dan pelacur.
23.Usaha rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
24.Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
25.Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
26.Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung atau ayah dan/ atau ibu tiri atau ayah dan/ atau ibu angkat dan/ atau wali.
27.Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima pelayanan.
28.Panti Asuhan adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang menampung dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu, penyandang cacat dan manusia lanjut usia.
29.Rumah Singgah adalah rumah tempat penampungan sementara bagi para gelandangan dan pengemis yang tertangkap razia untuk pembinaan sebelum kembali.
30.Razia adalah kegiatan pemeriksaan terhadap tempat, orang dan atau badan yang diduga atau patut dapat diduga melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah ini.
31.Tim Gabungan Penegak Hukum adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN USAHA PEMBINAAN

Pasal 2

Pembinaan gelandangan dan pengemis dilakukan berdasarkan:

a.asas kemanusiaan;
b.asas kekeluargaan;
c.asas keadilan; dan
d.asas ketertiban umum dan kepastian hukum. 6

Pasal 3

Pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis dilakukan dengan tujuan :

a.memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat;
b.menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
c.meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai; dan
d.mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Usaha pembinaan gelandangan dan pengemis meliputi:

a.anak yang berada di tempat umum yang perilakunya dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktivitas atas nama organisasi sosial, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan panti asuhan;
b.gelandangan dan pengemis;
c.pengguna jalan yang memberikan uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada gelandangan, pengemis dan prostitusi;
d.orang tua dan/atau keluarga gelandangan dan pengemis; dan
e.pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak di bawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

BAB III

PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Dalam mewujudkan tujuan pembinaan, maka diselenggarakan program yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi sosial.

Pasal 6

(1)Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan dan pengemis. 7
(2)Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan:
1. a.Pendataan;
2. b.Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
3. c.Sosialisasi; dan
4. d.Penyuluhan;
(3)Pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas Sosial dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat (perseorangan, keluarga), organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

(1)Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk mengurangi atau membebaskan tempat-tempat umum dari gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok.
(2)Usaha penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.razia;
2. b.perlindungan;
3. c.pengendalian sewaktu-waktu;
4. d.penampungan sementara;
5. e.pendekatan awal;
6. f.pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment);
7. g.pendampingan sosial; dan
8. h.rujukan berdasarkan seleksi.

Pasal 8

(1)Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.
(2)Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah:
1. a.anak jalanan usia produktif;
2. b.anak jalanan usia balita;
3. c.anak jalanan usia sekolah;
4. d.gelandangan psikotik;
5. e.gelandangan usia lanjut;
6. f.pengemis usia produktif;
7. g.pengemis usia lanjut; dan
8. h.pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan. 8

Pasal 9

(1)Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis usia produktif dengan jenis kegiatan yaitu :
1. a.seleksi, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan;
2. b.bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan;
3. c.bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan;
4. d.bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok;
5. e.bimbingan dan pelatihan keterampilan, disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu yang pelaksanaannya dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stakeholder;
6. f.bantuan stimulan peralatan kerja, sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh;dan
7. g.penempatan/penyaluran, untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak terutama ke sektor produksi dan jasa serta wirausaha agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.
(2)Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah, mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.
(3)Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia sekolah meliputi:
1. a.bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti yang dilakukan oleh pendamping;
2. b.bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan;
3. c.bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri; 9
4. d.bimbingan pra sekolah, dilakukan dengan cara pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada mata pelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder;
5. e.bantuan stimulan beasiswa dan peralatan sekolah, sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau stakeholder; dan
6. f.penempatan, meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal (berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah) dan non formal (dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki program Paket A, B dan C).
(4)Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal (dinyatakan telah sehat dari rumah sakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stakeholder.
(5)Usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan usia lanjut dan pengemis usia lanjut dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan panti jompo dengan cara melakukan pembinaan keluarga (melalui pembinaan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis) dan rujukan (ke panti jompo) yang dimaksudkan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak.
(6)Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan cara :
1. a.bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengemis usia produktif agar tidak melakukan aktivitas mengemis di tempat umum;
2. b.bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran motivasi dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
3. c.pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial tempat berdomisili;
4. d.bantuan peralatan kerja dan/atau modal usaha, diberikan kepada pengemis usia produktif yang telah mengikuti kegiatan pelatihan berupa modal usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha ekonomis produktif dan keterampilan yang dimiliki untuk menumbuhkembangkan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat; dan 10
5. e.pengembalian dan/atau pemulangan ke daerah asal, dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan/atau Satpol PP.
(7)Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan standarisasi sistem pelayanan panti asuhan, sebagai upaya :
1. a.penyadaran hukum, dilakukan oleh tim gabungan bersama pengurus lembaga sosial atau panti sosial untuk memberikan kesadaran hukum sehingga dapat memahami, mengerti dan mengetahui bahwa aktivitas yang mereka lakukan merugikan dan meresahkan masyarakat dan/atau merupakan pelanggaran hukum berupa tindak penipuan yang dapat diproses secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. b.konfirmasi kelembagaan, dapat dilakukan oleh tim gabungan bersama pengurus lembaga sosial atau panti asuhan yang merasa dirugikan untuk mengetahui keterlibatan lembaga sosial yang merekomendasikan aktivitas lembaga sosial yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;
3. c.pembinaan keluarga, dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga agar dapat terlibat secara langsung untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak lagi melakukan aktivitas mengemis yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan; dan
4. d.pemulangan ke daerah asal, dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan pengemis yang bersangkutan ke lingkungan keluarga, masyarakat dan daerah asalnya, sehingga diharapkan yang bersangkutan tidak melakukan perbuatannya untuk mengemis.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Organisasi sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan mendirikan panti sosial.
(2)Organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Dinas Sosial.
(3)Dinas Sosial bersama instansi terkait memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. 11

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…