DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar Perseroda; dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penyertaan Modal; Dividen; Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar Perseroda; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn2019 Nomor 10, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nmor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan penyediaan air minum dan sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonasia Tahun 2016 Nomor 547);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomr 1447);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor7); Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PERSERODA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah.
6.Perusaaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daeah yang dipisahkan.
7.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
8.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9.Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), yaitu sebagai berikut:

a.mendukung tugas dan fungsi serta kinerja PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
b.mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda); dan
c.mendukung upaya peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), yaitu sebagai berikut:

a.meningkatkan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat;
b.pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang; dan
c.penguatan struktur permodalan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Penyertaan Modal
b.Dividen; dan
c.pengawasan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp92.733.029.884,51 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh satu).
(2)Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten sebesar Rp33.669.432.613,51 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah, koma lima puluh satu);
2. b.Peraturan Daerah Kabuapten Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp3.953.635.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima aset tahun 2014 menjadi sebesar Rp5.831.944.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp3.598.658.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebesar Rp49.633.085.271,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp139.000.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Banjar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa pekerjaan:
1. a.pengadaan; dan
2. b.pemasangan sarana dan prasarana air bersih/air minum di Daerah.
(2)Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 9

(1)Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang perolehannya bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2022 sebesar Rp4.248.269.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
2. b.tahun 2023 sebesar Rp4.524.973.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
(2)Nilai objek penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Pemerintah.
(3)Jumlah penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah yang perolehannya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.773.242.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukan serah terima barang antara Pemerintah Daerah dengan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 11

(1)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Dearah sebagai dimaksud dalam Pasal 9, maka Jumlah seluruh Penyertaan Modal yang disertakan baik berupa barang milik daerah maupun berupa uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 sebesar Rp240.506.271.884,51 (dua ratus empat puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat koma lima puluh satu rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam neraca PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…