DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini memuat tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Penanganan Bantuan Hukum; Larangan; Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum tersebut;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1820)

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816); 3
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
5.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
6.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang peseorangan atau kelompok orang miskin.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang/kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuh persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. 4
12.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
13.Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
14.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
18.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
19.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk :

a.mewujudkan hak konstitusional warga Negara berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum;
b.menjamin dan melindungi hak Masyarakat Miskin untuk memperoleh keadilan;
c.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
d.menjamin kepastian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah. 5

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, yang diberikan secara:
1. a.Litigasi; dan/atau
2. b.Nonlitigasi.
(2)Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan mengalokasikan Dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau kelompok orang miskin penduduk Kabupaten Banjar yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa/pembakal.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kode etik Advokat.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum, Bupati dapat bekerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga Perkaranya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasanya;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib :

a.menandatangani Surat Kuasa Khusus;
b.menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
c.membantu kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…