DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 259

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Hukum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Organ; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Evaluasi Dan Restrukturisasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11.Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6.Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah yang selanjutnya disebut PD Pasar Bauntung Batuah adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai modal dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Pasar.
9.Modal Disetor adalah modal yang telah disetorkan baik dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada Perumda Pasar.
10.Anggaran Dasar Perumda Pasar yang selanjutnya disebut anggaran dasar adalah keseluruhan pengaturan umum yang meliputi pengelolaan Perumda Pasar guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
11.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
12.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah
13.Direksi adalah Organ Perumda Pasar yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan Perumda Pasar, sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Pasar serta mewakili Perumda Pasar, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
15.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
16.Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perumda Pasar pada tahun buku yang telah dilalui kepada Daerah/Pemerintah Daerah KPM selaku pemilik modal yang besarnya ditetapkan oleh KPM.
17.Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen Perumda Pasar untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi Perumda Pasar sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.maksud dan tujuan pendirian;
d.kegiatan usaha;
e.jangka waktu berdiri;
f.modal;
g.organ;
h.kepegawaian;
i.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
j.perencanaan, operasional dan pelaporan;
k.penggunaan laba;
l.evaluasi dan restrukturisasi;
m.pembinaan dan pengawasan; dan
n.pembubaran.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Banjar Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda Pasar.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan badan usaha milik daerah dan restrukturisasi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar bagi Perumda Pasar.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan perubahan nama dan logo semula Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah yang disingkat Perumda Pasar.
(2)Logo Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 6

(1)Perumda Pasar berkedudukan di Martapura dan dapat membuka kantor cabang dan/atau unit area di lokasi pasar yang dikelola Perumda Pasar.
(2)Pembukaan kantor cabang dan/atau unit area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Pendirian Perumda Pasar dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 8

Pendirian Perumda Pasar bertujuan untuk:

a.menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
b.turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi;
c.memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perumda Pasar berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
e.meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

(1)Kegiatan usaha Perumda Pasar meliputi:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana pasar serta fasilitas penunjang; dan
2. b.pengelolaan pasar berupa pembinaan pedagang, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Pasar melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.mendirikan, membangun dan/atau mengelola sarana dan prasarana pasar serta fasilitas penunjang di lokasi pengelolaan Perumda Pasar;
2. b.melakukan kerja sama dengan pihak lain;
3. c.melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar; dan
4. d.melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Pasar.

Pasal 10

(1)Selain usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perumda Pasar dapat:
1. a.membentuk anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; dan/atau
2. b.memiliki saham pada perusahaan lain.
(2)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan atas analisa kelayakan investasi yang profesional dan independen oleh Perumda Pasar serta pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Kepemilikan saham pada perusahaan lain dilaksanakan setelah ada pertimbangan Dewan Pengawas.
(4)Pembentukan anak perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)harus mendapat persetujuan KPM.
(5)Pembentukan anak perusahaan dan pemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan dari kegiatan usaha Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks259PDFHirarki

Memuat teks peraturan…