DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu fasilitas pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah meliputi: rawat jalan di puskesmas; paket rawat inap puskesmas; pelayanan kebidanan dan neonatal; pelayanan Keluarga Berencana; pelayanan konseling; visum et repertum; tindakan medik dan gawat darurat; penunjang medik; pemeriksaan kesehatan; pelayanan kesehatan gigi; pemeriksaaan laboratorium; jasa pelayanan / kesehatan masyarakat; dan pelayananpersalinan di polindes/poskesdes/rumah bidan desa. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Perangkat Daerah yang yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan. biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji, biaya pembuatan Kartu uji dan pemasangan tanda uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor. Ketentuan Lampiran I dan VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimanatercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidakterpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penambahan Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu melakukan Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dah huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), sebagaimana telah diubah 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANKELIMA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar :
1.Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
2.Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
3.Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
4.Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8); diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar. 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
3.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
5.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberkan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan.
11.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan diberkan oleh Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan.
12.Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.
13.Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa atau organisasi /Masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
14.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah ,untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
15.Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi , indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahtraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
16.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahanan/ kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah kabupaten Banjar.
17.Kuburan adalah suatu areal yang ditetapkan sebagai tempat untuk menguburkan jenazahnya. 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
18.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi.
19.Parkir adalah menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor selama waktu tertentu di tempat parkir.
20.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
21.Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
22.Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang di tetapkan oleh Bupati.
23.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
24.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
26.Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus adalah Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu. Seperti militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacat.
27.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
28.Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
29.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
30.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
31.Pengujian Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan dijalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat rnembahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
32.Penilaian Pensentase Fisik Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
33.Pemeriksaan per alat uji adalah serangkaian pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dengan menggunakan alat pengujian kendaraan bermotor.
34.Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
35.Mutasi Uji adalah pencabutan / pemindahan berkas uji kendaraan bermotor baik dari dan / atau ke luar wilayah Kabupaten Banjar. 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
36.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
37.Kartu Uji / Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk smart card atau buku berisi data dan legetimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
38.Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
39.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jmainan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.
40.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
41.Penyedotan Kakus adalah suatu kegiatan penyedotan air kotoran/tinja dari septictank dengan menggunakan alat berupa mesin penyedot tinja.
42.Retribusi Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah atas pelayanan atas penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola sektor swasta.
43.Tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapnnya yang belum dipakai.
44.Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapnnya yang telah ditera.
45.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
46.Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tekhnis oleh Pemerintah Daerah.
47.Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
48.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
49.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
50.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
51.Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver 7 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ Station (BTS) yang selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara telekomunikasi.
52.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
53.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
54.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
55.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
56.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59.Jasa sedot dan Angkutan Limbah adalah biaya atas jasa pelayanan sedot dan angkut limbah yang dikenakan terhadap orang/Badan Hukum.
60.Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
61.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.
62.Jasa penanganan sampah adalah biaya atas jasa pelayanan penanganan sampah yang dikenakan terhadap orang/Badan Hukum untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
63.Jasa Angkutan Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir adalah biaya atas jasa pelayanan angkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir yang dikenakan terhadap orang/Badan Hukum.
64.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
65.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 8 8 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dinas Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah memberikan jasa pelayanan kesehatanyaitu:
1. a.pemeriksaan;
2. b.pengobatan;
3. c.tindakan medik;
4. d.rehabilitasi medik; dan
5. e.perawatan.
(2)Dalam memberikan Jasa pelayanan Kesehatan Unit Pelayanan Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyediakan fasilitas pelayanan yaitu:
1. a.rawat jalan di puskesmas;
2. b.paket rawat inap puskesmas;
3. c.pelayanan kebidanan dan neonatal;
4. d.pelayanan Keluarga Berencana;
5. e.pelayanan konseling;
6. f.visum et repertum;
7. g.tindakan medik dan gawat darurat;
8. h.penunjang medik;
9. i.pemeriksaan kesehatan;
10. j.pelayanan kesehatan gigi;
11. k.pemeriksaaan laboratorium;
12. l.jasa pelayanan / kesehatan masyarakat; dan m.pelayanan persalinan di polindes/poskesdes/rumah bidan desa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Perangkat Daerah yang yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
1. a.pengujian berkala untuk pertama kali;
2. b.pengujian berkala/periodik; dan
3. c.pengujian pemeriksaan penilaian presentase fisikkendaraan bermotor. 9 9 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
(3)Kendaraan Bermotor yang telah diuji, bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik akan diberikan kartu uji dan tanda uji dan terhadap PengujianKendaraan Bermotor yang akan dilakukan pemeriksaan penilaian presentase fisik diberikan surat keterangan Lembar Hasil Pemeriksaan kendaraan Bermotor.
(4)Kartu uji berkala paling sedikit memuat data mengenai:
1. a.nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
2. b.foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang kendaraan bermotor;
3. c.nomor uji kendaraan;
4. d.nama pemilik;
5. e.alamat pemilik;
6. f.merek dan tipe;
7. g.jenis kendaraan;
8. h.tahun pembuatan atau perakitan;
9. i.isi silinder;
10. j.daya motor penggerak;
11. k.nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
12. l.berat kosong kendaraan; m.konfigurasi sumbu roda;
13. n.ukuran ban;
14. o.kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
15. p.dimensi utama kendaraan;
16. q.daya angkut;
17. r.masa berlaku hasil uji;
18. s.bahan bakar yang digunakan;
19. t.basil uji;
20. u.JBB dan / atau JBKB khusus untuk mobil barang dan mobil bus; dan
21. v.JBI dan/ atau JBKI khusus untuk mobil barang dan mobil bus.
(5)Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kartu pintar atau bentuk lain.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.
(7)Tanda uji berkala berupa stiker ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam, untuk kendaraan bermotor
(8)Tanda Uji untuk kereta gandengan dan kereta tempelan ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan.
(9)Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.nomor kendaraan;
2. b.JBI dan/ atau JBKI;
3. c.daya angkut orang dan barang;
4. d.masa berlaku uji Kendaraan; dan 10 10 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
5. e.muatan sumbu terberat.
(10)Kartu uji dan tanda lulus uji harus seragam dan berlaku di seluruh Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

(1)Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji, biaya pembuatan Kartu uji dan pemasangan tanda uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor.

5.Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6.Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 9 Desember 2019 BUPATI BANJAR, ttd KHALILURRAHMANR UL Diundangkan di Martapura pada tanggal 9 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd MOKHAMMAD HILMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (5,116/2019) 11 11 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2019 TANGGAL 9 DESEMBER 2019 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS No Jenis Pelayanan Tarif (Rp) Bahan Medis dan Alat Habis Pakai (Rp) Jasa Pelaya nan (Rp) Jasa Sarana (Rp) I Rawat Jalan di Puskesmas 1 Rawat Jalan Umum (Poli Pagi, IGD) 10,000 1,000 7,000 2,000 2 Rawat Jalan Spesialis 21,500 3,000 14,000 4,500 3 One Day Care (pershift jaga) 50,000 10,000 25,000 15,000 II PaketRawatInapPuskesmas 1 Paket Rawat Inap (Pasien persalinan dan non persalinan) 150,000 25,000 50,000 75,000 III Pelayanan Kebidanan dan Neonatal 1 Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan 600,000 100,000 400,000 100,000 2 Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter 700,000 100,000 500,000 100,000 3 Persalinan Pervaginam dengan Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas Poned 850,000 100,000 650,000 100,000 4 Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas Poned 150,000 25,000 100,000 25,000 5 Pemeriksaan ANC sesuai standar 50,000 10,000 30,000 10,000 6 Pemeriksaan PNC/Neonatus 25,000 5,000 15,000 5,000 7 Pelayanan prarujukan komplikasi kebidanan dan atau neonatal 100,000 10,000 75,000 15,000 IV Pelayanan KB 1 Suntikan KB (Non Subsidi) 15,000 2,500 10,000 2,500 2 Pemasangan dan atau Pencabutan IUD/Inplant 45,000 5,000 30,000 10,000 3 Penangan Komplikasi KB 125,000 30,000 80,000 15,000 4 Pelayanan Keluarga Berencana Metode 300,000 50,000 200,000 50,000 12 12 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi V Pelayanan Konseling 1 Konsultasi Gizi, Nafza, Jiwa, KB 10,000 1,000 7,000 2,000 VI Visum et Repertum 1 Visum luar 50,000 5,000 25,000 20,000 VII TINDAKAN MEDIK DAN GAWAT DARURAT (UGD) 1 Pemasangan IV Cath 30,000 5,000 20,000 5,000 2 Injeksi 10,000 1,000 7,000 2,000 3 Pemasangan Kateter Urine 30,000 7,000 20,000 3,000 4 Pelepasan Kateter Urine 15,000 2,000 10,000 3,000 5 Hecting Luka perjahitan (dalam/luar) 10,000 2,000 7,000 1,000 6 Buka Hecting perjahitan 2,500 300 2,000 200 7 Perawatan / Perbersihan / Dressing Luka 30,000 7,500 20,000 2,500 8 Perawatan Luka Bakar 10 - 20% tanpa komplikasi 40,000 10,000 25,000 5,000 IV Pelayanan KB 1 Suntikan KB (Non Subsidi) 15,000 2,500 10,000 2,500 2 Pemasangan dan atau Pencabutan IUD/Inplant 45,000 5,000 30,000 10,000 3 Penangan Komplikasi KB 125,000 30,000 80,000 15,000 4 Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/ vasektomi 300,000 50,000 200,000 50,000 V Pelayanan Konseling 1 Konsultasi Gizi, Nafza, Jiwa, KB 10,000 1,000 7,000 2,000 VI Visum et Repertum 1 Visum luar 50,000 5,000 25,000 20,000 VII TINDAKAN MEDIK DAN GAWAT DARURAT (UGD) 1 Pemasangan IV Cath 30,000 5,000 20,000 5,000 2 Injeksi 10,000 1,000 7,000 2,000 3 Pemasangan Kateter Urine 30,000 7,000 20,000 3,000 4 Pelepasan Kateter Urine 15,000 2,000 10,000 3,000 5 Hecting Luka perjahitan (dalam/luar) 10,000 2,000 7,000 1,000 6 Buka Hecting perjahitan 2,500 300 2,000 200 7 Perawatan / Perbersihan / Dressing Luka 30,000 7,500 20,000 2,500 13 13 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 8 Perawatan Luka Bakar 10 - 20% tanpa komplikasi 40,000 10,000 25,000 5,000 9 Perawatan Luka Bakar dengan komplikasi 60,000 15,000 40,000 5,000 10 Perawatan Ganggren Diabetikum 65,000 20,000 40,000 5,000 11 Insisi Abses 37,500 10,000 22,500 5,000 12 Repair Daun Telinga 50,000 15,000 30,000 5,000 13 Angkat lipoma 77,500 10,000 52,500 15,000 14 Angkat klavus 50,000 10,000 35,000 5,000 15 Angkat Butir 40,000 10,000 25,000 5,000 16 Resusitasi Bayi / Anak 63,000 3,000 50,000 10,000 17 Resusitasi Dewasa 75,000 5,000 60,000 10,000 18 Huknah 40,000 5,000 30,000 5,000 19 Vena Seksi 135,000 25,000 100,000 10,000 20 Pasangan Endotrakheal Tube 105,000 50,000 50,000 5,000 21 Kulit / Susuban 39,000 4,000 25,000 10,000 22 Penangan Keracunan 100,000 10,000 70,000 20,000 23 Sirkumsisi 150,000 30,000 100,000 20,000 24 Ekstraksi / Eksterpasi Kuku 40,000 3,000 35,000 2,000 25 Ektraksi Corpus Alineum (hidung, telinga,mata) 30,000 3,000 25,000 2,000 26 Pemakaian Nebulizer 35,000 3,000 20,000 12,000 27 Tindik telinga 40,000 5,000 25,000 10,000 VIII PENUNJANG MEDIK 1 Elektro Kardiorafi (EKG/ ECG) 50,000 2,500 22,500 25,000 2 USG 70,000 15,000 30,000 25,000 3 Radio Diagnostik Thoraks Foto 80,000 25,000 30,000 25,000 IX PEMERIKSAAN KESEHATAN 1 MEDICAL CHECK UP Medical Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto dan EKG 150,000 50,000 50,000 50,000 2 Kier Kesehatan

a.Untuk Keperluan Sekolah 10,000 1,000 7,000 2,000
b.Untuk Keperluan Umum 15,000 1,000 10,000 4,000
c.Untuk Keperluan Ke Luar Negeri 30,000 2,000 20,000 8,000
d.Untuk Keperluan Asuransi 30,000 2,000 20,000 8,000
e.Untuk Keperluan Calon Pengantin 15,000 1,000 10,000 4,000 14 14 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 3 Pemeriksaan Calon Jamaah Haji di Puskesmas/Dinas Kese hatan (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan dan dietetik haji, paket peme riksaan laboratorium)
a.Wanita Usia Subur (WUS) 60,000 15,000 40,000 5,000
b.Non WUS danPria 50,000 10,000 35,000 5,000
c.Tes Kebugaran 40,000 4,000 35,000 1,000
d.Paket vaksinasi Meningitis 60,000 7,200 37,000 15,800
e.Paket vaksinasi Meningitis + Influenza 200,000 132,200 52,000 15,800 4 Deteksi Dini kanker leher rahim
a.IVA 25,000 10,000 12,500 2,500
b.Paps Smears 125,000 50,000 50,000 25,000
c.Terapi Krio untuk IVA Positif 150,000 100,000 40,000 10,000 X PELAYANAN KESEHATAN GIGI 1 Tambalan Sementara
a.Tambalan Sementara 15,000 2,500 10,000 2,500 2 Tambalan tetap
a.Glass Ionomer - Besar 55,000 20,000 25,000 10,000
b.Glass Ionomer - Kecil 40,000 10,000 20,000 10,000
c.Tambalan sinar (Besar) 75,000 25,000 40,000 10,000
d.Tambalan Sinar (kecil) 50,000 15,000 25,000 10,000 3 Pencabutan Gigi
a.Cabut Gigi Tetap Komplikasi/imfaksi M3 miring 235,000 25,000 60,000 150,000
b.Cabut Gigi Tetap 50,000 15,000 25,000 10,000
c.Cabut Gigi Susu 30,000 10,000 15,000 5,000 4 Scalling / Pembersihan Karang Gigi
a.Per Rahang 50,000 10,000 32,500 7,500
b.Full (RA + RB) 100,000 20,000 65,000 15,000 5 Prothesa / Gigi Palsu
a.Prothesa Sebagian - Elemen (1 sd 2 gigi) 500,000 300,000 150,000 50,000 - Tambahan pergigi 150,000 100,000 40,000 10,000
b.Prothesa Penuh 1 Rahang (14 Gigi) 2,000,000 1,000,000 700,000 300,000 15 15 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 6 Curatase Per Regio 150,000 30,000 100,000 20,000 7 Gingivectomy per Regio 100,000 25,000 50,000 25,000 8 Up Hetting 30,000 5,000 20,000 5,000 9 Enukleasi Pulpa Poliep 60,000 5,000 50,000 5,000 XI PEMERIKSAAN LABORATO RIUM A PEMERIKSAAN KIMIA TERBA TAS 1 Fisika a Bau 5,000 500 3,500 1,000 b Rasa 5,000 500 3,500 1,000 c Suhu 5,000 500 3,500 1,000 d Warna 5,000 500 3,500 1,000 e TDS / Zat Padat Terlarut 25,000 2,500 17,500 5,000 f Kekeruhan / turbidity 10,000 1,000 7,000 2,000 g TSS 25,000 3,000 17,000 5,000 2 Kimia a Fe / Besi 28,500 2,850 19,950 5,700 b Mn / Mangan 21,000 2,000 14,000 5,000 c H 7,500 750 5,250 1,500 d CaCO3 / Kesadahan 69,500 6,950 48,650 13,900 e BOD 49,000 4,900 34,300 9,800 f COD 49,000 4,900 34,300 9,800 g NO2 / Nitrit 42,000 4,200 29,400 8,400 h NO3 / Nitrat 30,000 3,000 21,000 6,000 i C l- / SisaChlor 27,000 2,700 18,900 5,400 j Hg / Air Raksa 97,750 10,000 68,200 19,550 k Cl2 / Chlorine 27,000 2,700 18,900 5,400 l As / Arsen 65,000 6,500 45,500 13,000 m Zn / Seng 65,000 6,500 45,500 13,000 o Cd / Kadmium 75,000 7,500 52,500 15,000 v H2S / Sulfida 40,000 4,000 28,000 8,000 q SO4 / Sulfat 35,000 3,500 24,500 7,000 r NH3-N / Amoniak 25,000 2,500 17,500 5,000 s N / Nitrogen sebagai N 25,000 2,500 17,500 5,000 t PO4 / Phospat 80,000 8,000 56,000 16,000 u Se / Selenium 75,000 7,500 52,500 15,000 v Minyak Lemak 40,000 4,000 28,000 8,000 3 Kimia Makanan a Sakarin 60,000 6,000 42,000 12,000 b Boraks 60,000 6,000 42,000 12,000 c Formalin 60,000 6,000 42,000 12,000 d Rhodamin B 60,000 6,000 42,000 12,000 e Methanil Yellow 60,000 6,000 42,000 12,000 f Siklamat 60,000 6,000 42,000 12,000 g Nitrit 60,000 6,000 42,000 12,000 B MIKROBIOLOGI 1 Bidang Mikrobiologi a Angka Kuman 20,000 2,000 14,000 4,000 16 16 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ b MPN Coliform 50,000 5,000 35,000 10,000 c MPN Coli Tinja 25,000 2,500 17,500 5,000 d Telur Cacing 7,500 750 5,250 1,500 e E.Coli 40,000 4,000 28,000 8,000 f Salmonella 40,000 4,000 28,000 8,000 g Shigella 40,000 4,000 28,000 8,000 h Vibro Cholera 40,000 4,000 28,000 8,000 i Stapylococcus 40,000 4,000 28,000 8,000 j Stretococcus 40,000 4,000 28,000 8,000 k Jamur / yeast biakan 60,000 28,200 24,000 7,800 l BTA per slide 40,000 16,200 16,000 7,800 m P.Gram 30,000 10,200 12,000 7,800 2 Parasitologi a Malaria Mikroskopis 25,000 7,200 10,000 7,800 b Mikrofilaria Mikroskopis 25,000 7,200 10,000 7,800 c Jamur 25,000 7,200 10,000 7,800 3 IMUNOLOGI / SEROLOGI a Widal test 40,000 16,200 16,000 7,800 b Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag) 50,000 22,200 20,000 7,800 c Hepatitis B Antibodi (HBs- AB) 50,000 22,200 20,000 7,800 d HCV 50,000 22,200 20,000 7,800 e VDRL (Sfilis) 50,000 22,200 20,000 7,800 f HIV 100,000 52,200 40,000 7,800 g Rheumatoid Faktor (RAF) 40,000 16,200 16,000 7,800 h Asto 50,000 22,200 20,000 7,800 i DHF (IgG, IgM) 150,000 82,200 60,000 7,800 C PATOLOGI 1 Hematologi a Hematologi Analizer 60,000 28,200 24,000 7,800 b Hemoglobin (Hb) 15,000 1,200 6,000 7,800 c Hitung Jumlah Leukosit 15,000 1,200 6,000 7,800 d Hitung Jumlah Erytrosit 15,000 1,200 6,000 7,800 e Hitung Jumlah Trombosit 15,000 1,200 6,000 7,800 f Hematokrit 15,000 1,200 6,000 7,800 g CT (waktu pendarahan) 15,000 1,200 6,000 7,800 h BT (waktu pembekuan) 15,000 1,200 6,000 7,800 i LED 15,000 1,200 6,000 7,800 j Diffcount 15,000 1,200 6,000 7,800 2 Kimia Klinik a Karbohidrat Glukosa sewaktu 25,000 7,200 10,000 7,800 Glukosa puasa 25,000 7,200 10,000 7,800 Glukosa ( 2 jam PP ) 25,000 7,200 10,000 7,800 HbA1C 190,000 122,200 60,000 7,800 b Lemak Kolesterol Total 25,000 7,200 10,000 7,800 Trigleserida 30,000 10,200 12,000 7,800 17 17 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ HDL Cholesterol 30,000 10,200 12,000 7,800 LDL Cholesterol 30,000 10,200 12,000 7,800 c Fungsi Liver Total Protein 25,000 7,200 10,000 7,800 Albumin 25,000 7,200 10,000 7,800 Globulin 25,000 7,200 10,000 7,800 Bilirubin Total 30,000 10,200 12,000 7,800 Bilirubin Direk 30,000 10,200 12,000 7,800 SGOT / AST 25,000 7,200 10,000 7,800 SGPT / ALT 25,000 7,200 10,000 7,800 Alkali Phosphatase / AP 25,000 7,200 10,000 7,800 Gamma GT / GGT 30,000 10,200 12,000 7,800 d Fungsi Ginjal Ureum 25,000 7,200 10,000 7,800 Kreatinin 25,000 7,200 10,000 7,800 AsamUrat 25,000 7,200 10,000 7,800 e Fungsi Jantung GLDH 75,000 37,200 30,000 7,800 CK-MB 75,000 37,200 30,000 7,800 CK-NAC 75,000 37,200 30,000 7,800 CPK / CK 75,000 37,200 30,000 7,800 f Paparan Pestisida Cholinesterase 20,000 2,000 14,000 4,000 g Pemeriksaan Tanah Telur Cacing 7,500 1,500 3,000 3,000 h Elektrolit Natrium (Na) 50,000 22,200 20,000 7,800 Kalium (K) 50,000 22,200 20,000 7,800 Clorida (Cl) 50,000 22,200 20,000 7,800 CAlsium (Ca) 50,000 22,200 20,000 7,800 Magnesium (Mg) 50,000 22,200 20,000 7,800 Phospor (P) 50,000 22,200 20,000 7,800 Besi (Fe) 50,000 22,200 20,000 7,800 i Urinalisa Test Kehamilan 25,000 7,200 10,000 7,800 Urine Lengkap 35,000 13,200 14,000 7,800 XII JASA PELAYANAN / KESEHATAN MASYARAKAT 1 Kunjungan / KunjunganRumah 1 Home Service 50,000 5,000 40,000 5,000 2 Bantuan Tim Kesehatan (Per 8 Jam)
a.Ambulan, Bahan dan Obat 160,000 100,000 10,000 50,000
b.Dokter 120,000 2,500 115,000 2,500
c.Perawat /Tenaga Kesehatan Lain 75,000 2,500 70,000 2,500
d.Driver 45,000 2,500 40,000 2,500 2 Pemeriksaan Sampel 18 18 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ 1 Sampling Klinik, Lingkungan (persekali keg.) 10,000 2,000 7,500 500 2 Inspeksisanitasi 10,000 2,000 7,500 500 3 PengirimanSampel
a.jarak 1 - 5 km 10,000 500 9,000 500
b.jarak> 5 km 20,000 500 19,000 500 XIII AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH 1 Ambulan (10 Km pertama) termasuk driver 75,000 5,000 30,000 40,000 2 Lewat dari 10 Km pertama, perkilometer 5,000 500 2,000 2,500 3 Mobil Jenazah 100,000 5,000 40,000 40,000 4 Pendamping (Dokter) 126,000 500 125,000 500 5 Pendamping (Perawat/tenaga kesehatan) 76,000 500 75,000 500 XIV PELAYANAN PERSALINAN DI POLINDES/POSKESDE/RUMAH BIDAN DESA 1 Persalinan Fisiologis (normal) 600,000 100,000 400,000 100,000 BUPATI BANJAR, ttd KHALILURRAHMANRU 19 19 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2019 TANGGAL 9 DESEMBER 2019 Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : A. KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT
1. 1.Besarnya tarif retribusi pemeriksaan untuk mendapatkan penggantian Tanda Bukti Lulus Uji =Rp 30.000,-
2. 2.Besarnya tarif retribusi pemeriksaan untuk mendapatkan penggantian Tanda Bukti Lulus Uji Hilang atau rusak =Rp 150.000,-
3. 3.Besarnya tarif Pemeriksaan perubahan fisik dan data kendaraan =Rp 50.000,-
4. 4.Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala pertama
a.Mobil Bus Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 =Rp 185.000,- Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 =Rp 200.000,- Kapasitas tempat duduk diatas 30 buah =Rp 230.000,- b.Mobil Barang dengan JBB sampai dengan 3.000 kg =Rp 200.000,- dengan JBB 3.001 kg – 9.000 kg =Rp 230.000,- dengan JBB diatas 9.000 kg =Rp 275.000,- c.Mobil penumpang umum : roda 4 (empat) =Rp 185.000,- roda 3 (tiga) =Rp 185.000,- d.Kereta gandengan atau tempelan =Rp 275.000,- e.Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) =Rp 185.000,-
1. 5.Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala periodik/6 Bulan : a.Mobil Bus Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 =Rp 85.000,- Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 =Rp 100.000,- Kapasitas tempat duduk diatas 30 buah =Rp 130.000,- 20 20 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ b.Mobil Barang dengan JBB sampai dengan 3.000 kg =Rp 100.000,- dengan JBB 3.001 kg – 9.000 kg =Rp 130.000,- dengan JBB diatas 9.000 kg =Rp 175.000,- c.Mobil penumpang umum : roda 4 (empat) =Rp 85.000,- roda 3 (tiga) =Rp 85.000,- d.Kereta gandengan atau tempelan =Rp 175.000,- e.Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) =Rp 85.000,-
f.Besarnya tarif retribusi Pemeriksaan per alat uji :
1. 1.Uji Emisi =Rp 30.000,-
2. 2.Uji Rem Utama dan Rem Parkir =Rp 30.000,-
3. 3.Uji Lampu Utama =Rp 30.000,-
4. 4.Uji Suara Klakson =Rp 15.000,-
5. 5.Uji Berat Sumbu Kendaraan =Rp 15.000,-
6. 6.Uji Axle Ply Detector =Rp 30.000,-
7. 7.Uji Speedometer Tester =Rp 30.000,-
8. 8.Uji Side Slip =Rp 15.000,-
9. 9.Uji Ketembusan Cahaya =Rp 15.000,-
10. 10.Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk =Rp 50.000,-
11. 11.Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Keluar =Rp 100.000,-
12. 12.Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Uji/Pindah Uji =Rp 100.000,-
13. 6.Besarnya tarif retribusi Penilaian Persentase Fisik kendaraan bermotor :
a.Mobil bus =Rp 50.000,-
b.Mobil barang =Rp 50.000,-
c.Mobil penumpang =Rp 50.000,-
d.Kereta gandengan atau tempelan =Rp 50.000,-
e.Kendaraan khusus =Rp 50.000,- 21 21 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
f.Sepeda motor =Rp 35.000,-
g.Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) =Rp 35.000,- B. KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR : NO Jenis Pelayanan TARIF 1 Tarif Retribusi Penerbitan Registrasi Kapal :
a.Penerbitan Pertama/Baru Registrasi Kapal
1. 1.Ukuran < GT.1 s/d < GT.7 Rp.10.000,-
2. 2.Ukuran < GT.1 s/d < GT.35 Rp.12.000,-
3. 3.Ukuran GT.36 < s/d < GT.100 Rp.16.000,-
4. 4.Ukuran > GT.101 Rp.19.000,-
b.Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Registrasi Kapal :
1. 1.Ukuran < GT.1 s/d < GT.7 Rp. 7.500,-
2. 2.Ukuran < GT.1 s/d < GT.35 Rp. 8.000,-
3. 3.Ukuran GT.36 < s/d < GT.100 Rp.11.000,-
4. 4.Ukuran > GT.101 Rp.16.000,- 2 Tarif Retribusi Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal :
a.Penerbitan Pertama/Baru Sertifikat Kesempurnaan Kapal :
1. 1.Ukuran GT.1 < s/d < GT.3 Rp. 6.000,-
2. 2.Ukuran GT.4 < s/d < GT.6 Rp. 7.000,-
3. 3.Ukuran GT.7 < s/d < GT.35 Rp. 8.000,-
4. 4.Ukuran > GT.36 Rp. 10.000,-
5. 5.Speed Boat Mesin Satu Rp. 12.000,-
6. 6.Speed Boat Mesin Dua Rp. 16.000,-
b.Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal :
1. 1.Ukuran GT.1 < s/d < GT.3 Rp. 6.000,-
2. 2.Ukuran GT.4 < s/d < GT.6 Rp. 6.500,-
3. 3.Ukuran GT.7 < s/d < GT.35 Rp. 7.000,-
4. 4.Ukuran > GT.36 Rp. 8.000,-
5. 5.Speed Boat Mesin Satu Rp. 8.500,-
6. 6.Speed Boat Mesin Dua Rp. 11.000,- 3 Tarif Retribusi Penerbitan Pas Kapal :
a.Penerbitan Pertama/Baru Sertifikat Pas Kapal :
1. 1.Ukuran GT.1 < s/d < GT.3 Rp 5.000,-
2. 2.Ukuran GT.4 < s/d < GT.6 Rp 6.000,-
3. 3.Ukuran GT.7 < s/d < GT.35 Rp 7.000,-
4. 4.Ukuran > GT.36 Rp 8.000,-
5. 5.Speed Boat Mesin Satu Rp 5.000,-
6. 6.Speed Boat Mesin Dua Rp 6.000,-
b.Penerbitan Perpanjangan/Pembaharuan Pas Kapal:
1. 1.Ukuran GT.1 < s/d < GT.3 Rp 4.000,- 22 22 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
2. 2.Ukuran GT.4 < s/d < GT.6 Rp 6.000,-
3. 3.Ukuran GT.7 < s/d < GT.35 Rp 7.000,-
4. 4.Ukuran > GT.36 Rp 8.000,-
5. 5.Speed Boat Mesin Satu Rp 5.000,-
6. 6.Speed Boat Mesin Dua Rp 5.500,- 4 Tarif Penerbitan Surat Keterangan Kecakapan Kapal :
a.SKK Kapal Nautika Khusus Rp 8.000,-
b.SKK Kapal Nautika Umum Rp 10.000,-
c.SKK Kapal Nautika Teknika Rp 8.000,-
d.SKK Kapal Nautika/Teknika A Khusus Rp 10.000,-
e.SKK Kapal Nautika/Teknika A Umum Rp 10.000,-
g.SKK Kapal Nautika/Teknika B Umum Rp 8.000,-
h.SKK Kapal Nautika/Teknika C Khusus Rp 8.000,-
i.SKK Kapal Nautika/Teknika C Umum Rp 8.000,- BUPATI BANJAR, ttd KHALILURRAHMAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…