DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PENYERTAAN MODAL; TATA CARA PENYERTAAN MODAL;PEMBAGIAN LABA BERSIH; PELAPORAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel adalah Bank Milik Pemerintah Daerah yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
8.Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Bank Kalimantan Selatan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Deviden PT. Bank Kalsel.
(2)Tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel bertujuan untuk:
1. a.mendukung penguatan struktur permodalan, daya saing dan kinerja PT. Bank Kalsel;
2. b.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
3. c.meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Dividen; dan
4. d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel.
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp38.250.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
(4)Besarnya Penyertaan Modal Daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direncanakan sebagai berikut:
1. a.tahun 2022 sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus juta rupiah);
2. b.tahun 2023 sebesar Rp12.800.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus juta rupiah); dan
3. c.tahun 2024 sebesar Rp12.750.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
(6)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel berupa uang sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp24.569.649.565,00 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor seri 19 seri E Nomor seri 10) sebesar Rp4.569.649.565,00 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

Dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel diproyeksikan sebesar Rp62.819.649.565,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel dilaksanakan melalui APBD.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam Laporan Keuangan PT. Bank Kalsel.

Pasal 7

Ketentuan Penyertaan Modal ke dalam modal PT. Bank Kalsel dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan:

a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
c.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 8

(1)Bagian Laba Bersih atas Penyertaan Modal Daerah yang diperoleh selama tahun buku PT. Bank Kalsel menjadi hak Daerah berupa Dividen Pemerintah Daerah.
(2)Dividen bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Penggunaan Penyertaan Modal Daerah dilaporkan oleh pihak Direksi kepada Bupati selaku pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk salah satu pejabat dalam mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Dalam melaksankan pengawasan, pajabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…