Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :
a.PT Bank Jateng
1.Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp 13.217.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus tujuh belas juta rupiah);
2.Tahun Anggaran 2012 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 6.211.000.000,00 (enam milyar dua ratus sebelas juta rupiah);
3.Tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 39.542.000.000,00 (tiga puluh Sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
1) Tahun anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 3.177.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) 6 2) Tahun anggaran 2014 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 2.329.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta rupiah); 3) Tahun anggaran 2015 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.526.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah); 4) Tahun anggaran 2016 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 21.235.000.000,00 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan 5) Tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 10.275.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
b.PT. PRPP Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp.
267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 14-10-2016 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara 7 pada tanggal 14-10-2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 28 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 28/2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA I. UMUM Dalam rangka untuk penambahan modal kepada PT Bank Jateng yang pendanaannya bersumber dari sharing kepemilikan modal hasil penarikan kredit macet aset menejemen unit, sisa laba ditahan tahun lalu yang belum ditentukan pengunaannya serta dari cadangan umum, dan agar dapat dikonversi sebagai penambahan setoran modal kepada PT Bank Jateng, diperlukan pengalokasian anggaran secara cash in – cash out. Agar penambahan modal tersebut dapat dialokasikan dan dapat direalisasikan dengan landasan hukum yang pasti, maka penambahan modal tersebut terlebih dahulu harus tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Disamping itu pula dengan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan deviden yang akan diperoleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II 9 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 229 10