DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat ketentuan umum; program pembentukan peraturan daerah; penyusunan dan pengelolaan program pembentukan peraturan daerah; penyebarluasan program pembentukan peraturan daerah; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan pembangunan hukum memerlukan skala prioritas yang berorientasi pada norma hukum positif dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;
c.bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan materi hukum, peraturan daerah perlu disusun secara terencana terpadu, melalui suatu program pembentukan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8.Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Pemrakarsa adalah anggota DPRD atau Perangkat Daerah yang mengajukan usul konsepsi rancangan peraturan daerah.
11.Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk jangka waktu tertentu sebagai pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

(1)Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD secara terencana, terpadu dan sistematis sesuai kewenangan masing-masing.
(2)Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
4. d.aspirasi masyarakat daerah; dan
5. e.program pembentukan Peraturan Daerah tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 3

(1)Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(3)Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(4)Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD;
3. c.penataan Kecamatan; dan
4. d.penataan Desa.
(5)DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena alasan :
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
4. d.akibat pembatalan oleh Gubernur; dan
5. e.perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 4

(1)Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam sidang paripurna DPRD.
(3)Hasil perubahan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 5

(1)Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD.
(2)Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan lembaga pemerintah, para ahli di lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan materi yang akan disusun.
(3)Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
(4)Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten.

Pasal 6

Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan secara resmi kepada Bupati guna dilakukan pembahasan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam tata tertib DPRD.

Pasal 8

(1)Bupati memerintahkan pimpinan Perangkat Daerah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
(3)Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten.

Pasal 9

(1)Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
(2)Sekretaris Daerah dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pimpinan Perangkat Daerah untuk menyampaikan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing.
(3)Penyampaian perencanaan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007