Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8.Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Pemrakarsa adalah anggota DPRD atau Perangkat Daerah yang mengajukan usul konsepsi rancangan peraturan daerah.
11.Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk jangka waktu tertentu sebagai pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat DPRD dan Pemerintah Daerah.
BAB II PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH