DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 22A, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, Pasal 49E, Pasal 50, Pasal 51A, Pasal 52;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk menyesuaikan dinamika dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 214); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 214) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
(2)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan huruf e Pasal 9 dihapus.
4.Ketentuan huruf g Pasal 21 dihapus dan setelah huruf l ditambah 1(satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m.bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan.
1. 5.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipi 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

a.kartu tanda penduduk Republik Indonesia atau Surat Keterangan sebagai Pengganti kartu tanda penduduk Republik Indonesia yang masih berlaku;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
g.dihapus;
h.surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
j.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
k.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah;
l.surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;dan
m.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak pengambilan sumpah/pelantikan.

8.Ketentuan Penjelasan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Ayat (1) Yang dimaksud izin dari pejabat yang berwenang adalah izin dari pimpinan instansi induknya, yaitu :

a.Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
b.Kepala Kantor Tingkat Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Vertikal;
c.Kepala Badan/Dinas Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil dari Badan/Dinas Provinsi;
d.dihapus.
e.Danrem atau Dandim bagi anggota TNI;
f.Kapolwil atau Kapolres bagi anggota Polri;
g.Pimpinan/Direktur BUMN/BUMD bagi Karyawan BUMN/BUMD;
h.Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
i.Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas disamping melampirkan izin juga harus melepaskan jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang disandangnya apabila terpilih menjadi Kepala Desa; Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
1. 9.Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib meminta izin kepada Camat atas nama Bupati.
(2)Anggota BPD yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, diberhentikan dari jabatan sebagai anggota BPD.
(3)Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

10.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

11.KetentuanPasal 49, Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C dan Pasal 49D pada BAB VI diubah serta ketentuan Pasal 49E dihapus, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 49

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masaja batan lebih dari satu tahun,bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…