DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 49, penyisipan Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D dan Pasal 49E, perubahan Pasal 42.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 3
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan unsur masyarakat.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masing-masing Rukun Tetangga paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang mewakili dari unsur masyarakat.
(4)Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memberikan suara untuk menentukan Kepala Desa Antar Waktu.
(5)Dalam hal peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) merupakan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan berhak menggunakan hak suaranya.

2.Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipi 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D dan Pasal 49E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilakukan kegiatan yang meliputi :

a.pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
f.penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa; dan
g.dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tertulis.

Pasal 49B

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang meliputi kegiatan :
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
2. b.pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 4
4. d.dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c diperoleh hasil dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
5. e.dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d hasilnya tetap sama, Camat memfasilitasi musyawarah sampai tercapainya permufakatan;
6. f.pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada musyawarah Desa;
7. g.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
8. h.pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
9. i.pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
10. j.penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
11. k.Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan Kepala Desa Antar Waktu terpilih, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Pasal 49C

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berasal dari Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
(3)Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) seksi.
(4)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
1. a.seksi pendaftaran pemilih;
2. b.seksi pendaftaran dan penelitian bakal calon Kepala Desa;
3. c.seksi seleksi dan penetapan calon Kepala Desa; dan
4. d.seksi pemungutan dan penghitungan suara.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bertugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada penjabat Kepala Desa;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 5
5. e.mengajukan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan kepada musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon;
6. f.mengajukan tata cara pelaksanaan pemilihan kepada musyawarah desa untuk ditetapkan;
7. g.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
8. h.memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara dalam hal dilaksanakan pemungutan suara; dan
9. i.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(6)Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
(7)Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak berhasil menghasilkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibubarkan oleh BPD.
(8)Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 49D

(1)Seleksi tertulis dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam hal Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang.
(2)Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Pertama.
(3)Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak dapat menyusun sendiri materi seleksi tertulis, Camat menyediakan materi seleksi tertulis.
(4)Materi seleksi tertulis meliputi :
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar 1945; dan
3. c.pengetahuan umum mengenai pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kepemimpinan.
(5)Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 soal.
(6)Penentuan Calon Kepala Desa Antar Waktu hasil seleksi tertulis adalah 3 (tiga) Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
(7)Dalam hal diperoleh nilai sama, dilakukan kembali seleksi tertulis sampai diperoleh 3 (tiga) Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 49E

(1)Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
(2)Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
(3)Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara. 6

3.Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipi 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 51A dan Pasal 51B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

(1)Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah :
1. a.surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. g.kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
8. h.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. i.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. j.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah :
1. a.surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 7
4. d.ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. g.kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
8. h.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. i.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. j.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. k.surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(3)Pengesahan dan Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 51B

Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu dianggap sama dengan menjabat 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.

4.Ketentuan Penjelasan Pasal 42 diubah, sehingga penjelasan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perolehan suara terbanyak yang sama” adalah perolehan suara terbanyak yang sama tersebut lebih dari 1 (satu) Calon. Dalam hal terdapat 2 (dua) TPS, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) TPS, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada masing- masing TPS. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 25 Agustus 2016 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 25-8-2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (11/2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap ttd, YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Gubernur Jawa Tengah tanggal 11 September 2015 Nomor 180/013537 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara, dengan memberikan penjelasan dalam Pasal 42 ayat (2) terkait perolehan suara terbanyak yang sama dalam Pemilihan Kepala Desa. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 214

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…