DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pengelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD di Kabupaten Banjarnegara.
8.Inspektorat adalah Inspektorat di Kabupaten Banjarnegara.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banjarnegara.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
11.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
12.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.
13.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja sedang.
14.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerahsebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria tipelogi ditentukan dalam Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
(3)Perangkat Daerah berdasarkan tipelogi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yakni :
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPendidikan, dan bidangKepemudaan dan Olah Raga; 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPerumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan; 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKetenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangSosial; 7) Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangTenaga Kerja, dan bidang Transmigrasi; 8) Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPangan; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangLingkungan Hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPerhubungan; 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKomunikasi dan Informatika, bidangPersandian, dan bidang Statistik; 15) Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPenanaman Modal, dan bidangEnergi dan Sumber Daya Mineral; 16) Dinas Kearsipan dan PerpustakaanTipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKearsipan dan bidang Perpustakaan; 17) Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPariwisata, dan bidangKebudayaan; 18) Dinas Pertaniandan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPertanian dan bidangPerikanan; dan 19) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPerindustrian, bidang Perdagangan, bidangKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
5. e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan PengembanganTipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan 3) Badan Kepegawaian Daerah TipeB melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
6. f.Kecamatan terdiri dari: 1) Kecamatan Susukan dengan Tipe A; 2) Kecamatan Purwareja Klampok dengan Tipe A; 3) Kecamatan Mandiraja dengan Tipe A; 4) Kecamatan Purwanegara dengan Tipe A; 5) Kecamatan Bawang dengan Tipe A; 6) Kecamatan Banjarnegara dengan Tipe A; 7) Kecamatan Sigaluh dengan Tipe A; 8) Kecamatan Madukara dengan Tipe A; 9) Kecamatan Banjarmangu dengan Tipe A; 10) Kecamatan Wanadadi dengan Tipe A; 11) Kecamatan Rakit dengan Tipe A; 12) Kecamatan Punggelan dengan Tipe A; 13) Kecamatan Karangkobar dengan Tipe A; 14) Kecamatan Pagentan dengan Tipe A; 15) Kecamatan Pejawaran dengan Tipe A; 16) Kecamatan Batur dengan Tipe A; 17) Kecamatan Wanayasa dengan Tipe A; 18) Kecamatan Kalibening dengan Tipe A; 19) Kecamatan Pandanarum dengan Tipe A; dan 20) Kecamatan Pagedongan dengan Tipe A.
(4)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diaturdengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahandan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat :
1. a.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah; dan
2. b.Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Bidang Kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Satuan Pendidikan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan diBidang Kesatuan Bangsa dan Politikyang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan diBidang Kesatuan Bangsa dan Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan PemerintahanBidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…