(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerahsebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.
(2)Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria tipelogi ditentukan dalam Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
(3)Perangkat Daerah berdasarkan tipelogi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yakni :
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPendidikan, dan bidangKepemudaan dan Olah Raga; 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPerumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan; 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKetenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangSosial; 7) Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangTenaga Kerja, dan bidang Transmigrasi; 8) Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPangan; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangLingkungan Hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPerhubungan; 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKomunikasi dan Informatika, bidangPersandian, dan bidang Statistik; 15) Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPenanaman Modal, dan bidangEnergi dan Sumber Daya Mineral; 16) Dinas Kearsipan dan PerpustakaanTipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangKearsipan dan bidang Perpustakaan; 17) Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPariwisata, dan bidangKebudayaan; 18) Dinas Pertaniandan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPertanian dan bidangPerikanan; dan 19) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPerindustrian, bidang Perdagangan, bidangKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1) Badan Perencanaan, Penelitian dan PengembanganTipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan 3) Badan Kepegawaian Daerah TipeB melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari:
1) Kecamatan Susukan dengan Tipe A; 2) Kecamatan Purwareja Klampok dengan Tipe A; 3) Kecamatan Mandiraja dengan Tipe A; 4) Kecamatan Purwanegara dengan Tipe A; 5) Kecamatan Bawang dengan Tipe A; 6) Kecamatan Banjarnegara dengan Tipe A; 7) Kecamatan Sigaluh dengan Tipe A; 8) Kecamatan Madukara dengan Tipe A; 9) Kecamatan Banjarmangu dengan Tipe A; 10) Kecamatan Wanadadi dengan Tipe A; 11) Kecamatan Rakit dengan Tipe A; 12) Kecamatan Punggelan dengan Tipe A; 13) Kecamatan Karangkobar dengan Tipe A; 14) Kecamatan Pagentan dengan Tipe A; 15) Kecamatan Pejawaran dengan Tipe A; 16) Kecamatan Batur dengan Tipe A; 17) Kecamatan Wanayasa dengan Tipe A; 18) Kecamatan Kalibening dengan Tipe A; 19) Kecamatan Pandanarum dengan Tipe A; dan 20) Kecamatan Pagedongan dengan Tipe A.
(4)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.