DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat perubahan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a; Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan untuk mewujudkan hubungan tata kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka susunan organisasi Inspektorat perlu diubah;
c.bahwa guna mewujudkan hubungan tata kerja dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan di Daerah dan guna optimalisasi tugas pelayanan dan penunjang untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu diadakan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 7

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
1. a.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
2. b.Inspektur Pembantu Wilayah I;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah II;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah III;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Inspektorat merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
(3)Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
(4)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 8

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
1. a.Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3) Sub Bagian Hukum dan Kehumasan.
2. b.Bidang Keuangan, terdiri dari : 1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan 2) Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
3. c.Bidang Pelayanan, terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Medis; dan 2) Seksi Keperawatan.
4. d.Bidang Penunjang, terdiri dari : 1) Seksi Penunjang Klinik; dan 2) Seksi Penunjang Non Klinik.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis yang dipimpin oleh Direktur dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan.
(4)Pengaturan mengenai instalasi, komite medik, komite keperawatan, dan unsur penunjang lainnya secara teknis diatur oleh Direktur.
(5)Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA I. UMUM Dalam rangka kelancaran pelaksanaan akuntabilitas dan obyektifitas pengawasan, perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik perlu suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam kelembagaan perangkat daerah yang secara manajemen melaksanakan tugas yang berimbang antara tugas teknis operasional dengan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan secara spesifik. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal 18 disebutkan bahwa apabila jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur pembantu dihapus, dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 821.2/1193 tanggal 11 31 Agustus 2012 tentang penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit pengawas pemerintahan dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2012. Dengan mulai berlakunya Keputusan tersebut maka Jabatan Struktural Eselon IV dibawah Inspektur Pembantu beralih menjadi jabatan fungsional P2UPD tanpa menunggu revisi Peraturan Daerah dan penghapusan jabatan struktural eselon IV tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum berakhir masa berlakunya penyesuaian/inpassing tanggal 30 September 2012. Dengan beralihnya jabatan struktural eselon IV maka struktur organisasinya perlu diubah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Sedangkan untuk SOTK Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka mewujudkan hubungan tata kerja yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehubungan hal tersebut maka SOTK RSUD perlu diubah dengan melakukan pengelompokan tugas pelayanan dan penunjang pelayanan, sedangkan unsur tugas administrasi dan keuangan masih tetap. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 180 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO DIREKTUR SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM,EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PELAYANANBIDANG KEUANGAN SEKSI ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI SEKSI KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIS

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 3

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 3

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008