(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
a.Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3) Sub Bagian Hukum dan Kehumasan.
b.Bidang Keuangan, terdiri dari :
1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan 2) Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
c.Bidang Pelayanan, terdiri dari :
1) Seksi Pelayanan Medis; dan 2) Seksi Keperawatan.
d.Bidang Penunjang, terdiri dari :
1) Seksi Penunjang Klinik; dan 2) Seksi Penunjang Non Klinik.
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis yang dipimpin oleh Direktur dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan.
(4)Pengaturan mengenai instalasi, komite medik, komite keperawatan, dan unsur penunjang lainnya secara teknis diatur oleh Direktur.
(5)Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA I. UMUM Dalam rangka kelancaran pelaksanaan akuntabilitas dan obyektifitas pengawasan, perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik perlu suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam kelembagaan perangkat daerah yang secara manajemen melaksanakan tugas yang berimbang antara tugas teknis operasional dengan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan secara spesifik. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal 18 disebutkan bahwa apabila jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur pembantu dihapus, dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 821.2/1193 tanggal 11 31 Agustus 2012 tentang penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit pengawas pemerintahan dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2012. Dengan mulai berlakunya Keputusan tersebut maka Jabatan Struktural Eselon IV dibawah Inspektur Pembantu beralih menjadi jabatan fungsional P2UPD tanpa menunggu revisi Peraturan Daerah dan penghapusan jabatan struktural eselon IV tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum berakhir masa berlakunya penyesuaian/inpassing tanggal 30 September 2012. Dengan beralihnya jabatan struktural eselon IV maka struktur organisasinya perlu diubah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Sedangkan untuk SOTK Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka mewujudkan hubungan tata kerja yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehubungan hal tersebut maka SOTK RSUD perlu diubah dengan melakukan pengelompokan tugas pelayanan dan penunjang pelayanan, sedangkan unsur tugas administrasi dan keuangan masih tetap. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I