DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan pada penyisipan Pasal 24, penyisipan BAB XIA dan BAB XIB.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 2
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
17.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 177); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 177) diubah sebagai berikut : 4

1.Ketentuan Pasal 24 ditambahkan penjelasan Pasal sehingga Penjelasan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemesanan” adalah tidak diperbolehkan memesan petak tanah makam untuk pemakaman yang belum jelas kapan akan digunakan (sebelum meninggal). Huruf b Yang dimaksud dengan “bangunan” adalah bangunan cungkup makam, bangunan pagar makam dan bangunan sejenisnya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “tidak mudah hancur” adalah peti jenazah yang terbuat dari kayu yang batas umur kekuatan kayu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Huruf e Cukup jelas.

2.Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) BAB baru yakni BAB XIA dan BAB XIB yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26B

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A berwenang :

a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pindana;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barng bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 5
h.mengambil sidik jari atau memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana; dan
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Pasal 26C

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas Negara. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 12/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Cap ttd, YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kondisi di Daerah yang memperlihatkan adanya pertambahan jumlah kematian yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk pemakaman, telah dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman sebagai dasar hukum yang kuat agar masyarakat mendapatkan hak untuk dimakamkan secara layak. Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 8 Mei 2014 Nomor 180/005181 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 dan Nomor 7 Tahun 2014, dengan klarifikasi untuk menambahkan pengaturan tentang sanksi, sehingga ditambahkan 2 (dua) BAB baru yakni BAB XIA dan BAB XIB yang mengatur tentang Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 199

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 26A

Pasal 26B

Pasal 26C

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 26A

Pasal 26B

Pasal 26C

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014