DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang ketentuan umum; tempat pemakaman; penyelenggara pemakaman;usaha pelayanan pemakaman; perencanaan sarana dan prasarana pemakaman; pemanfaatan sarana dan prasarana pemakaman; data dan informasi pemakaman; hak dan kewajiban; larangan; kerjasama; pembinaan,pengawasan dan pengendalian;ketentuan peralihan;ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan tata ruang kota, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur keberadaan dan menyediakan Tempat Pemakaman; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 4
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan; 5
15.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 6 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
5.Pejabat adalah Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
6.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. 7
8.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
9.Nisan makam adalah tanda yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama, tanggal lahir dan tanggal meninggalnya seseorang.
10.Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat, pihak swasta atau badan serta Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.memberikan pedoman terhadap tempat pemakaman sesuai kaidah agama, budaya masyarakat;
b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pemakaman; dan
c.mewujudkan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 8

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tempat pemakaman;
b.penyelenggaraan pemakaman;
c.usaha pelayanan pemakaman;
d.perencanaan sarana dan prasarana pemakaman;
e.pemanfaatan sarana dan prasarana pemakaman;
f.data dan informasi pemakaman;
g.hak dan kewajiban;
h.larangan;
i.kerjasama; dan
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

(1)Tempat Pemakaman terdiri dari ;
1. a.TPU;
2. b.TPBU; dan
3. c.TPK.
(2)Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah wajib membantu dalam pengadaan Tempat Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan tanah makam pada TPBU dan TPK diatur dengan Peraturan Bupati. 9

BAB III

PENYELENGGARA PEMAKAMAN

Pasal 6

(1)Penyelenggara Pemakaman terdiri dari :
1. a.Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama, sosial, sejarah dan budaya yang ada dan berkembang di masyarakat; dan
2. b.Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh masyarakat dilakukan atas dasar kaidah agama, sosial dan budaya yang ada dan berkembang di masyarakatnya.
(2)Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. a.Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan TPU dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.TPU yang dikelola Pemerintah Kelurahan, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah sepanjang telah dilakukan penyerahan dari Pemerintah Kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
3. c.penetapan lokasi TPU yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 7

Usaha pelayanan pemakaman meliputi :

a.jasa pemakaman; 10
b.jasa perawatan makam;
c.jasa angkutan jenazah; dan
d.kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 8

(1)Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan oleh Dinas.
(2)Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang mendapat izin operasional dari Bupati atau Pejabat.
(3)Izin operasional usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama penyelenggaraan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus didaftarkan ulang kepada Bupati atau Pejabat.
(4)Ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dapat menyelenggarakan pemakaman mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)Pelaksanaan usaha pelayanan pemakaman wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat.

BAB V

PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN

Pasal 9

Pejabat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam merencanakan dan menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) area pemakaman dan kebutuhan sarana prasarana pemakaman. 11

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2015