DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 PAsal 6

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsisehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu diubah dan ditinjau kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6 );
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 18), diubah sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|3

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023
(2)Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

2.Ketentuan Ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dokumen Substansi RPJMD Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJMD Perubahan disusun dengan sistematika terdiri dari :

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Keuangan Daerah BAB IV Permasalahan Dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BAB IX Penutup

Pasal 4

(1)Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. a.Indeks Pembangunan Manusia;
2. b.Indeks Pendidikan;
3. c.Indeks Pemberdayaan Gender;
4. d.Tingkat Kemiskinan;
5. e.Tingkat Pengangguran;
6. f.PDRB Per Kapita;
7. g.Indeks Kesehatan;
8. h.Usia Harapan Hidup;
9. i.Gini Ratio;
10. j.Indeks layanan Infrastruktur;
11. k.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. l.Indeks Resiko Bencana;
13. m.Laju Pertumbuhan Ekonomi ;
14. n.Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
15. o.Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata;
16. p.Laju Pertumbuhan Ekonomi Pembentukan Modal Tetap Bruto;
17. q.Indeks Reformasi Birokrasi (Penilaian Mandiri);
18. r.Nilai SAKIP;
19. s.Indeks Kepuasan Masyarakat.
(2)Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018 – 2023. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

4.Diantara Ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan 1 (satu) Ayat, yakni Ayat (3a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
1. a.RPJMD teknokratik untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
2. b.RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau RPJMD Teknokratik.
(2)Tata cara penyusunan RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah bersama KPU kepada seluruh partai politik.
(3a)Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahun 2021 yang telah ada sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang saling mengisi dan melengkapi dengan Perubahan RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun 2024.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 20 Mei 2021 BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. ILHAM SYAH AZIKIN Diundangkan di Bantaeng pada tanggal, 20 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.01.030.21 Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2018-2023 I. UMUM Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 - 2023, merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD kabupaten Bantaeng dan memperhatikan RTRW Kabupaten Bantaeng, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tetangga. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR BATIN BERORIENTASI PADA KEMAJUAN, KEADILAN, KELESTARIAN, DAN KEUNGGULAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL” Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni “Sejahtera Lahir Batin”, “Berorientasi pada Kemajuan, Keadilan dan Kelestarian”, dan “Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal”. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Bantaeng tahun 2018-2023, mencakup:

1.Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2.Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
3.Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 perlu diubah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang memuat Program Prioritas dan kegiatan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i GINI Ratio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Huruf o Cukup jelas Huruf p Cukup jelas Huruf q Cukup jelas Huruf r Cukup jelas Huruf s Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsisehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu diubah dan ditinjau kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6 );
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023
(2)Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

2.Ketentuan Ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dokumen Substansi RPJMD Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJMD Perubahan disusun dengan sistematika terdiri dari :

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Keuangan Daerah BAB IV Permasalahan Dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah BAB V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BAB IX Penutup

Pasal 4

(1)Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. a.Indeks Pembangunan Manusia;
2. b.Indeks Pendidikan;
3. c.Indeks Pemberdayaan Gender;
4. d.Tingkat Kemiskinan;
5. e.Tingkat Pengangguran;
6. f.PDRB Per Kapita;
7. g.Indeks Kesehatan;
8. h.Usia Harapan Hidup;
9. i.Gini Ratio;
10. j.Indeks layanan Infrastruktur;
11. k.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. l.Indeks Resiko Bencana;
13. m.Laju Pertumbuhan Ekonomi ;
14. n.Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
15. o.Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata;
16. p.Laju Pertumbuhan Ekonomi Pembentukan Modal Tetap Bruto;
17. q.Indeks Reformasi Birokrasi (Penilaian Mandiri);
18. r.Nilai SAKIP;
19. s.Indeks Kepuasan Masyarakat.
(2)Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018 – 2023. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

4.Diantara Ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan 1 (satu) Ayat, yakni Ayat (3a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
1. a.RPJMD teknokratik untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
2. b.RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau RPJMD Teknokratik.
(2)Tata cara penyusunan RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah bersama KPU kepada seluruh partai politik.
(3a)Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahun 2021 yang telah ada sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang saling mengisi dan melengkapi dengan Perubahan RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun 2024.

Pasal 6

1.Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2.Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
3.Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 perlu diubah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang memuat Program Prioritas dan kegiatan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 13

Cukup jelas

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019