DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP BAB IV PENYERTAAN MODAL BAB V PENGENDALIAN BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal diberikan kepada PT. Basic Sinergi Cemerlang (Perseroda) sebagai modal dasar dalam pengelolaan kawasan Industri Bantaeng;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda). Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentangPenyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pengelola Kawasan Industri Bantaeng(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18). Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG (Perseroda)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah;
6.Penyertaan modal pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidakdipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD;
7.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
8.PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG yang selanjutnya disebut perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola kawasan industri Bantaeng yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9.Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah danmemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) bertujuan untuk:

a.modal awal dalam pengelolaan kawasan industri Bantaeng; Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
b.pendayagunaan barang milik daerah yang dipisahkan;
c.meningkatkanpelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pemerintah daerah kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) berdasarkan prinsip:

a.ekonomi;
b.keadilan;
c.pemerataan;
d.transparansi;
e.akuntabilitas.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada perserodaberupauangtunai dan barang milik daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 51.558.125.000,00- (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar perseroda.

Pasal 7

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa uang sebesar Rp 25.000.000.000,00- (dua puluh lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD.

Pasal 8

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa barang milik daerah senilai Rp 26.558.125.000,00 (dua puluh enammilyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

a.tanah, gedung kantor dan perlengkapannya yang terletak di Jl.Gagak No. 6 Bantaeng senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
b.tanah kawasan peternakan terletak di Desa Baruga seluas 27.712 M2 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas meter persegi) dengan nilai Rp 3.464.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah); Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
c.tanah kosong samping Balai Latihan Kerja terletak di desa Baruga seluas 40.859 M2 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan nilai Rp 5.107.375.000 (Lima Milyar Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
d.tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 19.818 M2(Sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas meter persegi) senilai Rp 2.477.250.000 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
e.tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 19.670 M 2 (sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) senilai Rp 2.458.750.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
f.tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 19.650 M2 (Sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) senilai Rp 2.456.250.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
g.tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 19.950 M 2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) senilai Rp 2.493.750.000 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
h.tanah di kawasan industri terletak di Desa Papanloe seluas 28.554 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima empat meter persegi) senilai Rp 3.569.250.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
i.tanah gardu industri listrik terletak di Desa Papanloe seluas 20.000 M2 (dua ribu meter persegi) senilai Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
j.tanah akses jalan gardu industri listrik terletak di Desa Papanloe seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) senilai Rp 31.500.000 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dengan gambar atau denah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai Tahun 2019.

Pasal 9

Ketentuan tentang tata cara penyertaan modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 10

Perseroda diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2023