DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL I (PERUBAHAN PASAL 6, PASAL 7, DAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019) PASAL II (KETENTUAN PENUTUP)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) perlu diubah dan ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda). Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 754);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pengelola Kawasan Industri Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18).
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG (Perseroda) Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor ) diubah sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
1.Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebesar Rp51.471.409.000,00 (lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar perseroda.

2.Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa uang sebesar Rp25.000.000.000,00. (dua puluh lima miliar rupiah) yang bersumber dari APBD.

3.Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa barang milik daerah senilai Rp26.471.409.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian :

a.tanah seluas 19.670 m2 (sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) lokasi Desa Papan Loe Kecamatan Pa’jukukang, status Hak Pakai, sertifikat Nomor 03, Tanggal 8 Oktober 2019 dengan nilai wajar Rp3.654.519.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
b.tanah seluas 19.650 m2 (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) lokasi Desa Papan Loe Kecamatan Pa’jukukang, status Hak Pakai, sertifikat Nomor 04, Tanggal 8 Oktober 2019 dengan nilai wajar Rp3.650.803.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
c.tanah seluas 19.950 m 2 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) lokasi Desa Papan Loe Kecamatan Pa’jukukang, status Hak Pakai, sertifikat Nomor 05, Tanggal 8 Oktober 2019 dengan nilai Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 wajar Rp3.679.614.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
d.tanah seluas 28.554 m2 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) lokasi Desa Papan Loe Kecamatan Pa’jukukang, status Hak Pakai, sertifikat Nomor 17, Tanggal 17 November 2015 dengan nilai wajar Rp3.128.292.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
e.tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) lokasi Desa Papan Loe Kecamatan Pa’jukukang, dengan nilai wajar Rp3.095.855.000,00 (tiga miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
f.Tanah seluas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) lokasi Desa Papan Loe Kecamatan Pa’jukukang, dengan nilai wajar Rp51.976.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
g.tanah seluas 27.712 m2 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas meter persegi) lokasi Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang, status Hak Pakai, sertifikat Nomor 13, Tanggal 20 September 2010 dengan nilai wajar Rp2.981.875.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
h.tanah seluas 48.592 m2 (empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) lokasi Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang, status Hak Pakai, dengan nilai wajar Rp4.696.476.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
i.tanah seluas 1.008m2 ( seribu delapan meter persegi) lokasi Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, status Hak Pakai, dengan nilai wajar Rp864.875.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
j.gedung/Fasilitas seluas 280m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) lokasi Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, status Hak Pakai, dengan nilai wajar dengan nilai wajar Rp667.124.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 31 Desember 2023 Pj. BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. ANDI ABUBAKAR Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 31 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAN KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN ( B.HK.06.192.23 ) Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG A. Umum Perseroan daerah PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroda Pengelola Kawasan Industri Bantaeng tanggal 18 Juli 2019 yang bertugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng. Bahwa untuk menjalankan kegiatan awal perseroda, maka pemerintah daerah untuk pertama kalinya melakukan penyertaan modal sebesar Rp51.558.125.000 (Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam bentuk uang dan barang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021, penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk aset yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang Kabupaten Bantaeng. B. Pasal demi Pasal

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 49

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019