(1)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
RPMT = KJM + KJJT x TARIF 2 Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi KJM : Koefisien Jenis Menara KJJT : Koefisien Jarak Tempuh
(4)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.Koefisien Jenis Menara No JENIS MENARA NILAI KOEFISIEN
1.Di atas Bangunan 1,1
2.Tiang Microcell 1,0
3.Di atas tanah 0,9 Jumlah 3,0
b.Koefisien jarak Tempuh No JENIS MENARA NILAI KOEFISIEN
1.Jauh 1,1
2.Sedang 1,0
3.Dalam Kota 0,9 Jumlah 3,0
(5)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) Permenara pertahun.
(6)Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II Peraturan daerah ini.
(7)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Dokumentasi dan Informasi Hukum|8
(8)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7.Ketentuan Pasal 61 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal BUPATI BANTAENG Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG ABDUL WAHAB, SE, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19660513 199203 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.Hk.HAM.2.26.17) Dokumentasi dan Informasi Hukum|9 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 2 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR N O JENIS BANGUNAN JENIS BANGUNAN Luas (M2) TARIF (Rp) 1 Pasar Kelas I A. KIOS Permanen 1-20 Rp30.000,00/bulan 21-30 Rp35.000,00/bulan 31 ke atas Rp42.000,00/bulan Semi Permanen 1-20 Rp25.000,00/bulan 21-30 Rp31.000,00/bulan 31 ke atas Rp38.000,00/bulan B. LODS Permanen 1-20 Rp24.000,00/bulan 21-30 Rp30.000,00/bulan 31 ke atas Rp36.000,00/bulan Semi Permanen 1-20 Rp21.000,00/bulan 21-30 Rp27.000,00/bulan 31 ke atas Rp30.000,00/bulan Pelataran Rp1.000,00/hari 2 Pasar Kelas II A. KIOS Permanen 1-20 Rp12.000,00/bulan 21-30 Rp15.000,00/bulan 31 ke atas Rp31.000,00/bulan Semi Permanen 1-20 Rp11.000,00/bulan 21-30 Rp13.000,00/bulan 31 ke atas Rp14.000,00/bulan B. LODS Permanen 1-20 Rp8.000,00/bulan 21-30 Rp9.000,00/bulan 31 ke atas Rp11.000,00/bulan Semi Permanen 1-20 Rp7.000,00/bulan 21-30 Rp9.000,00/bulan 31 ke atas Rp10.000,00/bulan Pelataran Rp1.000,00/hari 3 Pasar Kelas III A. KIOS Permanen 1-20 Rp8.000,00/bulan 21-30 Rp10.000,00/bulan 31 ke atas Rp11.000,00/bulan Semi Permanen 1-20 Rp7.000,00/bulan 21-30 Rp9.000,00/bulan 31 ke atas Rp10.000/bulan B. LODS Permanen 1-20 Rp5.000,00/bulan Dokumentasi dan Informasi Hukum|10 21-30 Rp7.000,00/bulan 31 ke atas Rp9.000,00/bulan Semi Permanen 1-20 Rp5.000,00/bulan 21-30 Rp6.000,00/bulan 31 ke atas Rp8.000,00/bulan Pelataran Rp1.000,00/hari BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|11 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 2 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PERHITUNGAN TARIF Keterangan Jumlah Menara = 45 buah Jumlah kunjungan per menara pertahun = 4 kali Jumlah kunjungan perhari = 2 menara/hari Jumlah rata-rata hari kunjungan = 45 buah x 4 kali = 90 hari 2 Tim terdiri = 5 orang BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH
1.Transport 90 hari Rp.600.000 1 Tim Rp54.000.000
2.Uang Harian 90 hari Rp60.000 5 orang Rp27.000.000
3.ATK - - 1 tahun Rp6.000.000 Total Biaya operasional per tahun Rp87.000.000 Biaya Rata-rata pengawasan dan pengendalian permenara pertahun/Tarif Rp1.900.000 Dokumentasi dan Informasi Hukum|12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM A. Umum Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum dipungut berdasarkan layanan/jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
Pungutan retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 yang mengatur 14 (empat belas) jenis retribusi dan dilakukan perubahan tarif dan objek pada beberapa jenis retribusi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013. Untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk mengikuti perkembangan perekonomian maka perlu dilakukan penghapusandan penyesuaian yang meliputi:
1.Penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kependudukan.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, yang selanjutnya pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga daerah tidak dapat lagi memungut retribusi atas pengurusan dokumen kependudukan.
2.Perubahan tarif retribusi pasar.
Dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini yaitu tarif retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan sarana prasarana yang dimiliki pasar.
3.Perubahan perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang dilakukan dengan adanyakeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sah secara hukum karena telah membuat ketidakjelasan norma yang berakibat beban ekonomi tinggi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi, yang diatur bahwa penetapan tarif didasarkan pada 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi. Sedangkan tingkat penggunaan jasa dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan atas frekuensi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
Dokumentasi dan Informasi Hukum|13 B. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1