DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I PENDAHULUAN (Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Metodologi) BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH (Kondisi Geografis, Demografis, Sosial, Ekonomi, dll) BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (Visi-Misi Bupati, Prioritas, Strategi, Arah Kebijakan) BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Program & Kegiatan SKPD, Indikator Kinerja) BAB V PENUTUP (Pengendalian, Evaluasi, Pemantauan) LAMPIRAN (Berisi dokumen RPJMD lengkap)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Menengah Daerah Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 52);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 54). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. Dokumentasi dan Informasi Hukum|3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan provinsi dan nasional.
19.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil alih oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
22.Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029.
23.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

(1)RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.bab I Pendahuluan;
2. b.bab II Gambaran Umum Daerah;
3. c.bab III Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah;
4. d.bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.bab V Penutup.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dengan memperhatikan RPJMN, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 5

(1)RPJMD dapat diubah dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.terjadi perubahan yang mendasar; atau
3. c.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI BANTAENG, Cap/Ttd. MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN diundangkan di Bantaeng pada tanggal 21 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.045.25 Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah. Penetapan RPJM Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional serta merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Pelaksanaan RPJM Daerah terbagi ke dalam beberapa tahap perencanaan pembangunan dalam periode rencana kerja pemerintah daerah 1 (satu) tahunan. RPJM Daerah yang memiliki kurun waktu 5 tahun dan selanjutnya dijabarkan kedalam program 1 (satu) tahunan berupa RKPD. Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Bantaeng hingga Tahun 2029 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022