DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN BAB VI PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA BAB VII PENYADARAN BAB VIII PEMBERDAYAAN BAB IX PENGEMBANGAN BAB X KOORDINASIDANKEMITRAAN BAB XI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN BAB XII ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV PENGHARGAAN BAB XV PENDANAAN BAB XVI PELAPORAN BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuandalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka perlu diatur dengan PeraturanDaerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. 4.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
5. 6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5067);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5238);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5444);
8. 9.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor );
9. 10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembarab Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor );
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATIBANTAENG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesai Tahun 1995.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah BupatiBantaeng.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citapemuda.
10.Pembangunan Kepemudaan adalah Proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengankepemudaan.
11.Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporanpemuda.
12.Penyadaran Pemuda adalah Kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahanlingkungan.
13.Pemberdayaan Pemuda adalah Kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktifpemuda.
14.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakanpemuda.
15.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagaimasalah.
17.Kemitraan adalah Kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18.Organisasi Kepemudaan adalah Wadah pengembangan potensipemuda.
19.Penghargaan adalah Pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ataunonmateriel.
20.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian danperanan dalam bidang kepemudaan.
21.Pusat Kegiatan Kepemudaan adalah Sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif dan kepedulianpemuda. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dimaksudkan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda di daerah dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

a.tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b.pelayanan kepemudaan;
c.peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
d.penyadaran;
e.pemberdayaan;
f.pengembangan;
g.koordinasi dan kemitraan;
h.prasarana dan sarana kepemudaan;
i.organisasi kepemudaan;
j.peran serta masyarakat;
k.penghargaan;
l.pendanaan;
m.pelaporan; dan
n.sanksi administratif.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah daerahbertugas:

a.menyusun kebijakan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional;
b.menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
c.mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;

Pasal 6

Pemerintah daerah memiliki kewenangan melaksanakan pembangunan kepemudaan di daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a.melaksanakan penyadaran, pemberdayaan,dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi daerah; dan
b.melakukan pemberdayaan dan pengembangan.

Pasal 8

(1)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 yang menyelenggarakan urusankepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB V

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 10

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009